Jowonews

Logo Jowonews Brown

PKS

PKS Abstain di Pilkada Solo

oleh

SOLO, Jowonews- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surakarta memastikan abstain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang bakal dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Hal tersebut dilakukan setelah DPD PKS Kota Surakarta melakukan survei bersama lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di wilayah lima kecamatan di Solo, kata Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Gofar Ismail, di Solo, Jumat (4/12). “PKS telah menentukan sikap untuk abstain pada Pilkada 2020. Hal ini, diambil setelah PKS melakukan serangkaian upaya. Kami melakukan jajak pendapat dengan internal kader selama 2 bulan sejak September hingga November 2020,” kata Abdul Gofar Ismael sebagaimana dilansir Antara. Selain itu, PKS Surakarta juga melakukan silaturahmi dengan para tokoh PKS, baik tokoh yang secara terang-terangan mendukung PKS maupun yang membersamai partainya. Hasilnya banyak tokoh menyarankan untuk abstain pada Pilkada tahun ini. PKS dan tokoh masyarakat mengajak kepada semua elemen baik peserta pemilu dan masyarakat untuk menjaga kondusifitas Pilkada 2020 dengan saling menghormati setiap pilihan warga masyarakat yang dilindungi konstitusi, hindari intimidasi p pemilih dan politik uang yang bisa merusak demokrasi Kota Surakarta. Abdul Gofar Ismail mengatakan langkah terakhir yang dilakukan yakni melakukan survei secara umum melalui tim Litbang DPD PKS. Ada 400 responden yang dilibatkan dalam survei ini, termasuk kader dan masyarakat umum yang tersebar di lima kecamatan di Solo. “Hasilnya responden sekitar 54 persen menyatakan abstain. Sebanyak 24 persen belum menentukan pilihan, dan sisanya akan memberikan pilihan paslon. Untuk itu, dari hasil survei akhirnya PKS memutuskan untuk abstain,” kata Abdul Gofar. Menyinggung soal sikap PKS yang abstain itu, apakah dengan golput, kata Abdul Gofar, membenarkan untuk Pilkada 2020. Meskipun, PKS dengan abstain, partainya terkesan tidak ingin ikut campur dalam pilkada. “Hasil survei itu sudah disampaikan ke DPP dan DPW PKS Jateng. Partainya tetap mengarahkan pada sikap abstain pada Pilkada 2020,” katanya. Sementara terkait hasil survei secara total, awalnya PKS tidak ingin menjabarkan hasil seluruhnya. Namun, PKS pada akhirnya membuka hasil survei secara transparan. Sebanyak 24 persen responden belum menyatakan pilihannya, dan 22 persen sudah memilih. Sebanyak 14 persen memilih pasangan Gibran-Teguh, dan delapan persen memilih pasangan Bajo. PKS saat ditanya alasan baru membuka surveinya, dia mengatakan survei selesai pada bulan November 2020. Namun, karena ada pergantian pengurus di DPP PKS maka pihaknya menunggu hingga ada Presiden PKS baru. “Kami sempat menunggu siapa tahu ada perubahan. Namun, ternyata hasilnya tetap kami sampaikan ini,” katanya.

Jenazah Pendiri PKS Hilmi Aminuddin Dimakamkan dengan Protokol COVID-19

oleh

BANDUNG, Jowonews.com – Mantan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus tokoh pendiri partai tersebut, Hilmi Aminuddin dimakamkan dengan prosedur protokol kesehatan COVID-19. Juru bicara keluarga, Sutisna mengatakan tokoh pendiri partai berlogo bulan sabit itu dimakamkan di pemakaman keluarga di Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jawa barat, Selasa petang sekitar pukul 18.30 WIB. “Almarhum tiba di pemakaman jam 18.30 WIB, langsung dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19, jenazah beliau tadi berangkat dari RS Santosa,” ungkap Sutisna. Dia mengatakan, keluarga dekat Hilmi turut hadir dalam pemakaman tersebut. Mereka juga turut menerapkan protokol kesehatan dengan lengkap. “Jadi setelah pemakaman, barang-barang alat pelindung diri nya dimusnahkan, pokoknya seperti itu lah protokolnya,” ujarnya. Menurutnya, Hilmi diduga meninggal karena memiliki riwayat penyakit jantung yang diidapnya sejak lama. Hilmi, kata dia, sudah dirawat di rumah sakit sejak Jumat pekan lalu. Selain itu, kata dia, sejumlah tokoh PKS juga sempat melayat ke rumah duka. Di antaranya mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Adang Sudrajat. “Dari PKS pusat juga mungkin besok sebagian ada yang datang,” kata dia. (jwn5/ant)

Innalillahi, Pendiri PKS KH Hilmi Aminuddin Meninggal Dunia

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Juru bicara PKS Pipin Sopian membenarkan bahwa salah satu pendiri dan juga Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin meninggal dunia pada Selasa (30/6). “Benar (Hilmi Aminuddin meninggal),” kata Pipin saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Pipin mengatakan Hilmi Aminuddin meninggal dunia di Rumah Sakit Santosa Central, Bandung, Jawa Barat pada Selasa pukul 14.24 WIB. Menurut dia, keluarga besar PKS menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Hilmi Aminuddin. “Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya serta menempatkannya di tempat terbaik jannah-Nya,” ujarnya. (jwn5/ant)

PKS Ingatkan Enam Syarat Harus Disiapkan Sebelum Terapkan New Normal

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, mengingatkan bahwa ada enam persyaratan yang harus disiapkan sebelum penerapan fase kehidupan normal baru (new normal). “Persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan  WHO, bahwa sebelum memasuki masa normal baru harus dipastikan terlebih dahulu hal-hal berikut ini,” ujar Siregar, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat. Pertama, transmisi Covid-19 sudah terkendali. Kedua, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan harus bisa mengidentifikasi, mengisolasi, melacak kontak dan mengkarantina. Ketiga, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan yang ketat pada tempat rentan dan komunitas rentan seperti lanjut usia, kesehatan mental dan pemukiman padat. Keempat, pencegahan di semua lini tempat kerja. Kelima, risiko kasus impor (imported case) sudah dapat dikendalikan. Keenam, seluruh komponen masyarakat harus ikut berperan dan terlibat dalam transisi. Dari beberapa persyaratan yang tadi disebutkan, untuk situasi sekarang, dia menganggap pemerintah belum mampu melakukannya. “Untuk itu lebih baik bersabar menunggu saat yang tepat untuk masuk ke normal baru, demi menghindari bahaya kemanusiaan yang abnormal,” ujar dia. Siregar mengatakan rata-rata kematian Covid-19 saat ini antara 20 sampai 25 orang per hari. Padahal saat awal memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar minggu kedua bulan April yang lalu, rata-rata kematian antara delapan sampai 12 orang per hari. “Bagaimana mau masuk normal baru sementara korban kematian akibat Covid-19 ini belum terkendali,” kata dia. (jwn5/ant)

Kirim Utusan Masuk Panja RUU Ciptaker, PKS Sebut Perlu Ada Oposisi

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengatakan fraksinya mengirimkan tiga nama sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja setelah mempertimbangkan perlu adanya pandangan penyeimbang dari partai oposisi dalam pembahasan RUU tersebut. Tiga anggota Fraksi PKS yang dikirim ke Panja RUU Ciptaker adalah Anies Byarwati, Bukhori Yusuf dan Ledia Hanifa. “Karena Fraksi PKS ingin mengawal pembahasan RUU Ciptaker sejak awal agar isi ketentuannya memihak kepentingan rakyat,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan RUU Ciptaker yang isinya berkaitan dengan 79 Undang-Undang perlu dikritisi sejak awal agar tidak menyimpang dan dimanfaatkan untuk kepentingan liberalisasi ekonomi nasional semata. Menurut dia, Fraksi PKS ingin pembahasan RUU setebal 1.000-an halaman itu dilakukan secara objektif dan terbuka untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan investor asing. “Rapat Panja pekan ini melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada bagian Daftar Isian Masalah atau DIM di bagian konsideran, Bab I (Ketentuan Umum) dan Bab II (Maksud dan Tujuan). Kedua bab ini sangat penting karena akan sangat mewarnai arah dan bunyi pasal-pasal pada 13 bab berikutnya,” ujarnya. Mulyanto menjelaskan Fraksi PKS juga ingin memastikan bahwa RUU Omnibus Law ini benar-benar bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk kalangan pekerja maupun para pengusaha. Menurut dia, RUU Ciptaker harus berpihak kepada kepentingan nasional, memprioritaskan pembukaan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja Indonesia, bukan tenaga kerja asing, menjamin kedaulatan bangsa tidak tergadai dan memastikan RUU tersebut tidak melanggar konstitusi. “Berdasarkan hasil kajian internal Fraksi PKS, terdapat sejumlah isu penting yang perlu dibahas secara mendalam dalam RUU Ciptaker,” katanya. Dia menjelaskan beberapa isu tersebut antara lain isu kedaulatan negara, isu kemudahan izin bagi usaha dan tenaga kerja asing, isu pengaturan hak dan kewajiban pekerja dalam negeri, isu kelestarian lingkungan hidup, isu desentralisasi kekuasaan dan isu perlindungan konsumen, terutama terkait jaminan produk halal dan pengelola umroh. Mulyanto menilai secara umum draf RUU Ciptaker yang diajukan Pemerintah terlalu longgar pada kepentingan investor asing, memarjinalkan daerah, melemahkan pekerja dalam negeri dan menyudutkan konsumen muslim. “Fraksi PKS berupaya agar bagian-bagian sensitif yang dapat merugikan kepentingan nasional dapat diputuskan secara bijaksana. Jangan sampai harapan Pemerintah membuka lapangan kerja baru dengan jalan mempermudah perizinan usaha dan investasi malah menjadi malapetaka bagi kedaulatan bangsa dan negara,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa kita harus punya komitmen kuat untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai tuan rumah di negerinya sendiri, bukan sekedar jadi kuli bagi pengusaha asing. (jwn5/ant)

PKS: Alokasikan Jaminan Sosial Khusus untuk Nelayan Kecil

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan di tengah pandemi COVID-19 ini agar ada alokasi khusus jaminan sosial bagi nelayan yang diperkirakan sekitar 25 persen dari mereka masih berada di garis ambang kemiskinan nasional. “Harus ada alokasi khusus jaminan pengaman sosial untuk kelompok masyarakat miskin ini, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Anggaran Rp110 triliun untuk rakyat terdampak harus sampai ke nelayan, jangan salah sasaran,” kata Ketua DPP PKS Bidang Pekerja Petani Nelayan, Riyono dalam rilis di Jakarta, Senin. Menurut dia, pandemi COVID-19 merupakan ancaman, antara lain dapat mengakibatkan ketidakberdayaan secara ekonomi bagi kalangan nelayan kecil dan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Apalagi ia megingatkan bahwa saat ini nelayan dalam kondisi sulit. Apalagi 90 persen kapal tangkap nelayan kecil adalah kapal dengan ukuran rata-rata 10 gross tonnage (GT) ke bawah. “Nelayan kecil kita sekitar 800.000 jiwa dikalikan Rp600.000selama 3 bulan, hanya butuh Rp1,44 triliun. Itu angka kecil dan menyentuh langsung kehidupan nelayan kecil, jadi tidak ada alasan untuk negara tidak mampu,” katanya. Selain itu, ujar dia, hal lain yang tak kalah penting adalah alokasi pemulihan ekonomi nelayan kecil yang usaha mereka berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagaimana diwartakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tegal Warnadi mengharapkan pemerintah dapat membeli hasil tangkapan nelayan di harga normal dalam rangka menjaga keberlangsungan aktivitas hulu di industri perikanan nasional. “COVID-19 cukup berdampak bagi nelayan. Harga ikan jatuh sehingga pendapatan nelayan turun. Kami minta pemerintah beli produk kami sehingga teman-teman tidak terpuruk,” ujar Warnadi dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (22/4). Warnadi menyampaikan bahwa harga tangkapan nelayan turun hingga 50 persen. Alhasil, kondisi itu tidak menutupi modal nelayan sehingga banyak yang mengalami rugi. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan Kementerian BUMN sedang mengkonsepkan agar penyerapan tangkapan nelayan bisa lebih dioptimalkan oleh BUMN perikanan selama masa pandemi. “Dengan BUMN sendiri, saya sudah bertelepon dengan Menteri BUMN dan ini sedang dikonsep,” kata Menteri Edhy dalam konpers virtal dalam acara penyerahan bantuan ribuan paket ikan dan sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di DKI Jakarta, Rabu (22/4). Menurut Edhy Prabowo, secara prinsip dia meyakini bahwa BUMN perikanan seperti Perindo dan Perinus akan mampu melakukan penyerapan tersebut terutama karena mereka dinilai membutuhkan bahan baku. (jwn5/ant)

Fraksi PKS DPRD Kudus Sumbangkan Gaji Bantu Penanganan COVID-19

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyerahkan gaji selama sebulan untuk membantu penanganan dampak pandemi COVID-19. “Bantuan ini diberikan sebagai wujud kepedulian Fraksi PKS DPRD Kudus yang terdiri dari empat orang dalam penanggulangan wabah COVID-19,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kudus Rony Agus Santosa saat menyerahkan bantuan gaji kepada Tim Penanggulangan COVID-19 DPD PKS Kabupaten Kudus di kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Kudus, Sabtu. Bantuan tersebut diserahkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kudus Rony Agus Santosa kepada Tim Penanggulangan COVID-19 yang diwakili oleh Girman dan Junaidi yang disaksikan semua anggota Fraksi PKS seperti Sayid Yunanta, Ruston Harahap, dan Umi Bariroh. Ia berharap bantuannya itu dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan seperti pengadaan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan berkala, dan bantuan ketahanan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, anggota Tim Penanggulangan COVID-19 DPD PKS Kabupaten Kudus Junaidi menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Tentunya, kata dia, hal itu sebagai wujud tanggung jawab para anggota dewan yang terpilih dari PKS untuk membantu masyarakat secara luas atas wabah yang sedang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Rencananya bantuan tersebut akan disalurkan sesuai dengan amanah yang disampaikan melalui Tim Penanggulangan COVID-19 yang sudah dibentuk oleh DPD PKS Kudus. Sebelumnya tim tersebut sudah melakukan aksi-aksi kepedulian berupa penyemprotan disinfektan yang menyebar di sembilan kecamatan se-Kudus melalui jalur ketua cabang di kecamatan masing-masing. (jwn5/ant)

Pertemuan PKS-Demokrat Bahas Ambang Batas Parlemen

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan ada diskusi yang mendalam soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam pertemuan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kediaman Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/3) malam. Ia mengatakan bahwa SBY, Demokrat, dan PKS memiliki pandangan yang sama soal ambang batas parlemen itu agar tidak dinaikkan menjadi 7 persen dari semula 4 persen. “Kami punya pandangan yang sama. Kami menolak usulan 7 persen, apalagi kalau dimaksudkan hanya karena alasan penyederhanaan. Esensi PT yang sekarang ada 4 persen itu sudah ideal karena merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia,” ujar Hinca lewat pesan singkat yang diterima. Menurut Hinca, kedaulatan rakyat yang beragam harus terwakili di parlemen. Karena itu menyangkut esensi hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih. “Jangan abaikan, ini perintah dan jaminan konstitusi,” ujar dia. Setelah diskusi panjang soal ambang batas parlemen, Hinca mengatakan SBY dan Demokrat juga berdiskusi panjang soal ambang batas partai politik dalam mencalonkan Presiden (Presidential Threshold) dengan PKS. Ia mengatakan, SBY berpandangan bahwa idealnya Presidential Threshold itu adalah nol persen. Bukan tanpa alasan SBY mengusulkan presidential threshold sebesar nol persen. Kata Presiden PKS Sohibul Iman, asumsi SBY dengan jumlah tersebut adalah berawal dari fakta bahwa pemilihan Presiden dan Legislatif akan diselenggarakan serentak. “Itu logikanya (presidential threshold) harus nol, itu juga saya sepakat. Jangan diserentakkan pakai hasil pemilu lima tahun yang lalu. Mood rakyat di saat pilpres dengan mood rakyat di saat itu kan beda. Jadi harus nol,” kata Sohibul Iman. Sementara Hinca beranggapan, bahwa dalam pileg dan pilpres serentak diadakan ambang batas Presiden yang berbeda atau lebih tinggi dari ambang batas parlemen akan mematikan kesempatan anak bangsa untuk menggunakan haknya dalam memilih dan dipilih. “Yang terbunuh di depan pintu gerbang stadion tak sempat bertanding,” kata Hinca. Ia mengatakan bahwa usulan dari Partai Demokrat adalah disamakan saja antara Presidential Threshold dengan Parliamentary Treshold. “Artinya parpol yang lolos ke parlemen secara otomatis berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden seperti tahun 2004 lalu. Setelah kami sampaikan pandangan ini, PKS juga setuju,” ujar Hinca. Hal itu diamini oleh Presiden PKS Sohibul Iman. PKS mengusulkan agar presidential threshold sama dengan usulan ambang batas parlemen, yakni antara empat hingga lima persen. “Sehingga saya katakan Pak, empat sampai lima persen itu yang paling tepat. Kalau empat sampai lima persen, representasi keragaman Indonesia itu terwakili oleh partai,” ujar Sohibul. Dengan asumsi ambang batas parlemen tersebut, dia menjelaskan, maka sekitar delapan hingga sembilan partai yang ada di parlemen. “Delapan, sembilan, sepuluh partai itu cukup merepresentasi. Tapi kalau lebih tinggi lagi (ambang batasnya) mungkin partai hanya enam, lima itu saya kira akan menghilangkan representasi kemajemukan Indonesia,” jelas dia. Sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kamis (12/3/2020). Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman datang sekitar pukul 18.46 WIB beserta para pengurus DPP PKS. “Ini adalah rangkaian pertemuan silaturahim yang kami bangun waktu dimulai dari Nasdem, partai-partai lain termasuk ormas-ormas keagamaan. Jadi ini sekarang giliran kepada Demokrat,” kata Sohibul Iman. Sohibul menyebutkan bahwa PKS sudah meminta sejak Desember untuk bertemu dengan SBY tapi karena situasi SBY, PKS sangat memahami sehingga PKS menunggu. “Beberapa hari lalu Mas Andi Mallarangeng mengontak saya, Pak SBY siap menerima saya hari ini,” kata dia. Pertemuan itu membicarakan situasi saat ini tantangan global hingga corona kemudian berimbas pada sejumlah aspek, harga minyak dan pasar modal. “Lebih spesifik kita menyoroti beberapa hal terkait agenda keparlemenan. Ada Omnibus Law jadi bahasan kita. Juga terkait Parliamentary Threshold (PT). Kemudian terkait Pilkada dan Corona,” ujar dia. Sohibul ditemui langsung oleh SBY, kedua putranya dan para pengurus DPP Partai Demokrat. (jwn5/ant)