SUKOHARJO, Jowonews.com– Kebijakan pemerataan ekonomi sangat penting untuk menyukseskan upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Pemerataan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan jika ada kebijakan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko saat menjadi narasumber dalam acara Rembug Nasional Kebijakan Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan di Hotel Best Western Premier Sukoharjo, Sabtu (26/8).
“Bisa tidak ekonomi kita lebih mengutamakan gotong-royong? Karena jumlah penduduk yang besar merupakan pasar yang potensial manakala penduduknya punya daya beli,” katanya.
Heru menjelaskan banyaknya jumlah penduduk di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 34 juta jiwa merupakan potensi pasar yang sangat besar jika mereka memiliki daya beli yang tinggi.
Namun saat ini angka kemiskinan di Jawa Tengah masih cukup tinggi sekitar 13 persen, lebih tinggi dibanding angka kemiskinan nasional sebesar 10 persen.
Karenanya, perlu ada dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan.
Berbagai upaya yang harus dilakukan di antaranya, menggunakan produk-produk lokal hasil dari ekonomi kreatif masyarakat, mendukung masuknya investasi untuk memberikan kesempatan lapangan kerja yang seluas-luasnya, dan memberikan insentif bagi UMKM agar dapat memajukan usahanya.
“Industri harus tumbuh khususnya yang padat karya agar banyak orang bekerja. Tapi yang bisa mengakses ke industri yang pendidikannya relatif cukup. Sehingga kami berusaha mendorong kabupaten/ kota agar mengembangkan UMKM untuk warga yang berpendidikan rendah,” ujarnya.
Upaya penurunan kemiskinan di bidang ekonomi, imbuh Heru, tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung kondisi politik yang baik dan kondusivitas wilayah yang terjaga. Selain itu juga penguatan fasilitas dan infrastruktur harus terus didorong agar akses pendistribusian dapat lebih efektif.
“Saya menafsirkan revolusi mental itu gotong-royong supaya ekonomi rakyat kita kuat,” tuturnya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan ada tiga pilar utama yang menopang kebijakan pemerataan ekonomi, yaitu lahan, kesempatan dan kapasitas SDM. Untuk melakukan pemerataan tidak cukup memberikan equality atau kesamaan perlakuan warga. Harus diberikan equity atau keadilan agar mereka bisa memperbaiki kualitas hidupnya.
“Pemerataan tidak berarti harus mendapatkan kesempatan yang sama, tapi yang lemah diberikan kesempatan yang lebih besar agar dapat ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya. (JWN3)
