SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) diminta mempersiapkan secara matang rencana pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Baik menyangkut aset, jumlah guru dan karyawan dan kelengkapan lainnya. Pasalnya, kalau tidak dikhawatirkan akan menimbulkan banyak persoalan bagi pemprov
“Persiapan pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK oleh pemprov harus dipersiapkan secara matang dan cermat. Kalau tidak akan banyak persoalan,”ungkap Wakil Ketua DPRD Jateng, H Ahmadi SE, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/4).
Menurutnya sampai sekarang pemprov ternyata belum memiliki perhitungan anggaran yang dibutuhkan, terkait pengambil alihan tersebut. Bahkan DPRD Jateng juga belum pernah diajak bicara untuk membahas kebutuhan anggaran.
Padahal, kalau pengambilalihan yang menjadi amanat UU No.23/2014 tentang Pemda benar-benar dilaksanakan pada Oktober 2016 ini, anggaran yang dibutuhkan sangat besar sekali. Karena jumlah pegawai pemprov dipastikan akan semakin banyak.
Jumlah PNS Pemprov Jateng sekarang ini mencapai 16 ribu. Sementara jumlah PNS dari SMA/SMK yang diambil alih mencapai 28 ribu, sehingga totalnya mencapai 44 ribu PNS. Jumlah ini masih ditambah jumlah guru tidak tetap (GTT)/pegawai tidak tetap (PTT) yang mencapai 7 ribu.
Untuk persoalan gaji, kemungkinan tidak akan menjadi persoalan bagi pemprov. Karena dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU). Tapi yang akan menjadi persoalan adalah untuk anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk 44 ribu PNS tersebut.
“Saya pernah bicara dengan kepala Bappeda, Urip Sihabudin. Kalau penghitungannya tidak cermat, APBD Jateng ini bisa jebol, untuk membayat TPP ”tegas Ahmadi.
Ahmadi lalu menggambarkan, untuk TPP 16 ribu PNS sekarang ini saja, APBD yang tersedot sudah mencapai Rp 1,3 triliun. Sehingga kalau untuk 44 ribu PNS, TPP-nya bisa mencapai 3 triliun.
“Bahkan bisa lebih, karena para guru ini golongannya banyak yang tinggi juga,”ujarnya.
Persoalan yang dihadapi pemprov tidak hanya sampai disitu. Masih menurut Ahmadi, persoalan gaji 7 ribu pegawai yang tidak PNS itu juga harus dipikirkan. Kalau mengacu indek gubernur, untuk pegawai non PNS yang pendidikannya S1 adalah Rp 2,5 juta. Maka ini juga akan membutuhkan anggaran yang sangat besar sekali.
Oleh karena itu, politisi PKS ini minta kepada pemprov untuk membuat pola penggajian dan TPP yang baik. Sehingga APBD Jateng tidak akan jebol.
Lebih lanjut disampaikan Ahmadi, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Jateng nur Hadi Amiyanto, sekarang ini baru dilakukan verifikasi dan konsolidasi data terkait keuangan, aset dan pegawainya. Proses ini akan dilaksanakan sampai April ini.
Rencananya Oktober 2016 akan dilakukan penetapan pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi. Laounching akan dilaksanakan Januari 2017.
“Mudah-mudahandinas bekerja keras, bisa laksanakan agenda besar ini deng baik. Kalau tidak akan banyak persoalan,”tukasnya. (adv/jn01)
