SEMARANG, Jowonews.com – Sebanyak 300 ribu lulusan SMP/MTs di Jawa Tengah (Jaeng) tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka ada yang langsung bekerja, menganggur, bahkan ada yang langsung menikah.
Fakta itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nurhadi Amiyanto. Sehingga ia mengaku sangat prihatin sekali dan harus dicarikan jalan keluarnya.
“Tahun 2015 kemarin, 74 persen atau secara kasar sekitar 300 ribu tamatan SMP dan MTs di Jawa Tengah tidak mampu melanjutkan sekolah ke SMA, SMK dan MA,”ungkapnya, Selasa (20/9).
Menurut Nurhadi, anak-anak tersebut tidak mampu melanjutkan sekolah sebagian besar karena terbentur faktor biaya. “Sebagian besar terbentur faktor biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,”katanya.
Selain faktor biaya, Nurhadi yang memulai karier dari guru fisika ini mengungkapkan adalah faktor geografis, daya tampung SMA/SMK. “Juga budaya tamat SMP langsung dikawinkan,”bebernya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) telah mendirikan sekolah ramah sosial. Diharapkan, anak-anak lulusan SMP/MTs yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dapat tertampung.
Sekarang ini di Jateng baru ada 3 sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ramah sosial. Masing-masing SMKN Jateng di Semarang, SMKN Jateng di Desa Tlogowung Pati dan SMKN 3 Purbalingga yang dikelola Pemkab Purbalingga.
Sekolah ramah sosial itu menggunakan sistem boarding. “Semua kebutuhan siswa dipenuhi, termasuk nutrisi,pakaian, sepatu dam lain sebagainya,”katanya.
Lebih lanjut disampaikan Nurhadi, sekarang ini juga sedang dibangun SMAN dan satu SMKN di Cilacap. “Semoga kedepan kita punya kelonggaran fiskal dan mmpu menyediakan sekolah-sekolah yang ramah sosial. Tapi pendidikan ini menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, orang tua dan masyarakat,”jelasnya.
Berapa anggaran yang dibutuhkan setiap anak yang masuk boarding school di SMA/SMK ramah sosial?. Nurhadi menyampaikan setiap anak anggarannya adalah Rp 3,6 juta/bulan.
Apa yang diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nurhadi Amiyanto itu berbanding lurus dengan angka kemiskinan di Jateng. Menurut Gubernur Ganjar Pranowo, bulan Maret tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Jateng mencapai 4,507 juta jiwa.
“Bulan Maret tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4,507 juta jiwa,”ungkap Ganjar Pranowo saat menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2016.
Ganjar menyampaikan jumlah penduduk miskin di Jateng tersebut secara absolut meningkat 1,11 ribu orang jika dibandingkan kondisi bulan September 2015 sebesar 4,506 juta jiwa.“Tapi secara prosentase mengalami penurunan dari 13,32% pada September 2015 menjadi 13,27% pada Maret 2016,”akunya.
Sementara jumlah penduduk miskin perdesaan pada Maret 2016 dibanding September 2015 mengalami penurunan 33,40 ribu orang menjadi 2,682 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin perkotaan mengalami peningkatan 34,51 ribu orang menjadi 1,824 juta orang pada periode yang sama.
“Faktor penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin secara absolut diantaranya adalah kenaikan harga komponen pembentuk garis kemiskinan,”akunya.
Diantaranya masih menurut Ganjar, utamanya pada kelompok bahan makanan, rokok dan tembakau serta intervensi langsung melalui bantuan hibah yang tidak terlaksana karena kendala aturan.“Tahun 2016 prosentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 12,20-11,73 persen berubah dari target RKPD tahun 2016 sebesar 8,60-8,35 persen,”tukasnya. (jn01/jn03)
