SALATIGA, Jowonews.com– Sejumlah anggota DPRD Kota Salatiga memboikot sidang paripurna untuk memberikan tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Wali Kota Yuliyanto-Wakil Wali Kota Muh.Haris. Mereka sengaja tidak hadir karena LKPj AMJ yang dibacakan salah seorang anggota fraksi PDIP itu disinyalir penuh muatan politis.
Dari 25 anggota DPRD Kota Salatiga, empat belas diantaranya memilih untuk memboikot. Hanya sebelas anggota dewan yang hadir, yaitu 8 orang anggota Fraksi PDIP, satu orang dari PPP, satu orang dari Nasdem dan satu dari Partai Gerindra.
Ketua Fraksi PKS Salatiga Latif Nahari ST mengatakan, melihat jumlah dewan yang hadir hanya 11 dari 25 anggota, maka laporan tersebut kurang berkualitas dan tidak mencerminkan pandangan semua dewan dan fraksi.
Dijelaskan dia, sebelum ada paripurna ada rapat internal untuk membahas tim perumus yang akan merumuskan LKPj Wali Kota. Namun tim perumus belum berfungsi, sehingga yang muncul suara dari anggota dewan.
“Saat itu anggota PKS yang mengikuti rapat internal Budi Santoso dan Nono Rochana diminta untuk proposional dalam memberikan laporan terhadap kinerja Wali Kota,” ujarnya.
Dikatakan Latif, PKS juga memprotes yang disampaikan (PDIP). Karena yang negatif-negatif saja, sehingga dua anggota PKS yang mengikuti rapat internal itu memilih walk out.
“Karena hak suara kami tidak diakomodir saat rapat internal, maka kami membuat keputusan untuk tidak hadir di rapat paripurna LKPj Walikota,” tandasnya.
Sementara dalam LKPj Wali Kota yang hanya dihadiri oleh 11 anggota yang dibacakan Bagas Aryanto, terdapat 13 poin rekomendasi yang isinya berisi catatan kekurangan dalam LKPj AMJ Wali Kota.
Yang menjadi catatan untuk Wali Kota diantaranya adalah tidak ada identifikasi permasalahan penurunan belanja langsung dan tidak langsung yang cenderung menurun, penyerapan anggaran tidak efektif dan efisien. Selain itu pembengkakan Silpa begitu besar dan setara dengan 1 th anggaran. Juga perencanaan anggaran di SKPD banyak yang tidak terealisasi.
Dijelaskan Bagas, setelah dilakukan pembahasan dengan tim ahli dan diperkuat dengan paripurna internal 10 Juni lalu, memang ada beberapa hal yang tercapai tetapi tidak efektif. Prosentase penilaian jika berhasil 75 – 100 persen, kurang berhasil 60 – 74 persen dan tidak berhasil jika nilainya kurang dari 59 persen.
“Nilai kepemimpinan saat ini rata – rata adalah 49 persen. hal itu dikarenakan tingkat manajerial lemah dan kepala daerah kurang berani melakukan terobosan. Maka dinyatakan gagal,” tandas Bagas anggota fraksi PDIP ini.
Sementara, Wali Kota Yuliyanto saat ditanya usai paripurna menanggapi dingin rekomendasi tersebut dan menyatakan laporan itu hanya produk politis. Menurutnya, semua rekomendasi itu terbantah dengan pernghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada keberhasilan kota Salatiga. “Semua itu politis dan hanya pencitraan,” ujar Yuliyanto sembari menuruni tangga keluar gedung. (jn01/jn03)
