SEMARANG,Jowonews.com – Perusahaan daerah (Perusda) yang dimiliki Pemprov Jateng hingga saat ini tidak memberikan kontribusi dan hanya menjadi beban daerah. Sehingga rkeberadaannya perlu ditinjau kembali.
Sorotan itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jateng dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum tentang Nota Keuangan RAPBD TA 2016, yang dibacakan oleh Winarto SH.
“Perusda milik pemprov hingga saat ini tidak memberi kontribusi dan hanya menjadi beban daerah perlu ditinjau kembali keberadaannya,”tegasnya.
Dalam pengelolaannya perlu unsur profesional yang tepat untuk menyehatkan perusda. Baik di jajaran direksi maupun komisaris.
“Perlu ada pembatasan personal birokrasi yang bertugas menjadi komisaris perusda. Satu orang cukup untuk duduk di satu perusahaan,”katanya.
Sehingga bisa lebih fokus memikirkan perkembangan perusahaan dan tidak muncul citra negatif. “Seakan-akan BUMD adalah sarana akomodasi pejabat untuk memperoleh penghasilan tambahan,”tegasnya.
Untuk menjamin kepastian penyehatan BUMD, sehingga berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah, perlu dibuat peraturan BUMD.
“Fraksi Partai Demokrat DPRD Jateng memandang bahwa kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bisa dikarenakan tidak efektifnya SKPD dalam kinerjanya,”bebernya.
Demokrat juga menyoroti bahwa dalam Nota Keuangan APBD 2016 yang telah disampaikan gubernur, belum terlihat dengan jelas bagaimana konsep dan program ekstensifikasi dan intensifikasi dari tiap SKPD penghasil. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah.
Menurut demokrat, seharusnya pemprov bisa menyajikan dengan gamblang, apa saja program dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh SKPD penghasil. Serta indikator kinerjanya secara jelas dan transparan kinerja setiap BUMD.
Baik dari sisi manajemen maupun keuangan, serta nilai perbandingan sumbangan masing-masing BUMD terhadap PAD dengan aset yang dimiliki. Tujuannya agar dapat dijadikan catatan bersama dalam pembuatan kebijakan strategis untuk pengembangan BUMD terkait.(JN01/JN16)
