Jowonews

pasar tradisional

Mendag: Pasar Tradisional Harus Dibuka untuk Gerakkan Ekonomi

oleh

SJAKARTA, Jowonews.com – Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto menyatakan pasar tradisional harus dibuka untuk menggerakkan sendi perekonomian daerah. “Di sini protokol kesehatan menjadi kunci dalam melakukan aktivitas dagang dan sosial,” katanya saat mengunjungi Pasar Boyolali di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu. Terkait dengan sejumlah pasar tradisional yang menjadi klaster penyebaran COVID-19, ia mengatakan beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya ditutup untuk sementara waktu dan dilokalisasi. “Setelah itu baru mulai lagi (kembali dibuka) setelah semuanya terkendali. Dalam hal ini protokol kesehatan juga sudah dijalankan,” katanya. Ia mengatakan salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah memastikan para pedagang dalam kondisi sehat, termasuk pengunjung pasar. “Ini menjadi prioritas Presiden. Ini sangat utama, jadi kunci keberhasilan. Pasar tradisional harus dibuka untuk menggerakkan sendiri perekonomian kita, apalagi hasil-hasil pertanian kan banyak dijual di pasar,” katanya. Sementara itu, ia juga mengapresiasi langkah Bupati Boyolali Seno Samodro yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik di pasar tradisional. Selain itu, dikatakannya, harga sejumlah komoditas juga cukup stabil, di antaranya gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan telur ayam. “Memang dari sini saya mengapresiasi Bupati dalam menjalankan protokol kesehatan dan melihat juga bagaimana Pasar Boyolali sangat baik,” katanya. (jwn5/ant)

Pemerintah Siapkan Anggaran New Normal Untuk Pasar Tradisional

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kantor Staf Presiden menyebut pemerintah nantinya akan menyiapkan anggaran untuk membuat pasar tradisional tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 di era New Normal atau tatanan normal baru. “Saya kira pemerintah sudah menyiapkan anggaran cukup besar baik untuk menangani COVID-19 maupun dampak ekonomi dari pandemi tersebut. mengenai pasar tentu saja ada anggaran yang nanti pasti akan disiapkan untuk membuat pasar tersebut tidak menjadi kluster penyebaran Covid-19,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian dalam diskusi daring di Jakata, Sabtu. Menurut dia, apakah nanti ada anggaran untuk drainase, membuka lahan baru supaya ada pengaturan jarak antar pedagang, penyediaan tempat cuci tangan bagi konsumen yang datang, dan sebagainya. “Hal-hal semacam itu tentunya menjadi perhatian karena yang paling penting adalah saat ini tempat-tempat publik harus melaksanakan protokol kesehatan dengan infrastruktur yang siap,” katanya. Selain itu Donny juga menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan agar protokol kesehatan lebih diperhatikan dan kemudian berbagai persiapan supaya pasar tradisional tidak menjadi kluster penularan Covid-19 harus dilakukan.jadi perhatian itu ada. “Terkait dengan pasar tradisional memang betul sekali, karena ini tempat yang paling ramai dan kemudian masyarakat yang berbelanja merupakan kelas menengah ke bawah, maka tentu saja pemerintah akan memfokuskan perhatian pada pasar tradisional yang jumlahnya cukup banyak,” kata Tenaga Ahli Utama tersebut. Donny menyampaikan bahwa perhatian itu ada dan sekali lagi yang paling penting sekarang semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan protokol di semua sektor, khususnya di pasar tradisional ini dijalankan dengan disiplin. “Karena kalau protokol kesehatan ini tidak dijalankan dengan disiplin di pasar tradisional seperti tidak menggunakan masker atau rajin mencuci tangan maka percuma saja. Saya kira nanti ada suatu sistem yang dibuat supaya hal-hal semacam itu bisa dihindari,” ujarnya. (jwn5/ant)

Pemkab Purbalingga Terus Gencarkan Rapid Test di Pasar Tradisional

oleh

PURBALINGGA, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terus menggencarkan tes cepat (rapid test) di pasar-pasar tradisional sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. “Sudah empat pasar yang menjadi sasaran rapid test,” kata Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, di Purbalingga, Kamis. Empat pasar tersebut antara lain Pasar Segamas, Pasar Hewan, Pasar Bobotsari, Pasar Bukateja dan juga pusat penjualan buah di Jalan Jenderal Soedirman serta toko penjualan alat rumah tangga di Jalan DI Panjaitan. Dari sampel sekitar 300 orang yang menjalani tes cepat, kata bupati, ditemukan tujuh orang yang hasilnya menunjukkan reaktif. Dinas kesehatan setempat akan segera menindaklanjuti orang-orang yang hasil tes cepatnya menunjukkan reaktif. Pihaknya akan terus bekerja keras untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Purbalingga. Bupati menambahkan pada saat ini total pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayahnya sebanyak 55 orang. “Dari jumlah itu memang sudah ada yang sembuh 25 orang, lalu satu orang meninggal, dan 29 masih dirawat di sejumlah rumah sakit yang ada di wilayah ini. Selain itu ada 20 pasien dalam pengawasan yang meninggal sebelum diketahui statusnya,” katanya. Dia mengajak seluruh pihak untuk ikut berperan serta dalam upaya sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19. Sosialisi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemakaian masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, tidak keluar rumah jika tidak mendesak serta menjaga jarak fisik harus selalu diintensifkan di tengah masyarakat. Ia juga akan mengintensifkan inspeksi ke sejumlah tempat keramaian untuk memastikan masyarakat telah menggunakan masker saat berada di luar rumah. Warga masyarakat yang keluar rumah tidak memakai masker, kata dia, akan dikenai sanksi yakni diinapkan di rumah karantina tingkat kabupaten selama satu malam. “Dua tempat karantina sudah siap huni, yakni Gedung Korpri dan Buper Munjulluhur. Pokoknya yang keluar rumah tidak menggunakan masker ataupun orang yang bergelang khusus yang menandakan dirinya orang dalam pemantauan namun kedapatan berada di tempat umum, silakan pilih, mau di Gedung Korpri atau Buper Munjulluhur,” katanya. (jwn5/ant)

Pemkot Solo Lakukan Rapid Test Terhadap Pedagang Pasar Tradisional

oleh

SOLO, Jowonews.com – Pemerintah Kota Surakarta menggelar rapid test COVID-19 untuk pedagang di beberapa pasar tradisional di Kota Solo mengingat cukup tingginya kunjungan di tempat tersebut. “Untuk hari ini sudah kami laksanakan di Pasar Gede, Pasar Harjodaksino, dan Pasar Legi. Hasilnya semua negatif,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surakarta Ahyani di Solo, Selasa. Meski demikian, secara teknis untuk hasil rapid test yang negatif akan diulang lagi untuk mengantisipasi belum reaktifnya sampel darah pada alat tes yang diambil. Ia mengatakan untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan secara acak di tempat-tempat yang ramai dikunjungi pembeli. Selanjutnya, rapid test juga akan dilaksanakan di beberapa pasar tradisional lain di Kota Solo. Menurut dia, rapid test ini menyasar ke para pedagang mengingat mereka memiliki risiko terpapar yang cukup tinggi. Selain itu, para pedagang juga berpotensi menularkan COVID-19 ke orang lain. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Siti Wahyuningsih mengatakan teknis pengambilan sampel rapid test hanya pada sebagian pedagang. Untuk tiap pasarnya hanya diambil antara belasan hingga 20 sampel. “Alat yang digunakan menggunakan alat rapid test yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun ke depannya Pemkot Surakarta akan membeli alat secara mandiri. Kalau alat pesanan kami datang, nanti kami akan lanjutkan tes lebih luas lagi,” katanya. Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan rapid test juga dilakukan di pusat perbelanjaan, tujuannya untuk mencegah terjadinya paparan seperti yang terjadi di pusat perbelanjaan Indogrosir Sleman, Yogyakarta. “Sebagai antisipasi agar tidak terjadi kasus baru,” katanya. Sebagaimana diketahui, saat ini Pemkot Surakarta menyisakan empat pasien positif COVID-19. (jwn5/ant)

Tiru Jateng, Pengaturan Jarak Pedagang Pasar Tradisional Akan Diterapkan Nasional

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan bakal menerapkan pembatasan fisik dengan mengatur jarak antarpedagang di seluruh pasar tradisional secara nasional seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Kami sudah membuat surat edaran yang ditujukan pada seluruh bupati/wali kota seluruh Indonesia. Intinya, dalam rangka menghadapi COVID-19 ini, kami minta kepala daerah memperlakukan secara khusus pendistribusian terkait komoditas pangan, khususnya di pasar tradisional (dengan pengetatan protokol kesehatan, red),” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto di Semarang, Jumat. Ia mengungkapkan sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pihaknya menerima banyak laporan pasar rakyat yang ditutup sehingga kemudian menggelar rapat dengan jajaran legislator dan Gugus Tugas COVID-19 yang intinya pasar tradisional tetap dioperasikan dengan mempertimbangkan standar kesehatan. “Hari ini surat edaran dari Gugus Tugas itu dikirimkan, kami harap ini bisa ditindaklanjuti,” ujarnya usai menyerahkan sejumlah bantuan dari Kemendag kepada Pemprov Jateng. Bantuan yang diserahkan berupa bilik antiseptik, tempat cuci tangan, masker dan peralatan kesehatan lain, sembako, serta uang tunai itu diterima langsung oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Selanjutnya bantuan peralatan kesehatan itu akan diberikan untuk mendukung pembatasan fisik di pasar-pasar tradisional. Suhanto menyebutkan Jawa Tengah termasuk yang memberikan ide terkait penerapan pembatasan fisik di pasar tradisional dan pihaknya mendapat informasi, sudah ada 13 pasar tradisional di Jateng yang tetap berjalan namun diatur dengan protokol kesehatan ketat. “Apa yang disampaikan Pak Ganjar sangat menarik, sudah ada 13 pasar yang diatur dengan konsep ‘physical distancing’. Kami menyarankan bupati/wali kota yang pasarnya terlalu padat, untuk berinovasi dalam kondisi saat ini, bisa meniru seperti Jateng dengan menggunakan jalan untuk tempat berjualan,” katanya. Menurut dia, keberadaan pasar tradisional sangat penting saat ini karena banyak orang yang masih bergantung pada keberadaan pasar tradisional seperti petani, pedagang, dan masyarakat. “Pasar tempat bertemunya masyarakat, kalau pasar ditutup tentu ekonomi akan terdampak. Mari diatur dengan ‘physical distancing’ agar pedagang bisa berjualan, petani bisa menyetor hasil taninya dan ekonomi tetap berjalan,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bahwa langkah kecil yang dilakukan Jawa Tengah ternyata mendapat perhatian pusat. Sebelum Kemendag, Ketua Gugus Tugas COVID-19 juga mengapresiasi penerapan pembatasan fisik antarpedagang dan pembeli di pasar tradisional di Jateng. “Ternyata kawan-kawan di Kementerian Perdagangan mengamati apa yang terjadi di Jawa Tengah, meskipun kita belum sempurna, tapi kita sudah menata pasar kita dengan baik dan itu sejalur dengan kebijakan yang ada di sana,” katanya. (jwn5/ant)

Dinas Perdagangan Kudus Bebaskan Retribusi Pasar Tradisional Selama 3 Bulan

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, membebaskan biaya retribusi bagi pedagang yang berjualan di semua pasar tradisional selama tiga bulan karena pandemi penyakit virus corona (COVID-19). “Pembebasan biaya retribusi pasar tradisional mulai diberlakukan untuk penarikan retribusi bulan April 2020 yang seharusnya ditagih mulai bulan ini dan berlangsung hingga bulan Juni 2020,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Albertus Harys Yunanto di Kudus, Rabu. Ia mengungkapkan pembebasan retribusi tersebut sebagai upaya meringankan beban pedagang di tengah pandemi COVID-19 yang dimungkinkan omzet penjualannya juga turun. Dengan adanya kebijakan tersebut, ia memproyeksikan pendapatan di sektor retribusi bisa turun hingga Rp6 miliar. Meskipun ada pembebasan retribusi, pedagang tetap dibebani biaya Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) yang dihitung berdasarkan luasan kios. “PKD diibaratkan sebagai sewa kios atau tempat jualan yang dibayarkan satu kali dalam setahun,” ujarnya. Ia menambahkan pembebasan retribusi selama tiga bulan bisa saja diperpanjang sesuai kondisi penanganan COVID-19. Menurut dia, target penerimaan retribusi pada APBD Perubahan 2020 juga akan direvisi, dari semula ditargetkan Rp15 miliar, nantinya diusulkan turun menjadi Rp9 miliar. (jwn5/ant)