SEMARANG, Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta hasil musyawarah desa ditempelkan di balai desa sebagai bentuk laporan dan transparansi pengelolaan keuangan desa sekaligus bukti bahwa aparat desa serius melakukan pembangunan di desa masing-masing.
“Saya sudah perintahkan agar hasil musyawarah desa yang sudah disepakati bersama, ditempelkan sehingga masyarakat bisa mengetahuinya,” kata Ganjar di Semarang, Minggu.
Ganjar menjelaskan bahwa dengan ditempelkannya hasil musyawarah desa tersebut maka masyarakat desa dapat mengetahui berapa dana yang diperoleh desa, digunakan untuk apa, dan apa saja pembangunan yang menjadi prioritas.
“Alokasi dana desa yang diberikan pemerintah harus berputar di desa bersangkutan dan tidak boleh keluar sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa setempat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Ganjar menegaskan, dirinya tidak segan menghentikan bantuan dana kepada suatu desa yang kepala desanya tidak menempelkan hasil musyawarah desa.
Terkait dengan hal tersebut, Ganjar mengaku akan mengecek langsung ke lapangan secara acak agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.
“Saya peringatkan kepada seluruh kepala desa yang ada di Jawa Tengah untuk menempelkan hasil musyawarah desa, jika tidak ya tidak perlu diberi bantuan keuangan, untuk apa? ‘wong’ tidak mau terbuka,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah memberikan peringatan keras kepada Kepala Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Aris Khumaidi karena tidak menempelkan hasil musyawarah desa.
Peringatan keras terhadap Kepala Desa Tambahmulyo tersebut diberikan Ganjar saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu di Kabupaten Pati. (Jn16/ant)
