Jowonews

SMP Negeri 1 Tanon Lestarikan Tradisi Berqurban

SMP Negeri 1 Tanon Lestarikan Tradisi Berqurban

SRAGEN – Suasana khidmat menyelimuti halaman SMP Negeri 1 Tanon kala menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 H/2024 M. Semaraknya perayaan ini tak hanya dirasakan oleh para siswa, namun juga masyarakat sekitar yang turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan religi yang diadakan oleh sekolah. Acara diawali dengan tadarus bersama, lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan penuh kekhusyuhan oleh para siswa, membuka atmosfer penuh makna di pagi hari raya. Kemeriahan semakin terasa saat Ustadz Sholikhul Anwar hadir untuk memberikan tausiyah, mengupas tuntas makna dan esensi qurban dalam kehidupan umat Islam. “Momen Idul Adha ini menjadi waktu yang tepat untuk melatih para siswa dalam berqurban,” ungkap Kepala Sekolah, Ngadiyono, S. Si, M. Pd. Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa qurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang keimanan, berbagi, dan mensucikan harta. Semangat berbagi terwujud nyata dalam kegiatan qurban di SMP Negeri 1 Tanon. Dana qurban yang terkumpul dari sumbangan para siswa diwujudkan menjadi hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” terang Triyanto, S. Pd, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Bagi Sholikhul Anwar, salah satu penerima hewan qurban, rasa syukur terpancar di wajahnya. “Semoga kegiatan qurban ini setiap tahunnya membawa berkah dan manfaat bagi semua pihak,” ucapnya penuh harap. Lebih dari sekadar perayaan, momen Idul Adha di SMP Negeri 1 Tanon menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, menanamkan nilai-nilai keislaman, dan memupuk rasa kebersamaan di kalangan siswa. Semangat berbagi dan kepedulian yang terpancar dari kegiatan ini diharapkan dapat terus menginspirasi dan menjadi tradisi tahunan yang penuh makna.

Pemkab Sragen Terus Lanjutkan Komitmen dalam Menanggulangi Kemiskinan

Pemkab Sragen Terus Lanjutkan Komitmen dalam Menanggulangi Kemiskinan

SRAGEN – Dalam upayanya menekan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sragen terus mengukir prestasi. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) tahun 2023, persentase kemiskinan di wilayah tersebut mengalami penurunan signifikan, mencapai 12,87 persen, turun 0,07 persen dari tahun sebelumnya yang mencatatkan 12,94 persen. Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, menyampaikan kabar gembira ini saat membuka Workshop Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial Ekonomi di Ballroom Adhiwangsa Hotel, Surakarta, Jumat malam. Menurutnya, pencapaian ini patut disyukuri dan menjadi bukti komitmen keras pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial ini. “Dalam menurunkan angka kemiskinan, kami berupaya secara konsisten dengan membuat kebijakan dan strategi inovatif. Program Tuntas Kemiskinan (Tumis), strategi pronangkis, dan peningkatan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan setiap tahun menjadi beberapa di antaranya,” ungkap Yuni. Lebih lanjut, Yuni menegaskan pentingnya data yang akurat dari masyarakat untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut. Data statistik menjadi alat ukur yang sangat berharga dalam mengevaluasi hasil kebijakan pemerintah dan mencerminkan realita lapangan. “Dengan data yang tepat, kami dapat merencanakan program-program yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya. Pendekatan yang lebih empati dalam pengumpulan data juga menjadi fokus, dengan harapan masyarakat dapat memberikan informasi yang lebih jujur tentang kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan, memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Sragen dalam menekan angka kemiskinan. “Pertumbuhan ekonomi Sragen yang baik sebesar 1,81 persen merupakan bukti dari kerja keras dan kolaborasi positif antara pemerintah daerah dan semua pihak terkait,” ujar Dadang. Dengan terus berkomitmen dan berkolaborasi, diharapkan Kabupaten Sragen dapat terus menuju perbaikan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya.

Bupati Sragen Resemikan 13 Sumur untuk Kurangi Dampak Kemarau

Bupati Sragen Resemikan 13 Sumur untuk Kurangi Dampak Kemarau

SRAGEN – Bupati Sragen, Jawa Tengah, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, meresmikan 13 sumur untuk meringankan dampak kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah setempat di utara Sungai Bengawan. “Bantuan senilai Rp 25 juta per sumur ini bertujuan untuk mengurangi dampak musim kemarau di Bengawan Utara, wilayah Sragen,” kata Kusdinar Untung Yuni di sela-sela peresmian 13 sumur di Desa Suraun, Kecamatan Geshi, Kabupaten Slagen, Selasa (26/9/2023). Pada acara peresmian yang digelar di Kecamatan Geshi, Mondokan, dan Sumberawan, Bupati Kusdinar mengatakan, bahwa dampak kemarau belum dihitung untuk pengurangannya. Namun, sebelum ada bantuan sumur, hingga saat ini pengiriman air bersih telah mencapai 1.000 tangki air di daerah ini. Menurut Bupati, kalau dihitung-hitung, kalau satu tangki dibelanjakan Rp 300 ribu, berarti biayanya sekitar Rp 300 juta. Dengan sumur ini, bisa mengurangi bantuan droping air. Bupati mengatakan, memang ada upaya untuk mengatasi kekeringan tersebut dengan menambah jaringan PDAM di Tangen dan Jenar. Namun sumur ini diperuntukkan bagi daerah yang jauh dari PDAM. Lumayan setiap sumur dapat dimanfaatkan untuk satu RT. Aturan diserahkan kepada kelompok masyarakat. Bupati menjelaskan, uji klinis terhadap kualitas air telah dilakukan. “Dengan bantuan ini kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi. Untuk kebutuhan air minum, biasanya menggunakan air kemasan isi ulang. Hal ini karena Air di sini ada kapurnya,” katanya. Sedangkan jalur pipa menuju rumah warga diserahkan kepada kelompok masyarakat (Pokmas). Di Desa Srawung, Kecamatan Gesi, jaringan Pokmas dan pipa sudah ada. Bupati mengungkapkan, bantuan tersebut disalurkan di empat kecamatan yakni Gesi, Sumberlawang, Mondokan, dan Tangen. Kecamatan Gesi terbagi menjadi delapan titik dari empat desa. Di Kecamatan Mondokan ada satu titik untuk satu desa, di Sumberlawang ada empat titik di empat desa. Bupati juga memerintahkan penanaman pohon untuk menjaga persediaan air. Sementara itu, Direktur PDAM Tirtonegoro Sragen Hanindyo Heru Pratikno mengatakan, daerah tangkapan air terbesar sedang dicari untuk pasokan air. Dia yakin hal itu bisa memakan waktu tiga hingga empat tahun. Kedalamannya 80 meter sehingga tidak mengganggu sumur warga yang sudah ada. Bantuan senilai Rp25 juta tiap sumur ini, sampai pada tandon. “Kami sudah membantu enam lokasi sumur. Sedangkan tujuh sumur lainnya dari berbagai pihak,” ucapnya. (JN/Antara)

Komisi D Minta Pengerjaan Jembatan Ganepo Tak Molor

Pengerjaan Jembatan Ganepo

SRAGEN – Komisi D DPRD Jawa Tengah meninjau perkembangan proyek penggantian jembatan Ganepo di ruas Jalan Galeh-Ngrampal, Sragen, Senin (8/5/2023). Sekretaris Komisi D Chamim Irfani mewanti-wanti  kepada pemerintah provinsi supaya proyek pembangunan jembatan Ganefo harus cepat selesai. Proyek tersebut sempat terhenti karena adanya pemotongan anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19. Keberadaan jembatan penghubung kecamatan Ngrampal dan Tangen ini, lanjut dia, dinilai krusial bukan hanya untuk warga Sragen namun juga Grobogan. Keberadaan jembatan akan berdampak pada peningkatan ekonomi di wilyahnya. “Jembatan ini masuk jalan provinsi, menghubungkan wilayah Sragen dan Grobogan. Maka, pekerjaan jembatan jangan sampai molor,” tegasnya. Pembangunan jembatan Ganepo dimulai pada 2021 dilaksanakan oleh PT Putra Mas Indah Baroe dan konsultan pengawas CV Jatidiri. Nilai pagu Rp 20 miliar, nilai kontrak Rp 16.984.000.000, dan nilai addendum Rp 13,7 miliar. Selanjutnya pada 2022, proyek tersebut dilanjutkan oleh PT Satua Cipta Perkasa dan konsultan pengawas PT Wastu Anopama dengan nilai pagu 20 miliar nilai kontrak 18.595.111.000 dan nilai adendum Rp 11.593.534.000.  Pada 2023 pengerjaan proyek jembatan Ganepo sedang dalam proses tender sampai dengan 15 Mei 2023 dengan nilai pagu sebesar 12 miliar. Dengan adanya pelelalangan diharapkan pemenang tender berkualitas sehingga proyek pekerjaan pembangunan jembatan Ganepo dapat selesai tepat waktu, (Adv)

MUSRENBANGWIL: DPRD Tekankan Enam Prioritas Pembangunan Daerah di Wilayah Sobosukowonosraten

MUSRENBANGWIL

SRAGEN – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri menyatakan, ada sejumlah prioritas yang harus diperhatikan gubernur dalam pembangunan daerah terutama di wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Sobosukowonosraten). Penegasan ini disampaikannya dalam Dialog Gubernur dengan Bupati/Wali Kota pada Musrenbangwil Pengembangan Sobosukowonosraten di Sasana Manggala Sukowati, Kompleks Kantor Bupati Sragen, Senin (13/2/2023). Quatly menyebutkan ada enam prioritas pembangunan. Yakni peningkatan kapasitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan; penguatan ekonomi daerah, peningkatan ekonomi, UMKM, dan potensi wisata desa. Selanjutnya peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia; pengurangan tingkat kemiskinan, penekanan angka pengangguran dan stunting; pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur; Dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan mitigasi bencana alam yang akibat erupsi Gunung Merapi. “DPRD sebagai salah satu unsur pimpinan daerah turut memberikan arah kebijakan daerah.  Dalam musrenbangwil yang menjadi forum untuk memutuskan usulan prioritas pembangunan daerah, menjadi wadah menampung seluruh aspirasi masyarakat serta menerima masukan dan saran terkait pembangunan daerah,” ucapnya. Gubernur Ganjar Pranowo dalam membuka Musrenbang RKPD 2020 Wilayah Eks karesidenan Surakarta memberikan apresiasi tinggi karena yang hadir pada forum banyak. “Kalau Solo raya rangkingnya teratas memang sudah sepatutnya,” kata Ganjar disambut tepuk tangan hadirin. Gubernur menyampaikan terkait Musrenbang, menjdi sebuah forum diskusi strategis tidak hanya rencana pembangunan, tetapi sampai pada penekanan penurunan angka kemiskinan, stunting, pengangguran, perbaikan infrastruktur jalan penghubung dan jalan pertanian, serta ideologis. Ia mengapresiasi seluruh kerja wilayah eks karesidenan Surakarta. “Kita (Jawa Tengah) mendapatkan sorotan secara nasional untuk masalah pengentasan kemiskinan, saya harap terus bekerja sebaik mungkin. Kalau masih ada usulan terkait prioritas pembangunan yang belum diusulkan di sini, silakan usul akan segera kami tampung,” kata Gubernur. Acara tersebut juga dilaksanakan teleconference dengan musrenbang yang dilakukan di balai desa se Sragen. (Adv)

Kredit di BPR BKK Karangmalang Sragen Tinggi, Rasio NPL Masih Terjaga

BPR BKK Karangmalang

SRAGEN – Dalam kegiatan monitoring kinerja keuangan BUMD, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) di Kabupaten Sragen, baru-baru ini. Saat berdiskusi dengan jajaran BPR BKK, Komisi C mengaku apresiatif dengan tingginya penyaluran Kredit Produktif. Seperti disampaikan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Siti Rosidah, penyaluran kredit sangat baik terlihat dari rasio non-performing loans (NPL/ kredit macet) yang masih rendah. Artinya, di tengah gencarnya penyaluran Kredit Produktif, rasio NPL masih tetap terjaga. “Ini sangat bagus karena rasio NPL masih dibawah 5 persen sesuai arahan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” katanya. Senada, Anggota Komisi C lainnya Dwi Yasmanto juga apresiatif dengan tingginya penyaluran kredit agar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ia menyarankan pula agar BPR BKK tidak hanya fokus sektor kredit tapi juga tabungan. “Saya optimis ke depan BPR BKK bisa lebih maju lagi dengan mengembangkan produk-produk tabungannya,” kata Yayan, sapaan akrabnya. Dalam paparan Direktur PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Raji disebutkan, pada 2021 angka Aset yang dicapai sebesar Rp 786,19 miliar dan naik menjadi Rp 836,24 miliar pada 2022. Untuk angka Tabungan pada 2021 tercapai sebanyak Rp 482,93 miliar dan naik pada 2022 menjadi sebesar Rp 503,72 miliar. Penyaluran Kredit pada 2021 terealisasi sebesar Rp 534,98 miliar kemudian naik menjadi Rp 556,11 miliar pada 2022. Dan, Laba pada 2021 sebesar Rp 25,60 miliar naik menjadi Rp 27,12 miliar pada 2022. Dari angka diatas, rasio NPL pada 2021 sebesar 4,44% dan turun menjadi 4,38% pada 2022.

Ke Sragen, Jangan Lupa Mampir Sendang Kun Gerit

Sendang Kun Gerit

SRAGEN – Objek wisata milik Badan Usaha Milik Usaha Desa (BUMDes) Sendang Kun Gerit yang berlokasi di Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong diresmikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Jumat (3/3/2023). Dengan diresmikannya Sendang Kun Gerit seluas 3.000 meter persegi ini, Yuni berharap bisa menjadi pilot project bagi desa-desa lainnya di Sragen. Yuni menyatakan Desa Jatibatur menjadi satu-satunya desa yang mampu mengembangkan wisata desa yang tidak hanya mengandalkan dana APBDes, tetapi bisa menghimpun dana dari masyarakat berupa investasi. “Seperti inilah sejatinya yang kami inginkan dari BUMDes yang bisa mengangkat ekonomi desa. BUMDes mampu mengelola wisata desa yang dibangun tidak hanya mengandalkan APBDes, tetapi bisa menghimpun dana masyarakat. Ini wujud kepercayaan masyarakat kepada BUMDes,” terangnya. Yuni juga mengapresiasi kekompakan warga Jatibatur diperantauan yang turut beriinvestasi untuk mengembangkan Sendang Kun Gerit. Pasalnya, penyertaan modal desa ke BUMDes hanya Rp110 juta dan dana dari APBDes Jatibatur sebanyak Rp350 juta. Angka tersebut relatif kecil mengingat total dana yang digelontorkan untuk membangun Sendang Kun Gerit mencapai Rp2,25 miliar. Kekurangan dana itu dibiayai dari warga melalui investasi. “Alhamdulillah, ini bukti gotong royong dan wujud Bali Desa Mbangun Desa. Yang bisa ditarik benang merah dari pengelolaan BUMDes ini adalah kepercayaan. Kalau pimpinan desanya mendapat amanah masyarakat mutlak, kemudian diberi kepercayaan untuk mengelola BUMDes-nya. Sendang Kun Gerit ini bisa masuk profilnya kabupaten, karena sebagian besar dananya dari masyarakat,” harap Yuni. Meski dibangun tanpa bantuan pemkab dan Kementerian, Sendang Kun Gerit bisa berkembang dengan potensi yang ada. “Ini salah satu bukti. Sendang Kun Gerit dibangun tanpa bantuan kementerian atau pemerintah, ternyata bisa dan ini luar biasa,” ungkap bupati. Yuni berharap Sendang Kun Gerit dikelola dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan semaksimal mungkin. “Pendapatannya sebulan sampai Rp200 juta. Sendang ini wajib dipromosikan jadi tempat wisata dan wajib dikunjungi bagi tamu-tamu yang ke Sragen. Promosikan lewat media sosial. Dengan bupati hadir di sini, insyaallah besok-besok lebih ramai lagi. Syaratnya harus dikelola secara profesional, karena urusannya dengan uang,” pesannya.

Penerima Program Listrik Gratis Harus Disesuaikan DTKS

Program Listrik Gratis

SRAGEN – Komisi D DPRD Jateng melihat langsung hasil dari program listrik gratis di kediaman Cristina Sri Wahyuni, warga Kelurahan Sragen Kulon, Sragen, belum lama ini. Cristina merupakan salah satu keluarga miskin masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Jateng. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso turut berdialog dengan Cristina Sri Wahyuni. Bagi Simbah Sri Wahyuni, dirinya senang dapat menerima bantuan pemasangan listrik gratis. Semula tempat tinggalnya itu mendapatkan aliran listrik dari “nunut” tetangganya. Namun kini, bisa terpasang sambungan listrik. Hadi menyatakan, DPRD mendukung program listrik gratis. Bahkan program ini masuk menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Jateng 2019-2023. Listrik gratis merupakan kolaborasi program Dinas ESDM dengan PLN Peduli. Di tahun 2022 ada sebanyak 1.670 pelanggan telah menerima bantuan penyambungan baru dan instalasi listrik gratis. Lokasi terbagi dalam wilayah Demak, Klaten, Kudus, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Tegal, Magelang dan Sragen. Tujuan program listrik gratis untuk meningkatkan produktivitas warga miskin dalam bekerja untuk penambahan kesejahteraan di keluarga. “Penekanan kami supaya program ini jangan disalahgunakan. Yang utama bantuan listrik gratis ini diberikan untuk warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Dinsos. Harus ada kesesuaian dengan by name by addres (BNBA). Kedua untuk warga yang memang rumahnya belum teraliri listrik,” kata Hadi. Kepala Cabang Wilayah Solo Dinas ESDM Jateng Abdul Charis menyampaikan catatan program listrik gratis adalah kesesuaian penerima program BNBA. Camat Sragen yang hadir sendiri menyampaikan masih cukup banyak masyarakat yang membutuhkan program ini, tidak terkecuali daerah kota seperti Kelurahan Sragen, Kec Sragen ini. Diharapkan masyarakat dan pihak kecamatan program ini dapat berlanjut di tahun mendatang. Alur pemberian bantuan listrik gratis dimulai dari pendataan warga yang masuk dalam DTKS untuk dicocokkan dengan basis data terpadu (BDT) dari PLN. Warga yang masuk dalam DTKS dan BDT tersebut adalah warga yang berhak mendapatkan bantuan listrik gratis. Permasalahan yang sering ditemukan di lapamngan antara lain ketidaksinkronan antara DTKS di dinas atau kementerian sosial dengan data BDT milik PLN. Ada pula permasalahan status tanah berada di tanah Negara, jarak sambungan rumah antarrumah terlalu jauh, ketidaksesuaian nomor induk kependudukan (NIK) dengan nama dan alamat. Selain itu penggunaan NIK warga berhak mendapatkan bantuan listrik gratis oleh warga tidak berhak.