BATANG, Jowonews.com –Kepala daerah mana yang berani seperti Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo ini?. Yoyok, sejak Kamis (11/11) kemarin memasang informasi APBD Kabupaten Batang secara terbuka di tempat umum.
Pemasangan itu dilakukan di videotron, yang diberi nama ‘videotron transparansi anggaran’. Videotron tersebut, lokasinya di sisi selatan Alun-alun Batang.
Sekarang semua orang bisa mendapatkan informasi seputar Kabupaten Batang. Termasuk penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Batang.
“Dengan adanya videotron ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi seputar Kabupaten Batang. Terutama terkait penggunaan anggaran Kabupaten Batang,”ungkap Yoyok, kemarin.
Yoyok mengungkapkan, videotron tersebut merupakan bantuan dari Bank Jateng Kabupaten Batang. Diharapkan masyarakat bisa menikmati fasilitas videotron tersebut.
Menurutnya, bagi masyarakat Batang videotron merupakan hal yang biasa. Namun, di Batang videotron digunakan sebagai media visual dalam memaparkan transparasi penggunaan APBD.
“Jadi fungsinya yang utama untuk memaparkan penggunaan seluruh anggaran Pemkab Batang. Bisa juga nanti kalau ada kegiatan besar bisa dikonekkan ke sini,”katanya.
Dipaparkannya, saat awal menjabat, Pemkab Batang hanya memiliki anggaran Rp 800 M. Saat ini anggaran naik menjadi Rp 1,7 triliyun. Sangat jauh jika dibandingkan dengan kota-kota besar yang mampu memberikan gaji para lurah hingga puluhan juta rupiah.
“Rp 800 M, jika dibanding dengan pendapatan parkirnya Mbak Risma (Wali Kota Surabaya,red), itu paling cuma seberapa persen saja. Atau tempat Pak Ahok. Makanya Jakarta berani gaji lurahnya sampai Rp 30 juta,”bebernya.
“Anggaran Pemkab Batang yang mencapai Rp 1,7 trilliun, kalau dibandingkan dengan kota besar ya tidak apa-apanya. Makanya kita harus benar-benar bisa mengelola anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya, kalau tidak sudah bubar dari kemarin-kemarin,”imbuhnya.
Hampir setiap tahun serapan anggaran Kabupaten Batang mencapai 90 persen. Dia berharap serapan maksimal juga terjadi tahun ini.
“Alhamdulillah berkat kerja keras jajaran birokrasi dan masyarakat, serapan anggaran selalu diatas 90% setiap tahunnya. Sedangkan untuk 2016 ini insyaallah bisa, sekarang sudah mencapai sekitar 80%,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Bank Jateng Kabupaten Batang, Hariyoto, mengatakan, pemberian bantuan untuk pembangunan videotron transparansi anggaran tersebut sebagai bentuk sumbangsih Bank Jateng untuk negeri. Sebab, Bank Jateng juga merupakan milik masyarakat Kabupaten Batang
“Yang masyarakat herankan kenapa baru keluar izin prinsip pelaksanaan reklamasi sudah dilakukan, lebih heran lagi pihak berwenang di bidang masing-masing harusnya berani untuk memberikan bukti kepada masyarakat kalau memang itu tidak ijin harusnya tidak diperbolehkan, mereka diam saja, pura-pura tidak tahu, ada apa dibelakang itu semua,” katanya.
Dikatakanya dalam izin prinsip yang dimiliki PT Bumi Raya Perkasa Nusantara seluas 100 hektar dan informasinya tengah mengajukan kembali seluas 200 hektar untuk reklamasi.
“Memang itu lahan milik pengembang tapi warga juga punya hak memperjuangkan hak hidup dan melestarikan lingkungan. Apakah semua area di Semarang akan digunakan zona industri, apakah tidak ada tempat untuk belajar, tempat kita untuk konservasi mangrove. Saat ini kota Semarang masih tergenang banjir rob, kita harus berpikir kritis jangan berpikir jangka pendek tapi jangka panjang,” paparnya.
Ia dan masyarakat Tapak berharap kepada gubenur dan walikota untuk memperhatikan masyarakat pesisir, disamping faktor ekonomi masyarakat pesisir yang lemah juga lahan di 200 hektar adalah lahan tambak dan konservasi mangrove sebagai penahan abrasi dan wahana pembelajaran ekosistem pesisir.
Menurutnya ancaman reklamasi ini tidak terlihat tapi akan sangat berasa, karena efek air pasang yang masuk akan menenggelamkan desa akan terasa sekali.
“Sebagai contoh di 2015 area Pasar Johar setiap datang air besar sudah tak bisa dipakai aktifitas karena terendam, bagaimana kalau desa terendam maka akan mematikan aktifitas warga,” katanya. (jn01/jn03)
