Jowonews

Logo Jowonews Brown

ganjar

Peringati May Day, Ganjar Minta Buruh Tak Buat Kerumunan Massa

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para buruh tidak membuat kerumunan massa saat Hari Buruh (May Day) yang diperingati tiap 1 Mei guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. “Saya berharap teman-teman buruh merayakan ‘May Day’ dengan sesuatu yang kreatif. Tolong jangan mengumpulkan massa yang banyak karena itu bahaya (saat pandemi COVID-19),” katanya di Semarang, Kamis. Ganjar mengusulkan agar peringatan Hari Buruh dapat dilakukan secara virtual, apabila ada tuntutan yang ingin disampaikan pada pemerintah, maka bisa dilakukan secara tertulis atau audiensi perwakilan buruh. “Kemarin perwakilan federasi buruh sudah menyampaikan pada kami dan menyampaikan beberapa tuntutan. Kalau memang masih ada tuntutan, silakan sampaikan dengan surat atau lainnya,” ujarnya. Ia menyebut isu yang sedang santer di kalangan buruh adalah Omnibus Law yang saat ini pembahasannya sudah ditunda oleh pemerintah karena adanya pandemi COVID-19. “Jadi buruh bisa tenang, kemungkinan isu yang agak aktual soal Tunjangan Hari Raya (THR) atau kondisi ekonomi hari ini, maka lebih baik besok dirayakan tanpa berkerumun dan saya mengajak para perusahaan untuk bersama kami membantu buruh. Minimal, sebulan di bulan Ramadhan ini logistik rumah tangga mereka aman,” kata Ganjar. Orang nomor satu di Jateng itu mengungkapkan akan memberikan bantuan berupa sembako kepada para buruh yang terdampak COVID-19 yakni yang terkena PHK atau dirumahkan. “Kami dari Pemprov Jateng besok akan mendatangi empat tempat yakni Kota Semarang, Grobogan, Boyolali, dan Demak. Kami akan memberikan bantuan kepada kawan-kawan buruh yang di-PHK atau dirumahkan,” katanya. Bantuan itu, lanjut Ganjar, diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada para buruh yang terdampak COVID-19. “Ini bentuk bantuan pada mereka yang sedang nyandang susah (kesulitan), mudah-mudahan bisa meringankan beban kawan-kawan kami,” ujarnya. (jwn5/ant)

Gubernur Jateng Usul ke Jokowi, Pendapatan ASN Golongan III ke Atas Dipotong 50 Persen

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan pemotongan total pendapatan aparatur sipil negara (ASN) golongan III ke atas di seluruh Indonesia sebesar 50 persen untuk membantu penanganan wabah COVID-19. “Saya minta ke pemerintah pusat agar secara nasional tolong diperhitungkan. Seluruh pegawai kita minimal yang ‘gradenya’ di atas atau sudah menduduki jabatan, pendapatannya dipotong 50 persen. Pendapatan lho, bukan gaji,” katanya di Semarang, Kamis. Usulan itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat terbatas tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2020 secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta diikuti jajaran menteri kabinet dan sejumlah kepala daerah. Menurut Ganjar, pemotongan total pendapatan ASN itu cukup penting untuk menunjukkan sensitivitas pegawai pemerintahan kepada masyarakat, apalagi banyak pihak yang mengalami kesulitan akibat terdampak COVID-19. “Para buruh di PHK, pekerja informal tidak bisa bekerja dan banyak lagi masyarakat yang mengalami kesulitan hidup akibat wabah pandemi ini. Mari kita ikut peduli bahwa kita saat ini semua sedang dalam masa kesulitan,” ujarnya. Selain itu, pemotongan pendapatan ASN di tengah wabah COVID-19 dapat membantu meringankan beban keuangan negara, apalagi kondisi ekonomi Indonesia masih belum menentu tahun depan. “Gambarannya masih buram, ekonomi kita masih buram, maka kalau itu (gaji ASN, red) bisa dipotong minimum 50 persen, akan bisa menunjukkan sensitivitas dan anggarannya bisa dialokasikan untuk merescue masyarakat kecil yang saat ini sangat membutuhkan,” tegasnya. Kendati demikian, Ganjar menjelaskan bahwa usulan itu tidak diperuntukkan bagi seluruh golongan ASN di Indonesia sehingga para ASN yang ada di golongan I atau II harus tetap diberikan pendapatannya secara utuh. “Yang harus dipotong saya kira yang sudah golongan III ke atas, apalagi mereka yang sudah menempati jabatan penting. Saya minta usulan ini benar-benar dipertimbangkan agar secara nasional kita aware terhadap persoalan ini,” katanya. (jwn5/ant)

Minta TNI/Polri Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Saat Pandemi, Ganjar: Dor Saja

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajaran TNI dan Polri untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang beraksi saat wabah COVID-19. “Pak Kapolda dan Pangdam sudah rapat dan beliau mengatakan ‘Pak Gubernur percayakan pada kami’. Saya bilang, kalau ada kejahatan tindak tegas tidak usah ragu-ragu, kalau dia melawan ‘dor’ (tembak, red) saja,” katanya di Semarang, Rabu. Hal tersebut disampaikan Ganjar karena menerima banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai maraknya pencurian hingga pembegalan. Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai tindak kejahatan tersebut, Ganjar menyebut masyarakat mesti menghidupkan kembali kegiatan ronda di lingkungan masing-masing, baik di perkotaan maupun pedesaan. “Kita perlu ronda lagi dan kita kerja sama dengan kepolisian,” ujarnya. Kalau sudah kondisi seperti ini, kata Ganjar, jangan sampai ada pihak-pihak yang menunggangi karena semua tahu negara sedang mengalami masa sulit menghadapi pandemi COVID-19. “Kalau butuh bantuan lebih baik lapor saja, menyampaikan ke perangkat desa. Kita akan bantu. Kita sedang diuji, semoga kita mampu,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar pun menyangkal kejahatan yang saat ini marak terjadi berasal dari para narapidana asimilasi, namun dirinya juga melakukan upaya pendampingan kepada yang bersangkutan dengan memberikan pelatihan. “Banyak hoaks yang ditebar kejahatan dari asimilasi karena persentasenya 0,01 persen, maka tugas saya membina mereka memberikan pelatihan sampai kampung-kampung. Maka kami di Jawa Tengah membuat ‘Jogo Tonggo’, di sana kita mengelola pangan sampai keamanan,” ujarnya. (jwn5/ant)

Antisipasi COVID-19, Ganjar Minta Restoran Terapkan Pembatasan Jarak

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh restoran di Jateng menerapkan pembatasan jarak bagi konsumennya agar bisa tetap bertahan sekaligus ikut mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. “Mulai besok pagi seluruh restoran mengatur jarak duduknya masing-masing, ‘layout’-nya diubah, kalau itu bisa dilakukan,  tidak perlu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),” katanya di Semarang, Rabu. Cara lain yang bisa dilakukan para pengusaha restoran dalam mencegah COVID-19 adalah dengan mengharuskan konsumen membawa pulang makanan dan minuman yang dibelinya atau “take away” sehingga masyarakat bisa tetap berbelanja serta berjualan. Ganjar juga meminta kesadaran masyarakat tidak berkerumun dalam berbagai kesempatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. “Di Taipei tidak ada PSBB dan ‘lockdown’, tapi semua orang yang tidak berjarak 1 meter diusir, tidak peduli itu siapapun,” ujarnya. Terkait dengan rencana penerapan PSBB di Jateng berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan, Ganjar mengaku masih melakukan berbagai kajian dan penghitungan yang matang. “Inilah yang sebenarnya kenapa saya menghitungnya di Jateng apakah perlu PSBB, kami menghitungnya tidak sekadar laku atau tidak laku, kami membicarakan yang tidak bisa bekerja, tidak ada pendapatan, bisa mendapat suplai makanan atau tidak,” katanya. Hal tersebut disampaikan Gubernur Ganjar saat menerima bantuan berupa ratusan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan dari Puspo Wardoyo selaku pemilik Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo di rumah dinas  gubernur. Ratusan APD yang diserahkan itu berupa masing-masing 255 baju hazmat, sarung tangan lateks, sepatu boot, dan kaca mata serta 100 bungkus nasi kotak, dan uang tunai Rp100 juta. Puspo Wardoyo mengatakan bahwa dirinya memberikan bantuan tersebut untuk para tenaga medis yang menangani COVID-19 di Jawa Tengah. “Semoga bantuan ini bermanfaat untuk penanganan COVID-19, kami sanggup akan mengirim berapapun dan kapanpun (APD) untuk Jateng,” katanya. Ia menyebutkan telah menerapkan jaga jarak, menyiapkan tempat cuci tangan, mengharuskan pemakaian masker di tiap gerai Warung Makan Wong Solo sesuai imbauan pemerintah, meskipun usaha kulinernya ikut terdampak pandemi COVID-19. “Corona ini sangat berdampak bagi kalangan pengusaha kuliner, semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga tidak perlu ada PSBB karena kondisinya sekarang sudah banyak merugi,” ujarnya. (jwn5/ant)

Gubernur Apresiasi Warga Jateng yang Tidak Mudik

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi warga Jawa Tengah (Jateng) di daerah perantauan yang tidak mudik ke kampung halaman, sesuai imbauan pemerintah guna mengantisipasi meluasnya penyebaran Virus Corona jenis baru (COVID-19). “Saya berterima kasih betul masyarakat sudah menaati ketentuan ini. Sudah banyak dari negara juga menyampaikan, Pak kita tetap bertahan dan tidak mudik dengan berbagai alasan,” kata Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, Jumat. Ganjar Pranowo memastikan pemerintah akan mencukupi kebutuhan warga yang tetap bertahan itu, minimal kebutuhan dasar yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat. Menurut dia, bantuan kebutuhan dasar itu akan mulai didistribusikan pada pekan depan. “(Warga yang tidak mudik) tidak boleh kita diamkan begitu saja, mesti kita urus agar pengorbanan mereka untuk tidak mudik tidak membawa tambah sengsara. Setidaknya pada kebutuhan dasar mereka,” ujar Ganjar Pranowo. Selain larangan mudik, kepada masyarakat yang berada di luar daerah, Ganjar juga menginstruksikan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menahan diri untuk tidak pulang kampung, apalagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan tersebut. “Akan ada sanksinya, ini masih kita bahas,” kata Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan jumlah pemudik ke Jawa Tengah sudah mengalami penurunan mulai awal April 2020. Pada 1 April 2020 jumlah pemudik tercatat menjadi 20.005 orang atau turun dari 131.977 orang pada 31 Maret 2020 dan pada 2 April 2020 ada 15.919 orang pemudik. Meski pada 3 April 2020 terjadi lonjakan dengan masuknya 87.378 orang pemudik, pada 4 April 2020 turun jadi 26.919 orang, 5 April 2020 menjadi 38.098 orang. Pada tanggal 6 April 2020 jumlah pemudik benar-benar turun drastis dengan hanya 6.361 orang dan 7 April 2020 hanya tercatat 4.636 orang pemudik yang masuk ke Jawa Tengah. “Sampai hari ini kalau kita lihat persentase terjadi penurunan,” kata Ganjar Pranowo. (jwn5/ant)

Ganjar Minta Tegal Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Kota Tegal mengikuti kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah pusat dalam penanganan pandemi virus Corona jenis baru (COVID-19). “Sekarang kita minta (Pemkot Tegal, red) menyesuaikan dan evaluasi. Pelaksanaannya seperti apa termasuk apa yang mesti dilakukan,” katanya di Semarang, Kamis. Oleh karena itu, lanjut Ganjar, Pemkot Tegal harus membuat skenario ulang, termasuk dalam menghadapi pemudik dari Jakarta karena dikhawatirkan dengan semakin banyaknya pemudik dari Jakarta masuk wilayah akan semakin memperluas kemungkinan persebaran penularan COVID-19. Menurut dia, seluruh kabupaten/kota di Jateng harus mengikuti dan menyesuaikan dengan kebijakan PSBB. “Tidak hanya Tegal, tapi seluruh kabupaten/kota untuk menyiapkan diri dalam skenario, termasuk skenario ketika yang di Jakarta kembali ke daerahnya, maka ini akan bertambah. Bagaimana pencegahan dari sisi kesehatan, jaring pengamanannya,” ujarnya. Kendati demikian, Ganjar juga mewanti-wanti, agar seluruh kepala daerah tidak terburu-buru untuk mengeluarkan atau memutuskan status PSBB tanpa mempertimbangkan segala aspek dan kesiapan anggaran tanpa ada koordinasi. “Cara ini jauh lebih baik, daripada ‘statement’ dulu, nanti kebingungan. Lebih baik, menyiapkan dulu baru ‘statement’,” katanya. Ganjar juga mengungkapkan dirinya intens komunikasi dengan bupati dan walikota se-Jateng, termasuk dengan Bupati Wonogiri yang aktif melaporkan dan minta pertimbangan dirinya dalam menangani COVID-19, serta soal relokasi dan realokasi anggaran. “Dia (Bupati Wonogiri, red) berhasil mengumpulkan Rp100 miliar lebih. Nah Kota Tegal saya minta untuk belajar itu karena mereka sudah terlanjur menyiapkan tapi anggarannya belum siap, sekarang saya minta untuk dikejar. Tolong dikejar, anda siapkan semua agar tidak ada yang ditinggal,” ujarnya. Seperti diwartakan, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Indonesia berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengatasi pandemi COVID-19 dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan Bogor. Alasan memilih status tersebut adalah karena COVID-19 telah menjadi penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dasar hukum yang digunakan menurut Presiden Jokowi adalah UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (jwn5/ant)

Ganjar Borong 10 Ribu APD Murah dari Perusahaan Garmen di Semarang

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memborong 10.000 produk alat pelindung diri (APD) kesehatan dari sebuah perusahaan garmen di Kawasan Industri Candi Kota Semarang, Jumat. Ganjar sengaja berkunjung ke PT Arindo Garmentama untuk melihat proses produksi secara langsung setelah mendapat kabar bahwa perusahaan garmen itu membuat APD dari bahan sisa. Meski kain sisa, namun produk yang dihasilkan tetap mengutamakan standar yang telah ditetapkan pemerintah. “Ada pabrik garmen menarik di Ngaliyan karena mereka menggunakan kain sisa dijahit menjadi masker dan APD. Tadi mereka mengatakan siap memproduksi 10.000 APD dan mau dijual murah. Langsung saya borong semuanya,” katanya. APD dan masker itu, lanjut Ganjar, akan dibagikan kepada pegawai puskesmas atau layanan kesehatan lainnya yang berada di garda terdepan dalam penanganan wabah COVID-19. “Karena mereka tidak pernah tahu, bahwa pasien yang datang berobat itu sakit atau tidak sehingga mereka membutuhkan bantuan agar tetap terlindungi,” ujarnya. Usai melihat proses produksi APD itu, Ganjar kemudian menerima bantuan 200 APD dari perusahaan garmen Dunia Tex yang diterima di Gedung Bappeda Jateng sebelum memimpin rapat soal penanggulangan COVID-19. “Saya senang sekali karena ‘grengseng’ gotong royong sekarang mulai berjalan. Semangat kebersamaan mulai nampak dan menimbulkan kesadaran. Tidak hanya pemerintah, masyarakat, tokoh agama, ulama, perusahaan dan lainnya sekarang peduli,” katanya. (jwn5/ant)

Jateng Siapkan Rp1,4 Triliun untuk Penanganan Wabah COVID-19

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang akan dipergunakan untuk penanganan wabah virus corona jenis baru (COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah. “Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp1,4 triliun minimal dan itu harus ada, tidak boleh turun dari situ,” kata Ganjar di Semarang, Minggu malam. Ia menargetkan dalam minggu ini keputusan bisa diketok DPRD Provinsi Jateng karena beberapa skenario penanganan telah disiapkan. Menurut Ganjar, anggaran tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi bersifat ada yang langsung dikonsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin, serta ada yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja. Sebagai contoh, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin dengan besaran yang masih dihitung. “Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan untuk tiga bulan untuk menjamin kelangsungan hidup warga selama pandemi Corona,” ujarnya. Anggaran Rp1,4 triliun dari Pemprov Jateng, lanjut Ganjar, juga masih bisa bertambah dengan “back up” anggaran dari APBD kabupaten/kota. Ia menyebutkan, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk Pandemic Respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). “Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (pemerintah kabupaten/kota). Kita akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan,” katanya. Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis. Sumber dana dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah. “Kelompok yang perlu kita perhatikan, perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terlanjur di Jawa Tengah yang kemarin bekerja di luar kota,” ujarnya. Sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, menurut Ganjar adalah dana desa melalui program padat karya. Ganjar berharap seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak sehingga mampu menekan persebaran penularan COVID-19 di Jawa Tengah. “Untuk itu, dalam Minggu depan, maka kita bakal menyodorkan skenario tersebut ke dewan, percepatan menjadi penting agar kita bisa bekerja seperti sedia kala,” katanya. (jwn5/ant)