SEMARANG, Jowonews.com – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengemukakan ada proyek pembangunan pada tahun lalu yang tidak selesai hingga target yang ditentukan, tetapi jumlahnya tidak banyak.
“Berdasarkan catatan, proyek pembangunan yang belum rampung, di antaranya dua proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kegiatan taman ada satu proyek pembangunan,” katanya, usai “Ground Breaking Pembangunan Penataan Kawasan Kota Lama” di Semarang, Senin (8/1/2018).
Pada 2017, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melaksanakan 3.300-an kegiatan pembangunan yang terangkum dalam 485 program.
Ia menyebutkan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2017 sebesar Rp4,75 triliun dengan keterserapan anggaran sekitar 92 persen sehingga progresnya tercatat baik.
Secara garis besar, politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Hendi itu mengatakan seluruh program pembangunan yang direncanakan bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik hingga akhir 2017.
“Ada yang bilang, ‘Pak, ada yang belum selesai’. Memang ada yang tidak selesai, pasti kami akan ‘blacklist’ perusahaan (kontraktor, red.) yang mengerjakan dan jumlahnya tidak banyak,” katanya.
Ia mengatakan, ada dua proyek pasar di Dinas Perdagangan, tetapi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, masih ada mekanisme pembayaran denda untuk melanjutkan proyek,” katanya.
Dari sekitar 3.300 proyek pembangunan yang dilaksanakan sepanjang 2017, kata dia, jika ada kurang dari lima proyek yang belum rampung dikerjakan masih dalam batas yang bisa ditoleransi.
“Namun, bagaimana perusahaan atau kontraktor pelaksana bisa bertanggung jawab karena tidak bisa menyelesaikan kegiatan itu,” katanya.
Hendi mengatakan pada tahun ini akan berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan dari kota-kota besar lainnya, seperti perubahan wajah kota menjadi lebih hijau, rapi, dan indah.
“Kalau dari APBD kota saja pasti ketinggalan. Namun, sekarang ini ada Pak Menteri dari PUPR, ada kawan-kawan perusahaan dengan CSR (corporate social responsibility), dan Pak Ganjar dengan APBD provinsi,” katanya.
Artinya, kata dia, bagaimana seluruh pihak, baik dari Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat, swasta, serta masyarakat “mengeroyok” pembangunan Kota Atlas. (JWN3/Ant)
