Semarang, Jowonews.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di kota/kab di Jateng yang direncanakan Desember nanti diharapkan segera menunjuk Pejabat (Pj) Sementara dari kalangan pemerintah Provinsi Jateng. Penunjukkan Pj sekelas eselon II dari Pemprov dirasa bisa mencegah terjadinya praktik keperpihakan terhadap salah seeorang calon.
Menurut Pengamat Politik dari Undip M. Yulianto, pilkada yang diselenggarakan secara langsung dan serentak adalah bagian dari konsolidasi Partai Politik. Pemilu baik lokal atau pun nasional harus terselenggara dengan biaya yang mencukupi dan tidak bisa disamakan dengan biaya pembangunan infrastruktur fisik.
Termasuk di dalamnya, dalam memilih Pj sebagai bentuk rasa kenyamanan di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada langsung.
“Pj dari Provinsi saya rasa sangat bagus karena sangat adil. Dalam arti, tidak ada tekanan bagi tanggung jawab untuk bawahan kepada atasan secara pemerintahan. Jadi, kalau ada Pj maka pejabat yang dulunya ada di bawah bupati/walikota yang dulu menjabat, bisa lebih netral sikapnya, dan tidak memiliki tanggung jawab untuk wajib memilih incumbent,” terang Yulianto, Selasa (3/2).
Dalam pelaksanaan Pilkada langsung, lanjut Yulianto, hal yang terpenting adalah demokrasi yang masih dianggap sebagai salah satu sistim pergantian kepemimpian yang adil dan merakyat. Pembangunan demokrasi tersebut memang tidak bisa dibandingkan dengan soal pembiayaan, karena itulah konsekwensi pelaksanaan demokrasi. “Berapa pun dana yang digunakan, harus tercukupi. Demokrasi itu mahal,” timalnya.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengatakan, persoalan Pj sangat disorot pihaknya lantaran Pemprov dituntut bisa memilih orang yang tepat dengan karakter suatu wilayah. Pj juga harus mengerti apa saja tupoksinya agar tidak menyalahi wewenang.
“Ini juga bagaimana upaya Gubernur dalam melakukan penunjukkan kepada pejabat Eselon II. Kalau sekarang saja ada 16 pejabat yang harusnya dipilih, maka bagaimana nanti saat 19 wilayah dilakukan pilkada dengan beban yang sama, harus memiliki pemimpin sementara dan dalam waktu yang lama,” terang Politikus Gerindra itu.
Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, pihaknya sejauh ini tetap masih menunggu regulasi dari KPU RI, terutama pada masalah penjadwalan pelaksanaan pilkada. Sebagai pelaksana undang-undang KPU juga berkoordinasi dengan Pemprov untuk masalah pendanaan, dan Pj.
“Masalah pendanaan apakah itu hibah dan sebagainya, kita menurut dengan Kemendagri. Kita selama ini melakukan penganggaran dengan sistim multiyears. Masalah kenapa ini dilaksanakan langsung dan serentak, tentui dalam undang-undang karena ingin menguatkan sistim presidensil,” ucap Joko.(JN01)
