Jowonews

Logo Jowonews Brown

Jogo Tonggo

Mau Menginap di Solo? Wajib Bawa Surat Izin

oleh

SOLO, Jowonews- Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah menyatakan surat izin keluar masuk (SIKM) khusus untuk pendatang yang bermalam pada periode mudik Lebaran 2021. “Kalau orang Wonogiri ke sini mau jajan kan ‘nggak’ kena itu. Tetapi kalau bermalam minimal semalam kan dia mesti ke rumah penduduk. Itu wajib bawa SIKM,” kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Kamis (22/4). Ia mengatakan ketika pendatang memasuki salah satu kampung maka otomatis jogo tonggo akan langsung melaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT). Selanjutnya, pendatang tersebut akan diminta ke Solo Technopark (STP) untuk menjalani karantina mandiri selama lima hari. “Mengenai SIKM ini kan upaya kami menjaga bagaimana pandemi Covid-19 yang sudah landai ini tidak bergerak naik,” katanya. Ia mengatakan aturan membawa SIKM sendiri berlaku mulai tanggal 1-17 Juli 2021. Ia beralasan agar warga yang terlanjur datang ke Solo bisa memiliki waktu lebih lama jelang Lebaran untuk berkumpul dengan keluarga. “Orang yang sudah masuk Solo terus diminta balik kanan kan nggak mungkin, kan tetap diterima. Kalau di awal kena lima hari (karantina) kan masih bisa beraktivitas di Solo. Kalau selama lima hari itu tetap sehat kan selanjutnya masih bisa beraktivitas, sisa waktunya lumayan hingga Lebaran,” katanya. Sementara itu, saat ini pihaknya belum menyediakan pengurusan SIKM untuk warga Solo yang akan mudik ke daerah lain. Meski demikian, terkait layanan tersebut pihaknya akan menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah lain. “Kalau mereka menghendaki itu ya boleh. Tinggal daerah yang dituju menghendaki SIKM atau tidak. Kalau Solo memang mensyaratkan karena orang banyak ke Solo daripada orang Solo pindah ke sana (daerah lain). Kalau kabupaten lain memberlakukan itu maka kita juga wajib menyediakan itu, kecuali tidak bermalam,” katanya. 

“Jogo Tonggo” Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik

oleh

SEMARANG, Jowonews- Program “Jogo Tonggo” yang dijalankan dalam upaya menanggulangi penularan Covid-19 telah mendatangkan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Jogo Tonggo” mendapat penghargaan dalam ajang Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi, meskipun kami sadar itu belum sempurna. Maka hari ini kita sedang mencoba menyempurnakan dengan juga beradaptasi pada kondisi lokal yang ada di sana,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat (27/11). Ia menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi menggerakkan masyarakat untuk bangkit pada masa pandemi, termasuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan Covid-19. Gubernur mencontohkan, Program “Jogo Tonggo” antara lain menggerakkan warga untuk mendata tetangga yang sakit atau melakukan perjalanan serta mengkampanyekan upaya pencegahan Covid-19. Program “Jogo Tonggo”, menurut dia, juga mencakup upaya pemulihan ekonomi melalui usaha-usaha kreatif seperti perniagaan via daring dan penyediaan jasa layanan antar serta pembangunan ketahanan pangan keluarga. “Termasuk juga ketika mereka bicara soal bagaimana ketahanan pangannya bisa dijaga, maka saya senang sekali banyak warga kemudian mengajarkan kepada tetangga kiri kanannya agar dia bisa menanam sendiri, merawat sendiri, memanen sendiri, memakan sendiri. Dan itu artinya di rumah tangga mereka Insya Allah kecukupan gizinya akan bisa dipenuhi,” jelas Ganjar sebagaimana dilansir Antara. Selain itu, ia melanjutkan, Program “Jogo Tonggo” mencakup upaya peningkatan semangat gotong royong dan kepedulian di kalangan warga. “Mudah-mudahan nantinya kita bisa mengevaluasi lagi, memperbaiki lagi dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang dikembangkan oleh masing-masing daerah,” katanya. Selain dari Program “Jogo Tonggo”, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik untuk Program Mangan Mendoanne Rini. Penghargaan dalam bidang inovasi pelayanan publik juga diterima oleh lima pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah, yakni Magelang, Demak, Grobogan, Pekalongan, dan Kebumen.

Liburan Panjang, Tim Jogo Tonggo Diminta Tingkatkan Kewaspadaan

oleh

BOYOLALI, Jowonews- Tim Jogo Tonggo Boyolali diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan Covid-19 terkait dengan kedatangan pemudik dari luar kota saat liburan panjang mulai 28 Oktober hingga 1 November mendatang. “Kami mengimbau Tim Jogo Tonggo di tingkat RW untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasannya mengantisipasi pemudik pulang ke kampung halaman pada liburan panjang, sehingga, penularan Covid-19 dari luar daerah dideteksi sedini mungkin,” kata Kepala Dinkes Boyolali dr.  Ratri S Survivalina usai mengikuti evaluasi Program Jogo Tonggo dengan Pemprov Jateng secara daring di Dinas Kominfo Boyolali, Senin (24/10). Dia menjelaskan Tim Jogo Tonggo bisa diminta melakukan pemeriksaan awal dengan tes cepat atau dilanjutkan tes usap bagi pemudik. Hal ini sebagai penjagaan lingkungan masyarakat dari penyebaran virus corona jenis baru itu. Ia menjelaskan evaluasi Program Jogo Tonggo, di mana program ini menjadi unggulan Kabupaten Boyolali. Program ini dibuat dan disusun di setiap RW, untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing. Program Jogo Tonggo di Boyolali dilakukan secara terintegrasi dan terpadu lintas sektor. Sektor terkait di luar kesehatan, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, serta Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tersebut, masing-masing berperan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Mereka memberikan dukungan Tim Jogo Tonggo di masing-masing RW, supaya tim dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian Covid-19 dari berbagai aspek. Termasuk meningkatkan pemberdayaan atau menggali potensi masyarakat di wilayah masing-masing. Efektif Program Jogo Tonggo, katanya, efektif dilakukan karena dikerjakan orang-orang paling dekat dengan masyarakat. Pengawasan oleh tim itu dilakukan paling akurat dan dari masyarakat sendiri, terutama yang terdekat dengan lingkungannya. Pihak RW merupakan lingkungan yang dekat kepada masyarakat. Mereka mengetahui siapa-siapa saja warga yang sering bepergian atau mempunyai aktivitas yang kemungkinan menjadi sumber penularan Covid-19. Oleh karena itu, katanya, dari level terbawah tersebut dapat diantisipasi seandainya ada potensi penularan virus. “Jika sudah terjadi hal itu, maka dilakukan program-program pencegahan agar tidak terjadi penularan yang lebih meluas kepada masyarakat lainnya,” kata Ratri sebagaimana dilansir Antara. Ia mengimbau masyarakat tetap melakukan aktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tes cepat atau usap sebelum dan sesudah bepergian sebagai keperluan penting. Masyarakat yang melakukan aktivitas, katanya, harus tetap menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. “Jangan lupa menjauhi kerumunan karena adanya libur panjang mendatang, dapat berpotensi untuk menjadi salah satu sumber penularan COVID 19. Tanpa dukungan dari seluruh dukungan anggota masyarakat, kami tidak bisa menurunkan kasus COVID-19 di Boyolali,” kata Ratri

Program “Jogo Tonggo” Pemprov Jateng Dikritik FPKB

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah mengkritisi Program “Jogo Tonggo” yang digagas pemerintah provinsi setempat dalam penanganan pandemi COVID-19. Melalui siaran pers yang diterima di Semarang, Rabu, anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jateng Achmad Fadlun menilai Program “Jogo Tonggo” tidak sesuai dengan harapan karena pelaksanaannya tidak relevan dengan situasi yang ada. “Makin tidak masuk akal, program yang tidak time table‘ tersebut tetap diekseskusi. Tentu kondisi ini membuat anggaran yang disediakan menjadi semacam mubazir, hingga menjadikan program tidak efektif,” katanya. Dalam program itu, lanjut dia, ada bantuan kepada tiap desa senilai Rp10 juta yang berupa barang, yaitu penyemprot, thermogun, masker, baju coverall, sepatu boot, dan cairan desinfektan. Program tersebut disalurkan ke desa melalui dinas kesehatan di masing-masing kabupaten/kota mulai 10 hingga 30 Juni 2020. “Dengan situasi terkini, tentu program yang dijalankan itu malah jelas tidak bermanfaat, barang akan mubazir, dan saya berkeyakinan akan menumpuk saja di desa,” ujar pria yang juga merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng itu. Ia tak memungkiri jika anggaran untuk Program “Jogo Tonggo” memang dadakan karena baru dimunculkan saat virus ini menyebar di Jateng. “Meski dadakan, dan bisa dimaklumi tentunya anggaran yang ada harus benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan ada rasa keadilan bagi semua masyarakat,” katanya. Dengan jumlah desa di Jateng yang tercatat sebanyak 7.809 desa, anggaran yang dikeluarkan pada Program “Jogo Tonggo” sebesar Rp78.090.000.000. Menurut dia, nominal tersebut tidak kecil dan akan lebih bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat atau penguatan usaha kecil demi keberlangsungan usaha masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pria yang akrab disapa Gus Fadlun itu mempertanyakan untuk apa barang kesehatan itu baru disalurkan sekarang karena saat ini sudah akan memasuki tahap normal baru. “Barang itu mestinya disalurkan pada bulan Maret atau April saat pandemi merebak. Hari ini yang dibutuhkan recovery ekonomi, modal dagang, sembako murah, hingga recovery pendidikan,” katanya. Menurut dia, harus ada tim yang memeriksa Program “Jogo Tonggo”, termasuk cara pengadaannya dan sebagainya. Sedari awal DPRD, pimpinan, rapat Banggar, bahkan di rapat Bamus pun sudah mengingatkan bahwa program yang ada harus tepat guna dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan rakyat. “Jangan sampai kemudian ada program yang ngoyo woro dan mubazir. Kami juga selalu tanya soal jadwal realisasi program. Terus terang kami menyesal karena barang ini sudah ada tetapi waktunya sudah tidak tepat,” katanya. (jwn5/ant)

Posko “Jogo Tonggo” Desa Gambasan Temanggung Sediakan Sembako Gratis

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Sejumlah Posko “Jogo Tonggo” di Desa Gambasan, Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menyediakan sayur mayur dan kebutuhan pokok (sembako) gratis bagi warga terdampak COVID-19. Pengurus PKK Desa Gambasan yang juga penggagas sembako gratis di Posko Jogo Tonggo, Indriyanti di Temanggung, Rabu, mengatakan karena dampak wabah corona pihaknya berinisiatif untuk meringankan beban warga secara gotong-royong. “Kita berinisiatif mengumpulkan dana dari para donatur kemudian kita belanjakan sembako dan sayuran yang ditempatkan di posko. Siapa pun warga yang yang membutuhkan silakan mengambilnya maksimal dua item,” katanya. Ia menuturkan keberadaan sembako gratis ini tidak mengganggu warung yang berada di sekitar posko, karena sembako ini juga di beli dari warung-warung tersebut. “Kami justru ikut nglarisi, warung-warung di sekitar posko yang sekarang kondisinya lagi sepi,” katanya. Selain sembako, dana yang terkumpul dari para donatur juga dibelikan sayuran hasil panen petani yang harganya kini lagi jatuh. “Pembelian sayuran dari petani di atas harga pasar. Jadi di sini ada berbagai sayuran dan sembako, ada cabai, wortel, buncis, kacang panjang, beras, lele, dan lainnya, apa pun kita terima,” katanya. Ia menyampaikan selain donatur uang, ada juga yang menyumbangkan berbagai jenis sayuran untuk dibagikan ke warga. “Kita bersyukur semua bahu-membahu, kita bangkitkan lagi semangat gotong royong yang hampir punah di tengah pandemi ini,” katanya. Kades Gambasan Wahyu Cinto mengatakan Posko Jogo Tonggo yang merupakan program Provinsi Jateng ini pertama didirikan di Desa Gambasan pada 29 Mei 2020 di Dusun Jetis. Saat ini sudah ada sekitar tujuh hingga delapan titik posko yang juga menyediakan sembako gratis di Desa Gambasan. Ia mengatakan melalui Posko Jogo Tonggo yang menyediakan sembako gratis ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat karena terdampak COVID-19. Seorang warga Dusun Jetis, Desa Gambasan, Wiwik mengatakan Posko Jogo Tonggo ini sangat membantu warga sekitar yang saat ini sedang kesulitan ekonomi. “Pembagian sembako maupun sayuran di Posko Jogo Tonggo ini sangat membantu warga di tengah wabah virus corona ini,” katanya usai mengambil sayur buncis dan ikan asin di Posko Jogo Tonggo di daerahnya. (jwn5/ant)

Antisipasi Warga Kelaparan, Gubernur Jateng Bentuk Satgas Jogo Tonggo

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo segera menyiapkan Satuan Tugas “Jogo Tonggo” di setiap rukun warga (RW) sebagai salah satu upaya antisipasi adanya warga yang kelaparan akibat terdampak pandemi COVID-19. “Gerakan ini memanfaatkan kekuatan solidaritas masyarakat untuk memantau dan menjaga tetangga masing-masing,” kata Ganjar, di Semarang, Rabu. Ganjar menjelaskan bahwa “Jogo Tonggo” mengambil semangat solidaritas masyarakat pedesaan yang saling menjaga dan membantu dalam segala hal. “Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah dan menjaga lingkungan dengan siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama Jawa Tengah adalah desa,” ujarnya. Sebelumnya, narasi gotong royong sudah Ganjar gerakkan ke seluruh desa di Jateng, namun dicanangkan lagi dengan nama “Jogo Tonggo” disertai instruksi dan koordinasi lebih tegas, bahkan penyiapan aturan ini diperkuat dengan masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para pakar. “Kita siapkan data dan pelibatan dari gugus tugas provinsi, bupati, wali kota, camat, hingga kades dan RW yang lebih terkoordinasi,” katanya lagi. Menurut Ganjar, gerakan “Jogo Tonggo” mencakup dua hal, yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan, serta pemantauan warga. Jaring pengaman ekonomi terdiri dua hal, yakni memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan selama pandemi COVID-19, dan mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik usai wabah ini. Pada setiap Satgas “Jogo Tonggo” dipimpin ketua RW dibantu para ketua RT dan beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi, dan tim keamanan. “Ketua satgas melaporkan kegiatan setiap hari kepada desa atau kelurahan, maka keberagaman itu, lokalitas itu kita berikan ruang dan camat jadi supervisor. Kabupaten sama provinsi siap ‘mensupport’ dan mengarahkan. Semoga dalam dua hari ini bisa selesai rancangannya, sehingga nanti saya keluarkan pergub,” ujarnya pula. Ganjar menyebut gerakan tersebut penting, karena dirinya melihat kemungkinan banyaknya pengangguran dan langkanya bahan makanan setelah pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mesti bergerak sampai pemerintahan level paling bawah. Oleh karena itu, lanjut dia, setiap desa harus memastikan kebutuhan pangan tercukupi dengan memulai menanam dan beternak sejak sekarang, termasuk lumbung pangan juga harus mulai diadakan di setiap desa bahkan RW. “Sekarang mulai menanam dari sayur-mayur hingga apotek hidup di tiap pekarangan. Desa atau RW yang belum punya ikan mulai menebar benih, yang belum punya telur dan daging mulai beternak ayam atau kambing. Dipetakan potensinya, kalau setiap desa punya produk, mereka juga bisa barter antardesa terdekat. Beras barter ikan, sayur barter telur misalnya. Jadi mau kondisi seperti apa, setidaknya kebutuhan dasar tercukupi,” katanya lagi. Ganjar mengaku tidak ingin ada warganya di Jateng yang mati kelaparan, sehingga setiap warga harus menengok tetangga kiri kanan dan jika ada yang kesusahan agar melapor ke ketua RW untuk dicarikan solusi bersama. Politikus PDI Perjuangan itu juga memikirkan keberlanjutan ekonomi usai pandemi COVID-19. (jwn5/ant)