KUDUS, Jowonews.com – Walikota Pekalangan, Achmad Alf Arslan Djunaid, beserta jajarannya bertandang ke Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (10/3). Rombongan orang nomor satu di Kota Batik itu disambut Bupati Kudus, Musthofa, dan jajarannya, di ruang dalam pendopo.
Alf Arslan, mengatakan kedatangannya ini selain untuk silaturrahim, juga untuk mempelajari beberapa program unggulan, yang telah terlebih dahulu diterapkan di Kudus. Antara lain soal pemberian kredit bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“Terus terang, kami ke sini untuk mempelajari dan mengadopsi Kredit Usaha Produktif (KUP),” kata walikota yang biasa disapa Alex.
Dia mengungkapkan kekagumannya terhadap realisasi program KUP ini. “Bagaimana bisa, ada program kredit berbunga rendah untuk masyarakat, dan NPL nya sangat rendah, bahkan nol persen,” ucap dia.
Disampaikan Alex, sebelum menjadi Walikota Pekalongan, ia adalah pengurus Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa. Sehingga, persoalan pemberian kredit untuk pelaku usaha mikro dan kecil, bukan hal baru baginya.
Akan tetapi, menurut dia, ada perbedaan sistem yang mendasar antara KUP dengan model pemberian kredit perbankan lainnya. Termasuk pemberian kredit oleh koperasi yang pernah ditanganinya.
“Saya sendiri berngkat dari kopersi yang mengurusi pelaku usaha menengah ke bawah. Namun, ada perbdaan mendsar, baik dari segi administrasi maupun dari segi layak atau tidaknya seseorang mendapat kredit. Terlebih KUP ini kan tanpa agunan atau jaminan,” ucapnya.
Ditandaskan, pihaknya tak lama lagi akan segera menandatangi MoU dengan Bank Jateng, sebagai bank pelaksana, untuk mengadopsi KUP di Kota Pekalongan. Rencananya, penandatangan itu akan dihadiri oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan juga Bupati Kudus, Musthofa.
“Selain soal KUP, program-program yang bagus di Kudus juga akan kami adopsi. Semisal, di bidang pendidikan maupun kesehatan,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Kudus, Muthofa, mengatakan KUP dikhususkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yang punya potensi untuk mengembangkan usahanya, namun tak bankable. “Jadi mereka benar-benar sudah menjalankan usahanya secara real. Ini istilahnya nulungi warga agar tidak lapar,” ucapnya.
Disampaikan, persentase angka pengangguran di Kudus lebih kecil dari Provinsi Jateng, maupun nasional. Disebutkan, angka pengangguran di Kudus kurang dari tujuh persen. Sementara, angka pengangguran di Jateng mencapai 11,7 persen, sedangkan angka pengangguran di tingkat nasional mencapai 13 persen.
“Ini tak lepas dari realisasi program-program pemerintah daerah,” katanya. (Jn07/Jn16)
