SEMARANG, Jowonews.com – Diwarnai kericuhan dengan petugas, penertiban lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan Kebonharjo, Semarang, Kamis dihentikan dengan menyisakan 17 rumah yang belum sempat dirobohkan.
Penghentian penertiban lahan itu dilakukan sekitar pukul 17.00 WIB, setelah tercapai kesepakatan antara pihak-pihak terkait bahwa warga pemilik bangunan akan membongkar sendiri rumahnya.
PT KAI Daerah Operasi IV Semarang segera menarik petugasnya yang melakukan penertiban, demikian pula aparat kepolisian yang juga menarik personel yang mengamankan penertiban setelah kesepakatan itu.
Penertiban lahan untuk pembangunan rel pelabuhan yang sudah sempat berjalan kondusif tanpa perlawanan, tiba-tiba kembali bergejolak karena warga menentang dan terjadi pelemparan batu ke polisi.
Aparat kepolisian yang diterjunkan berkali-kali melontarkan tembakan gas air mata untuk mengurai konsentrasi massa, sementara warga tetap melakukan pelemparan kepada petugas kepolisian.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi kemudian bernegosiasi dan mengadakan pertemuan agar ketegangan antara warga dengan petugas kepolisian yang mengamankan penertiban tidak bertambah parah.
Pertemuan itu dilakukan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Burhanuddin, Dandim 0733 BS Kolonel Puji Setiono, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, dan tokoh masyarakat.
“Kami berharap sudahlah ndak usah terbawa emosi. Mulai sore (19/5) ini semuanya bisa kembali ‘cooling down’ dan warga kembali beraktivitas seperti biasa,” kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi.
Sementara itu, Kepala PT KAI Daops IV Semarang Andika Tri Putranto mengatakan penghentian penertiban lahan itu dilakukan setelah adanya kesepakatan warga yang bersedia membongkar sendiri rumahnya.
“Sebetulnya, ini permintaan Pak Wali. Kami hormati beliau sebagai pimpinan masyarakat. Sebanyak 17 rumah yang belum dibongkar akan diselesaikan dalam satu minggu ke depan,” katanya.
Berdasarkan data terbaru KAI, ada 130 bidang lahan yang terdampak pembangunan rel pelabuhan, terbagi atas 68 bidang tidak ber-SHM dan 62 bidang sudah ber-SHM, termasuk fasilitas umum. jn16-ant
