Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

Komisi E Dorong Peningkatan Kapasitas Balai Pelatihan Guna Kurangi Pengangguran

oleh
Komisi E DPRD Jateng

BANDUNG – Komisi E DPRD Jateng pada Jumat (31/3/2023), berkunjung ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar di Kabupaten Bandung Barat. Pada pertemuan itu, Ketua Komisi E Abdul Hamid mengungkapkan, kunjungan itu dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkait upaya peningkatan pelatihan dan produktivitas sebagai upaya mengurangi angka pengangguran dan  penanggulangan kemiskinan. “Semua daerah menghadapi masalah pengangguran. Karena itulah kami ingin mengetahui upaya BBPVP Jabar melakukan kiat pelatihan supaya calon tenaga kerja menjadi produktif dan siap bekerja. Ke depan berharap di Jawa Tengah ada kemajuan yang signifikan terkait terserapnya para calon-calon tenaga kerja andal tentunya juga diikuti dengan kemajuan dan pembaharuan sarana dan prasarana di balai balai pelatihan di Jawa Tengah,” ucapnya. Pada kesempatan itu Komisi E turut didampingi Kepala Disnakertrans Jateng Sakinah Rosellasari beserta para Kabid dan Kepala Balai. Rombongan diterima Susanto Koordinator Pelaksana Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BBPVP Bandung, turut mendamping Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Rahmat Taufik. Dalam sambutanya Susanto memberikan laporan tentang Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung mencatat sebanyak 50,34 persen peserta pelatihan di tempat tersebut terserap ke dunia kerja atau industri. Angka itu didapat berdasarkan data pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, kata dia, ada sebanyak 2.236 peserta yang mengikuti pelatihan di BBPVP Bandung. Dari sisi penyerapan, memang angkanya itu lumayan signifikan di tahun 2022, itu sebesar 50,34 persen. Dan penyerapan tenaga kerja itu antara lain disebabkan banyaknya Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang bekerja sama menggelar pelatihan suatu keahlian sesuai dengan warga yang mengikuti pelatihan itu bisa langsung terserap oleh DUDI yang telah bekerja sama dengan BBPVP.

ASPIRASI JATENG: Perbaikan Jalan Rusak Ditarget Rampung Lebaran Ini

oleh
Untung Wibowo Sukowati

SURAKARTA – Komisi D DPRD Jateng telah meminta Dinas Bina Marga Cipta Karya (BMCK) untuk segera memperbaiki kerusakan jalan. Sejumlah ruas terutama penghubung antarkabupaten/kota kerap menjadi keluhan masyarakat karena kondisi aspal mengelupas maupun berlubang. Anggota Komisi D Untung Wibowo Sukowati menyatakan, dari hasil koordinasi dengan Dinas BMCK percepatan untuk perbaikan kerusakan jalan mulai dilakukan. Meski perbaikan hanya menambal setidaknya sudah ada penanganan. “Jangan biarkan berlarut-larut dan berkepanjangan. Kerusakan jalan dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun menghambat laju perekonomian daerah,” ungkapnya dalam program Dialog Aspirasi Jateng disiarkan Stasiun TATV Surakarta, Selasa (14/3/2023).    Kepala Dinas PU BMCK Jateng Hanung AR mengakui mulai 1 Januari – Maret 2023 ini, permasalahan infrastruktur jalan yang rusak paling banyak dikeluhkan masyarkat Jawa Tengah (Jateng) dalam kanal pengaduan Laporgub. Selama periode itu, jumlah aduan yang masuk mencapai 3.335 aduan. Dari 3.335 aduan itu sekitar 1.663 aduan terkait kerusakan jalan kabupaten/kota, 1.021 jalan desa/kelurahan, dan 651 aduan jalan rusak milik Provinsi Jateng. Pihaknya sudah langsung bergerak untuk melakuakan proses penambalan jalan setelah banjir surut. Ia pun mengaku telah melakukan assessment atau perhitungan bersama seluruh pihak terkait dalam perbaikan ruas jalan nasional tersebut. Dari penanganan jalan rusak, sekarang ini sudah 2.000 km telah tertangani. Pihaknya pun terus berupaya supaya saat arus mudik Lebaran nanti tetap mulus. “Untuk perbaikan jalan nasional dilakukan bersama beberapa dinas terkait lainnya. Di antaranya Balai Besar Pelaksana Jalan Jateng-DIY, DPU BMCK Jateng, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang hingga BBWS Pemali Juwana,” ucapnya. Pengamat transportasi dari Unisri Ari Setyawan menyatakan, kondisi jalan secara keseluruhan ternyata tidak kuat bertahan saat musim hujan datang. Banyak faktor yang menyebabkan itu. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya moda transportasi darat yang melanggar ketentuan. Jalan dengan status kewenangan provinsi sebenarnya didesain untuk kendaraan dengan tonase 8 ton. Ternyata kendaraan lebiih dari 10 ton kerap masuk jalur provinsi. “Aspal jalan itu sebenarnya didesain secara kelayakan adalah 20 tahun. Ternyata kurang dari waktu itu sudah rusak. Ditambah saat hujan datang, semakin menambah kerusakannya,” kata dia.

MUSRENBANGWIL: Jalan Pesisir Timur Butuh Perhatian Serius

oleh
MUSRENBANGWIL: Jalan Pesisir Timur Butuh Perhatian Serius

REMBANG – Gelak tawa menghiasi usulan aspirasi yang disalurkan masyarakat baik secara daring dan luring, dalam rangkaian agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Jekutibanglor (Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora) di Pendapa Museum RA Kartini, Rembang, Kamis (16/3/2023). Fokus peningkatan infrastruktur menjadi pembahasan hangat, terlebih banyak akses jalan utama dan alternatif dengan kondisi cukup memprihatinkan sering berdampak kemacetan yang cukup panjang. Sebagai informasi, Musrembangwil Jekutibanglor dihadiri jajaran forkopimda provinsi Jawa Tengah di antaranya, Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Quatly Alkatiri juga juga Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Alkatiri juga menegaskan peningkatan jalan nasional wilayah Kudus – Pati – Rembang – Blora menjadi fokus utama pembangunan. Selain itu fokus, pengembangan sektor industri juga menjadi perhatian utama mengingat daerah pesisir utara banyak potensi yang bisa dikembangkan mulai dari perikanan, tambak garam hingga potensi tenaga surya. “Fokus peningkatan jalan nasional merupakan salah satu sektor yang terus ditingkatkan, terlebih jalan Nasional dan jalur alternatif masih sering dilalui masyarakat terutama arah Kudus – Pati – Rembang. Selain itu sektor industri juga menjadi concern utama, mengingat daerah pesisir banyak potensi digali dan dikembangkan,” ujar politikus F PKS. Senada, Gubernur Ganjar Pranowo terkait permasalahan infrastruktur menjadi fokus utama pembangunan. Usulan masyarakat yang masuk melalui kanal e-Musrenbang sudah masuk 14.717 usulan, dengan total usulan anggaran Rp22,1 triliun. Nantinya, semua usulan itu akan diklasifikasi mana yang menjadi prioritas. Peningkatan infrastruktur juga menjadi prioritas pembangunan karena juga menjadi penggerak utama roda perekonomian. Ada desk yang menerima usulan, hal yang bersifat teknis antara kabupaten/kota. Maka akan dibuat draft skala prioritas beserta anggaran yang dibutuhkan. Sehingga kemampuan juga akan disesuaikan dengan usulan,” kata dia. (Adv)

PRIME TOPIC : Jaga Keterjaminan Pasokan Pangan di Pasar

oleh
Pasokan Pangan di Pasar

SEMARANG – Komisi B DPRD Jateng meminta Pemprov supaya mengintensifkan tim pemantauan harga sembako supaya saat Bulan Ramadan dan Idulfitri ketersediaan bahan pokok pangan terjaga. Keberadaan stok pangan menjadi salah satu indikator harga di pasaran. “Kalau stok berkurang atau minat pembelian tinggi, hukum pasar harga-harga di pasaran menjadi naik. Disperindag Jateng harus melakukan pemantauan,” kata Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni saat menjadi narasumber dalam Dialog Prime Topic: Fenomena Harga Sembako Jelang Ramadhan, di Hotel Noormans, Kota Semarang, Selasa (14/3/2023). Menurutnya, kenaikan harga menjelang hari-hari besar keagamaan maupun libur nasional hal yang lumrah. Hanya saja yang patut dikendalikan adalah besaran harga sejumlah komoditas seperti beras, telur, minyak goreng. Setidaknya kenaikan harga tidak lebih dari 5 persen dibanding sebelumnya. “Harga juga menentukan inflasi. Harus dijaga antara stok dan harga komoditas pangan,” kata dia. Selain itu pula, hal penting lainnya lanjut Sri Marnyuni adalah mendorong asosiasi produksi pangan, pedagang dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga harga komoditas kebutuhan agar tidak melonjak. Selain itu, dibutuhkan pula teknologi guna melancarkan kerja sama antardaerah atau kabupaten/ kota, terkait informasi-informasi ketersediaan barang. Tidak lupa pemerintah harus memperkuat adanya 4 pilar yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Jika keempat hal tersebut terpenuhi, maka akan ada dampak baik menjelang Ramadan dan selalu berdiskusi dengan OPD terkait guna memantau setiap pergerakan pasar di Jateng ini. Pemerintah juga akan selalu menerapkan kebijakan dengan mendorong dinas perdagangan yakni jauh-jauh hari sudah menghitung dan mengantisipasi, menganalisis, dan mengendalikan sampai pada mengeksekusi di pasar agar harga bisa diprediksi,” sarannya. Soal pengendalian harga, Kepala Disperindag Jateng Arief Sambodo menjelaskan ada beberapa faktor yang melakukan pengawasan. Diantaranya tim pengendali inflasi daerah (TPID), harga eceran tertinggi (HET), harga acuan, dan Tim Satgas yang mengawasi penimbunan sembako. Dikatakannya, selama 3 tahun terakhir, inflasi di Provinsi Jateng masih dibawah inflasi nasional. Data Disperindag Jateng mencatat, inflasi Jateng sebesar 3,71 (2017) dan 2,82 (2018). “Untuk saat ini, bahkan sejak Maret, petugas Disperindag sudah disebar untuk memantau harga sembako. Hasilnya, harga cenderung stabil. Harga stabil itu tercukupi didukung dengan stok yang masih aman. Contohnya stok beras di Bulog masih tercukupi untuk kelas medium.Termasuk, komoditas gula pasir, minyak goreng yang masih mencukupi stoknya hingga 2 bulan ke depan. Untuk bawang merah, masih ada 2 ton di gudang Bulog. Dari ketersediaan stok pangan itu, diharap inflasi Jateng tetap terkendali,” papar Arief.

Komisi A Terima Aspirasi Warga Korban Investasi PT ASG

oleh
Ivestasi PT ASG

GEDUNG BERLIAN – Puluhan orang yang tergabung dalam Paguyuban Korban Investasi PT ASG mendatangi Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (14/3/2023). Korban merupakan member PT ASG- sebuah akun investasi milik Dewa Aldo Serena. Mereka berharap DPRD dapat membantu permasalahan mereka supaya dana jutaan rupiah yang diinvestasikan bisa ditarik kembali. Di DPRD Jateng, para member tersebut diterima Komisi A serta dari Biro Hukum Setda Jateng. Di hadapan Ketua Komisi A Muhammad Saleh, perwakilan member yakni Agus menyatakan, permasalah investasi tersebut sudah dilaporkan ke Polda Jateng pada 15 Maret 2023. Untuk member yang melapor sebanyak 48 orang dari 200 member yang ikut investasi tersebut. “Kami berharap DPRD bisa turut membantu kami menyelesaikan masalah pengembalian dana investasi yang dikelola PT ASG,” ucap Agus. Proses mediasi, lanjut dia, sebenarnya sudah dilakukan. Termasuk mencoba menghubungi pihak pengelola yakni Dewa Aldo Serena. Namun demikian, sampai sekarang ini pihak pengelola belum bisa ditemui. Mediasi hanya bisa dilakukan melalui hubungan telepon seluler. Bahkan dalam percakapan mereka via telepon, pihak pengelola selalu menjanjikan untuk mengembalikan dana jutaan rupiah yang diinvestasikan. “Karena tidak ada kejelasan dan tidak ada niat baik, kami melaporkan masalah ini ke polisi,” kata Agus. Muhammad Saleh setelah mendengar aspirasi tersebut menyatakan, masalah tersebut sebenarnya menjadi ranah hukum. Komisi A telah menerima aspirasi tersebut untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD. “Dengan mendengarkan aspirasi ini, kami di Komisi A akan segera melaporkan hasil ini kepada Pimpinan DPRD supaya bisa bersurat kepada kepolisian agar permasalahan ini turut mendapatkan perhatian serius,” kata dia.

MUSRENBANGWIL: Aglomerasi Kedungsepur Diproyeksikan Jadi Kawasan Industri

oleh
Sukirman

DEMAK – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan, wilayah Kendal, Demak, Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Purwodadi atau Kedungsepur merupakan wilayah prioritas Kawasan Industri (KI). Hal ini disampaikan dalam Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota pada Musrenbangwil Peningkatan Perekonomian Kedungsepur di Rest Area Wisma Halim, Demak, Selasa (14/3/2023). Sukirman menegaskan, wilayah Kedungsepur diharapkan menjadi perwujudan kawasan metropolitan dimana Semarang sebagai ibu kota provinsi dan pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah. Dengan adanya tol Semarang-Demak dapat menghubungkan wilayah-wilayah Kedungsepur sekaligus menghubungkan kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri dan kawasan lainnya. “Tol Semarang-Demak ini tentu saja sebagai salah satu proyek Nasional. Tentu saja ini dapat melengkapi koneksi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri dan kawasan lainnya. Potensi ini perlu dimanfaatkan betul oleh pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”, Tegasnya. DPRD Jateng menyampaikan beberapa masukan berkaitan dengan permasalahan di wilayah Kedungsapur yang pertama berkaitan dengan kemiskinan. Dari data pubikasi BPS pada Maret 2022 dari enam kabupaten kota masih terdapat dua kabupaten dengan kemiskinan di atas angka rata-rata provinsi. Permasalahan banjir dan rob menjadi pusat permasalahan pada forum kali ini. DPRD Jawa Tengah mengajak semua lembaga untuk menyatukan langkah bersama dala Pada kesempatan kali ini Gubernur Ganjar Pranowo dalam Musrembangwil Kedungsepur,mengungkapkan, persoalan rob di Demak menjadi masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ia meminta agar Pemerintah Kabupaten Demak dan DPRD Demak menjadikan permasalahan tersebut sebagai hal utama dan dapat ditemukan kesepakatan bersama. Ganjar menyampaikan bahwa Infrastruktur menjadi pokok utama yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat. Khususnya di Demak mengenai banjir rob. Pembangunan tanggul laut untuk mengatasi rob di Demak yang dampaknya sangat besar. Ia menegaskan perlunya komitmen DPRD untuk membuat tanggul guna mengatasi banjir rob di Demak. “Boleh nggak berkomitmen dengan DPRD? Kali ini pokok pikirnya satu saja, tanggul. Saya usul tanggul DPRD, wah itu keren. Kurangnya nanti bisa kita bantu, kurangnya nanti bisa kita mintakan pusat. Butuh komitmen politik,” jelasnya. (Adv)

RAPAT PARIPURNA: PAW Anggota DPRD Jateng

oleh
Anggota DPRD Jateng

GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat paripurna, Selasa (14/3/2023), dengan agenda utama Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sukirman itu, agenda dimulai dengan pengucapan sumpah. “Anggota yang hadir dalam rapat sebanyak 84 orang dari 119 orang Anggota Dewan. Sesuai Tata Tertib DPRD, rapat sudah memenuhi kuorum,” kata Sukirman mengawali rapat didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya, Heri Pudyatmoko, Ferry Wawan Cahyono, dan Quatly Abdulkadir Alkatiri. Kemudian dilangsungkan pengucapan sumpah PAW dipimpin Sukirman. Sebagai informasi, dalam PAW itu, Djoni Kristijanto menggantikan Alm. Mujaeroni, Anggota Komisi A dari Fraksi Partai Gerindra. Usai pengucapan sumpah, dilakukan penandatanganan pakta integritas. Dalam sambutannya, Sukirman mengucapkan selamat atas dilantiknya Djoni Kritianto. “Terkhusus untuk Pak Heri Pudyatmoko, saya mengucapkan selamat karena sudah mampu mendidik kadernya,” kata Sukirman. Agenda rapat selanjutnya yakni perubahan alat kelengkapan dewan (AKD). Dalam perubahan itu, Djoni Kristijanto ditempatkan di Komisi A. 

MUSRENBANGWIL: DPRD Tekankan Enam Prioritas Pembangunan Daerah di Wilayah Sobosukowonosraten

oleh
MUSRENBANGWIL

SRAGEN – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri menyatakan, ada sejumlah prioritas yang harus diperhatikan gubernur dalam pembangunan daerah terutama di wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Sobosukowonosraten). Penegasan ini disampaikannya dalam Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota pada Musrenbangwil Pengembangan Sobosukowonosraten di Sasana Manggala Sukowati, Kompleks Kantor Bupati Sragen, Senin (13/2/2023). Quatly menyebutkan ada enam prioritas pembangunan. Yakni peningkatan kapasitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan; penguatan ekonomi daerah, peningkatan ekonomi, UMKM, dan potensi wisata desa. Selanjutnya peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia; pengurangan tingkat kemiskinan, penekanan angka pengangguran dan stunting; pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur; Dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan mitigasi bencana alam yang akibat erupsi Gunung Merapi. “DPRD sebagai salah satu unsur pimpinan daerah turut memberikan arah kebijakan daerah.  Dalam musrenbangwil yang menjadi forum untuk memutuskan usulan prioritas pembangunan daerah, menjadi wadah menampung seluruh aspirasi masyarakat serta menerima masukan dan saran terkait pembangunan daerah,” ucapnya. Gubernur Ganjar Pranowo dalam membuka Musrenbang RKPD 2020 Wilayah Eks karesidenan Surakarta memberikan apresiasi tinggi karena yang hadir pada forum banyak. “Kalau Solo raya rangkingnya teratas memang sudah sepatutnya,” kata Ganjar disambut tepuk tangan hadirin. Gubernur menyampaikan terkait Musrenbang, menjdi sebuah forum diskusi strategis tidak hanya rencana pembangunan, tetapi sampai pada penekanan penurunan angka kemiskinan, stunting, pengangguran, perbaikan infrastruktur jalan penghubung dan jalan pertanian, serta ideologis. Ia mengapresiasi seluruh kerja wilayah eks karesidenan Surakarta. “Kita (Jawa Tengah) mendapatkan sorotan secara nasional untuk masalah pengentasan kemiskinan, saya harap terus bekerja sebaik mungkin. Kalau masih ada usulan terkait prioritas pembangunan yang belum diusulkan di sini, silakan usul akan segera kami tampung,” kata Gubernur. Acara tersebut juga dilaksanakan teleconference dengan musrenbang yang dilakukan di balai desa se Sragen. (Adv)