WONOSOBO, Jowonews.com – Anggota komisi III DPR RI H Abdul Kadir Karding yang juga Ketua Fraksi PKB MPR RI, saat reses ke Polres Wonosobo (29/10/2016) meminta penegak hukum utamakan pencegahan. Khususnya terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang lebih banyak karena ketidaktahuan. Untuk itu polisi dapat memberikan bimbingan teknis atau penyuluhan hukum.
“Polres jangan nakut-nakuti, kita tahu SDM perangkat desa terbatas,” ujar Karding di depan Kapolres Wonosobo AKBP Azis Adriansyah. “Dibimbing dahulu, bila sudah tahu, nekat segera ditindak biar tidak menular,” katanya.
Sejalan dengan semangat meningkatkan pembangunan desa, Kapolres Wonosobo sepakat dengan masukan anggota komisi III yang membidangi Hukum, Keamanan dan HAM itu. Menurut Kapolres Wonosobo, pihaknya memang mengutamakan pencegahan. “Kami paham, pelanggaran lebih karena skill perangkat. Untuk itu penyuluhan dan bimbingan diutamakan,” terangnya di depan wartawan.
Dari 265 desa di Kabupaten Wonosobo, hanya ada 1 perkara terkait penyalahgunaan anggaran desa yang ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penahanan oknum kepala desa karena memang diduga kuat karena kesengajaan. Apalagi sebelum itu, sebenarnya juga telah dilakukan bimbingan.
Untuk meningkatkan itu, idealnya memang jumlah Babinkamtibmas Polres Wonosobo jumlahnya ditambah. Dari 265 desa, jumlah Babinkamtibmas hanya ada 51 orang.
Total anggota kepolisian resort Wonosobo 630 orang, sehingga rasio 1 polisi di Wonosobo harus melayani 1500 warga. “Idealnya butuh polisi sekitar 1200, sehingga 1 polisi bisa melayani maksimal sekitar 400 warga, seperti di Jepang,” terang Karding di sela-sela diskusi dengan Kapolres.
Terkait dengan fasilitas untuk meningkatkan layanan Polres ke masyarakat, Karding menyatakan siap memperjuangkannya di Komisi III DPR RI yang memang menjadi mitra Polri. (jn03)
