SEMARANG, Jowonews.com – Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Jateng tahun 2014 berpotensi besar merugikan keuangan negara. Sebab, ada tenaga harian lepas (Harlep) yang tidak berhak mendapatkan ternyata diberi TPP oleh Pemprov Jateng.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, ketika dikonfirmasi hasil konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng, Selasa (14/7) kemarin. Konsultasi dilakukan oleh empat pimpinan DPRD Jateng yang dipimpin langsung oleh Rukma Setyabudi.
“Sebelum Lebaran kita sudah melakukan konsultasi ke BPK, terkait dengan APBD Jateng tahun anggaran 2014. Yang agak berat adalah persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang merugikan keuangan negara. Sebab, ada yang tidak berhak (Tenaga Harlep,red) diberi TPP oleh pemprov,”ungkapnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan adanya penyimpangan dalam pemberian TPP sebelumnya juga disuarakan oleh Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. KP2KKN bahkan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng segera melakukan penyidikan terhadap kasus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemprov Jateng tahun 2014. Terkait kasus TPP yang menjadi sorotan masyarakat itu, Kejati tidak perlu menunggu lapran dari masyarakat.
Menurut Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto , TPP Pemprov Jateng tahun 2014 banyak sekali kejanggalan dan dugaan penyimpangan dari aturan yang ada.(JN01)
