Jowonews

Logo Jowonews Brown

anggaran

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp3,42 Triliun Untuk 2021

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp3,42 triliun, untuk memberikan porsi yang memadai bagi program peningkatan daya saing dan nilai tambah industri, terutama dalam rangka pemulihan kondisi industri akibat pandemi COVID-19. Sementara, pagu indikatif Kemenperin pada 2021 berada di angka Rp2,59 triliun atau turun 12 persen dibanding anggaran 2020 sebesar Rp2,95 triliun. “Perlu inisiatif dari pemerintah untuk mengembalikan utilitas dan mempertahankan kinerja industri, termasuk menjaga suplai dalam waktu dekat di tengah gempuran produk impor yang masuk ke dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi di Jakarta, Selasa. Menperin menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa. Menurut Menperin sasaran tersebut dapat tercapai apabila pemerintah melaksanakan program yang terintegrasi dan mengarah pada peningkatan daya saing sektor industri. Langkah strategis yang perlu ditempuh, antara lain komersialisasi teknologi, penyiapan sumber daya manusia (SDM) industri, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dan penyiapan infrastruktur digital. “Selain itu, perlu kebijakan perlindungan dan pengamanan industri dalam negeri, yang diproyeksi akan membutuhkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun,” ujar Agus. Program ini dalam upaya menjaga utilisasi industri tetap tinggi dengan kualitas barang yang bisa bersaing dengan produk impor. Program berikutnya adalah penumbuhan industri substitusi impor. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp500 miliar. Program ini merupakan langkah upaya penurunan impor yang ditargetkan mencapai 35 persen pada tahun akhir 2022, antara lain melalui instrumen P3DN. “Jadi, ada pengoptimalan kebijakan untuk menerapkan pembelian produk dalam negeri terutama untuk belanja pemerintah serta fasilitasi pembangunan infrastruktur dalam kawasan industri,” imbuhnya. Menperin menambahkan pihaknya juga terus berfokus pada pelaksanaan program penyiapan SDM industri. Anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut sebesar Rp1,01 triliun. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan reskilling dan up skilling bagi pekerja yang terkena PHK akibat dampak pandemi COVID-19 serta penyiapan lembaga pendidikan dalam wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) atau kawasan industri yang terbangun. Kemudian, Kemenperin juga mengusulkan anggaran untuk program pengembangan infrastruktur digital sektor industri yang diproyeksikan mencapai Rp410 miliar. Program ini bertujuan menyiapkan sarana dan prasarana infrastruktur digital di sektor industri dalam mendukung penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0 dan pembangunan sistem digital yang terintegrasi untuk perlindungan dan pengamanan industri nasional. “Target pemulihan sektor industri juga akan dilakukan melalui penurunan impor bahan baku dan penolong sebesar 35 persen pada tahun 2022, penguatan infrastruktur data, serta peningkatan utilisasi industri manufaktur dan share-nya terhadap PDB,” tandasnya. (jwn5/ant)

Mentan Minta Anggaran 2021 Ditambah Rp10 Triliun

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menilai bahwa pagu indikatif anggaran Kementerian Pertanian yang dialokasikan sebesar Rp18,4 triliun pada 2021 masih jauh dari memadai. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin, Mentan Syahrul menyatakan bahwa pemulihan ekonomi pada 2021 akan banyak bertumpu pada sektor pertanian, terutama dalam menjaga ketahanan pangan usai masa pandemi. “Pagu indikatif sebesar Rp18,4 triliun yang dialokasikan kepada Kementerian Pertanian pada 2021 tampaknya masih jauh dari memadai,” kata Mentan Syahrul. Mentan memaparkan bahwa Kementan telah merancang program yang akan dijalankan pada 2021, seperti peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan. Kemudian, pengembangan pertanian modern dan peningkatan ekspor. Menurut Syahrul, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca masa pandemi COVID-19, Kementan pun mengusulkan tambahan anggaran 2021 sebesar Rp10 triliun. Seperti diketahui, anggaran Kementerian Pertanian pada 2020 yang awalnya sebesar Rp21,05 triliun mengalami efisiensi atau terpangkas menjadi Rp14 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mendukung ketersediaan pangan pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. “Kami butuh Rp10 triliun tambahan dari apa yang ada, bukan Rp2 triliun-Rp3 triliun, karena daya petani hanya sampai empat lima bulan, mereka sudah terseok-seok. Bukan membagikan BLT, berikan kerja untuk bisa mereka produktif, dan memberi pangan,” kata Mentan. Syahrul pun memaparkan bahwa dengan alokasi pagu indikatif tahun 2021, anggaran sebesar Rp18,43 triliun akan dimanfaatkan melalui lima program, yakni dukungan manajemen; ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; nilai tambah dan daya saing industri. Kemudian, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi. Ada pun alokasi terbesar diarahkan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp10,53 triliun. Sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI), Kementerian Pertanian ditargetkan untuk memenuhi sasaran produksi beberapa komoditas strategis pada tahun 2021, di antaranya padi sebesar 63,5 juta ton; jagung sebesar 26 juta ton, kedelai 480.000 ton dan daging sapi/kerbau sebesar 463.000 ton. Kementerian Pertanian yang tugas utamanya menyediakan pangan penduduk, pada tahun 2021 juga merancang target produksi beberapa komoditas pangan utama lainnya, yaitu produksi bawang merah sebesar 1,74 juta ton; cabai 1,45 juta ton; serta komoditas strategis lainnya ditargetkan meningkat dibandingkan tahun 2020. Pembangunan pertanian juga mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian. Pagu alokasi anggaran DAK pertanian tahun 2021 sebesar Rp1,4 triliun, yang diarahkan untuk mendukung pembangunan/perbaikan infrastruktur dasar pertanian dan sarana pendukungnya di daerah. (jwn5/ant)

DPRD Jateng Alihkan Anggaran Rp 18,4 Miliar Guna Penanganan COVID-19

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp18,4 miliar yang akan dimanfaatkan untuk penanganan virus Corona jenis baru (COVID-19). “Rasionalisasi sebesar Rp18.490.671.000 tersebut berasal dari sejumlah kegiatan diantaranya kunjungan luar negeri, kunjungan dalam dan luar daerah, makan minum rapat, pentas seni tradisional, uji publik, dan sosialisasi empat pilar kebangsaan,” kata Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto di Semarang, Senin. Selanjutnya hasil rasionalisasi anggaran kegiatan dewan bulan April-Mei 2020 itu akan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencukupi kebutuhan dana penanggulangan COVID-19. Pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini mengungkapkan kalangan legislatif siap melakukan rasionalisasi anggaran lagi jika masa darurat COVID-19 kembali diperpanjang oleh pemerintah. Dalam menyikapi pandemi COVID-19 sekaligus mengantisipasi meluasnya penyebaran virus Corona, lanjut dia, rapat paripurna DPRD Jateng bakal digelar dengan memanfaatkan fasilitas video conference. “Rapat paripurna hanya akan dihadiri Gubernur, Ketua, Wakil Ketua DPRD, dan perwakilan fraksi, sedangkan anggota dewan lain ikut paripurna lewat video conference. Nanti teknisnya akan diatur Setwan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat paripurna DPRD Provinsi Jateng yang akan digelar dalam waktu dekat digelar pada 27 April 2020 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah. (jwn5/ant)

Legislator Desak Pemprov dan Pemkot/Pemkab Realokasi Anggaran untuk APD Tenaga Medis

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendesak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merealokasi anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk alat pelindung diri (APD) tenaga medis. “Tidak hanya APD tenaga medis, tapi peralatan dan kebutuhan lain yang sangat dibutuhkan untuk melindungi tenaga medis dan masyarakat dari ancaman risiko Covid-19 perlu disiapkan,” ujar Guspardi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu. Guspardi mengatakan, wabah Corona yang kian meluas itu, butuh dana yang besar untuk membiayai keperluan yang berkaitan dengan tenaga medis dan masyarakat. “Hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat di daerah lain seperti Jakarta, sudah banyak yang menjadi korban, baik yang positif Corona maupun yang meninggal,” katanya. Dia mengimbau agar pos-pos belanja yang tidak esensial meski sudah dianggarkan agar segera disetop dan dialihkan untuk keperluan biaya pengadaan peralatan dan obat untuk hindari risiko Covid-19. “Sekarang harus cepat dan tepat dalam mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 ini. Melakukan penyemprotan disinfektan hingga melahirkan kebijakan belajar dipindahkan dari sekolah ke rumah serta bekerja dari rumah (Working From Home) itu adalah langkah yang bagus, tapi juga mesti di back-up dengan dukungan dana untuk membeli ADP maupun obat untuk pencegahan virus Corona ini,” ujar Guspardi. Legislator itu mengimbau kepala daerah, baik provinsi, kabupaten/kota dan legislatif untuk menyepakati realokasi anggaran untuk pencegahan Corona. “Jangan dulu korban jatuh, baru kita melangkah ke sana. Harus cepat dan tepat kita bersikap dan bertindak,” tegasnya. Guspardi berharap tenaga medis yang menjadi garda terdepan yang menangani dan pencegahan Corona, APD-nya harus memadai. Peralatan lain yang mendukung, juga harus disiapkan. Langkah ini dilakukan agar bisa menekan penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat. (jwn5/ant)

Jokowi Yakin Prabowo Mampu Kelola Anggaran Kemenhan Rp127 Triliun

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo mengungkapkan keyakinannya bahwa Menhan Prabowo Subianto mampu mengelola anggaran Kementerian Pertahanan yang jumlahnya makin meningkat. “Hati-hati penggunaan ini. Akan tetapi, saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, aman urusan Rp127 triliun ini,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis. Presiden Jokowi memberikan pengarahan pada rapat pimpinan jajaran Kemenhan, TNI, dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis. Ia menyebutkan Kemenhan merupakan satu dari beberapa kementerian yang mendapat alokasi anggaran terbesar sejak 2016 hingga saat ini. “Alokasi anggaran Kemenhan pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp127 triliun,” kata Jokowi. Kepala Negara mengingatkan penggunaan anggaran harus efisien dan bersih. “Tak boleh ada mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri pertahanan dalam negeri kita,” katanya. Presiden juga mengingatkan jajaran pertahanan harus mampu mengatasi semua masalah pertahanan dari berbagai spektrum. “Mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, hingga perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer nonmiliter, konvensional dan nonkonvesional,” katanya. Ke depan, menurut Jokowi, tantangan pertahanan makin berat. Tantangan besar itu, antara lain makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. “Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara,” katanya. Menurut dia, Indonesia juga harus siap dengan persenjataan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatan RI. Kalau ada yang mempertanyakan Menhan pergi ke sebuah negara, kata Jokowi, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar jalan-jalan. “Kalau ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, itu dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek,” katanya. (jwn5/ant)