Jowonews

Logo Jowonews Brown

COVID-19

22 RS di Indonesia akan Uji Klinis Empat Obat COVID-19

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Sebanyak 22 rumah sakit di Indonesia siap melaksanakan uji klinis terhadap empat obat yang potensial menjadi obat COVID-19 dalam pelaksanaan program “Solidarity Trial” yang dikoordinasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama dengan negara-negara lainnya. “Indonesia menjadi negara keenam yang telah memulai pelaksanaan studi ini, melalui pengujian ini diharapkan bisa mempercepat penemuan obat untuk COVID-19,” kata Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof Abdul Kadir dalam keterangan tertulis di laman resmi Kemenkes yang dikutip di Jakarta, Jumat. Solidarity Trial ini, lanjut Abdul Kadir, dilaksanakan dalam skala besar untuk menghasilkan bukti data yang kuat, dan kita butuhkan untuk menunjukkan obat mana yang paling aman dan efektif. Solidarity Trial merupakan program dari WHO yang melibatkan lebih dari 100 negara guna melakukan pengujian klinis terhadap empat kandidat utama antivirus sebagai obat COVID-19. Empat obat yang diuji tersebut, yakni remdesivir, lopinavir/ritonavir, gabungan lopinavir/ritonavir ditambah interferon beta 1A, dan chloroquine/hydroxychloroquine. Semua obat disediakan oleh WHO dengan Kementerian Kesehatan sebagai koordinator penelitian. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Irmansyah mengatakan rumah sakit yang mengikuti program Solidarity Trial dari WHO ini ke depannya diharapkan akan bertambah. “Kalau kita perhatikan 22 Rumah Sakit tadi adalah kombinasi dari rumah sakit vertikal maupun rumah sakit daerah dan juga RS swasta, RS universitas dan ada RS yang ada di bawah TNI AU. Jadi RS ini kita anggap sebagai ‘batch’ pertama yang akan terlibat dalam penelitian Solidarity Trial,” kata Irmansyah. Rumah sakit yang turut serta dalam program tersebut adalah RSPI Prof. Sulianti Soeroso Jakarta, RSUP H. Adam Malik Medan, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Soetomo Surabaya, RS Universitas Udayana Bali, RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUD Ambarawa Semarang, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSUD Dr. Moewardi Solo, dan RSUP Persahabatan Jakarta. Selain itu RSUP Prof. Dr. Kandou Manado, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, RSJ Prof. Soerojo Magelang, RSUP Dr. M. Djamil Padang, RS Univ. Airlangga Surabaya, RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukit Tinggi, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, RS YARSI Jakarta, RSPAU Dr. Esnawan Antariksa Jakarta, dan RSUP Sanglah Bali. Irmansyah mengatakan obat penelitian sudah didistribusikan kepada delapan RS, lima diantaranya sudah siap melaksanakan pengujian karena distribusi obat sudah tiba. Kelima RS telah mempunyai tiga dari lima kelompok terapi yang diberikan Hydroxychloroquine, kelompok dengan lopinavir/ritonaviraluvia, dan kelompok pengobatan standar pelayanan RS. Dengan demikian, pihak RS sudah bisa melakukan perekrutan partisipan dan randomisasi. “Saya baru saja mendapatkan informasi bahwa perekrutan pasien pertama sudah dilakukan di RS Wahidin Sudirohusodo,” kata Irmansyah. Tim RS Wahidin Sudirohusodo yang di pimpin oleh Dr. dr. Irawaty Djaharuddin, SpP(K) mengatakan pengalaman perekrutan pasien pertama tidak mengalami kendala yang berarti. Proses penelitian dijalankan sesuai dengan protokol dengan menerapkan prinsip pencegahan infeksi COVID-19, termasuk saat pengambilan persetujuan pasien untuk keikutsertaan dalam penelitian. (jwn5/ant)

Purbalingga Siapkan 36.350 Paket Sembako Untuk Warga Terdampak COVID-19

oleh

PURBALINGGA, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah akan segera menyalurkan sebanyak 36.850 paket sembako untuk warga di wilayah setempat yang terdampak COVID-19. “36.850 paket sembako akan segera disalurkan,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Jumat. Bupati menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial (JPS) yang dipersiapkan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Paket sembako tersebut akan dibagikan dalam tiga tahap. Tahap pertama pada awal bulan Mei, tahap kedua menjelang Idul Fitri dan tahap ketiga pada bulan Juni 2020. Bupati menambahkan bantuan sembako tersebut pada saat ini masih dalam proses pengemasan. “Pengerjaan pengemasan dipusatkan di komplek UPT Lingkungan Industri Kecil Purbalingga, jika sudah selesai maka bantuannya akan segera didistribusikan dalam waktu dekat ini,” katanya. Dia juga mengatakan dirinya telah melakukan pengecekan langsung terkait kesiapan penyaluran bantuan paket tersebut. Sementara itu, bupati juga mendorong semua desa di Purbalingga untuk memaksimalkan bantuan kepada masyarakat yang ada di wilayah setempat dengan menggunakan dana desa. “Selain mengoptimalkan bantuan dengan menggunakan dana APBD kabupaten, kami juga mendorong semua desa di Purbalingga untuk ikut mengintensifkan bantuan-bantuan kepada warga dengan menggunakan dana desanya,” katanya. Sementara itu, sebelumnya dia juga mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok di wilayah setempat masih relatif stabil dengan ketersediaan yang dinilai aman hingga Hari Raya Idul Fitri 2020. “Kami telah memantau langsung sejumlah toko besar pemasok kebutuhan pokok masyarakat dan didapati bahwa harga masih stabil dan stok masih aman menjelang Ramadhan dan diperkirakan hingga Idul Fitri,” katanya. Bupati mengatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan pengecekan ketersediaan bahan pangan guna memastikan semuanya mencukupi dan tidak ada lonjakan harga yang signifikan. “Mengingat masyarakat akan segera memasuki bulan Ramadhan dan akan melaksanakan ibadah puasa maka pemerintah harus memastikan semua ketersediaan bahan pokok mencukupi,” katanya. (jwn5/ant)

Antisipasi Warga Kelaparan, Gubernur Jateng Bentuk Satgas Jogo Tonggo

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo segera menyiapkan Satuan Tugas “Jogo Tonggo” di setiap rukun warga (RW) sebagai salah satu upaya antisipasi adanya warga yang kelaparan akibat terdampak pandemi COVID-19. “Gerakan ini memanfaatkan kekuatan solidaritas masyarakat untuk memantau dan menjaga tetangga masing-masing,” kata Ganjar, di Semarang, Rabu. Ganjar menjelaskan bahwa “Jogo Tonggo” mengambil semangat solidaritas masyarakat pedesaan yang saling menjaga dan membantu dalam segala hal. “Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah dan menjaga lingkungan dengan siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama Jawa Tengah adalah desa,” ujarnya. Sebelumnya, narasi gotong royong sudah Ganjar gerakkan ke seluruh desa di Jateng, namun dicanangkan lagi dengan nama “Jogo Tonggo” disertai instruksi dan koordinasi lebih tegas, bahkan penyiapan aturan ini diperkuat dengan masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para pakar. “Kita siapkan data dan pelibatan dari gugus tugas provinsi, bupati, wali kota, camat, hingga kades dan RW yang lebih terkoordinasi,” katanya lagi. Menurut Ganjar, gerakan “Jogo Tonggo” mencakup dua hal, yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan, serta pemantauan warga. Jaring pengaman ekonomi terdiri dua hal, yakni memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan selama pandemi COVID-19, dan mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik usai wabah ini. Pada setiap Satgas “Jogo Tonggo” dipimpin ketua RW dibantu para ketua RT dan beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi, dan tim keamanan. “Ketua satgas melaporkan kegiatan setiap hari kepada desa atau kelurahan, maka keberagaman itu, lokalitas itu kita berikan ruang dan camat jadi supervisor. Kabupaten sama provinsi siap ‘mensupport’ dan mengarahkan. Semoga dalam dua hari ini bisa selesai rancangannya, sehingga nanti saya keluarkan pergub,” ujarnya pula. Ganjar menyebut gerakan tersebut penting, karena dirinya melihat kemungkinan banyaknya pengangguran dan langkanya bahan makanan setelah pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mesti bergerak sampai pemerintahan level paling bawah. Oleh karena itu, lanjut dia, setiap desa harus memastikan kebutuhan pangan tercukupi dengan memulai menanam dan beternak sejak sekarang, termasuk lumbung pangan juga harus mulai diadakan di setiap desa bahkan RW. “Sekarang mulai menanam dari sayur-mayur hingga apotek hidup di tiap pekarangan. Desa atau RW yang belum punya ikan mulai menebar benih, yang belum punya telur dan daging mulai beternak ayam atau kambing. Dipetakan potensinya, kalau setiap desa punya produk, mereka juga bisa barter antardesa terdekat. Beras barter ikan, sayur barter telur misalnya. Jadi mau kondisi seperti apa, setidaknya kebutuhan dasar tercukupi,” katanya lagi. Ganjar mengaku tidak ingin ada warganya di Jateng yang mati kelaparan, sehingga setiap warga harus menengok tetangga kiri kanan dan jika ada yang kesusahan agar melapor ke ketua RW untuk dicarikan solusi bersama. Politikus PDI Perjuangan itu juga memikirkan keberlanjutan ekonomi usai pandemi COVID-19. (jwn5/ant)

36 Tenaga Medis RS Di Kudus Terindikasi Positif COVID-19

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Sebanyak 36 tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terindikasi positif terjangkit virus corona (COVID-19) berdasarkan hasil tes cepat (rapid test) yang dilakukan masing-masing rumah sakit terhadap tenaga kesehatannya. “Selain 36 tenaga kesehatan, tercatat ada satu pekerja juga terindikasi positif setelah dilakukan rapid test,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kudus Andini Aridewi tanpa menyebutkan nama rumah sakitnya di Kudus, Rabu. Ia mengungkapkan pekerja tersebut berdasarkan informasi yang diterima sementara hasil penelusuran kontak erat di lingkungan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dengan dilakukan tes cepat terhadap 137 orang. Terkait isolasi terhadap tenaga kesehatan tersebut, kata dia, salah satu rumah sakit berupaya membuat isolasi secara tersentral karena dari hasil tes cepat jumlah positifnya cukup banyak. Penanganan terhadap kasus positif, kata dia, dilakukan isolasi mandiri, selanjutnya dilakukan tes swab tenggorokan secara bertahap. Selain terdapat puluhan tenaga kesehatan yang hasil rapid testnya positif, di Kabupaten Kudus juga terdapat penambahan dua kasus positif COVID-19. Kasus positif yang pertama, yakni seorang laki-laki berusia 31 tahun asal Kecamatan Kaliwungu, Kudus yang datang ke Rumah Sakit Kumala Siwi Kudus tanggal 15 April 2020 dengan penyakit penyerta. “Pasien yang memiliki riwayat perjalanan dari Jepara itu, juga dilakukan tes swab tenggorokan, tetapi kondisi pasien tersebut memburuk dan meninggal dunia,” ujarnya. Untuk kasus kedua, seorang wanita berusia 36 tahun datang ke RS Aisiyah tanggal 12 April 2020 dan dilakukan tindakan curettage. Kemudian pada tanggal 14 April 2020 masuk ruang isolasi dan pada 17 April 2020 diperbolehkan pulang, namun hasil swabnya yang baru keluar tanggal 21 April 2020 dinyatakan positif corona. “Pasien sekarang dirawat kembali di RS Aisiyah, sedangkan suami penderita sebagai salah satu kontak erat, karena menunjukkan gejala sesak juga dirawat di RS Aisiyah,” ujarnya. Total di Kudus terdapat 12 kasus positif COVID-19, sebanyak delapan pasien di antaranya dari dalam wilayah dan empat pasien dari luar wilayah. (jwn5/ant)

Antisipasi COVID-19, Ganjar Minta Restoran Terapkan Pembatasan Jarak

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh restoran di Jateng menerapkan pembatasan jarak bagi konsumennya agar bisa tetap bertahan sekaligus ikut mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. “Mulai besok pagi seluruh restoran mengatur jarak duduknya masing-masing, ‘layout’-nya diubah, kalau itu bisa dilakukan,  tidak perlu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),” katanya di Semarang, Rabu. Cara lain yang bisa dilakukan para pengusaha restoran dalam mencegah COVID-19 adalah dengan mengharuskan konsumen membawa pulang makanan dan minuman yang dibelinya atau “take away” sehingga masyarakat bisa tetap berbelanja serta berjualan. Ganjar juga meminta kesadaran masyarakat tidak berkerumun dalam berbagai kesempatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. “Di Taipei tidak ada PSBB dan ‘lockdown’, tapi semua orang yang tidak berjarak 1 meter diusir, tidak peduli itu siapapun,” ujarnya. Terkait dengan rencana penerapan PSBB di Jateng berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan, Ganjar mengaku masih melakukan berbagai kajian dan penghitungan yang matang. “Inilah yang sebenarnya kenapa saya menghitungnya di Jateng apakah perlu PSBB, kami menghitungnya tidak sekadar laku atau tidak laku, kami membicarakan yang tidak bisa bekerja, tidak ada pendapatan, bisa mendapat suplai makanan atau tidak,” katanya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Ganjar saat menerima bantuan berupa ratusan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan dari Puspo Wardoyo selaku pemilik Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo di rumah dinas  gubernur. Ratusan APD yang diserahkan itu berupa masing-masing 255 baju hazmat, sarung tangan lateks, sepatu boot, dan kaca mata serta 100 bungkus nasi kotak, dan uang tunai Rp100 juta. Puspo Wardoyo mengatakan bahwa dirinya memberikan bantuan tersebut untuk para tenaga medis yang menangani COVID-19 di Jawa Tengah. “Semoga bantuan ini bermanfaat untuk penanganan COVID-19, kami sanggup akan mengirim berapapun dan kapanpun (APD) untuk Jateng,” katanya. Ia menyebutkan telah menerapkan jaga jarak, menyiapkan tempat cuci tangan, mengharuskan pemakaian masker di tiap gerai Warung Makan Wong Solo sesuai imbauan pemerintah, meskipun usaha kulinernya ikut terdampak pandemi COVID-19. “Corona ini sangat berdampak bagi kalangan pengusaha kuliner, semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga tidak perlu ada PSBB karena kondisinya sekarang sudah banyak merugi,” ujarnya. (jwn5/ant)

RS Diponegoro Semarang Layani Swab Test COVID-19 Secara Drive Thru

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Rumah Sakit Nasional Diponegero (RSND) Semarang menyediakan layanan pengambilan sampel swab test COVID-19 secara “drive thru” atau layanan tanpa turun (lantatur) untuk mempercepat pengecekan serta menghindari antrean. Direktur RSND Universitas Diponegoro Semarang, Sutopo Patriajati di Semarang, Rabu, mengatakan lantatur yang memudahkan orang yang akan melakukan pengecekan ini disiapkan di Gedung Poliklinik Dots TB di kompleks rumah sakit tersebut. Sampel swab test tersebut, kata dia, selanjutnya akan diproses di laboratorium PCR milik RSND. Rumah sakit pendidikan milik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini menjadi salah satu laboratorium PCR untuk mempercepat pengujian sampel swab test COVID-19. “Lab PCR RSND ini mampu mengecek 90 hingga 100 sampel per hari,” katanya. Adapun durasi pemeriksaannya, kata dia, diupayakan selesai dalam 8 jam. Selanjutnya, menurut dia, hasil tes sampel swab tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Ia menjamin kerahasiaan informasi hasil tes pasien yang melaksanakan pemeriksaan. “Gratis, bantuan pemerintah selama pandemi,” katanya. Sementara Rektor Undip Semarang Yos Johan Utama mengatakan masih ada beberapa hal yang ditambahkan agar memudahkan pasien yang akan melaksanakan swab test. “Nanti ditambahkan petunjuk arah agar pasien tidak bingung,” katanya. (jwn5/ant)

Pemerintah Diminta Serius Sikapi Rencana Aksi Buruh 30 April

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta pemerintah agar serius menyikapi rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh terkait RUU Cipta Kerja pada 30 April 2020 saat situasi pandemi COVID-19 melanda Indonesia. “Inisiatif Omnibus Law RUU Cipta Kerja berasal dari pemerintah. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana penyusunan RUU Cipta Kerja dengan menarik kembali draft yang sudah diserahkan ke DPR,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Sebagaimana diketahui kalangan buruh yang tergabung di dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melakukan aksi unjuk rasa terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dalam aksi tersebut buruh mengusung tiga tuntutan yaitu pemerintah diminta menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan liburkan buruh dengan upah serta THR penuh. Menurut Obon, kaum buruh tersebut tidak akan melakukan aksi di tengah pandemi COVID-19 jika aspirasi mereka didengar oleh pemangku kepentingan. “Apalagi proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejak awal dilakukan oleh tim yang tidak melibatkan atau mendengar aspirasi buruh dan elemen masyarakat lainnya,” katanya. Oleh sebab itu, politisi yang juga tokoh buruh Indonesia dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia tersebut meminta pemerintah segera menarik kembali RUU Cipta Kerja sehingga semua bisa fokus menangani pandemi COVID-19. “Demi kepentingan yang lebih besar, saya meminta pemerintah menarik kembali RUU Cipta Kerja termasuk pula menyelamatkan ekonomi Indonesia,” ujar dia. (jwn5/ant)

F-PKS Minta Pemerintah Tegas Terkait Larangan Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah pusat lebih tegas dalam kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 sampai pandemi COVID-19 berakhir karena potensi penyebaran virus tersebut harus dicegah. “Karena berbagai pertimbangan, potensi penyebaran dan penularan dari 1,3 juta calon pemudik harus segera dicegah. Saya berharap Pemerintah pusat punya ketegasan terhadap larangan mudik ini, sampai pandemi selesai,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Sukamta mengutip data Kementerian Perhubungan bahwa masih ada potensi ancaman dari 1,3 juta warga yang akan mudik dan berpotensi menyebar ke beberapa daerah seperti Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah-DIY 41 persen, Jawa Timur 20 persen, Sumatera Selatan dan Lampung 8 persen. Menurut dia, jumlah 1,3 juta ini bisa menjadi ancaman munculnya daerah episentrum baru penyebaran COVID-19, apalagi masih banyak yang berpotensi akan mudik ke daerah-daerah yang sudah didatangi oleh 900 ribu orang yang curi start mudik. Dia menjelaskan orang dari Jakarta datang ke kampung halaman bisa menjadi media penular atau tertular, itu akan memuncak jumlahnya, kemudian ditambah arus balik yang kemungkinan berpotensi menjadi kasus penularan baru. “Jangan lupa juga, kedatangan mahasiswa ke kota-kota besar dengan jumlah kampus banyak seperti DIY, Bandung, Surabaya, Malang, Medan dan Jakarta untuk masuk kuliah tahun ajaran baru sebelum pandemi ini selesai, juga berpotensi menjadi gelombang penyebaran berikutnya,” ujarnya. Anggota Komisi I DPR RI itu menilai larangan mudik tersebut perlu diikuti dengan kebijakan pengaturan lalu lintas kendaraan umum, selama semua mode kendaraan umum masih jalan, maka larangan mudik tidak akan berlaku efektif. Dia menilai masalah ikutan bagi yang tidak bisa pulang kampung, atau bagi kalangan dunia usaha moda transportasi umum yang terdampak kebijakan, harus dikoordinasikan antara pemerintah pusat dengan daerah. “Saya heran kenapa baru hari ini soal larangan mudik ada keputusan, itu agak terlambat, tapi lebih baik daripada sangat terlambat, karena berdasar data dari Kementerian Perhubungan sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan,” katanya. Menurut dia, angka sekitar 900 ribu warga Jabodetabek tersebut bukan angka yang kecil, artinya potensi penyebaran virus ke daerah-daerah sudah terjadi dengan curi start mudik. Dia menilai seharusnya sejak awal pemerintah sudah memiliki kesigapan dan membuat “grand design” penanggulangan pandemi COVID-19 karena sudah tahu pola penyebarannya baik transmisi impor maupun lokal. “Pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai sumber, salah satunya dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang memprediksikan puncak penyebaran diawali Mei 2020 dengan jumlah kasus 95 ribu positif COVID-19 sampai Juli 2020 yang mencapai kasus positif sebanyak 106 ribu,” ujarnya. Sukamta menilai semua prediksi sudah dibuat dan kita juga sudah mengalami gelombang penyebaran pertama ketika terjadi arus mudik bulan lalu misalnya di Jawa dan beberapa daerah lainnya dikenal tradisi ziarah bulan Sya’ban atau Ruwah yaitu sebelum bulan Ramadhan yang di Jawa disebut “nyadran”. Dia menilai dari kasus-kasus penularan COVID-19 yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur itu, seharusnya pemerintah sejak awal lebih tanggap dengan prediksi-prediksi yang ada. (jwn5/ant)