Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 12 Februari 2020

Pemerintah Akan Sosialisasikan Omnibus Law Cilaka ke Seluruh Masyarakat Indonesia

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait Omnibus Law Cipta Kerja. “Ini akan dilakukan sosialisasi ke seluruh provinsi di Indonesia yang melibatkan pemerintah bersama DPR dengan tujuh komisi terkait,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. Airlangga menuturkan sosialisasi itu dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami secara rinci terkait isi dari Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. “Masyarakat bisa mengetahui apa yang akan dibahas dan apa yang akan diputuskan,” ujarnya. Ia menegaskan Omnibus Law tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang akhirnya akan mampu menunjang perekonomian tanah air. “Kondisinya memang murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan di mana dalam situasi global maupun dengan adanya virus Corona salah satu solusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan,” jelasnya. Tak hanya itu, Airlangga menyatakan pemerintah juga berencana akan membuka Omnibus Law Cipta Kerja tersebut kepada publik namun masih menunggu mekanisme yang dijalani oleh pihak DPR. “Ya kita serahkan kepada mekanisme yang ada di DPR. Draf resmi adalah yang diserahkan kepada DPR jadi tidak ada versi lain di luar itu,” katanya. Sebagai informasi, Menko Airlangga telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) sekaligus draf Omnibus Law Cipta Kerja serta naskah akademiknya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Draf Omnibus Law Cipta Kerja terdiri dari 79 Undang-Undang (UU), 15 bab dengan 174 pasal yang menyasar 11 klaster dan akan dibahas oleh para anggota dewan sesuai dengan mekanisme yang ada. Airlangga mengaku dalam pembentukan dan penyusunan Omnibus Law tersebut telah melibatkan sepuluh konfederasi melalui dialog yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja. “Jadi kemarin sudah dibentuk dan melibatkan banyak konfederasi. Sepuluh konfederasi sudah diajak dialog dengan Menaker dan di bentuk tim serta seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi “ jelasnya. (jwn5/ant)

Tolak Omnibus Law, Ribuan Buruh Berdemo di Gedung DPR

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memadati Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu, menolak RUU Omnibus Law yang dibahas tidak melibatkan kalangan buruh dan disinyalir merugikan pekerja. Buruh mulai berkumpul di Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pukul 09.00 WIB. Siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan mereka berdatangan dari berbagai daerah, seperti Bekasi, Bogor, Cikarang, Karawang, Tangerang, dan DKI Jakarta, dengan menggunakan bus. Barisan buruh langsung melakukan aksi ‘longmarch’ dikawal brigade KSPSI berbaju biru. Mobil komando berada dibelakang barisan. Ketika berjalan menuju gedung parlemen, buruh pun sambil meneriakkan jargon untuk menolak RUU Omnibus Law. “Tolak Omnibus Law,” teriak buruh. Aksi puluhan ribuan buruh memadati lalu lintas di kawasan di Jalan Gerbang Pemuda menuju DPR. Mereka sampai di DPR sekitar pukul 10.30 WIB. Berapa waktu kemudian, perwakilan buruh diterima pimpinan DPR, di antaranya Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu, Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni dan Rahmat Handoyo. Sepuluh perwakilan KSPSI yang diterima DPR dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Andi Gani menyampaikan beberapa tuntutan di depan pimpinan DPR, pertama, unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. “Kami minta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal RUU itu,” kata Andi Gani. Sebagai konfederasi terbesar dan dekat dengan pemerintah, KSPSI tidak pernah diajak dialog. Ia melihat situasi ini tidak normal, cenderung aneh. “Harusnya buruh diajak bicara. Bukan diundang untuk diberitahukan bahwa ini sudah selesai, Sangat berbeda. Kami ingin masuk ke dalam pembahasan. Mengidentifikasi masalah satu persatu. Bisa berargumentasi dan mengusulkan secara langsung,” ujarnya. Kedua, kata Andi Gani, jangan sampai aturan ini merugikan buruh. “Saya mengingatkan pemerintah akan terjadi gejolak di kalangan buruh karena dari awal seperti ada yang disembunyikan,” katanya. Andi Gani yang juga pimpinan konfederasi buruh ASEAN (ATUC) berharap DPR bisa menerima masukan dari buruh agar bisa terealisasi. Terkait jabatannya yang saat ini sebagai Presiden Komisaris BUMN PT PP (Persero) Tbk., Andi Gani mengaku ikhlas dan siap dengan segala risikonya, misalnya diberhentikan kalau tindakannya dianggap bersalah memimpin demo buruh karena apa yang telah dilakukannya untuk membela kepentingan buruh. “Persahabatan saya dengan Pak Jokowi juga akan tetap terjaga. Saya yakin Pak Jokowi tahu saya melakukan ini sebagai bentuk demokrasi yang hakiki,” katanya. Andi Gani juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota KSPSI yang telah melaksanakan aksi unjuk rasa damai besar-besaran dengan damai dan tertib. Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu menyatakan menampung aspirasi dari para buruh. Sri juga menjelaskan, penggantian nama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Ia menilai, penggantian nama itu untuk menghindari penyebutan menjadi RUU Cilaka. Usai memberi penjelasan, beberapa pimpinan DPR menemui buruh yang demo di depan Gedung DPR. Ketua Komisi lX DPR Felly Estelita Runtuwene dan Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu ikut naik ke mobil komando dan menyapa massa buruh. “Kami pimpinan Komisi IX berjanji akan berjuang bersama buruh terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja,” ucap Felly disambut teriakan setuju dari puluhan ribu buruh. (jwn5/ant)

Longsor dan Batu Besar Tutup Akses Jalan di Desa Rahtawu Kudus

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu sekitar pukul 11.00 WIB membuat akses jalan di desa setempat terputus sementara akibat tertutup material longsor berupa batu berukuran besar. Menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus Bergas Catursasi Penanggungan di Kudus, Rabu, peristiwa longsor terjadi di Desa Rahtawu dan menutup  satu-satunya akses jalan warga yang berada di Dukuh Semliro menuju Desa Rahtawu. Sebelum terjadi longsor, kata dia, di daerah setempat memang tidak sedang diguyur hujan, namun dimungkinkan karena hujan sebelumnya yang mengakibatkan tanah sekitar menjadi gembur dan tidak mampu menahan batu besar dan yang paling besar berukuran 4×2 meteran. Kemudian batu dari tebing setinggi lima meteran itu tiba-tiba mengalami longsor dan menutupi jalan dari Dukuh Semliro menuju Desa Rahtawu. “Beruntung tidak ada korban jiwa karena saat kejadian memang tidak ada warga yang melintas. Sedangkan objek pariwisata pemandian alami juga masih berjarak beberapa meter di bawahnya sehingga lalu lintas warga yang paling ramai memang masih jauh dari lokasi kejadian,” ujarnya. Atas kejadian tersebut, kata dia, warga dukuh setempat untuk sementara tidak bisa melintas karena harus menunggu proses pembersihan jalan dari material longsor. Adapun upaya untuk membuka akses jalannya, yakni dilakukan dengan cara memecah batu tersebut secara manual serta menggunakan jack hammer (penghancur beton) karena menggunakan alat berat tidak memungkinkan dengan akses jalan menuju lokasi yang terlalu sempit. Jumlah personel dari BPBD Kudus yang diterjunkan sebanyak 10 orang, ditambah bantuan warga sekitar untuk secepatnya membuka akses jalan setempat. Kondisi tebing di sepanjang jalan menuju Dukuh Semliro, lanjut dia, memang rawan terjadi longsor sehingga ketika curah hujan tinggi memang harus ekstra waspada. Bencana tanah longsor di Desa Rahtawu sudah berulang kali terjadi, termasuk peristiwa tanah longsor yang menimpa empat rumah warga pada bulan Februari 2011 di Dukuh Wetan Kali dan Dukuh Semliro. Kejadian tanah longsor di dua dukuh tersebut, terjadi pada yang diawali dengan hujan deras yang mengguyur desa tersebut. Berdasarkan peta rawan bencana, ada 13 desa rawan bencana tanah longsor meliputi Desa Rahtawu, Menawan, Jurang, dan Kedungsari (Kecamatan Gebog), Desa Terban (Kecamatan Jekulo), serta Desa Soco, Ternadi, Japan, Kuwukan, Puyoh, Colo, Dukuh Waringin, dan Cranggang (Kecamatan Dawe).  (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Bebaskan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali membebaskan denda pembayaran pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor pada periode 17 Februari-17 Juli 2020. “Selama lima bulan nanti kami berikan kemudahan kepada masyarakat dengan membebaskan bea balik nama dan sanksi administrasi (denda) pajak. Jadi ini bukan pemutihan tetapi pembebasan denda pajak,” kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tavip Supriyanto di Semarang, Rabu. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan setelah melihat masih banyak kendaraan berpelat nomor luar Provinsi Jawa Tengah yang berdomisili dan beroperasional di provinsi setempat. Kemudian, potensi keterlambatan membayar pajak masih ada meskipun tidak tinggi karena banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Ia mengungkapkan, jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak di Jawa Tengah tercatat sekitar 1,5 juta unit kendaraan dengan tunggakan pajak mencapai Rp450 miliar, sedangkan kendaraan berpelat nomor luar Jateng yang teridentifikasi beroperasional di Jateng sekitar 3.000-an unit kendaraan, yang 80 persennya adalah kendaraan roda dua. “Itu berdasarkan data 2019 sampai Januari 2020. Melalui Pergub Nomor 4 tahun 2020 ini, kami ingin menertibkan administrasi pajak kendaraan bermotor dan mengurangi kendaraan berpelat nomor luar Jawa Tengah yang ada di Jateng,” ujarnya. Melalui kebijakan tersebut, lanjut dia, Pemprov Jateng ingin memotivasi wajib pajak untuk segera melakukan bea balik nama dan membayar pajak.”Harapan kami ini bisa memudahkan wajib pajak yang telat bayar pajak,” katanya. Sementara itu, terkait realisasi pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah pada 2019 mencapai Rp4,6 triliun dari target sebesar Rp4,5 triliun atau secara persentase realisasi target 2019 adalah 103 persen. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2019 mencapai Rp3,414 triliun dari target Rp3,443 triliun. “Realisasi PKB 2019 mencapai 103 persen sedangkan realisasi BBNKB kita kurang 0,2 persen dari target. Untuk 2020 ini target PKB kami naik menjadi Rp5,2 triliun, sedangkan BBNKB targetnya Rp3,7 triliun,” ujar Tavip. (jwn5/ant)

Polisi Banyumas Selidiki Kasus Kematian 2 Tamu Hotel

oleh

PURWOKERTO, Jowonews.com – Petugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banyumas mengembangkan penyelidikan kasus kematian dua tamu hotel di Kawasan Wisata Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. “Semalam, kami melaksanakan autopsi terhadap dua jenazah tersebut. Autopsi dilaksanakan sejak pukul 20.30 WIB hingga pukul 24.00 WIB,” kata Kepala Satreskrim Polresta Banyumas Ajun Komisaris Polisi Berry kepada wartawan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu. Menurut dia, pihaknya bersama tim dokter selanjutnya melaksanakan gelar terkait dengan hasil autopsi terhadap jenazah dua tamu hotel tersebut. Ia mengatakan gelar itu dilaksanakan karena dari hasil autopsi, penyebab meninggalnya dua orang itu dimungkinkan ada semacam serangan jantung yang dipicu oleh semacam zat kimia atau minuman yang sebelumnya dikonsumsi oleh keduanya. “Dimungkinkan yang meninggal duluan yang laki laki dan waktunya hampir bersamaan,” jelasnya. Lebih lanjut, dia mengatakan saat melakukan olah tempat kejadian perkara, pihaknya menemukan tiga butir obat berbentuk kapsul tanpa merek dan satu botol bekas minuman suplemen yang berisi cairan. Menurut dia, pihaknya belum bisa memastikan tiga butir kapsul dan cairan dalam botol bekas minuman suplemen tersebut merupakan obat kuat atau bukan. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya pada hari Rabu (12/2) akan mengirim tiga butir kapsul dan cairan tersebut ke Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk diuji apakan senyawanya sesuai dengan yang ada di lambung kedua jenazah. “Kita belum tahu isinya apa. Makanya hari ini (12/2) kita lanjut ke sana (Labfor Polda Jateng, red.) untuk meyakinkan, memastikan 100 persen bahwa itu (penyebab kematian dua tamu hotel, red.) memang dipicu oleh adanya kandungan dari cairan tersebut,” katanya. Menurut dia, pihaknya juga telah menyesuaikan kartu tanda penduduk dan menghubungi pihak keluarga dari masing-masing jenazah. “Memang keduanya bukan hubungan suami-istri,” katanya. Ia mengatakan pihak keluarga terkejut ketika mendengar informasi tersebut karena keduanya berasal dari Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga. “Hingga saat ini yang diperiksa baru dari petugas yang jaga saja sama yang aplusannya dari pihak hotel. Untuk yang lain belum,” kata dia menambahkan. Seperti diwartakan, dua orang tamu salah satu hotel di Kawasan Wisata Baturraden, Kabupaten Banyumas, ditemukan meninggal dunia oleh petugas hotel di dalam kamar tempat mereka menginap pada hari Selasa (11/2), sekitar pukul 13.30 WIB. Dua tamu hotel tersebut berinisial MA (54), warga Jalan R.C. Veteran, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dan Yl (43), warga Jalan H. Ali, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang menginap sejak hari Senin (10/2), pukul 23.00 WIB. Oleh karena tidak kunjung keluar meskipun sudah waktunya “check out”, petugas hotel mendatangi kamar yang dihuni MA dan Yl namun ketika pintunya diketuk, tidak ada jawaban dari dalam sehingga petugas hotel membukanya dengan kunci cadangan. Setelah pintunya dibuka, petugas hotel mendapati dua tamunya tergeletak di lantai dengan posisi Yl berada di atas MA. (jwn5/ant)

Satgas Pangan Polri Sita 15 Ton Kuning Telur Beku Asal India

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Satgas Pangan menyita barang bukti berupa 15 ton kuning telur beku asal India dari PT ABN karena izin importasi yang tidak lengkap. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan awalnya pada 12 September 2019, PT ABN diduga melanggar perizinan importasi kuning telur beku. “PT ABN tidak melengkapi perizinan impor berupa surat persetujuan impor dari Kemendag RI dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian‎,” kata Daniel di Kantor Bareskrim Polri, Rabu. Barang bukti 15 ton kuning telur beku tersebut senilai kurang lebih Rp1 miliar. Daniel mengatakan banyaknya telur impor yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai ketentuan ini, menyebabkan harga penjualan telur lokal turun dan membuat para peternak merugi dalam beberapa bulan terakhir. Pasalnya telur lokal menjadi tidak laku karena beredarnya telur impor ini. Terhadap PT ABN, Satgas Pangan hanya memberikan sanksi administrasi berupa pemusnahan terhadap barang bukti 15 ton kuning telur beku asal India ini. “PT ABN melanggar ‎Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Kami kenakan sanksi administrasi dan 15 ton kuning telur beku dimusnahkan sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan,” katanya. (jwn5/ant)

Jumlah Kasus Virus Corona Capai 43.103 Secara Global

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kasus positif virus corona tipe baru atau novel coronavirus (2019-nCoV) per tanggal 11 Februari 2020 sudah mencapai 43.103 secara global dengan paling banyak terjadi di China dan yang paling banyak terjadi di luar China yaitu di kapal pesiar di perairan Jepang. Berdasarkan laporan resmi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip di Jakarta, Rabu, kasus terbanyak terjadi di China sebanyak 42.708 kasus dengan 2.484 kasus baru, 7.333 orang mengalami gangguan kesehatan serius, dan 1.017 kematian dengan 108 kasus kematian baru. Kasus virus corona tipe baru di luar China hingga hari kemarin sebanyak 395 kasus di 24 negara dengan bertambahnya 76 kasus baru. Sebanyak 65 dari 76 kasus baru dilaporkan di atas kapal pesiar yang sedang berada di perairan Jepang. Total kasus terkonfirmasi di kapal pesiar tersebut sebanyak 135 orang. Negara yang paling banyak melaporkan kasus positif virus corona adalah Singapura (45), Thailand (33), Korea Selatan (28), dan Jepang (26). Setelahnya diikuti oleh Malaysia (18), Australia (15), Vietnam (15), Jerman (14), Amerika Serikat (13), Prancis (11), Inggris (8), Uni Emirat Arab (8), Kanada (7), Italia (3), India (3), Filipina (3), Rusia (2), Spanyol (2), Kamboja (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Belgia (1), Finlandia (1), dan Swedia (1). WHO hingga saat ini masih terus melakukan penelitian terhadap novel coronavirus. Perkembangan terbaru, novel coronavirus atau 2019-nCoV memiliki kesamaan dengan virus corona yang ada bersirkulasi pada kelelawar, lebih tepatnya pada subspesies kelelawar Rhinolophus. Kelelawar subspesies tersebut tersebar luas di China bagian utara, di wilayah Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Hasil studi terbaru menyebutkan lebih dari 500 jenis virus corona teridentifikasi pada kelelawar di China. Berdasarkan studi serologis yang dilakukan bahwa daerah perdesaan yang penduduknya tinggal dekat dengan habitat alami kelelawar di gua-gua menunjukkan seroprevalensi kelelawar-CoV 2,9 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya paparan kelelawar-CoV kepada manusia menjadi sangat umum. (jwn5/ant)

Tiket KA Mudik Lebaran Sudah Bisa Dipesan Akhir Pekan Ini

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai menjual tiket KA Reguler masa Angkutan Lebaran 1441 H mulai H-90 sebelum keberangkatan di web KAI, aplikasi KAI Access, dan seluruh saluran penjualan resmi KAI lainnya mulai pekan ini, 14 Februari 2020. “Tiket KA Reguler masa Angkutan Lebaran 1441 H akan dijual mulai 14 Februari 2020 pukul 00.00 WIB untuk keberangkatan H-10 Lebaran atau 14 Mei 2020 dan seterusnya,” ujar Direktur Utama KAI Edi Sukmoro dalam keteranganya di Jakarta, Rabu. Edi mengingatkan agar para calon penumpang untuk lebih teliti dalam memasukkan tanggal, rute, atau data diri penumpang saat melakukan pemesanan. “Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi perjalanan ke stasiun, jangan sampai keliru dan akhirnya tidak bisa berangkat mudik Lebaran,” katanya. Sebagai langkah antisipasi meningkatnya jumlah pengunjung saluran penjualan tiket, KAI telah mengoptimalkan sistem penjualan tiket serta menambah kapasitas peladen (server) dan kapasitas (bandwidth) sebanyak dua kali lipat dari hari biasa. Hal ini bertujuan agar proses pemesanan tiket di seluruh saluran dapat berjalan dengan lancar. “Pastikan pemesanan tiket Lebaran melalui saluran resmi KAI atau mitra resmi yang telah bekerja sama dengan KAI. Tujuannya untuk menghindari penipuan, gangguan sistem, atau adanya biaya jasa yang tidak wajar. Lalu, saat akan memesan tiket Lebaran, pastikan koneksi internet stabil, siapkan juga rute atau tanggal alternatif perjalanan, serta cek ketersediaan tiket secara berkala,” kata Edi Sukmoro. Berikut jadwal pemesanan tiket KA reguler angkutan Lebaran, tanggal mulai dibukanya penjualan 14 Februari 2020 untuk periode H-10 dan tanggal keberangkatan 14 Mei 2020, sementara untuk Hari H Lebaran pertama dan kedua pada 24 dan 25 Mei 2020, jadwal pembelian pada 24 dan 25 Februari 2020 dan seterusnya. (jwn5/ant)