Jowonews

Logo Jowonews Brown

jokowi

Didi Kempot Meninggal, Presiden Sampaikan Duka Cita untuk Seluruh Sobat Ambyar

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan duka cita atas meninggalnya maestro campursari Didi Kempot di Solo, Jawa Tengah pada Selasa sekitar pukul 07.30 WIB. “Pagi ini saya dengar mas Didi Kempot telah berpulang. Innalillahi wa innaillaihi rajiun. Duka cita saya yang dalam kepada segenap keluarga besar Mas Didi Kempot, kepada para insan musik Indonesia, juga kepada seluruh Sobat Ambyar di mana pun berada,” kata Presiden Jokowi dalam akun Instagram resminya pada Selasa. Musisi Didi Kempot dengan nama asli Dionisius Prasetyo, meninggal dunia pada usia 53 tahun pukul 07.30 WIB di RS Kasih Ibu, Solo, Jawa Tengah, Selasa. “Semoga almarhum mendapat tempat nan lapang di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan kiranya diberi kekuatan dan kesabaran,” tambah Presiden. Pihak RS Kasih Ibu, mengatakan Didi Kempot meninggal dunia diduga akibat serangan jantung. Setelah tiga dekade bermusik dan menulis ratusan lagu berbahasa Jawa, dua tahun belakangan karya Didi Kempot semakin digemari oleh anak-anak muda. Ia dielu-elukan sebagai “The Godfather of Broken Heart” karena lagu-lagunya yang sebagian besar bertema kehilangan dan patah hati. Didi Kempot pun ikut andil dalam konser amal dari rumah untuk membantu orang yang terkena dampak COVID-19 pada April 2020. Maret lalu, dia pun meramaikan konser #dirumahaja untuk menghibur orang-orang yang berdiam diri di rumah selama pandemi sekaligus menggalang donasi. “Saya mengikuti ‘konser amal dari rumah’ Mas Didi Kempot, Sabtu, 11 April lalu, yang digelar untuk mengumpulkan donasi bagi penanganan pandemi COVID-19. Lewat konser itu Mas Didi Kempot telah ikut membantu pemerintah daerah agar para warga tak mudik demi memutus rantai penularan virus ke kampung halaman,” ungkap Presiden. Presiden Jokowi diketahui juga menyukai lagu-lagu milik Didi Kempot. Presiden Jokowi pernah terekam ikut menyanyikan bait demi bait salah satu lagu andalan penyanyi campur sari Didi Kempot berjudul “Sewu Kutho” pada 2 Agustus 2019. “Sewu Kutho” berkisah tentang seseorang yang berusaha melupakan seorang yang dicintainya. Kejadian itu terjadi saat pagelaran wayang kulit di Istana Kepresidenan Jakarta yang juga dimeriahkan oleh sejumlah artis seperti Didi Kempot, Butet Kartaredjasa, Cak Lontong, Soimah, Den Baguse Ngarso, Kirun, Akbar, Edo Kondologit dan Endah Laras. Didi Kempot memang berencana menggelar konser akbar di Stadion Gelora Bung Karno pada 14 November 2020 namun Tuhan berkehendak lain. (jwn5/ant)

Jokowi Perintahkan Penerapan PSBB Ketat dan Efektif

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengevaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di empat provinsi dan 22 kabupaten/kota, agar langkah restriksi tersebut dapat berjalan secara ketat dan efektif dalam memutus rantai penularan virus corona baru. “Mana yang penerapannya terlalu over (berlebihan), terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas secara virtual mengenai “Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19” dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin. Presiden menekankan evaluasi PSBB sangat penting, terlebih beberapa kabupaten/kota akan memasuki penerapan PSBB lanjutan atau PSBB tahap kedua. Hasil evaluasi akan menentukan langkah restriksi selanjutnya guna menekan tingkat penularan penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia itu. “Penerapan PSBB di empat provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif,” ujar Presiden. Setiap daerah yang menerapkan PSBB, kata Presiden, juga perlu memiliki target-target terukur, seperti jumlah pengujian sampel yang akan dilakukan, uji Polymerase Chain Reaction yang akan diterapkan, dan lainnya. Setiap daerah juga harus memiliki indikator mengenai kapasitas pelacakan agresif hingga kemampuan penelusuran kontak (contact tracing). “Kemudian juga apakah isolasi yang ketat sudah dilakukan karena saya melihat ada yang sudah positif, tapi masih bisa lari dari rumah sakit, yang pasien dalam pengawasan (PDP) masih beraktivitas ke sana kemari,” ujar Presiden. Presiden juga memerintahkan masyarakat rentan seperti warga lanjut usia dan warga dengan penyakit penyerta untuk diproteksi dari infeksi virus corona. “Apakah sudah diproteksi betul, evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” ujarnya. Menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, hingga Minggu (3/5), kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai 11.192 pasien, dengan 1.876 di antaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 845 pasien meninggal dunia. Sedangkan 236.369 warga dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan (ODP), dan 23.130 warga dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP). (jwn5/ant)

Gubernur Jateng Usul ke Jokowi, Pendapatan ASN Golongan III ke Atas Dipotong 50 Persen

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan pemotongan total pendapatan aparatur sipil negara (ASN) golongan III ke atas di seluruh Indonesia sebesar 50 persen untuk membantu penanganan wabah COVID-19. “Saya minta ke pemerintah pusat agar secara nasional tolong diperhitungkan. Seluruh pegawai kita minimal yang ‘gradenya’ di atas atau sudah menduduki jabatan, pendapatannya dipotong 50 persen. Pendapatan lho, bukan gaji,” katanya di Semarang, Kamis. Usulan itu disampaikan Ganjar saat mengikuti rapat terbatas tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2020 secara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta diikuti jajaran menteri kabinet dan sejumlah kepala daerah. Menurut Ganjar, pemotongan total pendapatan ASN itu cukup penting untuk menunjukkan sensitivitas pegawai pemerintahan kepada masyarakat, apalagi banyak pihak yang mengalami kesulitan akibat terdampak COVID-19. “Para buruh di PHK, pekerja informal tidak bisa bekerja dan banyak lagi masyarakat yang mengalami kesulitan hidup akibat wabah pandemi ini. Mari kita ikut peduli bahwa kita saat ini semua sedang dalam masa kesulitan,” ujarnya. Selain itu, pemotongan pendapatan ASN di tengah wabah COVID-19 dapat membantu meringankan beban keuangan negara, apalagi kondisi ekonomi Indonesia masih belum menentu tahun depan. “Gambarannya masih buram, ekonomi kita masih buram, maka kalau itu (gaji ASN, red) bisa dipotong minimum 50 persen, akan bisa menunjukkan sensitivitas dan anggarannya bisa dialokasikan untuk merescue masyarakat kecil yang saat ini sangat membutuhkan,” tegasnya. Kendati demikian, Ganjar menjelaskan bahwa usulan itu tidak diperuntukkan bagi seluruh golongan ASN di Indonesia sehingga para ASN yang ada di golongan I atau II harus tetap diberikan pendapatannya secara utuh. “Yang harus dipotong saya kira yang sudah golongan III ke atas, apalagi mereka yang sudah menempati jabatan penting. Saya minta usulan ini benar-benar dipertimbangkan agar secara nasional kita aware terhadap persoalan ini,” katanya. (jwn5/ant)

Presiden Jokowi Tunda Pelaksanaan PON 2020, Apa Alasannya?

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo memutuskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang rencananya berlangsung Oktober 2020 ditunda setahun ke Oktober 2021, dengan berbagai alasan, di antaranya pekerjaan venue yang tertunda. “Pertimbangan yang mendasari penundaan itu adalah pertama, penyelesaian pekerjaan fisik venue yang masih berlangsung sampai dengan sebelum COVID-19 akhirnya harus tertunda sehingga belum semua venue yang direncanakan akan digunakan untuk seluruh pertandingan cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON XX tahun 2020 ini tidak bisa diteruskan pelaksanaannya,” ungkap Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Jakarta, Kamis. Penyebabnya, barang-barang yang dibutuhkan kurang tersedia dan distribusi bahan untuk pembangunan yang didatangkan dari luar Papua juga mengalami hambatan karena saat ini menurut Zainuddin, pemerintah provinsi Papua memberlakukan penutupan. “Di samping itu, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di sana sebagian juga didatangkan dari luar Papua,” tambah Zainuddin. Pertimbangan lain adalah, dalam situasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia, maka muncul kesulitan pengadaan peralatan. “Negara-negara produsen yang tadinya diharapkan kita bisa minta untuk suplai peralatan-peralatan olahraga yang akan digunakan ternyata juga mengalami kondisi yang sama sehingga mereka juga dalam produksinya terkendala. Belum lagi kita bicara distribusi dan pengirimannya dan berbagai hal yang juga menyangkut itu,” jelas Zainuddin. Zainuddin menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas melalui video conference yang dipimpin Presiden Jokowi dengan agenda “Pembahasan tentang kelanjutan pelaksanaan PON XX”. Jadwal pelaksanaan PON XX 2020 rencananya adalah pada 20 Oktober hingga 2 November 2020. Penundaan juga dilakukan untuk Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI yang juga rencananya digelar pada Oktober 2020. Usulan penundaan PON XX Papua juga diajukan oleh sejumlah persatuan cabang olahraga. “Dan diskusi kami dengan KONI pusat, ada surat dari gubernur Papua, kemudian rekomendasi dari rapat kerja dengan Komisi X, DPR RI yang minta ditunda, maka itu menjadi pertimbangan yang kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Zainuddin. Sedangkan dari sisi kesiapan kontingen, dengan pandemi COVID-19, maka seluruh latihan yang terpusat di daerah-daerah atau pelatda juga terhenti. “Sekarang ini mereka melakukan latihan secara mandiri, tentu hanya untuk menjaga kebugaran saja tapi untuk prestasi yang maksimal, tidak bisa kita harapkan,” kata Zainuddin. Padahal PON adalah puncak prestasi olahraga di tingkat nasional sehingga target prestasi di PON pun dinilai tidak dapat tercapai bila hanya dilatih dalam waktu satu dua hari. “Maka berbagai pertimbangan ini, Presiden mengambil keputusan untuk menunda pelaksanaan PON XX dan Peparnas (Pekan Paralimpiade Nasional) XVI bulannya Oktober tahun 2021. Saya kira, waktu satu tahun penundaan adalah waktu ideal baik untuk persiapan infrastruktur, venue dan tempat penginapan maupun untuk persiapan kontingen serta pengadaan alatnya,” katanya. (jwn5/ant)

Resmi! Presiden Jokowi Larang Mudik Lebaran

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran COVID-19. “Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kita larang,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik” melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menurut Presiden berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. “Saya ingin langsung saja, dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68 persen yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen, artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi,” ujar Presiden menjelaskan. Presiden pun mengaku tidak ingin mengambil risiko penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. “Jadi dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu lalu. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan (larangan mudik) ini mulai disiapkan,” ucap Presiden menegaskan. Masyarakat yang tidak mudik pun menurut Presiden sudah terbantu dengan sejumlah bantuan sosial. “Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako untuk Jabodetabek, Kartu Pra-Kerja sudah berjalan, minggu ini bansos tunai juga dikerjakan,” tutur Presiden. Hingga Senin (20/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 6.760 kasus dengan 747 orang dinyatakan sembuh dan 590 orang meninggal dunia dengan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 16.343 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 181.770 orang. Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif yaitu DKI Jakarta (3.097), Jawa Barat (747), Jawa Timur (590), Sulawesi Selatan (370), Jawa Tengah (351), Banten (341), Bali (140), Papua (107), Kalimantan Selatan (96), Sumatera Selatan (89), Sumatera Utara (83) Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Selasa (21/4) pagi terkonfirmasi di dunia ada 2.481.528 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 170.439 kematian, sedangkan sudah ada 647.734 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 792.913 kasus, di Spanyol 200.210 kasus, di Italia 181.228 kasus, di Prancis 155.383, di Jerman sebanyak 147.065, Inggris sebanyak 124.743, di Turki 90.980 dan di Iran 83.505. Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Amerika Serikat yaitu sebanyak 42.517 orang, disusul Italia yaitu sebanyak 24.114 orang, Spanyol sebanyak 20.852 orang, Prancis sebanyak 20.265 orang, Inggris sejumlah 16.509 orang kemudian Belgia sebanyak 5.828 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 213 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19. (jwn5/ant)

Presiden Jokowi Tetapkan Wabah COVID-19 Bencana Nasional

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan penyakit saluran pernapasan yang disebabkan Virus Corona jenis baru (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang ditandatangani pada 13 April 2020. “Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional,” demikian butir pertama keppres tersebut yang diakses, di Jakarta, Senin. Dalam butir selanjutnya dinyatakan penanganan COVID-19 sebagai bencana nasional dipimpin oleh Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. “Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” demikian disebutkan dalam butir kedua. Butir ketiga tertera bahwa “Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.” Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, indikator suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional adalah:a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan Dengan status bencana nasional itu, pada Pasal 62 ayat (1) mengatur soal pendanaan: “Pada saat tanggap darurat, BNPB menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan ayat (2) dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hingga Senin (13/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4.557 kasus dengan 380 orang dinyatakan sembuh dan 399 orang meninggal dunia. Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia, dengan daerah terbanyak positif berturut-turut, yaitu DKI Jakarta (2.186), Jawa Barat (540), Jawa Timur (440), Banten (285), Sulawesi Selatan (223), Jawa Tengah (203), Bali (86), Papua (68), Sumatera Utara (67), dan Yogyakarta (57). Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Senin (13/4) siang terkonfirmasi di dunia ada 1.866.510 orang yang terinfeksi Virus Corona dengan 115.257 kematian, sedangkan sudah ada 433.942 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 560.433, di Spanyol 169.496 kasus, di Italia 156.363 kasus, di Prancis 132.591, di Jerman sebanyak 127.854, Inggris sebanyak 84.279, di China 82.160 kasus, dan di Iran 73.303. Jumlah kematian tertinggi saat ini terjadi di Amerika Serikat yaitu sebanyak 22.115 orang, disusul Italia yaitu sebanyak 19.899 orang, Spanyol sebanyak 17.489 orang, Prancis sebanyak 14.393 orang, Inggris sejumlah 10.612 orang, kemudian Iran sebanyak 4.585 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 207 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19. (jwn5/ant)

Jelang Ramadan, Jokowi Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok menjelang bulan puasa meskipun dalam kondisi wabah Virus Corona baru atau COVID-19. “Mengenai persiapan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1441 H, persiapan seperti ini sudah rutin kita lakukan, tapi bulan Ramadhan dan Lebaran saat ini memang berada dalam konteks yang berbeda dari sebelumnya karena kita menghadapi masalah COVID-19,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Persiapan Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M” melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta para menteri Kabinet Indonesia Maju serta kepala lembaga terkait. “Betul-betul harus dicek di lapangan ketersediaan bahan-bahan pokok. Saya cek ke daerah, cek ke Bulog mengenai panen raya seperti apa. Saya melihat daging, telur, gula, terigu dan lain-lainnya masih berada dalam kondisi baik,” ujar Presiden Jokowi. Presiden mengakui ada dua harga barang yang masih belum normal yaitu gula pasir dan bawang putih. “Tinggal mungkin gula, tadi menteri pertanian sudah menyampaikan beberapa minggu mungkin harga akan turun ke kondisi normal lagi Rp12.500/kg dan menteri perdagangan juga menyampaikan ke saya bawang juga sudah beberapa sudah masuk dan kita harapkan bawang putih pada minggu-minggu ke depan atau syukur minggu ini sudah kembali ke normal harga di Rp20 ribu-30 ribu/kg,” ungkap Presiden. Selain itu Presiden juga ingin memastikan semuanya distribusi logistik lancar dan tersedia di pasar-pasar. “Saya harapkan Menteri Dalam Negeri juga memberi teguran bagi daerah yang memblokir jalan-jalannya agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu, karena saya kemarin mendapat laporan dari dua daerah urusan beras ini agak terganggu, karena jalan-jalan yang ditutup tolong kepala daerah diberitahu mengenai ini,” tegas Presiden Jokowi. Sebelumnya, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyatakan kotanya melakukan lockdown dan memasang ratusan beton Movable Concrete Barrier (MCB) untuk pembatas jalan mulai didistribusikan ke sejumlah titik jalan yang akan ditutup di Kota Tegal, Jawa Tengah. Beton pembatas jalan tersebut nantinya akan menutup 49 titik untuk mengisolasi wilayah Kota Tegal mulai Senin 30 Maret – 30 Juli 2020. Hingga Rabu (1/4), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.677 kasus dengan 103 orang dinyatakan sembuh dan 157 orang meninggal dunia. Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 32 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (808), Jawa Barat (220), Banten (152), Jawa Tengah (104), Jawa Timur (104), Sulawesi Selatan (66), Yogyakarta (28), Bali (25), Sumatera Utara (22), Kalimantan Timur (21). Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Kamis (2/4) pagi terkonfirmasi di dunia ada 935.957 orang yang terinfeksi COVID-19 dengan 47.245 kematian sedangkan sudah ada 194.286 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 215.215 kasus, di Italia 110.574 kasus, di Spanyol 104.118 kasus, di China sebanyak 81.554 kasus, di Jerman 77.981 kasus. Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia yaitu sebanyak 13.155 orang, disusul Spanyol 9.387 orang, di Amerika Serikat 5.110 orang, di Prancis 4.032 orang, di China 3.312 orang. Saat ini sudah ada lebih dari 202 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19. (jwn5/ant)

Presiden Minta Pemda Tidak Berlebihan Saring Warga yang Terlanjur Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com –Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan namun tidak berlebihan dalam menjalankan langkah penyaringan terhadap warga yang sudah terlanjur mudik selama masa penularan COVID-19. “Jangan sampai menimbulkan juga langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung,” katanya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Terbatas Antisipasi Mudik Lebaran melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin. Presiden mengatakan bahwa menurut laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pergerakan arus mudik tahun ini lebih awal dari biasanya. Sejak penetapan tanggap darurat COVID-19 di DKI Jakarta, sebagian pekerja informal di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sudah mulai bergerak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Dalam delapan hari terakhir, ada 876 bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. “Ini belum dihitung arus mudik yang menggunakan transportasi massal lain misal kereta api, kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi,” Presiden menjelaskan. Kepala Negara meminta gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing serta memastikan penerapan protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 di lingkungan masyarakatnya. Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY memastikan penerapan protokol kesehatan ketat bagi pemudik di desa maupun kelurahan. “Ini inisiatif yang bagus, saya juga memperingatkan agar dilakukan secara terukur,” kata Presiden. (jwn5/ant)