Jowonews

Logo Jowonews Brown

Bank Indonesia

PWI Jateng Ajak Bank Indonesia Bersinergi Tingkatkan Kualitas SDM Wartawan

oleh
PWI Jateng Ajak Bank Indonesia Bersinergi Tingkatkan Kualitas SDM Wartawan

SEMARANG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah mengajak Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah untuk bersinergi dalam berbagai program kegiatan menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) wartawan. Salah satu program tersebut adalah penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang menjadi program utama Bidang Pendidikan PWI Jateng. Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS mengatakan, PWI Jateng sering menyelenggarakan UKW bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Tengah, PT Semen Gresik pabrik Rembang, SKK Migas Jabanusa, serta Dewan Pers. “Dalam uji kompetensi wartawan itu juga bisa diisi semacam workshop bagi wartawan tentang tugas-tugas Bank Indonesia,” imbuh Amir Machmud saat audiensi ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rabu 12 Oktober 2022. Menurut Amir, UKW merupakan program unggulan PWI Jateng. Dengan UKW, seorang wartawan tidak hanya diuji secara teknis dalam menulis berita, namun juga bagaimana yang bersangkutan memegang teguh kode etik jurnalistik dan aturan pers lainnya. “Wartawan tidak hanya dituntut mahir dalam teknis menulis, tapi juga harus menjunjung tinggi etis dalam menjalankan profesi,” tegasnya. Bersamaan dengan ini, lanjut Amir, PWI Jateng juga mengajak Bank Indonesia Perwakilan Semarang untuk ikut serta dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah, salah satunya seminar UMKM. “Peringatan HPN 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah akan dipusatkan di Semarang, monggo Bank Indonesia bisa ikut juga dalam kegiatan seperti salah satunya ada seminar tentang UMKM,” terangnya. Amir mengatakan, HPN 2023 di Jawa Tengah mengambil tema Goes to Campus, yang terdiri atas berbagai kegiatan seperti dialog empat rektor, dialog pers edukatif menuju tahun politik 2024, seminar UMKM, dialog kebangsaan, serta kegiatan lainnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra menyambut baik audiensi yang dilakukan PWI Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, media memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, salah satunya dalam pengendalian inflasi. “Kaitannya dengan inflasi, media memiliki peran dalam mengarahkan opini publik atau masyarakat melalui pemberitaan,” tuturnya. Inflasi selalu dipengaruhi oleh terjadinya lonjakan harga berbagai komoditas pangan. Media dinilai berperan besar dalam memengaruhi opini masyarakat agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan sehingga inflasi bisa lebih terjaga. Selain itu media juga ikut berperan dalam menjaga ekspektasi masyarakat yang positif terhadap perekonomian ke depan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Firdauz Muttaqin menambakan, setiap tahun Bank Indonesia di daerah ada program pelatihan terhadap wartawan yang biasa bertugas melakukan liputan kegiatan Bank Indonesia. “Nanti kita lihat untuk program pelatihan wartawan ini disinergikan ke dalam program uji kompetensi wartawan,” tambahnya. Pihaknya juga berharap Bank Indonesia nantinya bisa bersinergi dalam kegiatan HPN 2023 untuk pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah. Amir Machmud hadir didampingi sejumlah pengurus, yakni Sekretaris PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Achmad Ris Ediyanto, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Solikun, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan sekaligus Ketua Panitia HPN 2023 Zainal Abidin Petir, dan Bendahara Ahmad Zaenal Muttaqin. Hadir juga Seksi Organisasi Sunarto, Seksi Pendidikan Alkomari, anggota Bidang Khusus Pengembangan Usaha Aning Karindra, dan Kepala Sekretariat PWI Agus Supriyanto. Dari Bank Indonesia, selain Firdauz, ikut mendampingi Kepala Perwakilan, yakni Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah Panji Achmad dan Kepala Unit Kehumasan Amanda Bounita.

Petani Didorong Tingkatkan Mutu Tanah

oleh

SOLO, Jowonews- Petani didorong untuk meningkatkan mutu tanah dengan optimalisasi fungsi mikroorganisme oleh klaster padi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ongkos produksi. “Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah ketergantungan petani atas pupuk bersubsidi yang makin kecil kuotanya dan serangan hama akibat ketidakseimbangan ekosistem,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta Nugroho Joko Prastowo di Solo, Rabu. Selain itu, harga gabah juga masih cukup fluktuatif dan masih ditentukan oleh para pemodal besar atau tengkulak, hal ini menuntut petani untuk bisa lebih meningkatkan efisiensi biaya produksinya serta melakukan inovasi dalam pengolahan lahan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya memberikan pendampingan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, peningkatan kapasitas SDM dan penerapan teknologi baru, serta pengolahan setelah produksi dan perluasan akses pemasaran. “Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengenali lahan dan tanamannya sehingga bisa memberikan nutrisi yang tepat tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Pelatihan ini telah dilakukan di Klaster Bawang Merah ABMI Sragen dan Klaster Hortikultura ASPAKUSA Makmur Boyolali,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia mengatakan hasilnya petani peserta pelatihan perlahan mulai berhenti menggunakan pupuk subsidi dan beralih ke pupuk organik “compost tea” buatan bersama kelompok. “Hasilnya petani dapat mengurangi ongkos produksi dan pertumbuhan tanaman lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia. Keberhasilan ini akan direplikasi untuk petani anggota klaster padi binaan dan mitra KPw BI Solo,” katanya. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah melaksanakan pelatihan serupa kepada tujuh gabungan kelompok tani di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, pada Selasa (23/3)-Kamis (25/3) kepada tujuh gabungan kelompok tani. “Dalam hal ini kami bekerja sama dalam mengimplementasikan sistem pertanian modern yang bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan kualitas gabah dengan payung lembaga KUBe KEPODANG TOPO. Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 25 petani padi champion dengan mengikuti protokol kesehatan,” katanya. Ia mengatakan pelatihan tersebut rencananya akan ditindaklanjuti dengan pengembangan demplot ujicoba budidaya padi dengan tiga kali musim tanam (MT)/tahun di Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo dan memperhatikan kecukupan nutrisi tanah dengan indikator kualitas dan kuantitas mikroba tanah serta pemberian pupuk compost tea. “Pelatihan dan pendampingan demplot dilakukan melalui kerja sama dengan Komunitas Bunkaination Indonesia, yaitu komunitas petani yang berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan moto ‘kita jaga bumi, bumi jaga kita’. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendasarkan pada kecukupan unsur hara tanah dengan mengukur jumlah dan kualitas mikroba tanah dengan menggunakan mikroskop,” katanya. Ia mengatakan metode tersebut mendorong petani untuk bertani secara organik yang bermanfaat dalam meningkatkan ketahanan tanaman dari hama dan penyakit sehingga mendukung produktivitas optimal. Selain itu, dikatakannya, pertanian organik meningkatkan efisiensi biaya cukup besar sehingga menyebabkan harga pokok penjualan (HPP) turun dan peningkatan kualitas produk. “Budidaya ini juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sehingga tercipta ‘sustainable agriculture system’. Dengan terciptanya budidaya pertanian berkelanjutan, diharapkan dapat membantu terjaganya ketahanan komoditas pangan strategis yang mendukung pengendalian inflasi. Oleh sebab itu, kami fokus dalam mendukung kegiatan pertanian ramah lingkungan melalui pendampingan dan mengkampanyekan manfaat sistem ini kepada ‘stakeholder’,” katanya.

BI Tegaskan Bitcoin Bukan Alat Pembayaran yang Sah

oleh

JAKARTA, Jowonews- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan mata uang kripto atau cryptocurrency seperti Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu ditegaskan menyusul dengan adanya fenomena mata uang kripto seperti Bitcoin yang harganya terus mengalami peningkatan, bahkan menembus angka tertingginya Rp741 juta pada Kamis (18/2). “Sejak dari awal kami sudah ingatkan dan tegaskan Bitcoin tidak boleh sebagai alat pembayaran yang sah, demikian juga mata uang lain selain rupiah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara CNBC Economic Outlook di Jakarta, Kamis (25/2). Gubernur BI menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang 1945 hanya ada rupiah sebagai mata uang di Indonesia. Dengan demikian seluruh alat pembayaran baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital, harus menggunakan rupiah. Oleh sebab itu Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan saat ini pihaknya sedang dalam proses merumuskan mata uang digital yang disebut centralbankdigitalcurrency untuk segera diterbitkan. Pihaknya terus melakukan kerja sama yang erat dengan bank-bank sentral lainnya dalam rangka mempelajari dan mempersiapkan mata uang digital tersebut. “Kami kemudian akan edarkan dengan bank dan fintech secara wholesale maupun ritel,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo sebagaimana dilansir Antara.

BI Solo Siapkan Uang Tunai Rp4,3 Triliun untuk Kebutuhan Lebaran 2020

oleh

SOLO, Jowonews.com – Bank Indonesia Kantor Perwakilan Surakarta menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,3 triliun, atau meningkat lima persen dari periode sama tahun lalu, untuk kebutuhan Lebaran 2020. “Angka ini meningkat lima persen dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp4,17 triliun,” kata Kepala BI Kanwil Surakarta Bambang Pramono di Solo, Selasa. Ia mengatakan persediaan uang tunai tersebut sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan nominal dan pecahan yang sudah dalam kondisi layak edar. Terkait dengan kegiatan penukaran uang baru, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga keuangan untuk memberikan kemudahan kepada warga. “Di antaranya dengan perbankan, Perbarindo, Asbisindo, PT Pegadaian, dan PT Pos Indonesia agar memberikan layanan penukaran kepada masyarakat dan stakeholders terkait,” katanya. Sementara itu, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, layanan kas keliling dan penukaran uang di ruang publik bersama perbankan ditiadakan. Meski demikian, layanan penukaran uang kepada masyarakat dan instansi maupun mitra kerja tetap dilakukan oleh perbankan di seluruh Soloraya termasuk BPR dan BPRS serta Pegadaian dan PT Pos Indonesia. “Kami juga meminta kepada perbankan agar memberikan layanan dengan menegakkan protokol pencegahan COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah setempat, di antaranya penggunaan masker, pemindaian suhu tubuh, dan penerapan physical distancing,” katanya. Secara keseluruhan, dikatakannya, sebanyak 175 titik loket layanan penukaran maupun penarikan uang pecahan kecil akan dilaksanakan mulai tanggal 4-22 Mei 2020. “Dalam hal ini kami tidak melakukan pembatasan jumlah penukaran, namun dalam pelaksanaannya perlu diatur agar terdapat pemerataan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai tersebut,” katanya. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan penukaran uang melalui jasa penukaran uang tidak resmi atau perantara lainnya. “Karena ada risikonya, di antaranya tidak ada jaminan ketepatan jumlah uang yang ditukar, kemungkinan menerima uang palsu, serta adanya pungutan biaya,” katanya. (jwn5/ant)

Waduh, Utang Indonesia di Akhir 2019 Capai 404,3 Miliar Dolar

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2019 tercatat 404,3 miliar dolar AS, terdiri dari utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) 202,9 miliar dolar AS dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) 201,4 miliar dolar AS. ULN Indonesia tersebut tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 10,4 persen (yoy). “Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah dan ULN swasta,” kata Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) dalam info terbarunya di Jakarta, Senin. Dijelaskan, posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV 2019 tercatat sebesar 199,9 miliar dolar AS atau tumbuh 9,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 10,3 persen (yoy). Pertumbuhan ULN pemerintah tersebut ditopang oleh arus masuk investasi nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan penerbitan dual currency global bonds dalam mata uang dolar AS dan euro. “Hal tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tinggi dan imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun,” sebut Dekom BI. Pengelolaan ULN pemerintah, katanya, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,1 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,6 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen ), sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,3 persen). Info terbaru Dekom BI juga menjelaskan tren perlambatan ULN swasta berlanjut dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir triwulan IV 2019 tercatat sebesar 6,5 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 10,8 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh perlambatan ULN Lembaga Keuangan dari 6,8 persen (yoy) menjadi 2,9 persen (yoy) serta perlambatan ULN Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) dari 12,1 persen (yoy) menjadi 7,6 persen (yoy). Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian. “Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen,” katanya. Menurut Dekom BI, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan IV 2019 sebesar 36,1 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,3 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, katanya, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian, katanya. (jwn5/ant)

BI: Utang Luar Negeri RI hingga November 2019 Tembus Rp5.499 Triliun

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2019 mencapai 401,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.499 triliun (berdasarkan asumsi kurs Rp13.700 per dolar AS). Jumlah utang tersebut tumbuh 8,3 persen dibanding November 2018, atau melambat dibanding pertumbuhan Oktober 2019 yang tumbuh terakselerasi hingga 12 persen. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia yang diumumkan di Jakarta, Rabu, utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral yang mencapai 201,4 miliar dolar AS dan utang swasta 200,1 miliar dolar AS. Adapun utang pemerintah tercatat tumbuh 10,1 persen dibanding periode November 2018 yang menjadi 198,6 miliar dolar AS. Posisi utang tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan utang pada Oktober 2019 sebesar 13,6 persen. “Posisi utang luar negeri pemerintah lebih rendah dari bulan sebelumnya karena pelunasan pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo pada periode laporan,” tulis bank sentral. Menurut Bank Indonesia, pengelolaan utang luar negeri pemerintah masih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif, seperti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, konstruksi, jasa pendidikan, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta jasa keuangan dan asuransi. Sementara itu, utang luar negeri swasta tercatat tumbuh 6,9 persen dibanding November 2018. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 10,7 persen. “Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh cukup tingginya pelunasan surat berharga domestik yang jatuh tempo, meskipun pada periode yang sama terdapat penerbitan surat utang perusahaan bukan lembaga keuangan dan penarikan pinjaman oleh perbankan,” kata Bank Indonesia. Secara sektoral, utang luar negeri swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 76,9 persen. Bank Indonesia memastikan struktur utang luar negeri tetap sehat. Kondisi ini tercermin dari rasio utang terhadap produk domestik bruto pada November 2019 yang mencapai 35,9 persen, atau membaik dibanding bulan sebelumnya. “Di samping itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang berjangka panjang dengan pangsa 88,5 persen dari total utang luar negeri,” kata Bank Indonesia. (jwn5/ant)