Jowonews

Logo Jowonews Brown

mudik

Pemudik Lokal Solo Wajib Kantongi SIKM

oleh

SOLO, Jowonews- Pemerintah Kota Surakarta mewajibkan pemudik lokal mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM) selama periode 6 sampai 17 Mei 2021. “Silakan matur (menyampaikan) ke Pak RT/RW, langsung ke kelurahan, untuk kami permudah semuanya,” kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming  usai rapat koordinasi penanggulangan Covid-19 di Balai Kota Surakarta, Senin. (3/5). Wali Kota meminta warga menahan diri untuk mudik Lebaran agar risiko penularan Covid-19 bisa ditekan. “Ini angkanya sudah cukup baik. Kami antisipasi agar Juni-Juli lebih baik lagi. Apalagi kan sekolah mau buka. Roda ekonomi mulai berputar baik, ini angka sudah cukup baik semua, jadi jangan ngeyel,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Shalat Idul Fitri Di samping mengatur kegiatan mudik di dalam wilayah kota, Pemerintah Kota Surakarta akan menerbitkan surat edaran mengenai pengaturan pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Pemerintah kota akan mengizinkan pelaksanaan Shalat Idul Fitri di masjid di daerah tanpa kasus penularan virus corona dan daerah dengan risiko penularan rendah. Di daerah dengan risiko penularan virus corona sedang dan tinggi, zona oranye dan merah, pelaksanaan Shalat Idul Fitri di masjid tidak akan diperbolehkan. “Habis Shalat Id disarankan agar tidak ada kontak fisik, langsung pulang ke rumah masing-masing. Ini nanti SE segera saya tanda tangani,” kata Gibran. Pemerintah kota juga akan mengizinkan pelaksanaan kegiatan takbiran di masjid namun melarang kegiatan takbir keliling untuk mencegah penularan virus corona.

Temanggung Mulai Lakukan Penyekatan

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews- Temanggung, mulai melakukan penyekatan di beberapa titik masuk ke daerah setempat menjelang diberlakukannya larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. “Sesuai instruksi dari Satgas Covid-19 nasional, Pemerintah Kabupaten Temanggung menerapkan larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Tetapi sebelum 6 Mei 2021 kami sudah mulai melakukan penyekatan,” kata Bupati Temanggung, M. Al Khadziq di Temanggung, Senin (3/5). Ia menyampaikan hal tersebut saat memantau penyekatan larangan mudik di Posko Terpadu Kaliampo di Kecamatan Pringsurat. Selain di Kaliampo, penyekatan juga dilakukan di Bejen dan Kledung. “Penyekatan ini untuk mengamankan masyarakat Kabupaten Temanggung dari penyebaran Covid-19,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Khadziq mengatakan sampai hari ini dilakukan penyekatan di jalan-jalan bagi para pemudik yang lewat Temanggung diperiksa semua. Bagi yang tidak membawa surat bebas Covid-19 dilakukan rapid antigen. Tetapi yang sudah membawa surat disilakan untuk melanjutkan perjalanan. “Tetapi memasuki 6 Mei 2021 nanti tidak boleh ada pemudik lewa. Semua akan diminta putar balik atau kembalikan,” katanya. Menurut dia, Pemkab Temanggung menerapkan penyekatan di semua pintu masuk kabupaten, dibuat posko terpadu untuk melakukan penyekatan larangan mudik. Penerapan di Temanggung dilakukan secara berjenjang baik di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai di tingkat desa. “Jadi semua pemudik akan diperlakukan sama, tidak ada pengecualiaan sama sekali. Pemudik yang sudah sampai di tempat asal lebih awal akan didatangi oleh pertugas dari puskesmas didampingingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kami minta mereka melakukan swab tes secara mandiri atau membayar sendiri,” katanya.  Kalau ketahuan di antara mereka ada yang positif, maka wajib melakukan isolasi mandiri. Tetapi kalau mereka negatif tidak masalah.  Kapolres Temanggung AKBP Benny Setyowadi menuturkan menjelang larangan mudik, persentase kendaraan yang masuk Temanggung,  pada Sabtu (1/5) dan Ahad (2/5) memang ada peningkatan. Namun, katanya untuk hari Senin ini cenderung turun, karena hari Senin sudah masuk kerja lagi dan mereka harus bekerja. “Kami perkirakan yang kemarin adalah titik kenaikan arus lalu lintas. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi larangan mudik, mobilitas penduduk yang mau ke Temanggung atau keluar Temanggung bisa dicegah,” katanya. Benny mengimbau masyarakat yang mau ke Temanggung untuk ditahan dulu. Nanti kalau sudah melandai atau aman baru silaturahmi, untuk silaturahmi tahun ini cukup via telekomudikasi saja.

Pekalongan Mulai Lakukan Penyekatan Pemudik

oleh

PEKALONGAN, Jowonews- Pekalongan mulai menyekat para pemudik di pintu keluar Tol Setono. Untuk keperluan tersebut, Kepolisian Resor Pekalongan Kota, Jawa Tengah, dengan melibatkan personel Kodim 0710/Pekalongan dan pemerintah daerah setempat mulai melakukan operasi yustisi Jumat (30/4). Kepala Polres Pekalongan Kota AKBP Mochammad Irwan Susanto di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa sesuai instruksi Kapolda Jawa Tengah, seluruh jajaran kepolisian di daerah ini akan memberlakukan operasi Ketupat Candi yang akan dimulai 6-17 Mei 2021. “Pada operasi itu, kami akan mencegah terjadinya arus mudik Lebaran 2021. Oleh karena, saat ini kami sudah memulai memperketat pengawasan penyekatan di pintu keluar Tol Setono, dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” katanya. Ia yang didampingi Kabag Ops Kompol Mandala mengatakan sasaran dalam operasi tersebut adalah para pemudik dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah setempat. “Jika ada pemudik dari luar daerah maka kami akan paksa mereka putar balik dari arah semula. Hal ini untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Selain itu, kata dia, dalam operasi tersebut, pihaknya juga akan memberikan edukasi pada masyarakat untuk taat mematuhi protokol kesehatan secara ketat seperti memakai masker, jaga jarak, dan berkerumun. Ia mengatakan polresta juga telah menyiapkan dua pos pengamanan (pospam) dan satu pos terpadu untuk mendukung kegiatan tersebut. “Operasi Ketupat Candi 2021 memang belum dimulai, tetapi kami akan melaksanakan operasi yustisi dengan melakukan pemeriksaan kendaraan secara selektif prioritas khususnya bernomor plat luar daerah seperti A, B, D, dan BG. Menurut dia, dalam penyekatan kendaraan ini personel gabungan juga melakukan tes cepat antigen terhadap pengendara maupun penumpang yang berasal dari luar daerah. “Jika seandainya nanti hasilnya reaktif maka yang bersangkutan akan dirujuk di rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan,” katanya. Ia menambahkan pada operasi yustisi tersebut, tim gabungan juga akan melakukan penyemprotan disinfektan bagi kendaraan para pemudik.

Tak Ada Pengecualian Larangan Mudik 2021

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan tidak ada pengecualian pada kelompok tertentu terkait dengan penerapan larangan mudik Lebaran 2021 untuk antisipasi penyebaran Covid-19. “Nggak ada fasilitasi khusus kepada kelompok-kelompok tertentu, semua aturannya sama. Jadi kalau mereka memang harus pulang dalam kondisi sesuai dengan regulasi, ya ikuti saja di situ,” kata Ganjar, di Semarang, Jumat (30/4). Ganjar mengingatkan kembali kasus Covid-19 yang muncul di Kabupaten Pati berawal dari warga mudik. Kemudian kasus di Kabupaten Purbalingga yang muncul saat pengecekan pembelajaran tatap muka (PTM) dan berasal dari pondok pesantren. “Artinya bukan soal yang lainnya. Ayo kita jaga diri kita tidak pulang, kalau ada yang sifatnya terpaksa silakan ikuti aturannya, kalau dengan mengikuti aturan saya kira seluruh aturannya sudah ada,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Politikus PDI Perjuangan itu, juga memastikan tidak ada prioritas terhadap kelompok masyarakat tertentu, sebab semuanya sama di mata hukum. “Yang tidak sama adalah yang diizinkan oleh regulasi yang ditentukan oleh kementerian maupun satgas,” kata Ganjar. Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Puncak Mudik Diprediksi Terjadi pada 2 Mei

oleh

BOYOLALI, Jowonews- Puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada tanggal 2 Mei 2021 sebelum diberlakukannya pelarangan oleh pemerintah pusat. “Ada regulasi terbaru terkait larangan mudik, H-7 sampai H+3 yaitu tanggal 6-17 Mei di 2021. Jadi kami mulai memprediksi arus balik dimulai dari tanggal 2 Mei, yaitu di hari Minggu ini,” kata General Manager Teknik dan Operasi PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN) Saktia Lesan Dianasari di Kantor JSN Boyolali, Jumat (30/4). Bahkan, pihaknya memperkirakan mulai Sabtu (1/5) akan mulai terjadi kenaikan arus lalu lintas. Menurut dia, masyarakat cenderung mulai melakukan mudik sebelum diberlakukannya pelarangan tersebut. Meski demikian, ia memperkirakan pada puncak arus mudik tersebut jumlah kendaraan masih akan lebih rendah dibandingkan periode yang sama dua tahun lalu, yaitu sebelum terjadi pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19. “Di tahun 2019 sangat tinggi, bahkan saat Lebaran sampai mencapai 38.000 kendaraan/hari. Mungkin faktornya karena di tahun tersebut baru pertama kali jalan tol Transjawa ‘nyambung’ dari ruas Jakarta sampai Surabaya,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Sedangkan untuk puncak arus lalu lintas, dikatakannya, terjadi pada Kamis (13/5) yang diperkirakan akan ada sekitar 22.000 kendaraan melewati ruas tol tersebut serta Jumat (14/5) sebanyak 24.000 kendaraan. “Kalau sekarang di hari normal rata-rata 12.000-13.000 kendaraan/hari yang melewati. Untuk puncak di bulan April kemarin sampai 20.000 kendaraan karena kan ada ‘long weekend’,” katanya. Sementara itu, dikatakannya, untuk penyekatan terkait pelarangan mudik ini khusus di ruas tol Solo-Ngawi ada dua lokasi, yaitu di Gerbang Tol Sragen KM 528 dan Gerbang Tol Ngawi KM 579. “Kenapa ada dua penyekatan di sini, karena Solo-Ngawi ini berada di dua wilayah provinsi, yaitu Sragen mewakili Jawa Tengah dan Ngawi mewakili Jawa Timur. Semoga ini tidak berdampak signifikan karena tahun kemarin ada dua penyekatan juga di lokasi yang sama, lalu lintas hanya 2.000/hari, jadi sangat menurun, sepi sekali,” katanya. Terkait hal itu, pihaknya tengah mengusulkan agar penyekatan cukup dilakukan di satu gerbang tol. “Jadi antara Polda Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa menjadi satu, tetapi sepertinya masih dalam kajian dari Polda. Kalau untuk saat ini masih dengan skenario yang sama,” katanya.

ASN yang Nekat Mudik akan Disanksi Tegas

oleh

BATANG, Jowonews- Para aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Batang jangan coba-coba berani mudik tahun ini. Pasalnya, Bupati Wihaji akan memberikan sanksi tegas pada ASN maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang nekat melakukan tradisi pulang kampung tersebut. “Bagi ASN maupun OPD yang membandel dan nekat melakukan mudik Lebaran 2021 pasti akan kami berikan sanksi. Oleh karena, kami segera menerbitkan SE mengenai larangan ASN melakukan mudik Lebaran,” katanya, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (29/4). Ia mengatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terhadap adanya larangan mudik Lebaran mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021 bagi masyarakat sehingga pihaknya akan mengikuti kebijakan dari pusat. “Pemkab sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat pasti akan mendukungnya dengan melarang ASN melakukan mudik Lebaran atau pulang ke kampung halamannya,” katanya. Menurut Wihaji, setelah diterbitkannya SE, dipastikan seluruh ASN maupun OPD akan mematuhi perintah dari pemerintah pusat karena hal itu untuk kepentingan bersama yaitu mengantisipasi penyebaran Covid-19. “Oleh karena, kami memastikan akan memberikan sanksi (ASN maupun OPD) karena hal ini sudah menjadi semangat bersama agar pandemi Covid-19 tidak terus menyebar,” katanya. Ia mengatakan pemkab akan memberikan pengecualian izin bagi pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan yang sifatnya penting atau dalam keadaan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tertentu. “Demikian pula, ASN tidak diperkenankan mengajukan cuti selama periode tersebut, kecuali cuti melahirkan atau sakit. Selain cuti bersama, Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti bagi ASN,” katanya.

Mau Mudik ke Boyolali? Siap-siap Uji Nyali

oleh

BOYOLALI, Jowonews- Bagi yang mau mudik ke Boyolali khususnya ke Desa Sidomulyo, Ampel, Boyolali, harus siapkan diri untuk uji nyali. Pasalnya, pemerintah desa setempat telah menyiapkan rumah yang sudah lama kosong dan dianggap angker untuk mengarantina warga yang nekat mudik dari perantauan. Rumah kosong di kawasan sendang Dukuh Piji, Desa Sidomulyo, yang disiapkan sebagai tempat karantina pemudik layak guna. Namun menurut warga setempat area rumah itu tergolong angker, banyak hantunya. Kepala Desa Sidomulyo Moh. Sawali di Boyolali, Kamis (29/4), mengatakan bahwa pemerintah desa memilih rumah itu sebagai tempat karantina untuk mencegah perantau mudik Lebaran mengingat pemerintah pusat sudah memberlakukan larangan mudik guna mencegah peningkatan kasus penularan Covid-19.  Sawali mengatakan pemerintah desa menerapkan kebijakan itu berdasarkan pengalaman tahun 2020. Menurut dia, warga Kecamatan Ampel yang pertama kali terpapar Covid-19 pada tahun 2020 berasal dari Desa Sidomulyo dan pemerintah desa tidak ingin hal serupa terjadi pada masa mudik Lebaran tahun ini. Sawali mengatakan bahwa pemerintah desa sejak awal Ramadhan sudah mengimbau warga yang merantau agar tidak mudik.  Jika ada warga yang nekat mudik dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter atau surat bebas Covid-19, ia mengatakan, maka pemerintah desa mewajibkan mereka menjalani karantina selama tujuh hari di lokasi yang sudah disiapkan. “Hingga saat ini sudah ada dua orang perantau yang dikarantina di tempat yang disediakan itu,” katanya, menambahkan, Satuan Tugas Jogo Tonggo memenuhi kebutuhan logistik warga yang menjalani karantina. Fajar Adi Nugroho, perantau yang mudik dari Tangerang, mengaku menyesal karena nekat pulang kampung tanpa membawa surat sehat. Akhirnya ia harus menjalani karantina di fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo. Dia sudah tahu kalau pemerintah melarang warga mudik. Namun Fajar nekat pulang ke kampung melalui jalan tikus pada malam hari dan berhasil meloloskan diri dari pantauan petugas, lansir Antara.

Mudik Dilarang, Hendi Minta Transportasi Jangan Dimudahkan

oleh

SEMARANG, Jowonews- Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta pemerintah tidak memberi kemudahan operasional terhadap seluruh moda transportasi umum menyusul larangan mudik pada Lebaran 2021. “Kalau sudah dilarang, moda transportasi yang mendukung mudik jangan dimudahkan,” kata wali kota yang akrab disapa Hendi itu di Semarang, Senin. (29/3) Menurut dia, perlu ada upaya ekstra untuk menghambat orang dalam berpergian selama pandemi masih sangat mengkhawatirkan. Ia menegaskan Pemerintah Kota Semarang mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang larangan mudik. Meski demikian, ia berharap ada keseimbangan dalam mengambil kebijakan dengan yang ada di lapangan. “Jangan kalau sudah dilarang, tapi kereta api, bus, pesawat terbang masih jalan,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Sebelumnya diberitakan, Menko PMK sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Muhadjir Efendy menyatakan pemerintah memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran 2021. Keputusan tersebut diambil karena masih tingginya kasus dan angka kematian akibat Covid-19.