Jowonews

Logo Jowonews Brown

Gema DPRD JAteng

DIALOG PROAKTIF: Dwi Yasmanto Bersyukur Jalan Desa Mulai Mulus

oleh
Dwi Yasmanto

KEBUMEN – Dalam sehari, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Dwi Yasmanto berkeliling Kebumen. Sejumlah warga desa yang menjadi binaannya disapa . Kegiatan itu dilakukannya dalam program Dialog Proaktif pada Minggu (12/3/2023). Agenda pertama menghadiri pengajian bersama warga Desa Sido Bunder, Kecamatan Puring dilanjutkan dengan penyerahan bantuan seperangkat rebana. Dalam pengajian tersebut turut hadir pula anggota DPRD Kebumen Solatun, dan Kepala Desa Sido Bunder Sarno. Alat musik rebana, kata Yayan-sapaan akrab Dwi Yasmanto mengatakan penyerahan bantuan tersebut sesuai keinginan ibu-ibu Muslimat di Desa Sida Bunder. Melalui Lurah Sida Bunder, mereka  menyampaikan keinginannya untuk bisa berkegiatan dengan menggunakan rebana. “Bagaimanapun rebana menjadi salah satu alat siar dan merupakan salah satu alat music tradisional. Alhamdulillah bantuan alat rebana ini telah terealisasi dan mudah-mudahan dapat bermanfaat,” ucapnya. Dwi Yasmanto menyampaikan, jika jalan rusak yang telah kita lewati bersama pada saat menuju ke tempat acara ini menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat.  maka kami dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tadi, contohnya jika jalan usaha taninya bagus otomatis pada saat para petani membawa hasilnya itu bisa lebih mudah dan cepat dibandingkan jalan usaha tani yang masih jelek yang mana bisa mengakibatkan hasil pertaniannya jatuh sehingga dapat menghambat. Harapan kedepannya sinergitas dan kedua pembangunan desa itu wajib dan kita dari Pemerintah Provinsi juga mendukung program – program Bupati Kebumen  seperti Jalan Mulus Ekonomi Bergerak (Jamu Seger). Tak selang lama kemudian, Dwi Yasmanto yang didampingi Basuki dan Solatun kini berpindah ke Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring guna meninjau aspirasi yang telah diberikan berupa jalan. Basuki menjelaskan bahwa dulu jalan yang ada di Desa Tambakmulyo kondisi jalan ini merupakan jalan yang rusak dan becek. Dengan telah diperbaikinya jalan ini aktifitas masyarakat yang ad di Desa Tambakmulyo bertambah lancar, ruas jalan yang telah di perbaiki 400 meter. Masyarakat Desa Tambakmulyo bekerja di kebun, penderes gula merah. Ini salah satu fungsi dari menyerap aspirasi masyarakat dan Pak Lurah telah menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui reses maupun melalui jaring aspirasi masyarakat. Ke depannya sektor desa wisata yang ada di Kebumen akan selalu kami dukung. Harapannya kami selaku pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk masyarakat yang ada di Desa Tambakmulyo dan masyarakat jawa tengah jangan pesimis karena adanya pandemic kemarin ayo kita sama – sama dan pemerintah pastinya juga akan memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat dan semoga Kedepan Perekonomian Masyarakat Tambakmulyo semakin maju dan saat ini destinasi wisata yang ada di desa Tambakmulyo ini banyak dan sangat bagus, tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Komisi D Pantau Penerima Listrik Gratis di Magelang

oleh
Komisi D Pantau Penerima Listrik Gratis di Magelang

MAGELANG – Wiwik Utari dan Yadi, Warga Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, mengaku sangat senang mendapatkan bantuan sosial (bansos) pemasangan instalasi listrik dari Pemerintah Provinsi. Keduanya merasa mendapatkan rezeki yang tak terduga. Pasalnya, baru kali ini hunian yang mereka tinggali mendapat pemasangan listrik gratis dari pemerintah. Sebelumnya, Wiwik bergantung kepada tetangga terdekat untuk sekedar mendapatkan penerangan di rumahnya pada malam hari. “Saya merasa bersyukur dengan dipasangnya listrik di rumah kami. Dulu, kami bergantung kepada tetangga terdekat demi mendapatkan penerangan pada malam hari,” ujar Wiwik kepada Komisi D DPRD Provinsi Jateng, yang datang untuk memantau program listrik gratis, Rabu (20/4/2022). Sama halnya dengan Yadi, yang mengaku sangat terbantu dengan program pemasangan listrik gratis dari pemerintah. Dengan kapasitas 450 kWh, daya listrik itu sudah cukup untuk membantunya melaksanakan kegiatan sehari-hari. “Alhamdulillah, setelah mendapatkan bantuan pemasangan listrik cukup untuk memudahkan saya melaksanakan kegiatan sehari-hari,” ungkap Yadi tersenyum lebar. Pada kesempatan itu, Lurah Wates Kecamatan Magelang Utara mengucapkan terima kasih, terkait bantuan penyambungan listrik murah dengan daya 450 kWh dan saldo token listrik sebesar Rp 20.000 dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng. Mendengar hal itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri juga mengapresiasi Kinerja Dinas ESDM yang telah menyambungkan listrik gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Politikus PDI Perjuangan itu juga mengatakan bahwa bansos pemasangan listrik gratis tersebut sudah terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan termanfaatkan dengan baik oleh penerimanya. “Saat kami tanya dahulu, mereka masih ikut listrik ke tetangga terdekat untuk saluran listrik ke rumahnya. Berkat kinerja baik ESDM, sekarang mereka sudah dapat instalasi listrik sendiri di rumahnya. Dan setelah kami cek, Alhamdulillah, pemasangannya sudah terpasang dan dapat dimanfaatkan dengan baik,” kata Alwin.

DPRD Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Politik

oleh
DPRD Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Politik

PATI, Jowonews.com – Dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Muh. Zen menemui sejumlah kaum perempuan di Pondok Pesantren Modern Wahid Hasyim Kabupaten Pati, Selasa (15/2/2022). Saat berdiskusi, Muh. Zen mendorong kepesertaan perempuan dalam pemilu, salah satunya terjun ke dunia politik. Ia menilai hal itu penting dilakukan kaum perempuan, mengingat dunia politik erat kaitannya dengan pembangunan daerah. Selain itu, dengan terjun ke dunia politik sebagai kader partai atau menjadi legislator, maka kaum perempuan dapat terus berperan dalam segala aspek seperti sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, dan sebagainya. “Disini, kami (DPRD) sangat mendorong perempuan bisa aktif dan terlibat dalam pembangunan daerah. Salah satunya bisa menjadi Anggota DPRD. Diharapkan pula, kaum perempuan bisa mengikuti pendidikan politik agar mampu terlibat di setiap kebijakan pemerintah,” kata Politikus PKB itu. a juga berharap kaum perempuan tidak hanya menjadi ‘penggembira’ saja dalam ajang pesta demokrasi yakni pemilu. Namun, kaum perempuan harus berdaya untuk ikut dalam pengambilan keputusan. “Jangan hanya jadi penggembira saja, namun perempuan itu harusnya bisa jadi bupati, walikota, anggota dewan, gubernur, dan bahkan menteri. Tujuannya untuk bersama-sama membangun negeri dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

DPRD Banyumas Minta Arahan Pengembangan Jaringan Nirkabel

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima tamu Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Berlian, Jumat (11/9/2020). Diterima Anggota Komisi B DPRD Jateng, Andang Wahyu Trianto mengawal diskusi, Ketua Komisi II DPRD Banyumas, Subagyo meminta usulan dan arahan terkait pembangunan kabel fiber optik sebagai bentuk peningkatan pelayanan di bidang teknologi. “Di tengah pandemi covid-19 yang belum kunjung usai, pemanfaatan teknologi daring sangat vital dan diperlukan. Terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa diwajibkan pembelajaran jarak jauh, mengingat kondisi geografis Banyumas banyak kendala sinyal yang sulit terakses dengan baik. Terkait informasi bantuan Gubernur soal pembangunan kabel fiber optik tentunya sangat diharapkan membantu kebutuhan teknologi warga Banyumas,” terang dia. Menanggapi, Anggota Komisi B DPRD Jateng, Andang Wahyu Trianto akan membantu mengawal pembangunan jaringan nirkabel dan akan dikoordinasikan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinisi Jateng. Mengingat kebutuhan akses informasi saat pandemi di tengah pembatasan aktivitas sangat diperlukan terutama yang melakukan pembelajaran secara daring. “Tentunya dalam proses peracangannya akan menggandeng Dinas terkait terutama Dinas Komunikasi Informasi Jateng dalam penempatan titik jaringan agar kekuatan sinyal dapat dijamah desa yang masuk ke pelosok,” tanggap legislator PDI P itu.

Sukirman Dukung Internet Gratis untuk Pendidikan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Dalam acara Dialog Parlemen dengan tema ‘Kesiapan Daerah soal Subsidi Kuota Internet untuk Pendidikan’ di Studio BerlianTV Lantai 1 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (11/9/2020), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng untuk proaktif dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memberikan kuota internet gratis bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen selama masa adaptasi kebiasaan baru (New Normal) ini. Proaktif yang dimaksud adalah segera berkomunikasi, berkoordinasi tentang teknis pelaksanaan program tersebut sehingga tidak terlambat dengan provinsi lain. “Dinas pendidikan harus proaktif untuk berkomunikasi, bertanya kepada Kemendikbud. DPRD Jateng akan ikut mengawal agar program itu bisa terealisasi secepat mungkin,” kata Sukirman saat menjadi pembicara utama dalam Dialog Parlemen, didampingi pembicara lainnya Padmaningrum selaku Plt. Kepala Disdikbud Provinsi Jateng dan pemandu acara Riri Novita di Studi Berlian TV. Dalam hal ini, ia mengaku belum mengetahui teknis dan pelaksanaan program bantuan kuota internet dari pemerintah pusat tersebut. Namun, informasi yang diketahuinya, bantuan tersebut nantinya diberikan kepada sebanyak 68 juta orang yang terdiri dari siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Bantuan kuota internet gratis ini akan disalurkan selama 4 bulan (September – Desember 2020). Untuk kalangan siswa mendapat 35 GB/bulan, kalangan guru mendapat 42 GB/bulan, kalangan mahasiswa mendapat 50 GB/bulan, dan kalangan dosen akan mendapat 50 GB/bulan. “Informasi yang sementara saya dapatkan, Kemendikbud mengalokasikan dana Rp 8,9 triliun dari optimalisasi anggaran Kemendikbud dan dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020. Dari total Rp 8,9 triliun tersebut, sebanyak Rp 7,2 triliun akan diberikan subsidi kuota internet selama empat bulan dan Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar,” kata politikus PKB itu. Menurut dia, jika penyaluran kuota internet gratis diberikan secara bergelombang, maka sebaiknya siswa mendahulukan kelompok siswa dan mahasiswa yang miskin. Soal data siswa dan mahasiswa miskin, ia menilai, bukanlah hal yang sulit yakni dengan membuka data siswa saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan membuka data mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. “Disisi lain, kami mengapresiasi program Gubernur Jateng yang sudah mengalokasikan kuota internet gratis dari dana BOS (biaya operasional sekolah). Kebijakan Pak Ganjar agar sekolah tidak dulu memikirkan perbaikan infrastruktur sekolah, misal ada gedung rusak, kemudian dialokasikan lebih dahulu untuk pengadaan bantuan kuota internet gratis dari dana BOS adalah bagus. Memang kenyataannya banyak orang tua murid yang kesulitan mengikuti belajar daring (dalam jaringan) karena tidak mampu membeli kuota internet,” ungkapnya. Dikatakannya, orang tua siswa yang tidak mampu membeli kuota internet atau tidak mampu membeli ponsel, hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Namun menjadi tanggung jawab semua elemen seperti pengusaha, BUMN, dan masyarakat yang mampu, dan DPR/DPRD. Seperti yang dilakukan di internal partainya, DPP PKB sudah mengintruksikan semua anggota Fraksi PKB di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/ Kabupaten agar menyedikan wifi gratis sebanyak 3 sampai 5 titik di dapilnya masing-masing untuk sarana berlajar daring masyarakat secara gratis. Kondisi itu sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu dan akan berakhir sampai kebijakan sekolah daring berakhir. “Hanya saja, ternyata juga banyak yang berjalan tidak sesuai harapan. Yakni, di daerah yang tidak ada sinyal internetnya atau blankspot. Tentu, hal itu menjadi kendala sekolah daring saat New Normal ini,” terangnya. Menanggapi hal itu, Padmaningrum menyatakan, untuk program bantuan kuota internet gratis kepada siswa dari Kemendikbud, sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi resmi dan detilnya. Meski begitu, pihaknya tetap aktif mencari informasi soal program itu. “Sekarang ini, bantuan kuota gratis internet yang sudah jalan dari dana BOS. Karena memang dibolehkan, dana BOS dialokasikan untuk kuota internet. Ya, kami mohon maaf kalau memang jumlahnya belum banyak,” ungkap Padmaningrum.

RAPAT PARIPURNA VIRTUAL: Persetujuan Pencabutan Perda & Rancangan Peraturan DPRD

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Dalam rapat paripurna secara virtual, Senin (7/9/2020), Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto memutuskan bahwa Raperda tentang Pencabutan Perda dan Rancangan Peraturan DPRD telah mendapat persetujuan dari Anggota Dewan. Dengan begitu, kedua aturan tersebut sudah sah menjadi perda dan peraturan DPRD. Dalam laporan Bapemperda yang dibacakan Dwi Yasmanto, dijelaskan bahwa ada 2 perda yang dicabut dalam Raperda tentang Pencabutan Perda tersebut. Yakni, Perda Penyelenggaraan Perhubungan-Telekomunikasi dan Perda Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan-Telekomunikasi. “Untuk itu, kami mohon persetujuannya mengenai pencabutan perda tersebut,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra itu. Usai penyampaian laporan Bapemperda, Bambang meminta persetujuan dari para Anggota Dewan. Setelah disetujui, dilanjut dengan pendapat gubernur mengenai Raperda Pencabutan Perda tersebut. Setelah itu, dilanjut laporan Pansus Peraturan DPRD yang menyampaikan permohonan persetujuan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Menurut juru bicara sekaligus Ketua Pansus, Soenarna, rancangan Kode Etik dan Tata Beracara itu mengubah beberapa aturan di dalamnya. “Ada pengurangan dan penambahan pasal serta penggantian judul Bab dalam rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara. Khusus kode etik, tetap ditangani oleh Badan Kehormatan. Untuk itu, kami berharap DPRD bisa menyetujui rancangan tersebut menjadi peraturan DPRD,” kata Legislator Golkar tersebut. Dari penyampaian pansus itu, Bambang meminta persetujuan dari para Anggota Dewan dan diputuskan bahwa rancangan tersebut dapat menjadi Peraturan DPRD. Rapat paripurna selanjutnya dijadwalkan pada Kamis (10/9/2020) mendatang dengan agenda diantaranya Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2020, Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama, dan Laporan Reses Masa Persidangan Ketiga.

Reses, Ketua Dewan Terapkan Protokol Kesehatan

oleh

Jowonews.com, UNGARAN – Selama masa New Normal (adaptasi kebiasaan baru), semua kegiatan kedewanan menerapkan protokol kesehatan. Terutama, saat kegiatan reses / penyerapan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Penerapan protokol kesehatan itu tampak juga dilakukan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto saat melaksanakan reses di rumah makan di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Kamis (6/8). Disana, ruang pertemuan disusun agar masing-masing orang yang mengikuti acara dapat saling menjaga jarak. Bahkan, sebelum masuk ke ruang pertemuan, semua orang dipastikan memakai masker dan mencuci tangannya. Melihat telah diterapkannya protokol kesehatan itu, Bambang mengaku sangat mengapresiasi. Menanggapi soal suasana reses yang berbeda dari sebelumnya, Kasubbag Protokol Bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jateng Yohan Fitriadi menjelaskan selama masa adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan wajib dijalankan di semua kegiatan kedewanan. “Reses kali ini berbeda dengan sebelumnya. Disamping menerapkan protokol kesehatan, mulai wajib pakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki acara. Disamping itu, audiens di kurangi 50 persen dan duduknya berjarak,” kata Yohan, yang ikut mendampingi kegiatan reses Ketua DPRD. Sementara, dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mengakui saat ini masih ada penambahan jumlah pasien positif Covid-19. Untuk itu, ia berharap semua pihak bisa benar-benar menerapkan protokol kesehatan saat menjalani rutinitas hariannya. “Saya berharap para lurah/ kepala desa bisa betul-betul mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakatnya,” kata Legislator PDI Perjuangan itu dihadapan sejumlah masyarakat, perangkat desa, lurah, dan camat dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Bergas. (udi)