Jowonews

Logo Jowonews Brown

kepala daerah

Kepala Daerah se-Jateng Diminta Perketat Protokol Kesehatan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Kepala daerah di seluruh Provinsi Jawa Tengah diminta memperketat penerapan protokol kesehatan di tempat umum seperti pasar dan mal guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19. “Untuk bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, agar rasa-rasanya dalam dua hari ini akan ada banyak kerumunan orang belanja, ketati saja,” kata Gubernur Ganjar Pranowo di Semarang, Sabtu. Hal itu terkait dengan perkiraan terjadi lonjakan keramaian di berbagai tempat dalam tiga hari terakhir, khususnya di tempat-tempat perbelanjaan pada Lebaran tahun ini. Jika masih terdapat kerumunan warga yang susah diatur meskipun sudah diterapkan protokol kesehatan secara ketat, Ganjar menginstruksikan agar bupati maupun wali kota tidak segan melakukan penutupan. Menurut Ganjar, hal tersebut perlu dilakukan karena saat ini situasinya sudah semakin membahayakan, terlebih di pusat-pusat keramaian. “Saya minta yang tidak bisa melakukan pengontrolan ketat pada mereka yang hendak belanja di pasar, mal, supermarket, lebih baik tutup saja karena ini kondisinya sudah kritis. Banyak orang datang berbelanja karena sudah terima THR, banyak uang ‘cash’ jadi ini sangat berbahaya,” ujarnya. Ganjar mencontohkan di Kota Semarang terjadi lonjakan kasus secara signifikan akibat masyarakat masih nekat berkunjung ke pasar, mal maupun supermarket, salah satu kejadiannya berada di Pasar Ikan Rejomulyo atau Pasar Kobong. “Karena kita terjadi peningkatan, kemarin di Semarang di Pasar Kobong ada 26 positif dan ternyata dari Demak sehingga OTG-nya banyak karena ini kondisinya sudah kritis,” katanya. (jwn5/ant)

Menkeu: Presiden, Wapres, Menteri, MPR, DPR, DPD, Kepala Daerah, dan Pejabat Eselon I/II Tidak Dapat THR

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan pejabat negara lainnya tidak akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2020. “Sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan THR-nya,” kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Selasa. Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut melalui “video conference” setelah mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor. “Presiden mengatakan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya sampai dengan eselon 3 ke bawah,” ungkap Sri Mulyani. THR yang dibayarkan tidak termasuk dengan tunjangan kinerja. “Jadi seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah atau yang setera dengan eselon 3 mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya (tunjangan kinerja),” tambah Sri Mulyani. Selanjutnya para pensiunan juga mendapat THR. “Pensiun juga dapat THR sesuai dengan THR tahun lalu, karena pensiun juga adalah kelompok rentan juga. Jadi THR dilakukan sesuai siklusnya sekarang dalam proses melakukan revisi perpres,” ungkap Sri Mulyani. Sebelumnya, Sri Muylyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan terkoreksi banyak. Dalam skenario berat, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada posisi 2,3 persen dengan tekanan terbesar pada kuartal kedua. “Kalau kita kondisi berat panjang, kemungkinan akan terjadi resesi dimana dua kuartal berturut-turut GDP (Gross Domestic Product) bisa negatif. Ini sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba atasi,” ungkap Sri Mulyani. Dengan kondisi itu juga, jumlah penduduk miskin juga sangat mungkin akan bertambah. Dalam skenario berat penduduk miskin bisa bertambah 1,1 juta orang atau dalam skenario lebih berat Indonesia akan menghadapi kemungkinan tambahan penduduk miskin 3,78 juta orang. Selanjutnya angka pengangguran yang selama ini sudah menurun, kemungkinan akan mengalami kenaikan. “Dalam skenario berat ada kemungkinan naik 2,9 juta orang pengangguran baru, sedangkan skenario lebih berat bisa sampai 5,2 juta orang,” tambah Sri Mulyani. Pada 2020, pemerintah pun sudah melakukan realokasi dan meninjau ulang anggaran untuk tiga hal, yaitu gizi dan kesehatan untuk menjaga dan mengurangi dampak atau menangani penyebaran COVID-19, belanja di jaring pengaman sosial dan ketiga memberikan dukungan kepada dunia usaha baik sektor informal, UMKM, hingga dunia usaha. (jwn5/ant)

Cegah Warga Mudik, Presiden Minta Kepala Daerah Untuk Lebih Tegas

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah melakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah pemudik dari Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masuk ke daerahnya di tengah merebaknya pandemi COVID-19. “Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Senin. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Antisipasi Mudik Lebaran” melalui video conference bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju. “Sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek agar tidak mudik dan ini saya minta tolong diteruskan dan digencarkan lagi,” kata Presiden. Presiden menilai langkah-langkah yang dilakukan para kepala daerah saat ini belum cukup dan butuh langkah-langkah lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. “Selama 8 hari terakhir tercatat 876 armada bus antarprovinsi yang membawa lebih kurang 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ini belum dihitung yang menggunakan transportasi massal, misalnya kereta api dan kapal dan angkutan udara serta mobil pribadi,” kata Presiden. Presiden menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. “Oleh sebab itu, di tengah merebaknya pandemi COVID-19, adanya mobilitas orang yang sebesar itu sangat berisiko memperluas COVID-19, bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur D.I. Yogyakarta, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya,” kata Presiden. Arus mudik itu, menurut Presiden Jokowi, sudah berlangsung sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020. “Telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari pekerja informal di Jabodetabek ke provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur,” kata Presiden. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur untuk melarang warganya pulang ke kampung halaman masing-masing. Ganjar meminta warga yang berada di DKI Jakarta tetaplah di Jakarta. Begitu pula mereka yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan, Ganjar sepakat dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mengategorikan seluruh pemudik sebagai orang dalam Pengawasan (ODP) COVID-19. Ganjar mengungkapkan hal itu tak terlepas dari arus mudik yang terjadi lebih awal. Dia mencatat hingga 26 Maret 2020 ada 66.871 orang pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jawa Tengah dengan Wonogiri menjadi wilayah dengan pemudik terbanyak, yakni 42.838 orang. Hingga Minggu (29/3), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.285 kasus dengan 64 orang dinyatakan sembuh dan 114 orang meninggal dunia. Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 30 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta (675), Jawa Barat (149), Banten (106), Jawa Timur (90), Jawa Tengah (63), Sulawesi Selatan (47), Yogyakarta (22), Kalimantan Timur (17), Bali (10), Sumatera Utara (8), Papua (9), Kalimantan Tengah (7), Kepulauan Riau (5), Sumatera Barat (5), dan Lampung (4). Selanjutnya, Kalimantan Barat (8), Sulawesi Tenggara (3), Riau (2), Nusa Tenggara Barat (2), Sulawesi Utara (2), Aceh (5), Jambi (1), Sumatera Selatan (2), Kalimantan Selatan (1), Sulawesi Tengah (2), Maluku (1), Maluku Utara (1), Kalimantan Utara (2), Papua Barat (2), dan Sulawesi Barat (1) Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Senin (30/3) pagi terkonfirmasi di dunia tercatat 722.196 orang yang terinfeksi virus corona dengan 33.976 kematian, sedangkan 151.766 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 142.178 kasus, di Italia 97.689 kasus, di Tiongkok sebanyak 81.470 kasus, di Spanyol 80.110 kasus, dan di Jerman 62.435 kasus. Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia sebanyak 10.779 orang, disusul Spanyol 6.803 orang, di RRT 3.304 orang, di Iran sebanyak 2.640 orang, dan Prancis 2.606 orang. Saat ini sudah ada sekitar 186 negara yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19 di negaranya. (jwn5/ant)