SEMARANG, Jowonews.com — PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY mengimbau masyarakat agar mewaspadai adanya kegiatan survei yang dilakukan sejumlah pihak mengenai listrik subsidi.
“Kami mengimbau masyarakat untuk waspada dan berhati-hati agar tidak tertipu atas bujukan oknum masyarakat yang menawarkan seolah-olah akan membantu untuk mendapatkan subsidi dengan dimintai imbalan sejumlah uang,” kata Manajer Komunikasi Hukum Administrasi (KHA) PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Audi Damal di Semarang, Rabu (10/5).
Dia mengatakan PLN hanya memberikan dukungan untuk pelaksanaan survei pemadanan data yaitu antara data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan kondisi di lapangan.
Menurut dia, survei pemadanan data ini merupakan penugasan dari Pemerintah kepada PLN melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementrian ESDM.
Data yang menjadi dasar acuan survei, dikatakannya, merupakan data yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT). Sedangkan kewenangan penentuan data masyarakat miskin ataupun rentan miskin dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah melalui TNP2K. “Oleh karena itu, PLN tidak mempunyai kewenangan untuk penentuan data tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, pelaksanaan survei dilakukan serentak secara nasional pada Februari-Maret 2016 dan Maret – Oktober 2017. Dalam teknis pelaksanaannya, dikatakannya, petugas PLN yang mendatangi pelanggan sasaran survei dilengkapi dengan identitas dan surat tugas PLN. “Petugas PLN juga akan membawa blanko survei dari TNP2K yang wajib diisi nomor identitas pelanggan PLN,” katanya.
Audi juga menegaskan bahwa survei yang dilakukan oleh petugas resmi tidak memungut biaya apapun. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak perlu melayani permintaan survei jika harus dimintai imbalan. (jwn5/ant)
