Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema Berlian DPRD Jateng

Inovasi Parkir Khusus Terminal Tipe B Yogyakarta Jadi Bahan Pertimbangan Komisi D DPRD Jateng

oleh
Komisi D DPRD Jateng

YOGYAKARTA – Pengelolaan Tempat Khusus Parkir (TKP) dan Terminal tipe B di Yogyakarta telah menjadi sorotan bagi Komisi D DPRD Provinsi Jateng. Sebagai destinasi wisata, Yogyakarta sering menghadapi tantangan dalam mengelola parkir. Dengan adanya TKP, Komisi D tertarik untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaannya. Kunjungan Komisi D ke Setda Provinsi DI. Yogyakarta pada Selasa (2/4/2023) menjadi momen penting. Agnes Dhiany Indriasari, Kepala UPT Balai Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DI. Yogyakarta, menjelaskan bahwa pembuatan TKP bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan tempat parkir, khususnya di objek wisata. Saat ini, Provinsi DI. Yogyakarta telah memiliki sembilan lokasi TKP. Tiga di antaranya berada di Beskalan, Ketandan, dan Abu Bakar Ali, yang dekat dengan kawasan Malioboro. Selain itu, ada 2 Terminal tipe B dan 4 tempat parkir khusus di Park & Ride titik masuk di Gamping, Dongkelan, Prambanan, dan Bandara Adisucipto. Di tempat-tempat ini, tersedia fasilitas parkir gratis selama 5 menit dan parkir berbayar dengan menggunakan elektronik card atau QRIS Code. Pertanyaan Arifin Mustofa, Anggota Komisi D, mengenai becak listrik menjadi sorotan. Terutama terkait regulasi yang berlaku dan kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaannya di lapangan. Sugeng Purwanto, Asisten III Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi DI. Yogyakarta, menjelaskan bahwa konversi dari becak kayuh ke becak listrik atau bentor tidak bermaksud menghapuskan becak kayuh sebagai alat transportasi tradisional. Melainkan sebagai upaya memodernisasi becak kayuh menjadi becak listrik. Alwin Basri, Ketua Komisi D, menekankan bahwa penataan parkir adalah kebutuhan penting untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Hal ini mengingat adanya banyak praktik parkir liar yang seringkali menyebabkan kemacetan. Inovasi yang dilakukan oleh Provinsi DI. Yogyakarta terkait konversi becak dan tempat parkir khusus TKP dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. (Adv)

Sungai Kemiri Masih Meluap, Komisi D DPRD Jateng Pantau Proyek dan Minta Penjelasan

oleh
Sungai Kemiri

TEGAL – Air Sungai Kemiri di Kota Tegal masih sering meluap dan membanjiri pemukiman warga sekitar. Melihat kondisi tersebut, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan terhadap tebing Sungai Kemiri dan meminta penjelasan dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal Dinas Pengelolaan Sumber Daya dan Tata Ruang (Pusdataru). Ketua Komisi D, Alwin Basri, menanyakan komposisi bahan-bahan untuk pembangunan bendungan atau parapet di Sungai Pemali Comal. Ia menilai hal itu penting, mengingat kekuatan bendungan saat air mulai meluap. “Kami masih mendapat laporan bahwa air sering keluar dan menyebabkan banjir di lingkungan sekitar pemukiman penduduk. Kenapa tidak pakai batu beton dan besi saja, mungkin jadi lebih kuat. Selain itu, lingkup kerja pembangunan sampai mana saja?,” tanyanya. Nur Hidayat, Sub Koordinator Pembangunan & Rehabilitasi Bidang Sungai Bendungan & Pantai Dinas Pusdataru Provinsi Jateng, menjawab pertanyaan tersebut didampingi Kepala Balai PSDA Pemali Comal Hendra Agustian. “Dalam pembangunan parapet, kami menggunakan konstruksi beton yang terdiri dari dua campuran yaitu beton siklop dan batu belah. Betonnya sendiri menggunakan beton ready mix 60 persen dan batu belah 40 persen. Ini insya Allah sudah kokoh menggulangi luapan air sungai,” jelas Nur. Penggunaan beton siklop dipilih karena harganya yang lebih murah, yaitu Rp 900.000 sampai Rp 950.000/kibik, dibandingkan dengan besi yang mencapai Rp 1.000.000. Anggota Komisi D, Masfui Masduki, menanyakan soal penghitungan 60% dan 40% tersebut, serta penyusunan pembuatan parapet agar kualitas tetap kokoh dan tidak jebol ataupun rembes. Nur Hidayat menjelaskan bahwa penyusunan beton dan batu belah dilakukan secara terpisah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi rembesan dan kerapatan beton terjaga. “Kami juga selalu mengontrol komposisi kualitas beton, supaya terjaga 60-40 persennya itu dilihat dan dihitung dari dimensi tertentu dan luas tertentu. Lalu, untuk pengadonannya batu ditata dulu, ditempel disamping-sampingnya, baru masukin beton. Itu sambil dilempar-lemparkan batunya sehingga batu terbalut beton semua,” terangnya. Peninggian tanggul saat ini hanya dilakukan di sebelah kanan karena elevasi pengukuran awal menunjukkan perbedaan tinggi tanggul sisi kanan dan kiri. Sisi kiri lebih tinggi sampai di jembatan pantir. Lingkup pekerjaan meliputi hulu rel, normalisasi pengerukan kanan kiri sungai, dan pembersihan tanaman keras di sepanjang hulu rel. Tanaman keras tersebut menyebabkan penghambatan aliran dan luapan air sungai sehingga menggenangi perumahan warga. Kendala utama dalam pembangunan adalah anggaran. Penanganan dilakukan secara bertahap dan sesuai skala prioritas. “Pada 2023 ini sudah mengusulkan untuk 2024 tapi belum ada ketersediaan, nanti akan dilanjutkan pada 2025 untuk melanjutkan pembangunan tanggul Sungai Kemiri untuk mengurangi dampak luapan air di pemukiman warga,” tandasnya. (adv)

Madrasah Diniyyah, Harapan untuk Pendidikan Agama Generasi Muda

oleh
Madrasah Diniyyah, Harapan untuk Pendidikan Agama Generasi Muda

WONOSOBO – Di tengah arus modernisasi, pendidikan agama bagi generasi muda menjadi semakin penting. Salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan adalah pendidikan pondok pesantren. “Pendidikan pondok pesantren perlu dihidupkan kembali untuk memperkuat fondasi agama anak-anak muda,” ungkap Akhmad Fadlun, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, dalam Dialog Televisi bertema “Mendorong Peningkatan Sarana Pendidikan Madrasah Diniyyah” di Hotel Dafam Wonosobo (8/3/2024). Madrasah diniyyah, setara dengan sekolah keagamaan nonformal, menawarkan kurikulum yang fokus pada pendidikan keagamaan. Terdapat jenjang pendidikan mulai dari awaliyah (SD/MI), wustho (SMP/MTs), hingga uliya (SMA/K/MA). Tujuan utama madrasah diniyyah adalah memperkuat pengetahuan dasar keagamaan Islam dan membekali santri dengan kemampuan mengamalkan ajarannya. “Santri yang belajar di madrasah diniyyah diharapkan mampu menjadi contoh dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam di lingkungan masyarakat,” jelas Fadlun. Namun, kondisi sarana dan prasarana madrasah diniyyah di Wonosobo masih perlu ditingkatkan. Kyai Mansyur, Ketua FKDT Wonosobo, mengakui bahwa banyak madrasah yang belum memiliki fasilitas yang memadai. “Kesejahteraan pengajar juga menjadi salah satu kendala,” imbuhnya. “Kami berharap bantuan dari pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah diniyyah.” Fadlun, yang akrab disapa Gus Fadlun, menyambut baik harapan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan untuk madrasah diniyyah dan para pengajarnya akan terus diupayakan. “Bantuan operasional diberikan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan kebutuhan masing-masing madrasah,” terangnya. Pandemi Covid-19 sempat menghambat penyaluran bantuan untuk madrasah diniyyah. Alokasi dana dialihkan untuk penanganan pandemi. “Saat ini, Pemkab Wonosobo telah menggelontorkan dana bantuan sebesar Rp 620.000.000 untuk operasional madrasah diniyyah,” ujar Gus Fadlun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan sebesar Rp 1,2 juta per tahun kepada para pengajar madrasah diniyyah. “Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para pengajar dan kualitas pendidikan di madrasah diniyyah,” kata Erna, Kabag Kesra Setda Kab Wonosobo. Dialog ini ditutup dengan kesimpulan bahwa pendidikan agama bagi generasi muda sangatlah penting. Madrasah diniyyah, dengan fokusnya pada pendidikan keagamaan, dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat fondasi agama generasi muda. (adv)

Kenaikan Harga Beras, Masyarakat Resah, Pemerintah Didesak Turunkan Harga

oleh
Pemerintah Didesak Turunkan Harga

SURAKARTA – Masyarakat mulai resah dengan kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini. Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Marnyuni, menyoroti masalah ini dalam sebuah dialog Prime Topic bertema “Turunkan Harga Pangan” yang diselenggarakan di Adhiwangsa Hotel & Convention Surakarta pada Rabu (6/3/2024). Menurutnya, kenaikan harga beras disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Informasi dari pihak penyalur beras menunjukkan bahwa stok beras saat ini sangat tipis, sementara permintaan tetap tinggi karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sri Marnyuni juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan memperkuat kelembagaan serta budaya lokal dalam menangani masalah ini. Pemerintah saat ini sedang mendorong petani untuk meningkatkan produksi pertanian guna memastikan ketersediaan beras yang cukup di pasaran dengan harga yang terjangkau, serta untuk mengurangi angka kemiskinan. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jateng, Sucahyo, menjelaskan bahwa masalah kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh beberapa lahan pertanian yang tergenang air di Demak, yang mengakibatkan gagal panen dan menurunnya stok beras. Hal ini menyebabkan permintaan beras meningkat, sementara pasokan terbatas, sehingga harga beras naik. Mulyanto, seorang akademisi dari FEB UNS Surakarta, menambahkan bahwa Pemprov Jateng melalui Disperindag terus memantau harga beras di 35 Kabupaten Kota setiap hari untuk memastikan ketersediaan stok di tingkat pedagang. Koordinasi yang baik antara semua pihak diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. (Adv)

Komisi A DPRD Jateng Bertemu dengan DPPM DIY untuk Meningkatkan Efisiensi Perizinan

oleh
Komisi A DPRD Jateng Bertemu dengan DPPM DIY untuk Meningkatkan Efisiensi Perizinan

YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY (DPPM) Provinsi DIY pada Jumat (2/2/2024) dengan tujuan untuk meningkatkan inovasi dalam layanan publik di sektor perizinan. Ketua Komisi A, Mohammad Saleh, mengungkapkan bahwa Jateng dan DIY sering bersaing ketat dalam upaya mencapai target dan peningkatan pelayanan perizinan, sehingga keduanya selalu menjadi nominasi penghargaan di tingkat nasional. “Saya melihat pencapaian investasi di DIY sangat baik bahkan mencapai angka di atas 100 persen, namun kami ingin mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan sehingga DIY bisa melampaui target itu,” ujar Mohammad Saleh. Anggota Komisi A, Muhammad Yunus, menyoroti pelayanan online antardinas dan menanyakan kiat DIY dalam mengatasi lambatnya pelayanan dengan metode tersebut di Jateng. Khususnya, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa sistem online dapat mempercepat proses pelayanan. Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY, Budi Asih, menjelaskan bahwa DPPM DIY telah melakukan beberapa strategi untuk memberikan pelayanan terbaik. Strategi tersebut termasuk mendorong jejaring dan kolaborasi yang lebih kuat antar multi stakeholder, percepatan proses perizinan melalui sistem online seperti Online Single Submission (OSS), serta peningkatan kualitas SDM pemberi layanan. “Kami telah melakukan visioning untuk memperbaiki kinerja pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam 2-3 tahun ke depan,” ungkap Budi Asih. Aspek kelembagaan, regulasi, sarana, prasarana, dan SDM masih menjadi fokus utama untuk perbaikan kinerja pelayanan perizinan. DPPM DIY juga akan mendorong pencapaian beberapa aspek, seperti peningkatan kualitas pelayanan kepada calon investor, perluasan diseminasi informasi dan pelayanan perizinan, serta optimalisasi jejaring pentaheliks untuk kemajuan investasi dan ekonomi.

Komisi D DPRD Jateng Evaluasi Raperda Perhubungan untuk Mengakomodasi Perkembangan Transportasi

oleh
Komisi D DPRD Jateng Evaluasi Raperda Perhubungan untuk Mengakomodasi Perkembangan Transportasi

YOGYAKARTA – Dalam menghadapi perkembangan moda transportasi yang pesat, Komisi D DPRD Jateng menginisiasi pencarian data dan informasi untuk memperkuat usulan perubahan terhadap Raperda No 1/2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Pada Jumat (2/2/2024), anggota Komisi D bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi DIY, Huda Tri Yudiana. Wakil Ketua Komisi D, Hadi Santoso, menjelaskan bahwa Pemprov sedang merancang konsep tata kelola lintasan transportasi, termasuk darat, laut, dan udara. Ia menyoroti perubahan dalam moda transportasi tradisional, seperti munculnya becak listrik. Dalam hal ini, penting untuk mencari lokasi yang tepat untuk penempatan becak listrik, apakah di fasilitas publik atau objek wisata. Begitu pula dengan moda transportasi massal seperti Bus Rapid Transit (BRT). “Pertanyaannya, apakah perlu subsidi dalam pengelolaannya atau tidak? Raperda No 1/2020 perlu direvisi agar dapat mengakomodasi perkembangan perhubungan secara cepat,” ungkap Hadi. Selanjutnya, Huda menjelaskan bahwa akses terhadap dokumen terkait moda transportasi dapat diperoleh dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DIY. Sementara itu, terkait dengan moda transportasi tradisional di Jogja, seperti becak listrik, penempatannya umumnya di objek wisata, salah satunya di kawasan pedestrian Malioboro. Sedangkan untuk BRT, pengelolaannya memerlukan subsidi yang mencapai hampir 70% dari anggaran Dinas Perhubungan, dengan anggaran mencapai Rp 170 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk BRT sebesar Rp 110 miliar. “Terkait dengan kawasan Malioboro, kepopulerannya berasal dari cerita uniknya. Keberadaan warisan dunia yang menarik memberikan daya tarik tersendiri. Meskipun ada peraturan terkait pembangunan di kawasan tersebut, kadang kita agak terlambat sehingga bangunan sudah berdiri duluan, dan peraturannya datang kemudian,” kata Huda.

Program Transmigrasi Mendukung Pembangunan Nasional dan Kesejahteraan Desa

oleh
Program Transmigrasi Mendukung Pembangunan Nasional dan Kesejahteraan Desa

YOGYAKARTA – Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi E ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPMD) DIY membawa sorotan terhadap program transmigrasi di Jawa Tengah serta relevansinya dalam pembangunan nasional. Pada kunjungan pada Jumat (2/2/2024), rombongan komisi diterima oleh dr.Ir. Widarjanto MM, yang menjabat sebagai Kepala Balai. Turut hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, serta Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan, dan Olahraga, Woro Boedisayekti. Ketua Komisi E, Abdul Hamid, menegaskan bahwa program transmigrasi masih relevan dan diperlukan, terutama dalam konteks pembangunan nasional. “Penting untuk mengukur secara signifikan bagaimana kondisi di daerah transmigrasi, serta memberikan kesempatan pada para transmigran untuk mengelola, merencanakan, dan menghadapi situasi baru di lahan baru,” ungkapnya. Pada kesempatan tersebut, beberapa program seperti pelatihan untuk kemandirian dan pengembangan keterampilan turut dibahas. Pertanyaan seputar pengukuran indeks tingkat perkembangan desa dan strategi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di desa juga diajukan oleh anggota komisi. Widarjanto menjelaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memiliki Indeks Desa Membangun untuk mengukur status desa, termasuk desa maju, berkembang, dan tertinggal. Sedangkan Ahmad Aziz menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik dengan Jawa Tengah dalam pelaksanaan Program Transmigrasi, yang pada tahun 2023 melibatkan 21 kepala keluarga menjadi transmigran dan pada tahun 2024 masih melibatkan 11 kepala keluarga. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperkuat program transmigrasi guna mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat desa.

Komisi D DPRD Jateng Kunjungi PDAM Tirta Ayu Kabupaten Tegal

oleh
Komisi D DPRD Jateng Kunjungi PDAM Tirta Ayu Kabupaten Tegal

TEGAL – Sebagai bagian dari upaya menjalankan kajian terkait Rancangan Perda tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Jawa Tengah, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menyapa kantor PDAM Tirta Ayu Kabupaten Tegal di Slawi pada Jumat (3/11/2023). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi D, Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa SPAM Regional masih menjadi fokus utama di Jateng. Meskipun awalnya perencanaan menargetkan 87% masyarakat bisa menikmati layanan air bersih, kenyataannya masih jauh dari harapan. Hadi Santoso menyebutkan, “Kawasan industri yang membutuhkan penanganan khusus dan permintaan dari kabupaten dan kota terkait dukungan air bersih terus meningkat.” Beberapa kabupaten di Jateng menghadapi kendala, terutama yang belum memiliki sumber mata air dengan debit besar seperti di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, Komisi D tertarik untuk memahami konsep pengelolaan mata air yang diterapkan oleh Kabupaten Tegal, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan usulan solusi yang dapat membantu pemantauan evaluasi lebih lanjut. Direktur Operasional Tirta Ayu, Edy Sofian, dalam penjelasannya menyoroti perlunya dukungan besar dari pemerintah untuk mengoptimalkan SPAM. PDAM Tirta Ayu telah aktif melakukan sosialisasi tentang penggunaan air bersih kepada masyarakat sekitar, dan respons positif dari masyarakat terlihat dengan 10 calon pengguna baru yang telah mendaftar. “Program ini awalnya direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 2024, tetapi dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat, pemasangan akan segera dilakukan dalam beberapa bulan ke depan,” ungkap Edy Sofian. Selain itu, dia juga menyoroti masalah kerusakan jalur pipa yang mengalami keropos atau bocor. Dalam interaksi dengan anggota Komisi D, Wahyudin Noor Ali menekankan perlunya perbaikan dalam pelayanan konsumen, seiring dengan beberapa usulan terkait komunikasi antara PDAM dan masyarakat. Anggota Komisi D lainnya, Ishkak dan Masfui Masduki, menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat terkait perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk air bersih. Mereka juga menyoroti pentingnya koordinasi antar-daerah, terutama tiga daerah di sekitar Kabupaten Tegal, agar penyaluran air bersih dan pemeliharaan berjalan dengan sinergi dan kerjasama demi kebaikan masyarakat setempat.