Jowonews

Logo Jowonews Brown

mudik

DPD: Pemerintah Harus Tegas Larang Mudik Lebaran

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Gazali meminta pemerintah tegas melarang masyarakat untuk mudik pada Idul Fitri 1441 Hijriah untuk mencegah penyebaran COVID-19. “Perlu ketegasan pemerintah terkait mudik serta persiapan menghadapi persoalan yang mungkin terjadi di daerah tujuan mudik,” kata Gazali melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu. Anggota DPD Perwakilan Provinsi Riau itu mengatakan pemerintah harus konsisten mengedepankan keselamatan warga negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya”. “Pemerintah tidak tegas dalam menerapkan kebijakan boleh atau tidak melakukan mudik. Juru Bicara Presiden awalnya melarang, tetapi kemudian dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara,” ujarnya pula. Menurut Gazali, hal itu membuat masyarakat yang terbiasa melakukan mudik dan menerima pemudik menjadi bertanya-tanya. “Sampai ada yang berpendapat mungkin pemerintah sengaja bersikap demikian untuk menyebarkan COVID-19 ke seluruh daerah pemudik,” katanya lagi. Gazali mengatakan Komite III DPD akan selalu mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, dan berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan undang-undang terkait penanganan COVID-19. “Agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan berhasil guna bagi daerah dan masyarakat,” ujarnya pula. (jwn5/ant)

Gubernur Apresiasi Warga Jateng yang Tidak Mudik

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi warga Jawa Tengah (Jateng) di daerah perantauan yang tidak mudik ke kampung halaman, sesuai imbauan pemerintah guna mengantisipasi meluasnya penyebaran Virus Corona jenis baru (COVID-19). “Saya berterima kasih betul masyarakat sudah menaati ketentuan ini. Sudah banyak dari negara juga menyampaikan, Pak kita tetap bertahan dan tidak mudik dengan berbagai alasan,” kata Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah, Jumat. Ganjar Pranowo memastikan pemerintah akan mencukupi kebutuhan warga yang tetap bertahan itu, minimal kebutuhan dasar yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat. Menurut dia, bantuan kebutuhan dasar itu akan mulai didistribusikan pada pekan depan. “(Warga yang tidak mudik) tidak boleh kita diamkan begitu saja, mesti kita urus agar pengorbanan mereka untuk tidak mudik tidak membawa tambah sengsara. Setidaknya pada kebutuhan dasar mereka,” ujar Ganjar Pranowo. Selain larangan mudik, kepada masyarakat yang berada di luar daerah, Ganjar juga menginstruksikan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menahan diri untuk tidak pulang kampung, apalagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan tersebut. “Akan ada sanksinya, ini masih kita bahas,” kata Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan jumlah pemudik ke Jawa Tengah sudah mengalami penurunan mulai awal April 2020. Pada 1 April 2020 jumlah pemudik tercatat menjadi 20.005 orang atau turun dari 131.977 orang pada 31 Maret 2020 dan pada 2 April 2020 ada 15.919 orang pemudik. Meski pada 3 April 2020 terjadi lonjakan dengan masuknya 87.378 orang pemudik, pada 4 April 2020 turun jadi 26.919 orang, 5 April 2020 menjadi 38.098 orang. Pada tanggal 6 April 2020 jumlah pemudik benar-benar turun drastis dengan hanya 6.361 orang dan 7 April 2020 hanya tercatat 4.636 orang pemudik yang masuk ke Jawa Tengah. “Sampai hari ini kalau kita lihat persentase terjadi penurunan,” kata Ganjar Pranowo. (jwn5/ant)

Wali Kota Semarang Minta Masyarakat Rela Tidak Mudik

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memohon kerelaan masyarakat yang ada di daerah itu maupun yang berada di luar Ibu Kota Jawa Tengah tersebut untuk tidak pulang kampung saat pandemi COVID-19. “Saya minta masyarakat yang ada di Kota Semarang maupun yang sedang merantau agar legawa. Kalau persoalan ini disepelekan tidak akan selesai,” kata dia di Semarang, Minggu. Dia menjelaskan penularan virus corona baru itu dapat terjadi melalui seseorang tanpa gejala sekali pun. Meskipun dilakukan pengecekan kondisi tubuh di sejumlah posko yang dilalui dalam perjalanan mudik, ia menilai penularan oleh seseorang tanpa gejala itu harus diwaspadai. “Manfaatkan media komunikasi yang ada. Bersilaturahmi tanpa harus pulang kampung,” katanya. Bertahan sementara waktu di tempat saat ini bekerja, lanjut dia, merupakan keputusan bijak guna mendukung upaya serius dan bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Ia juga menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo yang akan mencarikan hari pengganti masa mudik. Meski sudah banyak pasien positif corona yang dinyatakan sembuh, kata dia, tren kenaikan penyebaran virus tersebut masih cukup tinggi. (jwn5/ant)

Wapres Ma’ruf Amin Dorong MUI Keluarkan Fatwa Mudik Haram

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera mengeluarkan fatwa haram terkait mudik Lebaran di tengah pandemi COVID-19 karena dapat menyebarluaskan virus tersebut ke berbagai daerah. “Kami (pemerintah pusat) sudah juga mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu mudik itu haram hukumnya. Saya akan coba lagi dorong MUI untuk mengeluarkan, saya akan coba nanti supaya juga keluar tentang mudik,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat melakukan telekonferensi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat. Wapres juga meminta Ridwan Kamil untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi masuknya pemudik dari kota-kota lain maupun kedatangan para pekerja migran negara asing. “Tentang mudik itu kan sudah diimbau, tapi tidak ada larangan keras, sehingga konsekuensi pasti akan dihadapi pada daerah-daerah penerima. Mungkin bukan hanya pemudik dari Jakarta, sekarang juga mulai ada pemudik dari Malaysia. Itu harus dipersiapkan dengan baik,” kata Ma’ruf Amin. Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait Sholat Jumat, pelaksanaan ibadah tenaga medis dan tata cara pengurusan jenazah terinfeksi COVID-19, kata Wapres. “Sebenarnya fatwa Sholat Jumat sudah, penanganan jenazah juga sudah keluar kan. Kemudian juga soal sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum itu sudah. Saya akan coba nanti tentang mudik ini,” kata Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum non-aktif MUI. Sementara itu dalam paparannya kepada Wapres, Ridwan Kamil mengatakan kedatangan pemudik ke daerah-daerah di Jawa Barat menambah beban pemda dalam menangani wabah COVID-19 di provinsi tersebut, termasuk juga di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. “Kalau mudik itu bisa kita kendalikan, saya bisa yakinkan Bapak bahwa di daerah insya Allah bisa aman terkendali secara terukur. Tapi kalau sudah masuk faktor mudik, itu saja Pak yang bikin was-was kami di daerah,” kata Ridwan Kamil. (jwn5/ant)

Pemerintah Tak Larang Mudik, Tapi Tetap Kendalikan Penyebaran Virus

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Pemerintah akan berupaya mengendalikan penyebaran wabah Virus Corona baru atau COVID-19 karena tidak melarang warga melakukan mudik Lebaran 2020 nanti. “Jadi arahnya sekarang tidak secara keras melarang (mudik), tetapi akan mengendalikan supaya kalau orang pulang kampung, mereka tidak membahayakan orang lain di kampungnya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin dalam konferensi video di Jakarta, Kamis. Ridwan menjelaskan Presiden Joko Widodo sendiri meminta agar kebijakan terkait mudik itu komprehensif dan tidak parsial atau sepotong-sepotong. Kebijakan yang terkait itu, antara lain, melalui berkoordinasi penuh dengan jajaran pemerintah daerah, terutama daerah yang paling banyak kebanjiran pemudik dari kawasan Jabodetabek. Cara lain yang akan digunakan pemerintah, yakni memastikan pemudik yang akan pulang dalam kondisi “bersih”. “Salah satu yang sempat didiskusikan adalah memastikan bahwa sebelum dia (pemudik) pulang, dia sudah harus tes. Apakah rapid test atau tes yang lain. Cara seperti ini yang akan kita upayakan supaya betul-betul dia tidak membawa penyakit,” katanya. Pemerintah juga akan mengupayakan prinsip jaga jarak secara disiplin dalam kegiatan mudik. “Jadi bus tidak penuh sesak, kereta tidak penuh sesak, jalanan juga lancar supaya tidak ada penutupan. Itu nanti masih akan dibahas detailnya,” ujarnya. Ridwan menambahkan, lantaran ada fenomena “eksodus” atau maraknya orang-orang keluar Jakarta saat ini, pemerintah telah menyiapkan skema jaring pengaman sosial yang akan dikoordinasikan oleh Menteri Sosial. “Intinya sudah disiapkan insentif bagi orang-orang yang akan tinggal di Jakarta, berupa kebutuhan pokok dan beberapa lagi yang lain,” katanya. (jwn5/ant)

Presiden Minta Pemda Tidak Berlebihan Saring Warga yang Terlanjur Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com –Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan namun tidak berlebihan dalam menjalankan langkah penyaringan terhadap warga yang sudah terlanjur mudik selama masa penularan COVID-19. “Jangan sampai menimbulkan juga langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung,” katanya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Terbatas Antisipasi Mudik Lebaran melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin. Presiden mengatakan bahwa menurut laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pergerakan arus mudik tahun ini lebih awal dari biasanya. Sejak penetapan tanggap darurat COVID-19 di DKI Jakarta, sebagian pekerja informal di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sudah mulai bergerak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Dalam delapan hari terakhir, ada 876 bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. “Ini belum dihitung arus mudik yang menggunakan transportasi massal lain misal kereta api, kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi,” Presiden menjelaskan. Kepala Negara meminta gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing serta memastikan penerapan protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 di lingkungan masyarakatnya. Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY memastikan penerapan protokol kesehatan ketat bagi pemudik di desa maupun kelurahan. “Ini inisiatif yang bagus, saya juga memperingatkan agar dilakukan secara terukur,” kata Presiden. (jwn5/ant)

Cegah Warga Mudik, Presiden Minta Kepala Daerah Untuk Lebih Tegas

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah melakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah pemudik dari Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) masuk ke daerahnya di tengah merebaknya pandemi COVID-19. “Demi keselamatan bersama, saya minta dilakukan langkah-langkah lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Senin. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema “Antisipasi Mudik Lebaran” melalui video conference bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju. “Sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek agar tidak mudik dan ini saya minta tolong diteruskan dan digencarkan lagi,” kata Presiden. Presiden menilai langkah-langkah yang dilakukan para kepala daerah saat ini belum cukup dan butuh langkah-langkah lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. “Selama 8 hari terakhir tercatat 876 armada bus antarprovinsi yang membawa lebih kurang 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ini belum dihitung yang menggunakan transportasi massal, misalnya kereta api dan kapal dan angkutan udara serta mobil pribadi,” kata Presiden. Presiden menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya COVID-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. “Oleh sebab itu, di tengah merebaknya pandemi COVID-19, adanya mobilitas orang yang sebesar itu sangat berisiko memperluas COVID-19, bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur D.I. Yogyakarta, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya,” kata Presiden. Arus mudik itu, menurut Presiden Jokowi, sudah berlangsung sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020. “Telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari pekerja informal di Jabodetabek ke provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur,” kata Presiden. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur untuk melarang warganya pulang ke kampung halaman masing-masing. Ganjar meminta warga yang berada di DKI Jakarta tetaplah di Jakarta. Begitu pula mereka yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan, Ganjar sepakat dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mengategorikan seluruh pemudik sebagai orang dalam Pengawasan (ODP) COVID-19. Ganjar mengungkapkan hal itu tak terlepas dari arus mudik yang terjadi lebih awal. Dia mencatat hingga 26 Maret 2020 ada 66.871 orang pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jawa Tengah dengan Wonogiri menjadi wilayah dengan pemudik terbanyak, yakni 42.838 orang. Hingga Minggu (29/3), jumlah positif COVID-19 di Indonesia mencapai 1.285 kasus dengan 64 orang dinyatakan sembuh dan 114 orang meninggal dunia. Kasus positif COVID-19 ini sudah menyebar di 30 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta (675), Jawa Barat (149), Banten (106), Jawa Timur (90), Jawa Tengah (63), Sulawesi Selatan (47), Yogyakarta (22), Kalimantan Timur (17), Bali (10), Sumatera Utara (8), Papua (9), Kalimantan Tengah (7), Kepulauan Riau (5), Sumatera Barat (5), dan Lampung (4). Selanjutnya, Kalimantan Barat (8), Sulawesi Tenggara (3), Riau (2), Nusa Tenggara Barat (2), Sulawesi Utara (2), Aceh (5), Jambi (1), Sumatera Selatan (2), Kalimantan Selatan (1), Sulawesi Tengah (2), Maluku (1), Maluku Utara (1), Kalimantan Utara (2), Papua Barat (2), dan Sulawesi Barat (1) Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Senin (30/3) pagi terkonfirmasi di dunia tercatat 722.196 orang yang terinfeksi virus corona dengan 33.976 kematian, sedangkan 151.766 orang yang dinyatakan sembuh. Kasus di Amerika Serikat mencapai 142.178 kasus, di Italia 97.689 kasus, di Tiongkok sebanyak 81.470 kasus, di Spanyol 80.110 kasus, dan di Jerman 62.435 kasus. Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Italia sebanyak 10.779 orang, disusul Spanyol 6.803 orang, di RRT 3.304 orang, di Iran sebanyak 2.640 orang, dan Prancis 2.606 orang. Saat ini sudah ada sekitar 186 negara yang mengonfirmasi kasus positif COVID-19 di negaranya. (jwn5/ant)

Cegah COVID-19, Kementrian BUMN Minta Masyarakat Tak Mudik

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta masyarakat untuk tidak melakukan mudik demi mencegah penyebaran COVID-19. “Kami cukup sedih akhirnya terpaksa membatalkan mudik gratis yang dilakukan oleh BUMN yang telah dilakukan bertahun-tahun selama ini. Seperti kata Pak Erick (Menteri BUMN) kita jangan mudik, kita jaga keluarga kita di kampung maupun di kota,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga di Jakarta, Minggu. Ia mengimbau masyarakat tetap melakukan isolasi mandiri, berada di rumah masing-masing. Berdasarkan data, Arya menyampaikan, tahun ini sedianya sekitar 275 ribu pemudik akan dipulangkan ke seluruh Indonesia secara gratis oleh BUMN. “Kita tetap harus berada di tempat masing-masing, tetap melakukan isolasi diri di rumah, tetap ‘stay safe’ di rumah,” ucapnya. Arya juga menyampaikan, dana mudik BUMN sedianya bakal dialihkan dan diprioritaskan untuk mendukung penanganan COVID-19 di dalam negeri. “Ini adalah langkah yang diminta oleh Pak Erick kepada semua BUMN supaya dengan pengalihan dana ini masyarakat Indonesia akan cepat terbantu,” katanya. “Tanpa gotong-royong tidak akan selesai masalah ini. Kuncinya adalah gotong-royong dan bersama-sama bersatu lawan corona,” ujar Arya menambahkan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyerukan agar masyarakat untuk bergotong-royong melawan pandemi COVID-19 dan tidak mengeluh. “Saatnya kita semua gotong royong, saling bantu dan berikan solusi. Stop mengeluh, stop saling menyalahkan,” ujar Menteri Erick melalui akun resmi instagram yang diunggah, Jumat (27/3). Ia menyampaikan, saat ini merupakan waktunya bergerak bersama-sama mulai dari hal terkecil untuk melawan pandemi COVID-19. “Sekarang waktunya bergerak, melakukan dari hal terkecil yang bisa kita lakukan. Banyak yang sedang kesulitan, bagi yang baik-baik saja bersyukurlah pada Allah SWT,” tulisnya. (jwn5/ant)