Jowonews

Mahasiswa Papua Dukung Otonomi Khusus

SOLO, Jowonews- Pelajar dan mahasiswa Papua bertekad tetap menjaga dan menjalin komunikasi serta solid mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi situasi di provinsi tersebut. Hal tersebut disampaikan sejumlah pelajar mahasiswa yang menamakan dirinya Orang Asli Papua (OAP), Jumat (28/5). Mereka saat ini sedang menempuh pendidikan di Solo Raya di Provinsi Jawa Tengah. OAP menyatakan mendukung program pemerintah terkait otonomi khusus (otsus) untuk kemajuan Papua yang damai dan sejahtera. Menurut  seorang perwakilan mahasiswa dari Akademi Pelayaran Nasional (APN) Surakarta Musa Matius Maumere (20), melihat situasi keamanan di Papua merupakan urusan pemerintah dan aparat keamanan setempat untuk menyelesaikannya. “Kami tugasnya di Solo untuk belajar dan menciptakan perdamaian di lingkungan kami. Namun, kami inginkan masyarakat di Tanah Papua dapat hidup aman, damai, sehingga bisa hidup sejahtera,” kata Musa Matius Maumere sebagaimana dilansir Antara. Menurut Musa, pihaknya ingin tanah di Papua aman dan damai begitu masyarakat di sana menghendaki sama. “Saya setelah lulus ingin kembali ke Papua ikut membangun masyarakat di sana,” kata Musa. Musa mengatakan pihaknya bersama mahasiswa APN Surakarta bersedia untuk mendukung program pemerintah terkait otonomi khusus dalam membangun wilayah Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. “Kami juga mendukung program pemerintah dalam mencegah persebaran Covid-19 khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” kata Musa lagi. Selain itu, pihaknya juga mendukung dan siap membantu Polda Jawa Tengah dalam menciptakan situasi aman dan kondusif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati. Menurut Musa, warga asal Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua melihat perkembangan pembangunan di Papua dinilai masih kurang, sehingga kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan. Karena itu, pihaknya siap mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam pembangun Papua untuk kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Jumlah mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di Solo Raya Jateng ada sekitar 80 mahasiswa, sedangkan khusus di APN Surakarta ada sekitar 30 mahasiswa.

Mahasiswa IAIN Purwokerto Demo di Rektorat Tuntut Pengembalian UKT 30 Persen

PURWOKERTO, Jowonews.com – Seratusan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang tergabung dalam #AliansiAhmadYaniMenggugat menggelar aksi damai untuk menuntut pengembalian uang kuliah tunggal (UKT) sebesar 30 persen. Dalam aksi yang digelar di depan Gedung Rektorat IAIN Purwokerto, Jalan Ahmad Yani, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, mahasiswa membawa berbagai poster di antaranya bertuliskan “Kampus Sepi Birokrasi Party”, “UKT Uang Kuliah Terseleksi”, dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Mahasiswa”. Aksi damai yang menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 itu juga diisi dengan berbagai orasi yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa. Saat ditemui di sela aksi, Koordinator Lapangan #AliansiAhmadYaniMenggugat Muhammad Fajar mengatakan tuntutan disampaikan mahasiswa karena pemotongan UKT sebesar 10 persen dirasakan sangat kurang. “Itu karena dari semester kemarin, kami tidak mendapatkan subsidi dalam bentuk apa pun termasuk kuota (internet) yang digunakan untuk kuliah daring, sehingga dengan keputusan rektor bahwa untuk semester gasal ini (potongan) yang 10 persen itu jelas tidak cukup mengganti semua yang terjadi,” kata mahasiswa Fakultas Syariah semester 6 itu. Oleh karena potongan sebesar 10 persen itu masih kurang, katanya, mahasiswa menuntut adanya diskon atau pengembalian UKT sebesar 30 persen karena mahasiswa melaksanakan kuliah daring selama setengah semester sehingga tidak menikmati fasilitas yang diberikan di kampus seperti jaringan internet nirkabel (wifi). Selain masalah UKT, lanjutnya, mahasiswa juga meresahkan pelaksanaan kuliah daring karena setiap dosen memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam penggunaan aplikasinya lantaran ada yang menggunakan Youtube, Zoom, WhatsApp, dan Telegram. “Jadi, kami juga menuntut kurikulum perkuliahan daring dari rektorat. Jadi, silakan diatur oleh pihak rektorat,” katanya. Dalam hal ini, katanya, mahasiswa menuntut adanya penyeragaman aplikasi yang digunakan untuk kuliah daring agar tidak memberatkan mahasiswa terutama ketika tidak memiliki kuota internet. Menurut dia, mahasiswa juga mempertanyakan kuota kuliah kerja nyata (KKN) yang selama ini dibatasi namun saat sekarang justru setiap mahasiswa yang mendaftar KKN dimasukkan semua. “Tapi poin utama tuntutan kami adalah pemotongan UKT sebesar 30 persen untuk seluruh fakultas dan adanya keseragaman. Jadi, tidak ada persyaratan yang diharuskan bagi mahasiswa yang mengajukan pengurangan UKT karena pada dasarnya seluruh mahasiswa terdampak COVID-19,” tegasnya. Lebih lanjut, Fajar mengatakan #AliansiAhmadYaniMenggugat sedang melakukan negosiasi dengan Rektorat IAIN Purwokerto terkait dengan tuntutan pengembalian UKT sebesar 30 persen tersebut. Menurut dia, mahasiswa tidak akan menuntut yang lainnya termasuk subsidi kuoata internet jika tuntutan pemotongan atau pengembalian UKT sebesar 30 persen itu terealisasi. “Jadi, kami sangat mengusahakan diskon 30 persen ini bisa gol. Tapi kalau misalkan seperti kampus-kampus lain yang berbasis keagamaan seperti IAIN itu ada yang 20 persen. Kalau (hanya) 20 persen, kami akan negosiasikan lagi,” katanya. (jwn5/ant)

Mahasiswa Unnes Tuntut Transparansi Keuangan Kampus

SEMARANG, Jowonews.com – Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) meminta pihak kampus transparan soal kondisi keuangan lembaga pendidikan tersebut selama pandemi COVID-19. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unnes, Fajar Ahsanul Hakam di Semarang, Kamis, mengatakan saat ini kondisi perguruan tinggi negeri tersebut tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Menurut dia, kondisi keluarga para mahasiswa Unnes sedang terdampak COVID-19. Mahasiswa meminta kampus memotong atau mengembalikan uang kuliah tunggal semester ganjil para mahasiswa yang masih aktif agar tidak membebani orang tuanya. “Kembalikan UKT semester ganjil dengan mekanisme yang jelas dan transparan,” katanya Selain itu, mahasiswa meminta rektorat Unnes memberikan keringanan UKT kepada calon mahasiswa baru yang sudah dinyatakan diterima di kampus ini. “Mahasiswa baru yang sudah diterima harus tetap bisa berkuliah meskipun tidak sanggup membayar UKT,” tambahnya. Tuntutan mahasiswa tersebut belum bisa disampaikan secara langsung kepada Rektor Unnes Fathur Rokhman. Mahasiswa berharap bisa beraudiensi langsung dengan rektor untuk menyampaikan tuntutannya itu. Sementara itu, Wakil Rektor III Unnes Abdurrachman mengatakan audiensi rencananya dilakukan melalui aplikasi konferensi video. Meski demikian, kata dia, tuntutan mahasiswa tersebut memerlukan pengkajian agar memperoleh jalan terbaik. (jwn5/ant)

Undip Pasok Bahan Pangan untuk Mahasiswa yang Tak Mudik

SEMARANG, Jowonews.com –Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memasok bahan pangan untuk mahasiswanya yang tetap bertahan di Ibu Kota Jawa Tengah atau tidak mudik ke kampung halamannya selama pandemi COVID-19. “Bantuan bahan kebutuhan pokok untuk mahasiswa yang masih di Semarang. Termasuk mahasiswa asing Undip,” kata Rektor Undip Semarang Yos Johan Utama di Semarang, Kamis. Bantuan tahap pertama ini, kata dia, diharapkan bisa meringankan para mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Menurut dia, para mahasiswa yang perkulihannya dilakukan secara daring tersebut diimbau untuk tidak mudik sebagai salah satu upaya mencegah penyerabaran Corona. “Mungkin ada orangtua mahasiswa yang kesusahan untuk membantu anaknya, kami bantu,” katanya. Pada pemberian bantuan kali ini, kata dia, disiapkan 600 paket bahan kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, serta masker. Penyerahan bantuan sendiri dilaksanakan di depan gedung Rektorat Undip yang dibagi atas beberapa gerai untuk mencegah terjadinya antrean mahasiswa. Sebelum pembagian kebutuhan pokok secara langsung pada hari ini, lanjut dia, Undip sebelumnya juga telah membagikan bahan kebutuhan pokok bagi mahasiswa yang tinggal di rusunawa. Rektor menyebut ada sekitar dua ribu mahasiswa Undip yang bertahan di Semarang selama pandemi COVID-19. “Dari jumlah itu yang didaftar untuk menerima bantuan untuk kali ini ada sekitar 650-an orang,” katanya. Menurut dia, Undip akan berupaya untuk memberikan bantuan bahan pangan kepada mahasiswa ini secara berkala. “Kalau bahan kebutuhan pokok yang dibagikan ini paling hanya bisa memenuhi delapan hari saja,” tambahnya. (jwn5/ant)

UNS Potong Remunerasi Pegawai Bantu Mahasiswa Rantau Terdampak Corona

JAKARTA, Jowonews.com – Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) melakukan pemotongan uang remunerasi dosen dan tenaga kependidikan untuk membantu mahasiswa rantau yang saat ini masih berada di Surakarta. “Kami melakukan pemotongan remunerasi yang berasal dari tenaga kependidikan dan dosen. Dari pemotongan itu, terkumpul dana sekitar Rp965,9 juta untuk membantu mahasiswa, masyarakat dan pegawai UNS yang terdampak pandemi COVID-19,” ujar Rektor UNS Prof Jamal Wiwoho, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu. Dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan kepada mahasiswa UNS yang berasal dari luar Surakarta/Solo. Terutama yang berasal dari luar Pulau Jawa dan luar negeri. Kemudian untuk masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kampus. “Selanjutnya, untuk pegawai UNS yang perlu kita bantu. Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan para donatur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan pahala yang melimpah,” tambah dia. Jamal menjelaskan pihaknya mengumpulkan dana tersebut hanya dalam jangka waktu dua hari. Pihaknya sudah memiliki data, dimana keberadaan mahasiswa saat ini. Sejauh ini, lanjut Jamal, masih banyak mahasiswa rantau yang masih berada di Surakarta. “Sebelumnya, kami telah meminta mahasiswa UNS berada dari luar Surakarta untuk mendaftarkan diri ke sistem pendataan mahasiswa.” Setelah dilakukan pendataan, pihak kampus melakukan verifikasi. Jika sudah disetujui, maka pihak kampus akan mentransfer dana bantuan tersebut ke masing-masing mahasiswa rantau. “UNS harus hadir untuk mahasiswa yang masih berada di Surakarta, kami juga hadir di lingkungan sekitar masyarakat area UNS dan jika ada karyawan UNS, yang perlu kita bantu sebagai dampak dari pandemi COVID-19,” terang Jamal. (jwn5/ant)

Ratusan Mahasiswa dan Buruh Demo Tolak RUU Omnibus Law di Temanggung

TEMANGGUNG, Jowonews.com – Ratusan mahasiswa dan buruh di Kabupaten Temanggung yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tolak Omnibus Law menggelar unjuk rasa menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di depan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin. Sebelum melakukan orasi di depan DPRD Kabupaten Temanggung, mereka berjalan kaki dari Tugu Pancasila (Tugu Jam) yang berjarak sekitar 1 kilometer dari gedung DPRD. Selain berorasi, mereka menggelar sejumlah poster dan spanduk yang intinya menolak RUU Omnibus Law. Pada pendemo tersebut juga menggelar teatrikal yang menggambarkan ketidakberdayaan buruh melawan pengusaha dan penanam modal. Koordinator Aksi, Yudha mengatakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukanlah cipta kerja tetapi cipta sengsara, sebab merugikan tenaga kerja, buruh semakin terpuruk dan terancam masa depannya. “Kami berjuang untuk menolak RUU Omnibus Law, sebab akan merugikan keberlangsungan untuk peningkatan kesejahteraan buruh,” katanya. Ia mengemukakan ada sejumlah poin yang merugikan buruh, antara lain tanpa kepastian nilai pesangon buruh yang terkena PHK, hilangnya upah minimum kabupaten/kota, penggunaan tenaga kontrak yang masif, karyawan kontrak pada berbagai lini, hapusnya jaminan sosial, dan membanjirnya tenaga kerja asing. Selain itu, katanya tidak ada aturan yang jelas dalam pengaturan jam kerja, dihapusnya sanksi pada pengusaha yang tidak membayar upah buruh, dan kemudahan pengusaha melakukan PHK pada buruh. Dalam unjuk rasa tersebut mereka mendesak DPRD Kabupaten Temanggung untuk menyampaikan surat tuntutan ke DPR RI bahwa rakyat Temanggung menolak RUU Cipta Kerja. Mereka juga meminta negara melindungi dan memberikan apa yang menjadi hak-hak para pekerja, terutama buruh perempuan yang rentan terhadap pelecehan dan kekerasan. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Yunianto yang menemui demonstran mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa dan buruh ke pemerintah pusat. “Kami akan kirim permintaan mahasiswa dan buruh ke pusat sesuai jalur,” katanya pula. (jwn5/ant)

Kemendikbud Sebut Kuota KIP Kuliah Sebanyak 400.000 Orang

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan kuota untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebanyak 400.000 penerima. “Pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi, dari sebelumnya beasiswa Bidikmisi sebanyak 130.000 penerima menjadi 400.000 penerima baru pada tahun 2020 ini,” kata Sekretaris Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Paristiyanti Nurwardani, di Jakarta, Jumat. Dengan demikian, katanya, tidak ada lagi alasan bagi anak yang tidak mampu untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Program studi tujuan pun, katanya, tidak lagi harus A dan B, melainkan bisa C, terutama untuk calon mahasiswa yang berada di daerah terpencil. Setiap penerima beasiswa KIP Kuliah mendapatkan bantuan sebesar Rp6,6 juta per semester, yang terdiri atas Rp2,4 juta untuk biaya kuliah dan Rp4,2 juta untuk biaya hidup. “Sementara untuk mahasiswa program vokasi, mendapatkan tambahan sebesar Rp800.000 untuk peningkatan kompetensinya,” kata Paristiyanti Nurwardani. KIP Kuliah merupakan bentuk penguatan program Bidikmisi yang dilaksanakan melalui perluasan akses mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Untuk pendaftaran KIP Kuliah akan dimulai pada 2 Maret hingga 31 Maret 2020 pukul 23.59 WIB melalui laman http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. (jwn5/ant)

Mahasiswa ITTP Ciptakan Alat Pemantau Pertumbuhan Tanaman Jarak Jauh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) Fikri Nizar berhasil merancang teknologi sistem telekomunikasi yang dapat dipergunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman dari jarak jauh. “Sistem ini diharapkan dapat terus dikembangkan guna membantu petani untuk memantau pertumbuhan tanaman berdasarkan tingkat kelembapan tanah tanpa harus setiap saat ke lapangan, karena bisa dilakukan jarak jauh menggunakan telepon seluler,” kata Fikri Nizar di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat. Mahasiswa D3 Teknik Telekomunikasi ITTP tersebut menjelaskan sistem komunikasi tersebut menggunakan “long range wide area network” atau Lorawan. Lorawan, kata dia, merupakan teknologi telekomunikasi yang biasa digunakan untuk mentransmisi data langsung ke pengguna. Menurut dia, penerapan sistem Lorawan untuk monitoring pertumbuhan tanaman yang diukur berdasarkan kelembapan tanah masih jarang dilakukan. “Teknologi Lorawan sendiri pada saat ini masih jarang digunakan karena masyarakat cenderung memanfaatkan teknologi ‘zigbee’ maupun ‘wifi’,” katanya. Dengan demikian, kata dia, sistem yang tengah dirancang tersebut diharapkan bisa mempermudah para petani dalam memantau pertumbuhan tanaman mereka dengan menggunakan teknologi modern. Sementara itu, dosen ITTP Muntaqo Alfin mengatakan, alat monitoring kelembapan tanah pada tanaman pertanian menggunakan protokol nirkabel Lorawan sangat menarik untuk diterapkan bagi para petani. “Selain dapat memudahkan petani dalam memantau kelembapan tanah yang berdampak pada pertumbuhan tanaman mereka, alat ini juga bisa menjadi solusi untuk menjawab tantangan era teknologi modern,” katanya. Dia berharap alat tersebut bisa digunakan, dikembangkan, serta diterapkan di tengah masyarakat, khususnya para petani. “Sehingga dengan adanya inovasi ini dapat mendukung perwujudan masyarakat tani yang modern,” katanya. Dia menambahkan, pemantauan tanaman bisa dilakukan dari jarak yang jauh karena teknologi Lorawan tersebut bisa menjangkau pengguna dengan batas terendah sekitar 12 kilometer. (jwn5/ant)