BATANG,Jowonews.com—Ratusan warga terdampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Batang, berunjuk rasa menolak kehadiran organisasi pencinta lingkungan Green Peace di kawasan pesisir pantai Desa Ponowareng, Selasa (25/8).
Massa menilai, kehadiran Green Peace di beberapa desa terdampak PLTU selama ini telah memecah belah pada warga setempat terkait proses pebangunan pembangkit listrik berkapasitas 2X1.000 megawatt.
Selain melakukan orasi menolak kehadiran Green Peace, warga juga memasang spanduk bertuliskan, seperti “Hai Green Peace Kami Ingin Desa Damai, Jangan Kau Obok Kehidupan Kami”, “Damai Itu Indah, Bertengkar Bikin Risau”, dan “Cukup Sudah Provokasi dan Agresitasmu Green Peace Hingga Kami terpecah Belah”.
Koordinator Aksi Tutur Tambir mengatakan unjuk rasa ini sebagai bentuk mendamaikan dua warga yang selama ini terpecah belah akibat provokasi dan janji dari Green Peace. “Kami tidak akan lagi terpengaruh janji Green Peace dan tidak mau diadu domba terkait proses pembangunan PLTU,” katanya.
Dia juga minta lembaga pencinta lingkungan itu bertangung jawab terhadap kondisi warga terdampak PLTU yang nyaris terpecah belah akibat provokasi dan janji Green Peace. “Kami warga yang hanya mengenyam pendidikan rendah memang sempat terprovokasi dengan janji-janji Green Peace. Akan tetapi, kami tidak mendukung lagi apa yang akan dijanjikan lagi Green Peace terkait proyek PLTU,” ujarnya.
Simpatisan Green Peace, Raihan mengatakan semula sebagian warga dua desa, yaitu Ponowareng dan Karanggeneng sempat terprovokasi dan janji-janji Green Peace yang akan membawa warga terdampak PLTU lebih sejahtera. “Kami ternyata diprovokasi sehingga warga terpecah belah. Oleh karena itu, kami minta Green Peace tidak mengobok-obok lagi pada warga,” kata Raihan, kemarin.
Terpisah, Kepala Desa Ponowareng Darsani mengatakan bahwa kehadiran PLTU di Batang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga, sehingga pasokan listrik tidak terganggu. “Kami mendukung program pemerintah, termasuk pembangunan PLTU Batang karena hal ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga setempat,” terangnya.
Ia minta pada warga yang menolak dan mendukung pembangunan PLTU segera bersatu agar proyek pembangkit listrik terbesar se Asia Tenggara ini segera dapat dibangun. “Kami berharap pada pengelola PLTU agar warga bisa diprioritas bekerja pada proyek pembangunan pembangkit listrik itu sesuai dengan keahliannya,” pinta Darsani.
Menurut dia, saat ini, jumlah lahan warga Desa Ponowareng yang belum bisa dibebaskan masih seluas sekitar tiga hektare. “Oleh karena itu, kami berharap warga segera melepaskan lahan itu agar proyek pembangunan PLTU dapat secepatnya dibangun,” tandasnya.(JN01)
