SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum merumuskan penanganan lanjutan bagi eks anggota Gerakan Fajar Nusantara yang hingga Jumat masih berada di Asrama Haji Donohudan.
“Segera kita carikan solusinya, termasuk anggaran yang dibutuhkan (untuk penanganan), kita tidak bisa lempar-lempar atau menuduh kemudian defensif, lalu warga negara tidak diurusi,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Jumat.
Ganjar menegaskan bahwa dirinya siap mengurus semua kebutuhan ratusan eks anggota Gafatar dari berbagai daerah yang saat ini masih ditampung di Asrama Haji Donohudan.
Menurut Ganjar, sebagai warga negara, eks anggota Gafatar tidak boleh ditelantarkan ataupun ditolak untuk kembali ke daerah asal.
Terkait dengan hal itu, Ganjar berharap pemerintah daerah yang warganya menjadi eks anggota Gafatar dan masih tertampung di Donohudan agar segera datang menjemput.
Kendati demikian, Pemprov Jateng tidak memberlakukan batas waktu penampungan bagi eks anggota Gafatar di Asrama Haji Donohudan.
Ganjar mengatakan bahwa selama pemerintah daerah belum menjemput ratusan eks anggota Gafatar dari luar Jateng, yang bersangkutan tetap akan ditampung di Asrama Haji Donohudan.
“Mereka juga manusia dan warga negara, masa mau diusir,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menambahkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan dan negara wajib melindunginya tanpa terkecuali.
“Semua warga negara, termasuk eks anggota Gafatar berhak untuk mendapatkan perlindungan dan negara wajib untuk melindungi mereka,” katanya.
Menurut dia, pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang siap menanggung semua kebutuhan eks anggota Gafatar merupakan bentuk perlindungan negara terhadap setiap warga negara Indonesia.
Hingga saat ini, masih terdapat 688 orang eks anggota Gafatar dari berbagai daerah yang ditampung di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. (Jn16/Ant)
