SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menaikkan status dari Waspada menjadi Siaga menyusul masih rendahnya tingkat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015. Padahal, waktu yang tersisa tinggal 20 hari lagi.
Penjabat (Pj.) Walikota Solo, Budi Suharto mengatakan, sesuai dengan program yang sudah dibuatnya terkait tingkat penyerapan APBD Kota Solo, saat ini posisi anggaran sudah naik di level Siaga. Pasalnya, memasuki 1 Desember tingkat serapan masih dibawah 100 persen.
“Penetapan status ini kan sudah kita mulai dari November lalu, dimana saat itu masih Waspada. Status Siaga ini pun bisa naik menjadi Awas jika sampai tanggal 19 Desember nanti progres kegiatan masih juga di bawah 100 persen dan akan menjadi Bencana jika sampai 1 Januari masih belum selesai,” jelasnya di Balaikota, Senin (30/11).
Ia memaparkan, saat ini serapan belanja langsung dan tidak langsung APBD baru mencapai 64 persen dari total anggaran belanja Rp1,78 triliun. Karena itu, agar serapannya bisa maksimal saat jatuh tempo pada 18 Desember mendatang, pihaknya telah melayangkan peringatan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memaksimalkan serapan.
“Misalnya, meminta SKPD yang memiliki proyek fisik untuk segera mencairkan anggaran untuk membayar kontraktor. Sebab, masih rendahnya serapan anggarap salah satunya juga dikarenakan adanya kontraktor yang mencairkan anggaran meski pembangunan sudah selesai. Karena itu, kami harapkan sebelum tanggal 20 nanti sudah terbayar,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo, Suyamto mengakui jika perilaku rekanan yang mengambil pembayaran proyek di akhir menjadi penyebab masih rendahnya serapan anggaran. Meski di sisi lain ada pula sejumlah persoalan lainnya.
“Seperti perubahan nomor klatur rekening anggaran yang baru dilakukan perbaikan pada APBD Perubahan (APBD-P), serta beberapa kegiatan fisik di APBD-P yang baru dikerjakan. Hal ini mempengaruhi penyerapan APBD 2015,” jelasnya.
Adapun SKPD yang serapan anggarannya masih rendah, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Tata Ruang Kota (DTRK), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Disparbudpar). (JN01/JN03)
