Jowonews

Logo Jowonews Brown

vaksinasi

Pansus Covid-19 Diskusikan soal Vaksinasi ke Kemenkes

oleh

JAKARTA, Jowonews – Pansus Penanggulangan Covid-19 DPRD Provinsi Jateng menyoroti soal pelaksanaan/ distribusi vaksin ke daerah. Dalam hal ini, pansus mendiskusikannya dengan doktor Maxi Rein Rondonuwu selaku Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (15/11/2021). Saat berdiskusi, Ketua Pansus Penanggulangan Covid-19 Abang Baginda Muhammad Mahfudz menjelaskan bahwa di lapangan masih terjadi permasalahan terkait data/ sinkronisasi data yang berbeda antara pemprov dan kementerian, terutama angka kematian akibat Covid 19. Disisi lain, penetapan status leveling daerah saat ini juga telah melihat pada capaian vaksinasi. “Sementara, kewenangan dan distribusi vaksin merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kemenkes. Disisi lain, PIC vaksin menjadi penting, siapa yang mendapatkan dan distribusi penggunaannya bagaimana,” tanya Politikus PDI Perjuangan itu. Menjawab hal itu, Doktor Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan bahwa penentuan status leveling di daerah selain mendasarkan pada laju penularan (kasus konfirmasi, perawatan RS, Kematian) dan kapasitas respon (3T: Testing, Tracing, Treatment) juga selalu dikoordinasikan dengan melibatkan Kepala Daerah. Sehingga, pelibatan setiap pemangku kepentingan terus dipertimbangkan sebelum memutuskan dan menetapkan status leveling daerah. Terkait dengan vaksinasi yang menjadi faktor dalam penetapan status leveling di daerah, hal itu merupakan hasil kesepakatan pada rapat di tingkat kementerian yang juga melibatkan pimpinan kepala daerah. Hal tersebut sebagai upaya mendorong keseriusan pelaksanaan vaksinasi di daerah. “Soal capaian dan cakupan vaksinasi di daerah, Kemenkes membagi distribusi vaksin mendasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan vaksin yang diinput di daerah masing-masing melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), yang merupakan salah satu aplikasi menyangga lalu-lintas informasi terkait distribusi logistik, pelaporan, dan pemantauan-evaluasi secara realtime logistik rantai dingin vaksin dan penyimpanannya di seluruh titik penyedia vaksin, dari provinsi hingga tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit,” papar Maxi sebagaimana dilansir laman DPRD Jateng. Sementara, Wakil Ketua Pansus Penanggulangan Covid 19 DPRD Provinsi Jateng Mutsholih memberikan penajaman terkait dengan vaksinasi yang tidak mudah dilaksanakan pada kelompok lansia, termasuk fakta di daerah bahwa vaksin tersedia tapi alat jarum suntik Auto Disable Syringe (ADS) vaksinnya belum tersedia sehingga menghambat pelaksanaan vaksinasi. “Bagaimana langkah dan antisipasi gelombang ketiga dan kesiapan daerah menghadapinya. Selain itu, penggunaan jenis vaksin yang paling relevan atau baik di daerah yang seperti apa,” tanya Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jateng itu. Merespon hal tersebut, Maxi menjelaskan bahwa vaksinasi lansia merupakan prioritas kedua setelah tenaga kesehatan dan pejabat/ pelayan publik. Karena, lansia paling rawan dan memiliki dampak Covid-19 yang cukup signifikan jika tertular. Untuk alokasi vaksin yang sudah dikirim ke Provinsi Jateng pada awal November yaitu Pfizer. Terkait dengan vaksin yang tersedia sementara alat suntik/ ADS nya belum tersedia, diakuinya, memang menjadi catatan bagi Kemenkes agar distribusi vaksin juga dibarengi dengan distribusi paket ADS. Karena, di lapangan memang distribusi vaksin langsung ke kabupaten/ kota dan sementara ADS nya justru lewat provinsi. Disisi lain, produsen ADS yang terbatas termasuk peralihan penggunaan dari ADS 0,5 milli menjadi 0,3 milli. Namun, hal itu ke depan sudah terjawab dengan penyediaan stok dan distribusi yang bersamaan antara vaksin dan ADS nya. “Terkait dengan gelombang ketiga, Pemerintah Pusat dan Daerah tetap menyiapkan langkah antisipatip. strategi utamanya tetap dengan pelaksanaan protokol kesehatan, penguatan 3T (Testing, Tracing dan Treatment), dan pelaksanaan vaksinasi. Disisi lain, saat ini pergerakan masyarakat perlu tetap dikontrol utamanya menjelang liburan natal dan tahun baru. Tak hanya itu, penguatan surveillance dan pembatasan keluar masuk pendatang dari Luar Negeri untuk menghindari varian baru,” jelasnya.

Usia Diatas 18 Tahun Dipastikan Dapat Vaksin

oleh

JAKARTA, Jowonews- Pemerintah memastikan kelompok usia di atas 18 tahun akan mendapatkan vaksin Covid-19, demi mengupayakan cakupan vaksinasi sebesar 70 persen seluruh Indonesia dapat tercapai. “Tentunya usia di atas 18 tahun adalah salah satu kelompok masyarakat yang menjadi target pemerintah dan pasti akan kita vaksinasi sesuai prioritas kelompok-kelompok tersebut,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (10/6). Ia mengatakan percepatan vaksinasi terus dilakukan pada kelompok-kelompok prioritas berisiko terpapar Covid-19, selain kelompok usia di atas 18 tahun yang juga akan diberikan vaksin. Pemerintah sudah mempersiapkan jadwal terkait ketersediaan vaksin yang ada. Sesuai tahapannya, ada beberapa kelompok risiko yang sudah dilakukan vaksinasi seperti warga lanjut usia (lansia) dan pra lansia serta populasi kunci pembangunan nasional seperti guru. Dari data per 8 Juni 2021, masyarakat yang telah menerima vaksin Covid-19 sudah mencapai 40,3 juta orang. Terdiri dari sumber daya manusia kesehatan, dan petugas pelayanan publik. Pemerintah pusat juga terus mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan peningkatan jumlah masyarakat yang menerima vaksin. “Sehingga semakin banyak yang terlindungi, sekaligus meminimalisasi penularan yang terjadi di masyarakat,” demikian Wiku Adisasmito sebagaimana dilansir Antara.

Sentra Vaksinasi Gradhika Prioritaskan Usia Di Atas 50 Tahun

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menertibkan antrean masyarakat di Sentra Vaksinasi Gradhika yang sempat membeludak akibat antusiasme yang cukup tinggi mereka dalam mengikuti vaksinasi Covid-19. “Prioritaskan yang di atas 50 tahun, kalau yang di bawah 50 tahun tanpa mengantar yang senior kami tolak. Silakan, prioritas yang di atas 50 tahun dulu. Ayo antre-antre, jangan bergerombol. Saya mohon kesadaran ‘panjenengan’ (Anda). Masuknya antre tidak boleh rebutan,” kata dia saat ikut menertibkan masyarakat di Semarang, Rabu (9/6). Ia meminta masyarakat yang mengantre agar tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Sembari mengingatkan pengantre bersama Satpol PP, Ganjar juga meminta petugas vaksinasi mulai dari bagian pendaftaran sampai yang menyuntikkan vaksin agar segera bersiap dan memulai kegiatan vaksinasi. Dia mengatakan pengaturan vaksinasi sebenarnya mudah karena petugas sudah berpengalaman saat menggelar vaksinasi massal untuk petugas publik. “Kami pernah melakukan itu kok, tinggal diatur saja. Mungkin tadi temen-temen tidak siap ketika mereka (warga, red.) datang sebelum membuka. Itu yang mesti diperhatikan oleh semuanya,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Ganjar memastikan akan ada evaluasi pada pelaksanaan Sentra Vaksinasi Gradhika, terutama pada pendaftaran yang mungkin bisa dilakukan secara daring. Dia berharap, percepatan vaksinasi terhadap lansia tetap bisa berjalan dengan baik. “(Perbaikan? red.) ya harus, harus. (Pendaftarannya, red.) bisa juga sebenarnya mendaftar dari data yang sudah ada secara ‘online’ (daring). Tapi kita itukan mau percepatan, khususnya kepada yang lansia dan para pengantar juga bisa mendorong agar para lansianya bisa hadir,” katanya. Dalam waktu sekitar satu jam, antrean berhasil ditertibkan sehingga masyarakat bisa menunggu giliran divaksin dengan aman dan nyaman. Sentra Vaksinasi Gradhika akan dilaksanakan setiap hari, mulai 8 Juni hingga akhir Desember 2021, dengan prioritas kalangan lanjut usia dan target 1.000 orang tervaksin setiap hari. Vaksinasi dilayani Senin-Jumat, pukul 07.00 hingga 14.00 WIB, secara gratis. Sedangkan syarat mereka untuk divaksin membawa KTP Jawa Tengah.

Percepatan Vaksinasi, Jateng Operasikan Sentra Vaksinasi Gradhika

oleh

SEMARANG, Jowonews– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan upaya percepatan vaksinasi untuk membentengi masyarakat menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di delapan daerah. Salah satunya dengan mengoperasikan Sentra Vaksinasi Gradhika. “Kami sekarang mau gas pol (kecepatan penuh), jadi setelah melihat kondisi apa yang terjadi di beberapa tempat di Jawa Tengah, delapan kabupaten itu dan sekitar Semarang Raya ini,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengecek pelaksanaan Sentra Vaksinasi Gradhika di Gedung Gradhika Bhakti Praja, di Semarang, Selasa (8/6). Dirinya berharap vaksinasi ini dapat membentengi masyarakat di tengah kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Sragen, Brebes, dan Kabupaten Tegal. “Saya sudah komunikasi dengan Menteri Kesehatan, nanti akan dikirimkan vaksinnya diharapkan kita bisa melakukan percepatan vaksinasi. Mudah-mudahan itu bisa membentengi masyarakat di tengah kenaikan Covid-19 di beberapa tempat,” ujarnya. 1000 Orang Per Hari Ganjar menjelaskan bahwa Sentra Vaksinasi Gradhika akan dilaksanakan tiap hari mulai 8 Juni 2021 hingga akhir Desember 2021 dengan prioritas kalangan lanjut usia dan target 1.000 orang tervaksin setiap harinya. “Mudah-mudahan bisa tercapai, wabil khusus ini untuk para lansia termasuk pelayan publik sehingga yang usia 50 tahun ke atas silakan ngantre di sini, tapi harus tertib, harus jaga prokes,” tegasnya sebagaimana dilansir Antara. Kendati demikian, orang nomor satu di Jateng itu meminta masyarakat tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan pemerintah daerah gencar tracing, testing, serta treatment. Sentra Vaksinasi Gradhika dilaksanakan Pemprov Jateng mulai Selasa (8/6) dengan prioritas penerima vaksin kalangan lansia usia 50 ke atas, sedangkan syarat divaksin adalah membawa KTP Jawa Tengah. Vaksinasi dilayani Senin-Jumat pukul 07.00 WIB hingga 14.00 WIB tanpa dipungut biaya atau gratis. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyebut Sentra Vaksin Grhadika diperuntukkan bagi masyarakat umum, tapi fokus sasaran pada Juni 2021 adalah mereka yang berumur 50 tahun. “Hari ini untuk umum dan pelayan publik prioritas 50 tahun ke atas. Untuk umur yang lain bulan berikutnya, cukup bawa KTP, kami siapkan 1.000 dosis, pelayanan panjang sampai akhir Desember. Semua orang Jateng boleh, orang luar Jateng domisili di sini pun boleh,” katanya. Petugas vaksinator di Sentra Vaksinasi Grhadika disiapkan 50 orang per hari yang berasal dari tujuh rumah sakit dan lima Balai Kesehatan milik Pemprov Jateng, serta sukarelawan dari perusahaan swasta. Vaksinasi serupa juga akan dilakukan pada wilayah lain terutama pada delapan kabupaten (di Jateng yang menjadi zona merah penularan Covid-19.

Percepat Vaksinasi, Dinkes Surakarta Gandeng Shoppe

oleh

SOLO, Jowonews- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surakarta  akan menggandeng pihak ketiga untuk mendukung percepatan pelayanan vaksinasi Covid-19 pada warga lanjut usia (lansia). “Kami akan menggandeng Shopee untuk percepatan vaksinasi lansia ini. Nanti sebagai panitianya mereka, vaksin dari kami dan penanggung jawab tetap kami,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih di Solo, Jumat (28/5). Kerja sama itu, menurut dia, akan dijalankan dalam penyelenggaraan pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi warga lansia dari 7 sampai 9 Juni 2021 dengan target 5.000 orang. Dalam hal ini, ia menjelaskan, Shopee selaku perusahaan mitra akan mengerahkan tim untuk menyisir dan menjemput warga lansia yang belum menjalani vaksinasi. “Mereka kan anak muda, lebih kreatif. Saya minta agar menyisir lansia,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebelumnya menargetkan vaksinasi Covid-19 sudah mencakup 49.000 warga lansia pada akhir Mei 2021. Namun sampai saat ini vaksinasi baru mencakup 41.481 warga lansia. Cakupan vaksinasi Covid-19 pada warga lansia baru 80-an persen, masih rendah ketimbang cakupan vaksinasi pada kelompok sasaran sumber daya manusia bidang kesehatan (114 persen) dan pekerja di sektor pelayanan publik (206 persen). Guna memudahkan warga lansia mengakses pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan sudah tidak mewajibkan warga lansia melakukan pendaftaran awal. Mereka bisa langsung datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat dengan membawa kartu tanda penduduk untuk menjalani vaksinasi Covid-19. “Sudah tidak perlu surat keterangan domisili, yang penting minimal berdomisili selama tiga bulan, yang penting jujur. Ini program bersama jadi harus di-sengkuyung (didukung) bersama. Masalah Covid-19 kan tanggung jawab bersama, harus menggandeng seluruh kekuatan yang ada, siapapun yang mau bantu silakan, tetapi khusus lansia,” kata Siti. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka juga mengemukakan perlunya penerapan strategi “jemput bola” untuk mempercepat pelayanan vaksinasi pada warga lansia. “Memang yang harus jemput bola ada beberapa, tadi kebanyakan diantar anak dan cucu, enggak semua tempat dijemput,” katanya. Ia menambahkan, mulai pekan depan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan pada masyarakat umum. “Tetapi sasarannya kami tentukan, mau saya arahkan ke keluarga tenaga kesehatan karena mereka riskan terpapar. Selain itu, kami sasar juga zona yang dari dulu tidak pernah hijau, misalnya Kelurahan Bumi dan Pajang, yang oranye kami hijaukan, sehingga anak-anak bisa segera masuk sekolah. Juni nanti vaksin melimpah,” katanya.

Juni, Vaksinasi Kembali Digenjot

oleh

JAKARTA, Jowonews- Pemerintah menargetkan untuk melakukan 1 juta vaksinasi pada Juni 2021 dengan mempertimbangkan jumlah vaksin yang telah tersedia. “Karena jumlah stok vaksin sudah cukup di bulan Mei, sesudah Lebaran segera kita genjot lagi vaksinasinya untuk bisa naik. Kalau bisa kita coba menyentuh 1 juta per bulan di bulan Juni karena kapasitas vaksinnya kita sekarang sudah cukup,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden Jakarta, Senin (10/5). Dari satgas Covid-19 ada 13.340.957 orang yang sudah menerima vaksinasi pertama dan 8.634.546 orang yang menerima vaksinasi kedua. Jumlah tersebut masih jauh dari target pemerintah yaitu memvaksin 181,5 juta orang untuk mendapatkan kekebalan komunal (herd immunity). “Sejak 13 Januri 2021 kita dapat menembus angka 10 juta pada 26 Maret 2021 dan menembus angka 20 juta pada 30 April, jadi dalam sebulan kita bisa naik 10 juta,” ungkap Budi Gunadi sebagaimana dilansir Antara. Budi Gunadi mengakui terjadi penurunan jumlah vaksinasi pada April 2021 karena suplai yang terbatas. Namun menurut Budi saat ini keterbatasan vaksin sudah dapat diatasi dan stok vaksin mulai datang lagi ke Indonesia. “Sehingga pesan saya ke seluruh aparat di daerah kita mulai genjot lagi,” tegas Budi. Budi mengungkapkan beberapa provinsi sudah cukup maju melakukan vaksinasi. “Seperti Jakarta dan Bali dan Yogyakarta akan kami berikan vaksin tambahan supaya mereka bisa cepat menyelesaikan vaksinasi karena lansia itu yang kritis dan (bila lansia sudah divaksinasi) dapat secara bertahap mulai melakukan suntikan ke golongan masyarakat umum,” jelas Budi. Terdapat beberapa provinsi yang sudah melakukan vaksinasi terhadap lebih dari 10 persen populasinya termasuk Yogyakarta, DKI Jakarta dan Bali. Kedatangan Vaksin Pemerintah Indonesia diketahui telah memperoleh 75.910.500 dosis vaksin dengan rincian sebagai vaksin Sinovac sebesar 68.500.000 dosis, AstraZeneca sebanyak 6.410.500 dosis, dan vaksin Sinopharm sebesar 1.000.000 dosis. Puluhan juta vaksin tersebut datang dalam 12 tahap, yaitu: Pertama, 1,2 juta dosis Sinovac bentuk jadi pada 6 Desember 2020. Kedua, 1,8 juta dosis Sinovac bentuk jadi pada 31 Desember 2020. Ketiga, 16,5 juta dosis Sinovac dengan perincian 15 juta bulk/bahan baku ditambah 1,5 juta overfill atau setengah jadi pada 12 Januari 2021. Keempat, 11 juta dosis Sinovac dengan perincian 10 juta bulk ditambah 1 juta overfill pada 2 Februari 2021. Kelima, 10 juta dosis Sinovac bulk pada 2 Maret 2021. Keenam, 1,1 juta dosis Astrazeneca pada 8 Maret 2021. Ketujuh, 16 juta dosis Sinovac, termasuk 1,5 juta overfilled dalam bentuk bulk pada 25 Maret 2021. Kedelapan, 6 juta vaksin Sinovac dalam bentuk bulk pada 18 April 2021. Kesembilan, 3,8 juta dosis AstraZeneca pada 26 April 2021. Kesepuluh, 6 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac dan 482.400 dosis vaksin Sinopharm pada 30 April 2021. Kesebelas, 55.300 dosis vaksin AstraZeneca pada 6 Mei 2021. Keduabelas, 1.389.600 dosis vaksin AstraZeneca tiba pada 8 Mei 2021.

Vaksin AstraZeneca Disuntikkan ke Ulama MUI Pusat

oleh

JAKARTA, Jowonews- Meskipun penggunaanya masih mengundang polemik, penyuntikan Covid-19 tetap dilakukan di Indonesia. Hari ini pengurus dan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat disuntik vaksin Covid-19 buatan Inggris, tersebut di Jakarta, Rabu (7/4). Penyuntikan vaksin AstraZeneca kepada ulama-ulama MUI Pusat tersebut membuktikan bahwa vaksin itu aman digunakan, meskipun MUI menyatakan ada kandungan haram di dalam proses pembuatannya. Vaksinasi ini disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Vaksinasi di MUI Pusat ini istimewa, karena masalah ini menjadi persoalan yang cukup hangat. Tetapi MUI, sesuai dengan pandangan dan keputusannya, menyatakan bahwa AstraZeneca ini walaupun ada persoalannya, unsur haram, tetapi dinyatakan boleh digunakan,” kata Wapres di Kantor MUI Pusat Jakarta, Rabu (7/4). Oleh karena itu, Wapres mengimbau kepada seluruh ulama dan masyarakat untuk tidak lagi mempersoalkan terkait halal atau haram yang terkandung dalam sebuah vaksin. Dalam kondisi darurat kesehatan, untuk segera mengakhiri pandemi, penyuntikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat harus didasarkan pada asas kebolehan, tegas Wapres. “Oleh karena itu, maka yang kita persoalkan sekarang ini jangan lagi bicara soal halal atau haram, tapi boleh apa tidak boleh,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Wapres juga menegaskan kembali bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban atau dalam agama Islam disebut fardhu kifayah. Sehingga, masyarakat yang menolak divaksin Covid-19, sampai dengan terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia, termasuk dalam golongan kaum berdosa. “Bagi MUI, vaksinasi itu sudah menjadi kewajiban, fardhu kifayah. Karena herd immunity itu baru bisa dicapai kalau 70 persen sudah divaksin, atau 182 juta penduduk, maka hukumnya wajib sebelum itu tercapai,” ujarnya. Sebelumnya, MUI menyatakan vaksin AstraZeneca mengandung unsur haram karena menggunakan tripsin babi dalam proses pembuatannya. Namun, MUI memperbolehkan penggunaan AstraZeneca dalam kondisi darurat untuk menghentikan darurat kesehatan pandemi Covid-19 Indonesia telah menerima 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca pada awal Maret dan telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemberian Vaksinasi untuk Guru Diminta Dipercepat

oleh

TEMANGGUNG, Jowonews- Pemerintah Kabupaten Temanggung mengusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian Kesehatan agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi para guru dan tenaga kependidikan dipercepat. “Kalau vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan sudah dilaksanakan maka kita akan lebih siap untuk membuka pembelajaran tatap muka (PTM) yang sangat dinantikan oleh masyarakat,” kata Bupati Temanggung M. Al Khadziq di Temanggung, Senin (5/4). Ia menyampaikan sampai saat ini guru dan tenaga kependidikan yang telah melakukan vaksinasi adalah di sekolah-sekolah yang akan melaksanakan uji coba PTM mulai hari ini. Satuan pendidikan yang melaksanakan uji coba PTM di Kabupaten Temanggung, yakni SMKN 1 Temanggung, SMPN 2 Temanggung, SMAN 1 Parakan, MAN Temanggung, dan MTsN Parakan. Menurut dia vaksinasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan ini penting mengingat hal ini menyangkut PTM. Namun, tampaknya sampai hari ini dari Kementerian Kesehatan belum ada petunjuk untuk pelaksanaan vaksin bagi guru. Ia menuturkan sampai sekarang kementerian masih minta vaksinasi untuk lansia dulu. “Jadi kami laksanakan sesuai teknis dan petunjuk pelaksanaaan dari Kementerian Kesehatan,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Khabib Mualim menyampaikan lebih dari 500 guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Temanggung telah menjalani vaksinasi COVID-19. Ratusan guru dan tenaga kependidikan tersebut berasal dari lima satuan pendidikan yang akan melakukan simulasi PTM. “Pelaksanaan vaksniasi di satuan pendidikan dilakukan atas permintaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Temanggung, dari Dinas Pendidikan ada tiga satuan pendidikan dan Kantor Kemenag ada dua satuan pendidikan,” katanya.