SEMARANG, Jowonews.com – Sebanyak 17 terminal tipe A di Jawa Tengah tahun ini dipastikan bakal mangkrak. Sebab, Pemprov Jateng sudah tidak mengalokasikan anggaran untuk operasional terminal tersebut.
Sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terminal tipe A mulai tahun ini diambilalih Pemerintah Pusat. Ironisnya, meski begitu ternyata Pemerintah Pusat belum mengalokasikan anggaran dan belum jelas model pengambilalihan terminal tipe A tersebut.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso mengatakan, sebelumnya pengelolaan terminal tipe A dipegang pemerintah Kabupaten/kota. Tapi semenjak ada UU baru, akhirnya kabupaten/kotapun lepas tangan dan tak mengalokasikan anggaran operasional di terminal tersebut.
“Parahnya implementasi di lapangan belum ada. Jadi ya belum jelas kapan terminal diambilalih,” katanya, Minggu (17/1).
Disatu sisi saat ini tak ada alokasi untuk biaya operasional terminal tipe A. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya bakal mengelola terminal tipe B. Otomatis tidak bisa meningkatkan pelayanan dan memperbaiki ketika ada yang rusak di terminal.
Kondisi ini jelas semakin merepotkan, karena pasti terminal terkesan tak terurus. “Tujuan pemerintah pusat mungkin baik, tapi masalahnya kurang cepat. Kami berharap ini bisa secepatnya diselesaikan,” ujarnya.
Dewan berharap kasus pengambilalihan terminal tipe A ini segera bisa rampung. Sebab, jika berlarut-larut bakal mempengaruhi kondisi transportasi umum di Jawa Tengah. Apalagi saat ini pemerintah tengah menggencarkan transportasi masal untuk mengantisipasi dan mengurangi kemacetan di jalanan.
“Jika terminal tidak terawat, pasti masyarakat juga enggan untuk menggunakan kendaraan umum,” tambahnya.
Pelayanan transportai umum juga harus ditingkatkan agar masyarakat tertarik untuk menggunakannya. Sebab, diakui atau tidak saat ini masyarakat masih tertarik menggunakan kendaraan pribadi. Sebab, pelayanan dan kondisi transportasi umum di Jawa Tengah masih belum memuaskan.
Untuk itu harus dilakukan inivasi agar masyarakat ikut berbondong-bondong menggunakan mode transportasi umum. “Ya tingkatkan pelayanan dan jangan banyak mangkal. Agar masyarakat merasa nyaman dan aman saat menggunakan kendaraan umum,” kata anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Muhammad Ngainirricardl. (JN01/JN03)
