SEMARANG, Jowonews.com – Saham jalan tol Semarang-Solo (ruas Semarang-Bawen) milik PT Sara Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) ditarget terjual pada semester II 2015. Penjualan tersebut dilakukan lantaran saham milik PT SPJT terus terdelusi (berkurangnya kepemilikan saham karena penerbitan saham baru).
Namun, rencana penjualan tersebut semeskinya tak keluar dari peraturan daerah (Perda) mengenai jalan tol dan keberadaan PT SPJT.
Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo (BEP) mengatakan, sebaiknya PT SPJT menyisakan sahamnya, setidaknya minimal 5 persen. Menyisakan saham tersebut disarankan agar PT SPJT selaku pemilik saham yang dilaksanakan oleh PT Trans Marga Jateng (TMJ) ikut merasa memiliki hasil pembangunan tersebut. Namun, jika saham dijual hingga nol persen kepemilikan, hal tersebut bisa menyalahi perda.
“Kalau menguntungkan, (dijual) ya gak apa, asal sesuai dengan tupoksi SPJT. Paling tidak, ada 10 persen disisakan. Kalau yang dijual semua, ya itu menyalahi perda. Harus disisakan setidaknya 5 persen,” ungkap politikus Demokrat tersebut di ruang Banggar DPRD Jateng, Senin (29/12).
Hal yang menyalahi perda, kata BEP, yakni lantaran tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) PT TMJ adalah mengelola tol. Jika saham tol mencapai nol persen kepemilikan, hal itu sama saja PT TMJ kekhilangan aset. Seperti diketahui, PT TMK merupakan anak perusahaan PT SPJT yang mengurus jalan tol. “Kalau TMJ gak punya aset, ya dibubarkan aja,” timpalnya.
Dalam perde mengenai tol dan SPJT, kata BEP, memang tak mengatur harus menyisakan saham minimal kepemilikan. Namun, seyogyanya PT SPJT masih mempertahankan aset Jateng meski baru bisa dinikmati pada 2023 mendatang.
“Sebanyak itu kita bangun, masak tidak ada yang dimiliki? Sementara, 2023 baru balik. Memang sudah menghasilkan (pendapatan), tapi itu dari bunga bank, bukan hasil pengelolaan tol. Kalau dijual cuma Rp400 miliar, sementara penyertaan modal Rp674,4 miliar, ya rugi,” tutupnya.
Direktur utama PT SPJT Krisdiani Syamsi mengatakan, saham yang dimiliki pihaknya di jalan tol Semarang-Solo terdelusi. Dari saham kepemilikan 40 persen, kini yang tersisa hanya 26,1 persen dengan nominal yang belum dihitung.
Atas dasar itulah, saham tersebut akan dijual. Agar BUMD tersebut tak merugi lantaran tak sanggup menyertakan modal di tahun 2014.
Hingga saat ini, proses penawaran saham tengah dilakukan oleh salah satu perusahaan pemain tol yang enggan disebutkan. Proses penawaran tersebut masuk dalam proses pencarian informasi biaya, serta prospek kedepan.
Krisdiani mengatakan, perusahaan yang akan membeli mengajukan syarat bahwa saham yang dibeli harus berada di atas 25 persen. Jika kurang dari 25 persen, maka invertor akan mundur.
“Sedang proses ditawarkan ke investor, orang mau beli kan harus tahu semua, dari panjang, biaya, dan prospek seperti apa. Yang ditawarkan saham kita yang di TMJ saja. Sekarang (saham) tinggal 26,1 persen, dan semua mau ditawarkan. Masalah nominalnya, tanya TMJ saja, saya tidak hafal angkanya,” ungkap Krisdiani saat dihubungi.
Target penjualan pada semester II 2015, kata Krisdiani, dilakukan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) di PT TMJ. Jika tak segera menjual, maka saham akan terus terdelusi dan sulit dijual. Dengan kata lain, PT SPJT akan terus mengalami kerugian. “Itu sudah sesuai RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terakhir,” imbuhnya.
Semua uang yang sudah ditanamkan oleh Pemerintah, kata Kris, harus kembali. Dalam menjual saham tersebut, setidaknya angka yang akan diajukan melebihi nominal yang sudah disetorkan oleh PT SPJT. “Yang disetor angka persisnya saya lupa, Rp440 Miliar atau berapa gitu,” tutupnya.(JN01)
