Jowonews

Logo Jowonews Brown

Komisi E DPRD Jateng

Madrasah Diniyyah, Harapan untuk Pendidikan Agama Generasi Muda

oleh
Madrasah Diniyyah, Harapan untuk Pendidikan Agama Generasi Muda

WONOSOBO – Di tengah arus modernisasi, pendidikan agama bagi generasi muda menjadi semakin penting. Salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan adalah pendidikan pondok pesantren. “Pendidikan pondok pesantren perlu dihidupkan kembali untuk memperkuat fondasi agama anak-anak muda,” ungkap Akhmad Fadlun, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, dalam Dialog Televisi bertema “Mendorong Peningkatan Sarana Pendidikan Madrasah Diniyyah” di Hotel Dafam Wonosobo (8/3/2024). Madrasah diniyyah, setara dengan sekolah keagamaan nonformal, menawarkan kurikulum yang fokus pada pendidikan keagamaan. Terdapat jenjang pendidikan mulai dari awaliyah (SD/MI), wustho (SMP/MTs), hingga uliya (SMA/K/MA). Tujuan utama madrasah diniyyah adalah memperkuat pengetahuan dasar keagamaan Islam dan membekali santri dengan kemampuan mengamalkan ajarannya. “Santri yang belajar di madrasah diniyyah diharapkan mampu menjadi contoh dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam di lingkungan masyarakat,” jelas Fadlun. Namun, kondisi sarana dan prasarana madrasah diniyyah di Wonosobo masih perlu ditingkatkan. Kyai Mansyur, Ketua FKDT Wonosobo, mengakui bahwa banyak madrasah yang belum memiliki fasilitas yang memadai. “Kesejahteraan pengajar juga menjadi salah satu kendala,” imbuhnya. “Kami berharap bantuan dari pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah diniyyah.” Fadlun, yang akrab disapa Gus Fadlun, menyambut baik harapan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan untuk madrasah diniyyah dan para pengajarnya akan terus diupayakan. “Bantuan operasional diberikan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan kebutuhan masing-masing madrasah,” terangnya. Pandemi Covid-19 sempat menghambat penyaluran bantuan untuk madrasah diniyyah. Alokasi dana dialihkan untuk penanganan pandemi. “Saat ini, Pemkab Wonosobo telah menggelontorkan dana bantuan sebesar Rp 620.000.000 untuk operasional madrasah diniyyah,” ujar Gus Fadlun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan sebesar Rp 1,2 juta per tahun kepada para pengajar madrasah diniyyah. “Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para pengajar dan kualitas pendidikan di madrasah diniyyah,” kata Erna, Kabag Kesra Setda Kab Wonosobo. Dialog ini ditutup dengan kesimpulan bahwa pendidikan agama bagi generasi muda sangatlah penting. Madrasah diniyyah, dengan fokusnya pada pendidikan keagamaan, dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat fondasi agama generasi muda. (adv)

KOMISI E: Dorong Tenaga Kerja Kompetitif dan Kompeten

oleh
Tenaga Kerja Kompetitif

BATAM – Tingkat kompetensi dan keahlian khusus bagi para pekerja di perusahan-perusahan besar ternama menjadi tolak ukur perekrutan karena sesuai dengan tingkat penghasilan yang diterima. Kota Batam menjadi magnet bagi para jobseeker disebabkan upah yang cukup tinggi dan beberapa fasilitas yang disediakan mulai dari dormitory juga akses mudah bila ingin menghabiskan waktu ke negara tetangga, Singapura. Terlebih iklim pekerja atau buruh pabrik kondusif, terbukti minim adanya kegiatan demo buruh hal ini dikarenakan adanya komunikasi baik antara Dinas Tenaga Kerja Batam dengan para serikat buruh hingga pemilik perusahaan terbilang baik. Hal tersebut menjadi perbincangan hangat Komisi E DPRD Jawa Tengah dengan jajaran Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Batam, di Kantor Sekretariat Daerah Kota Batam, Rabu, (5/7/2023). Ketua Komisi E Abdul Hamid menilai keterampilan dasar (basic skill) dan sertifikasi sangat diperlukan sebagai fondasi agar bisa masuk dalam kriteria yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan berbasis di kota Batam. “Perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Batam, dalam merekrut para pekerja mempunyai standar khusus dan juga keahlian mumpuni. Hal ini juga berkaitan dengan iklim kerja perusahaan di Kota Batam yang kondusif selain menawarkan upah cukup tinggi dan disertai fasilitas kesejahteraan pekerja yang sangat baik. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas calon pekerjanya, lewat pembibitan di sekolah kejuruan dengan sertifikasi baik dan pelatihan-pelatihan khusus di balai-balai pelatihan yang ada di Jawa Tengah,” terang legislator PKB itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengutarakan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Kota Batam bekerjasama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam sehingga dari sektor industrial dan tata kota berjalan seiringan. Selain itu dalam penataan ketenagakerjaan di Kota Batam juga tertuang dalam perda yang mengatur pengendalian penduduk dan pengembangan sektor sumber daya manusia sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. “Pertumbuhan berbagai perusahaan besar di Kota Batam juga tidak lepas dari sinergi antara pemerintah kota dengan BP Batam setiap tahun beriringan dalam pembangunan sektor industri dan tata kota, lewat pengembangan kawasan industri terpadu lengkap dengan fasilitas dormitory. Dalam menekan antisipasi demo buruh, setiap bulan diadakan audiensi antara serikat buruh, pekerja dan pemilik perusahan agar terjalin komunikasi win-win solution antara kedua pihak walaupun kewenangan pada pemerintah provinsi. Perda pengendalian penduduk juga sangat mempengaruhi kualitas pekerja, karena hanya yang memiliki potensi mumpuni bisa bekerja dan menetap di Kota Batam,” kata dia. Jateng Ikut Kontribusi Tentunya, kondisi tersebut juga menarik minat kalangan dewan salah satunya Tazkiyatul Muthmainnah atau akrab disapa Iin. Ia menilai, kondusivitas para pekerja ditunjang dengan infrastruktur yang mumpuni dan nyaman terlihat Kota Batam saat ini 24 jam tidak pernah tidur. Selain itu perlindungan pekerja perempuan menjadi faktor utama dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni. “Melihat iklim kerja yang kondusif tentunya hal tersebut didorong dengan situasi tata kota yang nyaman, dengan ditunjang fasilitas infrastruktur yang baik bisa mendorong para pencari kerja untuk mengadu nasib di Kota Batam karena banyak benefit yang mereka terima. Terlebih, para pekerja perempuan mendapatkan kenyamanan dan tambahan fasilitas yang lebih baik” terang dia. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng Ahmad Aziz menuturkan setiap tahunnya sekolah kejuruan di Jateng mengirim sedikit banyak 2000 tenaga bekerja di Batam dengan seleksi ketat. “Hampir setiap tahun, Jateng berkontribusi mengirim 2.000 tenaga kerja diambil dari sekolah kejuruan di tingkat SMK untuk bekerja di perusahaan besar di Batam dengan seleksi ketat lewat perjanjian kontrak setiap 2 tahun. Untuk itu, dapat memacu kawasan industri di Jateng juga mengambil langkah serupa dengan membuat syarat kompetensi khusus bisa menarik minat pekerja dari luar juga,” jelas dia. (Adv)

Perlu, Layanan Konsultasi Perempuan & Anak Korban Kekerasan

oleh
Komisi E DPRD Jateng

YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Jateng mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Jateng untuk membuat layanan konsultasi terhadap permasalahan anak dan keluarga. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi E Abdul Hamid, saat memimpin rombongan kunjungan kerja ke Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan & Anak Korban Kekerasan ‘Rekso Dyah Utami’ Provinsi DIY, Selasa (11/4/2023). Menurut dia pemerintah wajib hadir melindungi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu diselesaikan. Kerap kali korban kekerasan tidak menyuarakan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan fisik, mental, maupun seksual. “Banyak di antara korban kesulitan melapor atau tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Itulah peran pemerintah untuk mengayomi warganya,” ucapnya. Kepala Balai Pelayanan Rekso Dyah Utami Beni Kusambodo mengungkapkan salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan layanan konsultasi gratis melalui pesawat telepon maupun melalui media sosial. Ada pula Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129. Kriteria korban yakni perempuan korban kekerasan, anak (perempuan dan laki-laki). Korban kekerasan perempuan dan anak dengan tempat kejadian perkara di wilayah DIY. “Korban diindentifikasi dan memperoleh perlindungan sementara. Selanjutnya, dikoordinasikan maupun dirujuk ke instansi/ lembaga yang menangani masalah kekerasan,” jelasnya.

Di Sleman, Komisi E Belajar Pengelolaan Kebencanaan Gunung Merapi

oleh
Komisi E DPRD Jateng

SLEMAN – Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke BPBD Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Rabu (5/4/2023). Kunjungan itu dilakukan guna bertukar informasi mengenai pengelolaan kebencanaan khususnya kegunungapian. Kabupaten Sleman, bersama Magelang dan Boyolali masuk dalam lingkaran api (ring of fire) Gunung Merapi. Dengan demikian budaya masyarakat, penanggulangan bencana, pengelolaan sukarelawan perlu dipersiapkan dengan baik. Dalam pertemuan tersebut, Marwan, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman menyampaikan Badan Geologi telah menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi menjadi Siaga sejak 5 November 2020. Saat ini Gunung Merapi memiliki dua kubah lava, yaitu kubah lava barat daya dan kubah lava tengah kawah. Berdasarkan analisis foto udara tanggal 13 Januari 2023 volume kubah lava barat daya terhitung sebesar 1.7 juta m3 dan kubah tengah sebesar 2.4 juta m3. Kedua kubah lava ini apabila longsor secara masif berpotensi menimbulkan awan panas sejauh maksimal 7 km ke arah barat daya dan 5 km ke arah selatan-tenggara. “Kami ada rencana kontigensi, terburuk kalau kubah tengah tadi itu sudah mencapai 10 juta m3 dengan perkiraan longsor sejauh 9 km. Termasuk juga ada potensi ke arah Jawa Tengah volumenya 8,7 juta m3. Kalau ada kondisi ekstrim akan longsor 2,5 juta m3,” ungkapnya. Marwan menambahkan, dalam rangka kesiapsiagaan pihaknya sudah menyiapkan 33 lokasi early warning system (system peringatan dini) yang terpasang beserta penjaganya. Untuk barak pengungsian ada 30 lokasi yang berada di jarak 17 km dari puncak Merapi. Semua desa di sekitar Merapi sudah desa tangguh bencana. “Kemudian ada sister school atau paseduluran sekolah. Sudah kita bagi, kalua ada bencana maka dibagi antara sekolah terdadmpak dan penyangga. Masuk pagi dan sore, sekolah darurat adi tidak boleh libur. Kita juga siapkan bilik mesra dan penitipan hewan peliharaan” ungkapnya. Di Kabupaten Sleman, tambahnya, terdapat 72 komunitas sukarelawan dengan anggotanya 2.438 orang. Sebanyak 1.732 sukarelawan sudah terasuransi BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Komunitas sukarelawan tersebut sudah mandiri, BPBD hanya berperan memfasilitasi pertemuan dan peningkatan kecakapan relawan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid meyampaikan pihaknya banyak belajar mengenai cara adaptasi masyarakat, penanggulangan bencana, hingga berkah yang diperoleh masyarakat dari erupsi Merapi. Masyarakat Sleman punya slogan sakmadyo nanging ora nyepeleake. Itu adalah istilah dimana mereka bergandengan dengan alam dan lingkungan sekitar Gunung Merapi. “Masyarakat sudah tertata, barak sudah tertata, edukasi sudah tertata, desa tangga bencana, karangtaruna tanggap bencana sudah tertata. Sehingga bagus implikasi kehidupan Merapi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman,” ungkapnya.

Komisi E Dorong Peningkatan Kapasitas Balai Pelatihan Guna Kurangi Pengangguran

oleh
Komisi E DPRD Jateng

BANDUNG – Komisi E DPRD Jateng pada Jumat (31/3/2023), berkunjung ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar di Kabupaten Bandung Barat. Pada pertemuan itu, Ketua Komisi E Abdul Hamid mengungkapkan, kunjungan itu dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkait upaya peningkatan pelatihan dan produktivitas sebagai upaya mengurangi angka pengangguran dan  penanggulangan kemiskinan. “Semua daerah menghadapi masalah pengangguran. Karena itulah kami ingin mengetahui upaya BBPVP Jabar melakukan kiat pelatihan supaya calon tenaga kerja menjadi produktif dan siap bekerja. Ke depan berharap di Jawa Tengah ada kemajuan yang signifikan terkait terserapnya para calon-calon tenaga kerja andal tentunya juga diikuti dengan kemajuan dan pembaharuan sarana dan prasarana di balai balai pelatihan di Jawa Tengah,” ucapnya. Pada kesempatan itu Komisi E turut didampingi Kepala Disnakertrans Jateng Sakinah Rosellasari beserta para Kabid dan Kepala Balai. Rombongan diterima Susanto Koordinator Pelaksana Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BBPVP Bandung, turut mendamping Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Rahmat Taufik. Dalam sambutanya Susanto memberikan laporan tentang Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung mencatat sebanyak 50,34 persen peserta pelatihan di tempat tersebut terserap ke dunia kerja atau industri. Angka itu didapat berdasarkan data pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, kata dia, ada sebanyak 2.236 peserta yang mengikuti pelatihan di BBPVP Bandung. Dari sisi penyerapan, memang angkanya itu lumayan signifikan di tahun 2022, itu sebesar 50,34 persen. Dan penyerapan tenaga kerja itu antara lain disebabkan banyaknya Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang bekerja sama menggelar pelatihan suatu keahlian sesuai dengan warga yang mengikuti pelatihan itu bisa langsung terserap oleh DUDI yang telah bekerja sama dengan BBPVP.

Komisi E Pantau Layanan di RSUD Margono Soekarjo 

oleh
Komisi E Pantau Layanan di RSUD Margono Soekarjo 

BANYUMAS – RSUD Margono Soekarjo menjadi salah satu rumah sakit rujukan jantung dan stroke karena kesigapannya menangani pasien. Untuk itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi RSUD tersebut, Jumat (10/3/2022), membahas pelayanan kesehatan.  Saat berdiskusi, Plt. Direktur RSUD Untung Ginarto memaparkan soal inovasi pelayanan yang ada di RSUD. Diantaranya Petroke (Penanganan Stroke), Juminah (Kunjungan Maring Umah), Sister Vira Antar Obat Pasien ke Rumah, dan Cilong (Cuci Kinclong) yang memanfaatkan lahan kosong di belakang Rumah Sakit. Pelayanan Petroke sendiri merupakan pelayanan yang paling diandalkan. Karena, walaupun sudah ada 16 rumah sakit di Indonesia, tapi yang sudah benar-benar melaksanakan baru RSUD Margono. “Dengan adanya Petroke, angka kecacatan akibat stroke sudah sangat minim. Karena, yang tadinya penanganan 2 sampai 6 jam di UGD, sekarang cukup 30 menit. Jadi, saat pasien telepon ke Margono, sudah dibimbing dari rumah, dan rumah sakit sudah menyiapkan semua, sehingga pasien sampai rumah sakit sudah tidak perlu menunggu lama,” jelas Untung. Untuk pelayanan Juminah, kata dia, hanya pelayanan terbatas untuk laboratorium dan fisioterapi, belum home care penuh. Dalam pelayananan ini. BPJS belum merespon, namun untuk pembayaran perhitungan biayanya relatif murah yaitu Rp 250.000.  Biaya tersebut untuk memanggil dokter di RSUD Margono dalam penanganan fisioterapi, parkinson, dan lainnya. Namun untuk Juminah belum bisa turun ke pasien kurang mampu, dan hanya terbatas di Purwokerto saja. Hal ini menjadi bagian yang harus dikembangkan untuk pelayanan Juminah.  Pelayanan lainnya yaitu pelayanan Sister Vira Antar Obat Pasien ke Rumah, yang merupakan pelayanan one stop service. Jadi, pasien diperiksa dari mobil, tanpa turun dari mobil, setelah selesai langsung pulang, nanti obat diantar ke rumah gratis.  “Layanan ini pun bisa sampai ke luar jawa, melalui video call, dan nanti obat dikirim melalui paket,” katanya. Sementara, Anggota Komisi E lainnya Umar Utoyo lebih menekankan mengenai adanya ‘ambulan swasta’ di sekitar rumah sakit. Ia menilai ambulan tersebut memberikan tarif tinggi sehingga bisa memberatkan pasien. “Ambulan swasta tolong ditertibkan karena biasanya memberikan tarif yang memberatkan pasien. Kasihan pasien yang tidak tahu, jadi bisa terintervensi.” kata Umar. Menanggapinya, Untung mengaku sudah menertibkan ‘ambulan swasta’ dengan tidak memberi akses masuk ke RSUD Margono. Karena, rumah sakit belum ada support kendaraan dari rumah sakit untuk mengantar pasien pulang.  “Kami hanya bisa mengedukasi pasien untuk memesan taksi online seperti Grab atau Gojek dengan tarif yang jelas, supaya tidak terkena ‘ambulan swasta’ itu,” kata Untung. Sebagai informasi, capaian pendapatan pada 2022 di RSUD Margono mencapai 133,94%, dengan angka realisasi Rp 513 miliar dari target Rp 382 miliar. Untuk pelayanan BPJS tercapai 90%, asuransi umum 9%, dan umum pribadi 1% dengan kunjungan rata-rata 1.082 pasien/hari.  Pelayanan unggulan di RSUD Margono adalah bedah syaraf, jantung, dan maternal perinatal. Selain itu Margono menjadi rumah sakit rujukan untuk jantung, stroke, gastropologi, dan terbaru yaitu rujukan anak. Untuk menambah pelayanan dan kenyamanan, RSUD Margono menyiapkan bangunan baru setinggi 4 lantai. Fasilitas pengembangannya yakni syaraf jantung dan bedah syaraf, serta dokter rangka. (Adv)

BPBD Kudus Siap Siaga Penanganan Bencana

oleh
BPBD Kudus

KUDUS – Pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus, Senin (6/3/2023) menyepakati akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Sekarang ini, intensitas hujan cukup tinggi termasuk bencana lain seperti tanah longsor, angin kencang, dan banjir. Dalam pertemuan itu, rombongan Komisi E diterima oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kudus Mundir. Anggota Komisi E Mawahib mengemukakan, kunjungan itu dilakukan untuk mencari data serta masukan terkait identifikasi potensi jenis bencana dan daerah rawan banjir. Jateng tergolong daerah bencana sehingga perlu adanya upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penangan darurat. “ Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi dengan berbagai daerah, karena ini adalah pekerjaan bersama. Daerah lain pun akan siap siaga saling membantu. ” kata Mawahib. Menanggapi hal itu, Mundir menjelaskan, banyak penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD. Semisal dalam penanganan logistik, bantuan sosial (bagi rumah terdampak), rehabilitasi/rekontruksi pasca bencana. Ia juga mengatakan pada 2022 terdapat total 210 kejadian bencana, dan bencana hidrometeorologi menjadi bencana yang dominan terjadi. Sedangkan, update terbaru sejak 23 Februari 2023 malam menyebabkan debit air di beberapa sungai meningkat akibat kiriman air dari hulu. Air melimpas dan menggenangi permukiman warga, persawahan dengan ketinggian 20-30 cm, dan total jiwa terdampak ada 25.786 dan ada 583 jiwa pengungsi. Adapun personel yang terlibat ada pemerintah desa/kecamatan, TNI/POLRI, dinas terkait, PUPR, Baznas, PMI, dan Forum sukarelawan Kudus serta warga sekitar. Menambahkan, upaya BPBD Kabupaten Kudus ialah menyalurkan bantuan ke tempat pengungsian, melakukan assesment data secara periodik, melakukan monitoring, penanggulangan tanggul dan mempersiapkan dapur umum, bantuan logistik serta tempat pengungsi. Jelas Mundir. Kesempatan lain, Kepala BPBD Jateng, Bergas C Penanggulangan mendukung kab/kota terus menambah Destana pada daerah rawan bencana agar dapat meminimalisir dampaknya. (Setwan DPRD Jateng)

Komisi E Penguatan Data Raperda Pemajuan Kebudayaan

oleh
Raperda Pemajuan

DEMAK – Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Demak, Selasa (7/3/2023). Diskusi dilakukan guna mendapatkan data masukan mengenai pemajuan kebudayaan, mengingat Komisi E tengah menginisiasi adanya raperda tersebut di Jateng. Data dan masukan penting untuk menyusun naskah akademik dalam rancangan perda. Disampaikan Ketua Komisi E Abdul Hamid, pihaknya ingin mendapatkan masukan dari Pemkab Demak guna menguatkan materi raperda. ‘’Demak kaya dengan budayanya dari dulu. kebudayaan di Demak dari masa kerajaan sangat di junjung tinggi, maka dari itu kami bisa mendapat masukan apa saja yang dibutuhkan saat menyusun raperda,” kata Hamid. Menanggapi itu Endra Faturrachman selaku Plt. Disbud Demak menjelaskan, berdasarkan UU No 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada wewenang pemerintah antara lain kebudayaan, perfilman nasional, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya. Objek pemajuan kebudayan di Demak pun bermacam-macam contohnya tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa serta permainan rakyat. ‘’Warisan Budaya tak benda Kabupaten Demak yang sedang dalam proses pengusulan adalah Wedang Jamu Coro Demak. Pelestarian dan upaya untuk mempertahankan kebudayaan dan nilainya adalah dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nya.’’ Jelas Endra. Di Kesempatan lain, M Ridwan anggota Komisi E berharap kebudayaan di Jateng tetap harus diuri-uri. Harapannya ke depan dengan membertahankan kebudayaan, tentunya Demak akan memiliki nilai yang perlu dilestarikan untuk anak cucu. “Satu abad atau dua abad yang akan datang kebudayan Demak tidak hanya cerita-cerita saja melainkan ada perwujudan replika yang berkesinambungan dan agar sejarahnya pun tidak hilang. Muatan-muatan kemajuan kebudayaan harus di majukan serta bisa di jadikan kelayakan jual agar anak-anak muda bisa tertarik,” ucapnya.