Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

Modernisasi Peralatan BLK Guna Hasilkan Tenaga Kerja Andal

oleh
Komisi E DPRD

BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Jateng sangat mendorong upaya pembaruan alat-alat kerja serta penguasaan keterampilan dari para pendidik supaya balai Latihan kerja bisa menghasilkan calon tenaga kerja yang andal. Penegasan tersebut diungkapkan Ketua Komisi E Abdul Hamid saat memimpin rombongan berkunjung ke Balai Latihan Kerja Provinsi (BLKP) Pemprov Jateng di Kecamatan Klampok, Banjarnegara, Senin (27/2/2023). Pembaruan alat kerja dirasa penting mengingat sekarang ini pola modifikasi alat kerja/perkakas begitu cepat dan modern. Para calon tenaga kerja yang dilatih di BLK pun dituntut mampu menguasai perkembangan teknologi itu. “Maka keterampilan yang andal  supaya para calon tenaga kerja dapat mencari atau membuat lapangan pekerjaan sendiri. Terlebih membuat keterampilan yang spesifik. Ini menjadi sebuah tantangan,” ungkap dia. Pada kesempatan itu rombongan Komisi E diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ir Sakina Rosellasari dan serta jajaran PMPTSP Banjarnegara. Hamid turut mengemukakan, saat ini seperti pengoperasian alat-alat berat, alat pertanian dan perikanan sudah modern. Dengan demikian bisa membentuk calon tenaga kerja yang bersertifikat dengan kualitas siap kerja. “Kualititas tertentu yang mumpuni dan daya saing berkualitas harus ada di BLKP Jawa Tengah, harapannya menciptakan skill-skill sesuai harapan kita semua, dan adanya pembaharuan peralatan terbaru, instruktur yang mampu meng-upgrade diri, selain kebutuhan nya secara langsung mampu mewujudkan jaringan kita. Kita harus men-support, untuk upaya mengurangi angka pengangguran di Jawa tengah ‘’Kata Hamid. Anggota Komisi E Messy Widiastuti turut mengatakan, para tenaga kerja yang produktif perlu juga untuk mengembangakn potensi daerahnya masing-masing. Masih banyak contoh potensi atau ciri khas makanan yang berasal dari inovasi potensi itu sendiri. ‘’Ada beberapa desa yang terkenal dengan apa yang dihasilkan atau inovasi yang mereka buat terkait hasil alam di sekitar mereka sendiri yang melimpah, menambahkan upaya apa agar semua pekerja bisa lolos verifikasi pemerintah, Tenaga kerja asing ataupun pekerja lokalnya,” kata Messy.

Bank Jateng Perlu Optimalkan Penyaluran Kredit

oleh
Bank Jateng

KARANGANYAR – Bank Jateng Cabang Karanganyar berupaya meningkatkan penyaluran kredit usai masa pandemi yang berangsur-angsur pulih. Pimpinan Bank Jateng Cabang Karanganyar Sigit Nurbiyanto mengaku optimistis dapat mencapai target. “Sampai sekarang di Karanganyar sudah ada progress yang cukup baik. Meskipun lumayan sulit usai masa pandemi kemarin. Namun upaya-upaya tetap kita jalankan untuk mencapai target yang semaksimal mungkin,” katanya saat berdiskusi bersama jajaran Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/3/2023), membahas perkembangan dan pengelolaan Bank Jateng tersebut. Data dari Bank Jateng Cabang Karanganyar menyebutkan, kinerja kredit konsumtif dari rencana akhir tahun 2022 senilai 383.149.042 mengalami pencapaian 100% dengan pertumbuhan tahun per tahun (YoY)  pada Januari 2,7% dengan nilai Rp 393.772.272. Sementara untuk kredit produktif, rencana akhir tahun senilai 123.497.104 dengan capaian angka pada Januari 161.382.118 atau 129,58% dengan pertumbuhan tahun per tahun (YoY) mencapai 30,68%. “Dari nilai ini kami cukup optimis, perkembangan dan pengelolaan kinerja keuangan Cabang Karanganyar ini sudah baik. Meskipun pelan-pelan, kami yakin bisa mencapai hal yang lebih baik lagi,” ucapnya. Tercatat, rencana total kredit pada bulan Januari sebesar 506.646.146, tercapai 518.290.000 atau 107,11% dengan pertumbuhan tahun per tahun (YoY) mencapai 9,57%. Sedangkan untuk kredit macet atau non performing loan (NPL) pada bulan Januari 2023 senilai 1.029.976 atau 0.186%. Mendengar hal tersebut, Ketua Komisi  C Bambang Haryanto Baharudin berharap pada Bank Jateng cabang Karanganyar untuk dapat mempertahankan performa baik itu. Ia juga meminta untuk tetap menggali potensi-potensi lain guna meningkatkan pendapatan. “Kita selalu berkeyakinan, setelah paparan tadi kami rasa kinerjanya sudah sangat baik. Ke depan harus tetap dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi. Selain itu progres tersebut bisa menjadi tolak ukur dari kinerja-kinerja Bank Jateng yang Manajemen kelola dari beberapa tahun belakang, sehingga dapat dilihat perbaikan dari tahun ke tahun,” harapnya. Tak hanya disitu, Komisi C juga berharap para pimpinan Bank Jateng dapat berkolaborasi dengan Anggota Komisi C karena tersebar di daerah pemilihan masing-masing. “Kita harus lebih solid lagi untuk berkolaborasi, karena Anggota Komisi C ini tersebar di Jateng. Jadi masukan dari Anggota dari Daerah Pemilihan yang tersebar tersebut bisa diakomodir untuk kemajuan bersama,” tutupnya.

Quatly Hadiri Puncak Peringatan Isra Miraj di Masjid Sheikh Zayed

oleh
Isra Miraj

SURAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri menghadiri acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1444 H di Masjid Sheikh Zayed Surakarta, Selasa (28/2/2023). Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Isra Miraj merupakan rangkaian perjalanan spiritual untuk menguatkan spirit dan mental Rasulullah SAW dengan ditunjukkanya tanda tanda kebesaran dari Allah SWT. Penguatan mental dan spiritual ini sangat penting bagi Rasulullah SAW setelah mengalami rintangan dalam berdakwah. Dalam hal ini, Quatly mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya umat muslim untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini. Sehingga, diharapkan Rasulullah SAW mampu menjadi suri tauladan bagi setiap manusia “Peringatan Isra Miraj sudah sepatutnya terus diadakan setiap tahunnya agar kita selalu ingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan syariat Islam, saya berharap dengan peringatan ini kita mampu mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW,” terang Wakil Ketua DPRD Jateng. Selanjutnya, Quatly juga mengatakan acara Isra Miraj merupakan acara yang monumental bagi umat muslim. Ia juga berharap umat muslim mampu mengambil pelajaran (ibrah) untuk diamalkan kedalam kehidupan sehari hari.

KPU Cilacap Diskusikan Sharing Anggaran Pemilu 2024

oleh
KPU Cilacap

CILACAP – KPU Kabupaten Cilacap mengemukakan ‘uneg-uneg’ terkait dinamika dan kendala persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Paparan itu disampaikan saat Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyambangi KPU Kabupaten Cilacap dalam rangka monitoring persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kantor KPU, Senin (27/2/2023). Handi Tri Ujiono selaku Ketua KPU Cilacap yang menerima kunjungan mempersoalkan anggaran dalam tahapan penyelenggaraan semisal dalam penganggaran pengadaan ‘uba rampe’ pemilu tidak disertakan sekaligus distribusinya. Sehingga, pihaknya harus melakukan sejumlah penyesuaian agar perlengkapan pemilu itu tetap didistribusikan sesuai jadwal dalam tahapan pemilu. “Meski tak berdampak menambah anggaran secara langsung, namun kami harus menghitung ulang terkait bagaimana mendistribusikan alat perlengkapan pemilu yang dianggarkan tanpa biaya distribusinya. Apalagi, wilayah kami sangat luas, jadi kita seolah-olah mensubsidi provinsi soal ini,” keluh Handi. Terkait pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, ada sejumlah kendala dan fakta lapangan yang ditemui. Diantaranya, saat Pemilu 2019, Kabupaten Cilacap ditemukan kejanggalan dalam jumlah pemilih. Kemudian setelah diteliti, keberadaan tenaga kerja asing dan banyaknya Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) menjadi potensi penyebab ketidakcocokan data. Menanggapi hal itu, Soenarno selaku Anggota Komisi A berpesan agar melakukan pembahasan lebih lanjut dan komprehensif serta memperkuat koordinasi para penyelenggara pemilu. Terlebih, terhadap isu-isu tenaga asing yang membanjiri wilayah Jateng. Mengenai anggaran, dalam pembahasan di provinsi disepakati untuk TPS dan PPK penganggarannya ditanggung provinsi. “Untuk anggaran memang harus ada pembahasan yang lebih detil sehingga sharing antara kabupaten dan provinsi akan tercapai proporsi yang adil,” kata Politikus Partai Golkar itu. Selanjutnya, Anggota Komisi lainnya yakni Sururul Fuad menambahkan hingga saat ini penyelenggara pemilu masih punya Pekerjaan Rumah (PR) mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ia juga menyoroti masih ditemukan data orang meninggal muncul sebagai pemilih hingga saat ini. Usulnya, saat bersangkutan sudah meninggal, sebaiknya langsung ditandai atau dieksekusi datanya tanpa menunggu surat keterangan kematian. “Saya masih melihat dengan data yang ada masih memunculkan data orang meninggal. Bisakah pantarlih pada saat melakukan pencatatan langsung saja mencoret nama itu,” sarannya.

Kebun Benih Masaran Karanganyar Berupaya Kejar Target PAD

oleh
Kebun Benih Masaran

KARANGANYAR – Dalam hal monitoring kinerja pendapatan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng tidak hanya menyambangi BUMD bidang keuangan/ perbankan tapi juga organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Pertanian & Perkebunan (Distanbun) yang memiliki banyak kebun benih. Pada Senin (27/2/2023), Komisi C menyasar Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (TPH) Masaran Kabupaten Karanganyar. Saat bertemu dan berdiskusi dengan pihak pengelolanya, Kepala Balai Benih Tanaman Pangan & Hortikuktura Wilayah Surakarta Suryono Budi Santosa memaparkan pada 2021 lalu dari target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 50 juta terealisasi Rp 96.81 juta dengan anggaran operasional Rp 113,73 juta. Pada 2022, dari target Rp 40 juta terealisasi Rp 22.43 juta dengan anggaran operasional Rp 33,54 juta. Hingga 27 Februari 2023, dari target Rp 60 juta baru terealisasi Rp 25,55 juta dengan anggaran Rp 36,90 juta. “Kami sebagai pengelola kebun benih meyakini, dengan anggaran Rp 36,90 juta, tidak mampu mencapai target PAD Rp 60 juta. Dana dari mana kita mendapatkannya, padahal permintaan banyak tapi tidak ada yang mensupport/ mendorong kebun benih TPH itu,” ungkapnya. Selama ini, pihaknya telah mampu melaksanakan fungsi sosial kepada masyarakat sekitar. Dikatakan Suryono, luas kebun eksisting 17.224 hektar dengan tinggi tempat 377 Mdpl, jenis tanah latosol. “Ciri-ciri buah durian yang unggul/ bagus bisa dicium dari aromanya, durinya besar-besar, dan bentuknya elips. Kebun benih banyak menghasilkan buah durian. Pertumbuhan durian sendiri berpengaruh dari  cuaca/ iklim dan jenis tanahnya. Kalau musim hujan seperti ini, durian kebanyakan busuk/ gagal panen,” jelasnya. Ragam durian yang ada di TPH Masaran diantaranya Durian Montong, Durian Bawor, Durian Musnagkir, dan Durian Keni. Sebagian besar pendapatan untuk fungsi sosial seperti adanya bagi hasil untuk masyarakat terutama penjualan durian tapi Durian Montong sekarang sudah tidak bertumbuh lagi dan kini yang lagi lebat berbuah adalah Durian Bawor. Selain itu, TPH Masaran juga memproduksi pupuk organik. Hanya saja, kendalanya di cuaca ekstrim yang terus menerus, banyak durian yang gagal panen. “Pada 2022 lalu, anggaran dari APBD, target sebanyak 1.000 benih durian. Pada 2023 ini, permintaan penanaman durian banyak tapi tidak ada anggarannya,” ungkapnya lagi. Mendengarnya, Wakil Ketua Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro mengatakan persoalan kurangnya pendapatan anggaran itu akan dibahas agar Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (TPH) Masaran Kabupaten Karanganyar tetap eksis untuk masyarakat. Selain itu, fasilitas juga perlu dibenahi, mengingat kebun benih melaksanakan fungsi sosial. Anggota Komisi C lainnya, Siti Rosidah, juga mengakui hampir setiap kebun benih memiliki kendala sarana dan prasarana. Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Henry Wicaksono mengaku sangat apresiatif dengan kinerja Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (TPH) Masaran Kabupaten Karanganyar. “Karena, di tengah keterbatasan anggaran, kebun benih masih bisa berdiri,” kata Henry.

FOCUS GROUP DISCUSSION : Manajemen BUMDES Perlu Diperbaiki

oleh
FGD Optimalisasi Bumdes

UNGARAN – Kiprah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan aset desa patut terus didorong. Dengan demikian perekonomian di desa bisa berputar sehingga bisa menjadi salah satu pilar penyokong perekonomian daerah. Pun pada pemanfaatan hasil usaha BUMDES bisa untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Penegasan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Semarang Hadi Wuryanto saat menjadi pembicara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) DPRD Jateng : Optimalisasi BUMDES terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengan, di Aula Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Kamis (23/2/2022). Dijelaskannya, sekarang ini banyak badan usaha desa telah berhasil mengelola kegiatan usahanya melalui kegiatan ekonomi produktif desa. “BUMDES yang ada harus didorong terus, beri pendampingan termasuk mencarikan pasar. Dengan bisa mengelola badan usaha tersebut, saya yakin tidak ada lagi warga miskin atau desa tertinggal,” ucapnya.   Ia pun lantas menguraikan, BUMDES harus punya strategi dalam memecahkan permasalahan sosial di desa. Pemerintah desa harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta pada potensi pemberdayaan mengonsolidasi produk lokal yang ada di desa. Dari hasil pemantauannya selama ini, selama ini masih ada kekurangan pengembangan BUMDES. Beberapa permasalahan yang kerap dialami BUMDES yaitu terkait manajemen, adanya akses internet (e-commerce), dan kurangnya inovasi untuk pengembangan usaha. Bahkan ada pula beberapa badan usaha kesulitan pembangunan organisasi yang valid dan berkualitas, sehingga BUMDES belum mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan desa. “Maka perlu membangun BUMDES yang kredibel dan mandiri agar dapat berkontribusi besar bagi pendapatan desa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,”ucapnya.

FOCUS GROUP DISCUSSION: Pajak Berdampak Positif pada Pembangunan

oleh
Pajak

UNGARAN – Anggota DPRD Kabupaten Semarang Bayu Himawan Ramantika mengatakan, masyarakat perlu membayar pajak supaya ada kesinambungan dalam pembangunan daerah. Pajak maupun retribusi menjadi salah satu komponen terpenting dalam proses penyelenggaraan negara. Penegasan ini disampaikannya di hadapan peserta Focus Group Discussion (FGD) di Aula Gedung Kelurahan Langensari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Rabu  (22/2/2022). Menurutnya, pajak maupun retribusi yang terbayarkan oleh masyarakat akan menjadi pendapatan daerah. Dari pendapatan itulah kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang masuk dalam daftar prioritas anggaran daerah, yakni APBD. “Kalau kita bayar pajak, retribusi, dana-dana itu masuk kas daerah lalu dikelola oleh pemerintah kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk pembangunan fisik, nonfisik,” ucapnya. Macam-macam pajak yang dikelola daerah antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). “Semakin kita taat membayar pajak, maka pemerintah dalam mengelola keuangannya terutama dalam mendistribusikan ke pos-pos belanja daerah semakin nyata. Ada pembangunan jalan, jembatan, renovasi rumah tak layak huni, pengembangan daerah,” kata dia. Sementara saat sesi tanya jawab, salah seorang peserta FGD Ibu Yanti (mewakili Ketua PKK Kelurahan Langensari) menyatakan pihaknya ingin mengelola sumber air di Langensari supaya bisa menjadi objek wisata. Kepada Bayu Himawan, dia meminta arahan dalam pengelolaan wisata sumber air tersebut. Bayu Himawan menjelaskan perihal pengembangan Kawasan, terlebih dulu harus dimusyawarahkan dengan warga. Selanjutnya dicari konsep pengembangan serta pihak pengelola. Selama masih dalam mencari pengunjung, biasanya pemerintah belum membebani pajak retribusi.

Masa Reses, Dewan Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem

oleh
Dewan Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem

GEDUNG BERLIAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah akan melaksanakan reses masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2022/2023. Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan, reses masa persidangan kedua ini fokus menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Demikian disampaikannya di sela-sela menerima audensi GP Ansor Kecamatan Bonang, Demak, Selasa (14/2), di Ruang Rapat Pimpinan Lt I Gedung DPRD. Sebelumnya dalam  pembukaan Musrenbang 2023, Sukirman memberikan penegasan mengenai kondisi kemiskinan di Jateng terutama di daerah-daerah yang masuk wilayah ekstrem. Dia meminta gubernur sampai bupati/wali kota supaya mendata secara detail kembali kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Dengan validitas data kemiskinan yang terbarukan, pemerintah daerah dapat fokus menangani serta mengurangi jumlah kasus di daerah masing-masing.   “Kami berharap soal kemiskinan dan keamanan wilayah menjelang Pilkada serentak dapat menjadi isu strategis dan menjadi kebijakan prioritas dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026. Jadi hal tersebut bisa benar-benar menjadi kerangka pikir perjuangan kita bersama,” tandasnya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, pada 17 Januari 2023, angka kemiskinan ekstrem pada 2024 harus berada pada 0 persen. Target yang diberikan Presiden itu, kata Sukirman, tidak mudah. Pada 2022, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia masih 2 persen berada di 14 provinsi. “Semuanya sudah ada datanya. Artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ungkapnya. Sementara, Perisalah Legislatif Ahli Muda Yohan Fitriadi menyampaikan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang Tahun Sidang 2022/2023 akan dilaksanakan pada 15-23 Februari 2023. Reses akan dilaksanakan di 13 daerah pemilihan meliputi 35 kabupaten/kota. “Kecuali 18 Februari mengingat libur memperingati Isra Mikraj,” ungkapnya.