SEMARANG, Jowonews.com — Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan pencabutan subsidi listrik pada sebagian konsumen berpotensi mengakibatkan inflasi. “Dalam hal ini daya beli masyarakat dapat menurun,” katanya di Semarang, Senin (22/5).
Berdasarkan data YLKI, katanya, untuk kawasan perkotaan dan untuk komoditas nonmakanan, tarif listrik memicu adanya kemiskinan sebesar 2,86 persen. “Tarif listrik ini menempati posisi kedua setelah perumahan dengan kontribusi sebesar 9,8 persen,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar PLN tetap memperhatikan masyarakat kurang mampu yang masih membutuhkan subsidi listrik.
Di samping itu, Tulus mengatakan masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum tersentuh listrik. Oleh karena itu, selain memberikan perhatian mengenai subsidi listrik tepat sasaran, pihaknya berharap agar PLN juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan ekonomi.
“Hingga saat ini rasio elektrifikasi baru mencapai 87 persen dari total populasi, masih ada 2.500 desa di Indonesia yang belum tersentuh listrik. Ini perlu diperhatikan oleh PLN,” katanya.
epala Seksi Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Eri Nurcahyanto mengatakan, pemerintah terus mengupayakan penyaluran subsidi listrik dengan dana negara tepat sasaran yaitu untuk masyarakat kurang mampu.
“Saat ini yang sedang hangat adalah subsidi tepat sasaran, kami sudah sampaikan bahwa kebijakan ini diperuntukkan bagi rumah tangga dengan daya 900 VA,” kata dia.
Menurut dia, jika pelanggan dengan daya listrik 900 VA adalah masyarakat mampu maka secara bertahap tarif listriknya akan disesuaikan dengan tarif keekonomian. “Sedangkan kalau dia masuk kategori miskin atau tidak mampu tetap masih memperoleh subsidi listrik dan tarif tetap,” katanya. (jwn5/ant)
