MAGELANG, Jowonews.com – Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan APBD Perubahan 2018 dan APBD Murni 2019, di Hotel Atria Kota Magelang, Selasa (27/2/2018).
Dalam acara itu, ia meminta koordinasi sangat penting untuk meningkatkan sinergitas supaya tercipta koordinasi yang baik dan meminimalisasi kesalahan penganggaran.
“DPRD berharap yang (data) ditampilkan nanti adalah angka yang reliable dan rasional,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia juga mengapresiasi Pemprov Jateng karena sudah mampu melebihi target pendapatan daerah. Untuk itu, ia mengingatkan, dalam perencanaan, harus ada indikator yang kuat.
“Jangan hanya berpihak pada belanja tapi harus seimbang. Pendapatan harus jadi bahan pertama dalam penetapan APBD 2019. Diharapkan, tidak terjadi defisit dengan berkaca pada realisasi pendaptan 2017. Saya berharap pendapatan bisa memberikan kontribusi positif dalam pembangunan di Jateng yang berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara, Plt. Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko yang diwakili oleh Sekda Sri Puryono mengatakan realisasi pendapatan daerah 2017 sekitar Rp 23,68 triliun atau 100 persen lebih. Dari angka itu, kontribusi terbesar dari penerimaan pajak sekitar 84,39 persen.
“Berbagai pencapaian itu merupakan hasil kerja keras kita bersama. Pada 2018 ini angka targetnya naik menjadi Rp 24,3 triliun dari 2017. Untuk itu, kami harus bisa membuat terobosan,” katanya.
Menyinggung soal penerimaan pajak terbesar dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menurut dia, harus bisa ditingkatkan lagi karena sekarang ini angka tunggakan masih cukup besar.
Upaya itu dilakukan dengan membuat inovasi seperti outlet yang memudahkan masyarakat membayar pajak.”Sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyrakat lebih mudsh membayar pajak,” sarannya.
Selain PKB, kata dia, pajak air permukaan dan pajak rokok juga harus naik. Ia menilai hal itu perlu dieksplorasi lagi agar lebih meningkat.
Soal BUMD, lanjut dia, jangan hanya meminta setoran modal dari pemerintah. Harus ada grand design atau perencanaan yang matang agar BUMD bisa maju dan profesional sehingga bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
“Saya berharap rakor itu bisa membawa angin positif dalam penyusunan APBD perubahan 2018 dan APBD 2019,” harapnya.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng Ichwan Sudrajat juga mengatakan rakor itu bertujuan untuk merumuskan dan merencanakan pendapatan daerah agar sektor pendapata provinsi bisa meningkat.
“Juga, meningkatkan koordinasi antar-SKPD sehingga mengoptimalkan pendapatan Jateng,” kata Ichwan selaku pelaksana acara rakor. (ADV/JWN3)
