Jowonews

Logo Jowonews Brown

Ganjar Pranowo

Ganjar Ancam Copot ASN yang Bergabung Organisasi Terlarang

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) di provinsi ini bergabung atau berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia. “Saya ingatkan kepada seluruh ASN khususnya yang hari ini dilantik, bahwa bapak ibu sudah menandatangani pakta integritas di antaranya setia dan taat pada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak boleh bergabung/terafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang. Kalau masih ada, silakan angkat tangan sejak sekarang,” katanya di Semarang, Kamis (11/2). Hal tersebut ditegaskan Ganjar saat melantik 840 pejabat fungsional Pemprov Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Ganjar menjelaskan bahwa larangan ASN berafiliasi dengan organisasi terlarang sudah jelas dan organisasi-organisasi yang dilarang oleh negara juga sudah disampaikan. “Organisasi yang terlarang kan sekarang sudah jelas. Apakah itu Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Front Pembela Islam (FPI). Ini saya wanti-wanti betul dan terus saya ingatkan, dan kalau hari ini masih ada orang yang coba-coba itu (berafiliasi), maka dia sudah melanggar pakta integritas, melanggar komitmen sehingga kalau saya mau ‘nyopot’, sekarang bisa saya copot dengan gampang,” ujarnya sebagaimana diberitakan Antara. Tak hanya soal ideologi, Ganjar juga mengingatkan seluruh ASN Pemprov Jateng menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Khusus mengenai korupsi dan gratifikasi, Ganjar mengatakan bahwa program penanggulangan itu sudah berlangsung cukup lama dan sekarang sudah berjalan baik. “Maka kalau ada yang nekat hari ini, hanya satu saja jawabannya ‘mesti tak copot’ (pasti saya copot). Ini saya ingatkan terus menerus agar semuanya bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritas,” katanya. Sepeti diwartakan, larangan ASN berafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga melarang seluruh ASN berhubungan maupun mendukung organisasi terlarang di Indonesia. Dalam SE Nomor 2/SE/I/2021 yang diterbitkan pada Senin (25/1), beberapa organisasi terlarang itu di antaranya Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Ditawarkan, “Gerakan Jateng di Rumah Saja”

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menawarkan “Gerakan Jateng di Rumah Saja” selama dua hari sebagai upaya mengurangi angka kasus Covid-19. Usulan itu disampaikan dia saat memimpin Rapat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (1/2). Dia menjelaskan langkah tersebut layak dicoba mengingat peningkatan kasus Covid-19 tetap terjadi, meskipun sejumlah kebijakan telah dilakukan pihak berwenang. Bahkan, lanjut Ganjar, akibat pandemi Covid-19 sudah banyak orang meninggal dunia, termasuk tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta lainnya. “Saya ingin mengusulkan, bisa tidak masyarakat menahan diri di rumah secara serentak. Namanya ‘Jateng di Rumah Saja’. Kebijakan ini sedang kita siapkan. Syukur-syukur di ‘weekend’ ini kita di rumah saja semuanya. Jadi, saya ingin melihat Jawa Tengah sepi, minimal dua hari saja,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Orang nomor satu di Jateng itu, menegaskan bahwa usulan tersebut bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan untuk membangun kesadaran bahwa Covid-19 memang benar-benar berbahaya. Apalagi sudah banyak orang yang meninggal akibat terpapar virus ini. “Apakah kita tidak bisa membangun kesadaran itu. Kalau dua hari saja kita menjaga diri dan menahan diri untuk tidak keluar rumah, maka nanti bisa dilihat apakah ini bisa efektif,” katanya. Ganjar menjelaskan bahwa “Gerakan Jateng di Rumah Saja” bisa mengurangi mobilitas masyarakat di luar rumah. Usulan itu telah disampaikan kepada seluruh bupati/wali kota dan minta ditindaklanjuti. “Intinya ya di rumah saja. Jadi kita coba menahan diri dua hari saja, mungkin apa tidak. Anggap saja seperti ‘camping’ di rumah, tidak keluar. Dengan cara itu, maka potensi terjadinya kerumunan pasti tidak terjadi, juga aktivitas yang menimbulkan keramaian juga pasti tidak ada. Dengan cara itu, kita bisa menyetop penyebaran Covid-19,” ujarnya. Kendati demikian, persiapan dan kajian mendalam akan dilakukan terkait dengan “Gerakan Jateng di Rumah Saja”. Termasuk mengukur apakah penerapan kebijakan itu bisa efektif. “Untuk kapan pelaksanaannya, nanti akan kami rapatkan. Maka tadi saya minta Pak Sekda bicara dengan seluruh kabupaten/kota untuk disiapkan dan disosialisasikan pada masyarakat,” katanya.

PPKM di Jateng Tekan Kasus Covid-19

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Ganjar Pranowo menyebut pelaksanaan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap pertama di Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan cukup bagus sebagai upaya mengurangi jumlah kasus Covid-19. “Alhamdulillah kalau melihat dari angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan, Jateng itu di angka 66,67 persen dan Bali 60,32 persen. Ini bagus karena yang lainnya di atas 70 persen,” katanya usai memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (25/1). Ganjar menyebutkan dari angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan seluruh provinsi di Indonesia, terutama yang melaksanakan PPKM Jawa-Bali, hanya Provinsi Jateng dan Bali yang memiliki skor bagus. Artinya, lanjut dia, dari hasil itu dapat dipastikan seluruh elemen di Jateng bekerja keras dan langkah penambahan tempat tidur baik isolasi maupun ICU juga dapat dilaksanakan dengan baik. “Memang kemarin ada beberapa masukan, termasuk terkait PKL dan tempat makan yang memang butuh perhatian penuh karena mereka tidak cukup mudah dalam berjualan. Maka ada dua cara yang dilakukan, yakni mereka mau menjaga jarak dengan terbatas dan ‘take away’,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Ganjar mengungkapkan selama PPKM telah dilakukan penegakan operasi yustisi dengan 3.665 pelanggar. Dari jumlah itu, pelanggaran yang dilakukan restoran, kafe dan rumah makan sebanyak 732, PKL sebanyak 1.403, pasar tradisional dan modern sebanyak 595, tempat hiburan 33, hajatan 189, keagamaan 3, dan olahraga serta seni 57 pelanggaran. Ada pula objek wisata yang melakukan pelanggaran sebanyak 133 lokasi, hotel dan penginapan 26, dan lainnya 504. “Dari pelanggaran-pelanggaran itu, sebanyak 1.998 diberikan sanksi teguran tertulis, 873 dilakukan penertiban dan penutupan atau penyegelan sebanyak 794,” katanya. Sebelumnya Ganjar menyatakan bahwa seluruh daerah di Provinsi Jateng mendukung dan siap menerapkan PPKM yang diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Seperti diwartakan, pemerintah pusat memutuskan memperpanjang PPKM Jawa-Bali selama dua pekan, yakni mulai 25 Januari 2021 hingga 8 Februari 2021. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPKM tahap pertama belum menunjukkan hasil yang signifikan karena jumlah kasus COVID-19 masih terus meningkat.

Tilang Elektronik akan Diterapkan, Polda Diminta Sosialisasi Massif

oleh

SEMARANG, Jowonews- Kepolisian Daerah Jawa Tengah diminta memasifkan sosialisasi mengenai tilang elektronik (e-tilang) ke masyarakat sebelum penindakan pelanggaran lalu lintas itu diterapkan. “Hal itu agar (masyarakat) tidak tergopoh-gopoh ini ada apa. Masyarakat mesti ‘ngerti’ bahwa sekarang kamu mesti tertib, lampu merah berhenti, marka jangan dilanggar, dan kalau ada larangan jangan kamu langgar. Maka mekanisme orang berjalan menggunakan kendaraan di jalan raya akan tertib,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (22/1). Menurut dia, masyarakat diberi waktu minimal satu bulan untuk mengetahui bahwa akan ada sistem Electronic Traffic Laws Enforcement (ETLE). Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menerima Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Rudy Syafirudin yang memaparkan Sistem ETLE dalam penindakan lalu lintas. Ganjar menyambut baik sistem ETLE yang juga digadang-gadang dapat membantu pendapatan anggaran daerah (PAD). Sehingga tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa dibantu dengan bukti otentik digital. “Saya kira bagus idenya ya melakukan elektronifikasi dalam pelanggaran lalu lintas, kayaknya ini sudah ‘inline’ dengan Kapolri baru di Komisi III DPR, bahwa Pak Listyo Sigit itu bicara polisi tidak akan menilang langsung. Terus kemudian akan dipakai dengan cara elektronik,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Berdasarkan paparan Dirlantas Polda Jateng, Ganjar juga menilai bila sarana prasarana pendukung di beberapa titik sudah tersedia dan siap dijalankan sehingga uji coba bisa segera dilakukan.  “Kalau diuji coba di Kota Semarang, Kota Solo yang kota besar di Jateng akan bagus, seluruh kota saya kira bisa, maka tadi saya usul juga Banyumas, dan kebetulan juga Dishub kami menyambut ya,” katanya. Ganjar melihat inisiasi yang dilakukan Polda Jateng ini jalan menuju reformasi pelayanan yang luar biasa. Ketika penerapan sistem ETLE nantinya berhasil maka bisa ditiru pada pelayanan lainnya seperti SIM dan pelayanan Samsat. “Kalau ini bisa dilakukan, nanti kita tularkan kepada yang lain bagaimana SIM bisa dilaksanakan, terus kemudian di Samsat juga bisa kita bekerja secara elektronik agar masyarakat terlayani secara transparan dan akuntabel. Saya kira kalau ini terjadi akan terjadi reformasi yang luar biasa,” ujarnya.  Sistem ETLE ini sudah diterapkan Polda Jateng di Kota Semarang dan akan diperluas jangkauannya dengan diterapkan di seluruh wilayah Provinsi Jateng.

Kendal Belum Terapkan Pembatasan Kegiatan

oleh

SEMARANG, Jowonews- Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya Pemkab Kendal yang belum membuat regulasi pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) guna mengurangi jumlah kasus Covid-19. Karena itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Bupati Kendal Mirna Annisa agar segera menerapkan kebijakan tersebut. “Kami coba evaluasi soal PPKM. Saya terima kasih karena dari seluruh kabupaten/kota di Jateng, hanya tinggal satu saja yang belum membuat regulasi, yakni Kendal. Saya harap Bupati Kendal segera mengeluarkan aturan sehingga seluruh Jateng mendukung program PPKM ini,” katanya di Semarang, Senin (18/1). Ganjar menyampaikan apresiasi kepada sejumlah bupati/wali kota yang dengan kesadarannya ikut menerapkan PPKM meskipun beberapa daerah itu tidak termasuk daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengetatan. “Kemarin Batang ikut, Jepara sudah oke, tinggal Kendal saja yang belum. Saya harap Kendal segera menerapkan karena ini bagian dalam menjaga kesehatan masyarakat dan agar Covid-19 bisa segera tertangani,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Menyinggung soal dampak penerapan PPKM setelah sepekan berjalan, Ganjar menyebut belum begitu terasa karena sampai saat ini masih ada peningkatan kasus Covid-19 di Jateng. “Namun, beberapa kegiatan masyarakat yang sifatnya berkerumun sudah mulai berkurang. Maka, ini harus didorong terus, tidak boleh abai protokol kesehatan. Dalam seminggu terakhir ini sampai 25 Januari, pengetatan harus terus dilakukan,” katanya. Saat awal-awal PPKM diberlakukan, lanjut Ganjar, terjadi sejumlah gesekan di antara masyarakat sehingga pihaknya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan aturan agar semua bisa melaksanakan PPKM dengan baik.

Gubernur Ganjar Ajak Masyarakat Tanami Lahan Kritis

oleh

DEMAK, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ajak masyarakat tanami lahan-lahan kritis di sepanjang bantaran dan daerah aliran sungai untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor serta banjir. “Sekarang kita gerakkan terus dengan masyarakat untuk mau menanam di seluruh bantaran dan daerah aliran sungai. Harapannya tidak terjadi longsor banjir. Harapannya bisa semakin hijau, makin bagus,” katanya di Kabupaten Demak, Sabtu (16/1). Gubernur Ganjar memimpin penanaman ratusan bibit pohon di bantaran Sungai Jragung atau tepatnya di sekitar Jembatan Sunut atau Jembatan Pelangi, Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar berpesan agar masyarakat terus menggalakkan penanaman pohon. Apalagi saat ini curah hujan masih cukup tinggi sehingga harus dimanfaatkan betul untuk menanam pohon. “Curah hujan masih turun cukup tinggi, kira-kira sampai Maret. Maka kita harus menanam terus-menerus, mumpung curah hujan masih tinggi. Ayo semua tanam, pokoknya ada kesempatan tanam, tanam pohon,” ujar Ganjar yang datang ke lokasi dengan bersepeda. Menanggapi ajakan orang nomor satu di Jateng itu, Kepala Desa Jragung, Eddy Susanto mengungkapkan penanaman bibit pohon di sekitar desanya sudah dilakukan sejak 2019 secara bersama-sama. Khusus di bantaran Sungai Jragung, lanjut dia, penanaman pohon juga melibatkan Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, yang berbatasan langsung dengan Desa Jragung. “Kebetulan kami punya pegiat lingkungan dengan anggota sekitar 50 orang. Kami juga dibantu pemuda peduli desa yang aktif menanam. Kami bercita-cita memperbaiki lingkungan di sini,” katanya sebagaimana dilansir Antara.Ia mengakui kondisi di beberapa titik sekitar Sungai Jragung memprihatinkan. Bahkan saat air bah datang bantaran sungai dan tebing-tebing longsor. Beberapa tahun lalu Jembatan Sumut juga pernah ambrol lantaran diterjang banjir. Penanaman pohon di bantaran Sungai Jragung diikuti sejumlah perwakilan dari TNI, Polri, Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta kelompok masyarakat termasuk kader PDIP Demak dan pemuda peduli desa.

Ganjar Pastikan Jateng Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19

oleh

SEMARANG, Jowonews – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkeliling ke sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Semarang, Rabu (13/1). Dia ingin memastikan semua siap melaksanakan vaksinasi Covid-19 serentak kepada tenaga kesehatan. Dua faskes yang dikunjungi Gubernur Ganjar di Kota Semarang itu adalah Puskesmas Pandanaran dan RSUD Wongsonegoro. Di dua tempat tersebut, Ganjar melihat persiapan sudah matang dilakukan. Mulai penyediaan mekanisme antrean, meja pendaftaran, alat pengecekan kesehatan, tempat vaksinasi hingga ruang tunggu apabila terjadi kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). “Kalau persiapannya saya lihat sudah siap, tadi Kadinkes Kota Semarang dan Kadinkes Provinsi Jateng sudah kerja sama dengan sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Kalau dari sisi prosedur, saya kira tidak sulit karena mereka sudah berpengalaman, ini kan sebenarnya sama dengan saat kita melakukan imunisasi pada anak-anak, jadi tidak terlalu sulit,” kata Ganjar sebagaimana dilansir Antara. Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu juga memastikan bahwa sistem vaksinasi sudah disiapkan dengan baik, termasuk siapa saja penerima vaksin. Calon penerima vaksin yang sudah terdaftar secara daring melalui aplikasi yang ada, lanjut dia, akan mendapat barcode lengkap dengan tempat vaksinasi dan jam pelaksanaannya. “Sistemnya sudah dibangun dengan baik, per titik yang melakukan vaksinasi. Jumlahnya dibatasi kira-kira tiga kali 15 orang per hari. Jadi, sehari hanya sekitar 45 orang,” ujarnya. Ganjar berharap dengan cara itu maka vaksinasi Covid-19 tahap pertama untuk tenaga kesehatan dapat berjalan dengan baik dan ada percepatan agar para tenaga kesehatan lebih tenang, serta percaya diri saat bekerja. “Tapi meski vaksin sudah ada, tidak berarti protokol kesehatan mlempem ya. Jangan sampai, tetap protokol kesehatan mesti ketat,” katanya. Ganjar juga meminta dukungan dari masyarakat terkait suksesnya program vaksinasi dan tidak boleh ada keraguan karena MUI sudah menerbitkan sertifikasi halal dan BPOM sudah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin. “Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Bahkan hari ini, Presiden sudah divaksin, saya lihat list-nya ada tokoh agama, pejabat, TNI Polri, artis juga ada. Kita tunjukkan bahwa kita siap melaksanakan vaksinasi, tidak boleh ada yang ragu, tidak boleh ada yang mendistorsi ini karena ini tidak hanya sekadar kepentingan individu, melainkan bangsa dan negara. Jadi semua harus ikut,” ujarnya.

Ganjar Minta Ruang ICU Covid-19 Ditambah

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan jajarannya untuk menambah jumlah kapasitas ruang intensive care unit (ICU) untuk perawatan pasien Covid-19 di provinsi itu. “Saya minta setiap kabupaten untuk ICU yang disiapkan minimal 15 tempat tidur. Nah, ini masih ada ketersediaan tempat tidur yang kurang dari 15. Banjarnegara delapan, Batang malah cuman satu,” katanya usai memimpin Rapat Penanganan Covid-19 di Semarang, Senin (10/1). Semua rumah sakit di Jateng sebetulnya telah memiliki ruang rawat intensif. Namun yang digunakan untuk perawatan Covid-19 masih minim. Oleh karena itu, Ganjar meminta jajarannya segera bertindak dengan melakukan pengecekan dan mendorong rumah sakit sigap. Sebab jika tidak dilakukan penambahan akan menyebabkan perawatan pasien Covid-19 tidak bisa maksimal. Ia memerinci beberapa daerah yang jumlah ICU Covid-19-nya kurang dari 15 ruang, di antaranya, Blora (4), Boyolali (6), Brebes (14), Demak (7), Grobogan (6), Jepara (2), Karanganyar (4), Kendal (4), Kota Pekalongan (7), Kota Salatiga (7), Magelang (12), Pati (13), Pekalongan (6), Purbalingga (4), Purworejo (4), Sragen (9), Kabupaten Tegal (14), Temanggung (9), Wonogiri (8), serta Wonosobo (7). “Menurut saya penting untuk ditingkatkan, Kota Semarang 124 tempat tidur, Kota Surakarta 110, Kebumen 25, atau Banyumas 61. Maksud saya, di daerah ini (kurang ICU, red) mesti ditingkatkan tempat tidurnya, ini yang kita coba dorong agar peningkatan betul-betul siap dikover oleh rumah sakitnya, maka tinggal mereka bergerak,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyatakan kesiapannya untuk mendorong rumah sakit di daerah guna menambah ruang rawat intensif bagi penderita Covid-19. “Kalau dilihat dari tingkat keterisian provinsi angkanya 60 persen, bahkan di bawah 60 persen. Namun untuk beberapa kabupaten/kota penyediaannya masih sedikit,” katanya. Ia mengatakan di beberapa kabupaten/kota memang memiliki cukup banyak ruang ICU non-Covid-19. Tapi untuk mengubahnya menjadi ruangan khusus dibutuhkan persyaratan yang ketat, berbeda dengan penyediaan ruang isolasi yang cenderung lebih mudah. “Kita minta target itu agar dapat dipenuhi,” ujarnya. Terkait pelaksanaan vaksinasi, Yulianto menyebut masih berada di fasilitas pendingin milik Pemprov Jateng, sebab hingga saat ini pihaknya masih menunggu izin edar atau Emenrgency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM). Untuk pendistribusian vaksin ke kabupaten/kota di Jateng akan dilakukan setelah keluar izin edar.”Untuk distribusi  tidak memerlukan rantai pasok yang panjang, sehari bisa secara simultan. Jadi nanti dalam satu hari bisa,” katanya. Nantinya, setelah mendapat izin edar vaksin akan dibagikan ke pusat pemerintahan kabupaten/kota, sehingga wewenang distribusi akan berada di bawah dinas kesehatan pemerintah daerah masing-masing, kemudian disalurkan ke fasilitas kesehatan. “Sesuai jadwal, proses vaksinasi dimulai pada pertengahan pekan ini. Selain petugas kesehatan, gubernur juga akan menjalani vaksinasi perdana. Selain petugas kesehatan, ada tiga kelompok, pertama pimpinan daerah, lalu kelompok organisasi profesi dan tokoh-tokoh agama, calon-calonnya sudah kita data, ada sepuluh,” ujarnya.