SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mempersiapkan UMKM agar “feasible” atau memenuhi persyaratan pembiayaan.
“Bisa mengakses kredit usaha rakyat (KUR) itu kan kaitannya dengan pengembalian, agar bisa mengembalikan berarti harus ‘feasible’ dilihat dari SDM, akuntansi, maupun kelembagaannya,” kata Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Sugeng di Semarang, Senin.
Menurut dia, perbankan yang bertugas menyalurkan KUR akan jeli melihat calon kreditur yang selanjutnya akan menerima penyaluran KUR tersebut.
“KUR kan uang bank, bukan uang kita, Pemerintah hanya membantu subsidinya. Jadi persyaratan ada di masing-masing bank, kita hanya mengikuti,” katanya.
Menurut dia, persyaratan dari bank ini salah satunya berbentuk penjaminan. Jaminan yang dimaksud di antaranya surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan kepercayaan.
“Kepercayaan ini menjadi salah satu jaminan, misalnya bank percaya karena usahanya bagus atau percaya karena akuntansi bagus,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya bertugas mempersiapkan kelembagaan hingga SDM dari UMKM yang bersangkutan supaya usaha dan penataan akuntansinya lebih bagus.
“Sehingga kelebihan-kelebihan ini nantinya bisa dipakai untuk persyaratan dalam rangka memperoleh KUR,” katanya.
Meski demikian, pihaknya menyatakan pelatihan hanya bersifat referensi sehingga tidak wajib dilakukan oleh pelaku UMKM.
“Pelatihan ini bukan merupakan persyaratan mutlak, yang mutlak adalah UMKM ini ‘feasible’ atau tidak,” katanya. (Jn16/ant)
