Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 11 Februari 2021

Surakarta Mulai Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia

oleh

SOLO, Jowonews- Pemerintah Kota Surakarta mulai melakukan vaksinasi Covid-19 untuk kelompok lanjut usia, khususnya tenaga kesehatan kelompok usia tersebut. “Kami sudah mulai yang usia 60 tahun. Tapi kami prioritaskan nakes yang berusia 60-70 tahun. Kalau yang lebih dari 70 tahun harus ada kajian, sesuai dengan rekomendasi dari Papdi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Siti Wahyuningsih di Solo, Kamis (11/2). Meski demikian, katanya, pada tahap ini belum semua lansia di rentang usia tersebut, seluruhnya memperoleh vaksin. Hal ini mengingat ketersediaan vaksin terbatas, pemberiannya masih dilakukan secara bertahap. Ia mengatakan saat ini jumlah tenaga kesehatan yang berusia di atas 60 tahun sekitar 10 persen dari total jumlah tenaga kesehatan di Kota Solo sebanyak 9.138 orang. “Tetapi ini tidak semuanya aktif, kami prioritaskan nakes di pelayanan rumah sakit dulu,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Ia mencatat saat ini capaian pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan pada tahap satu sudah 86,13 persen, sedangkan tahap dua jumlahnya baru 71,9 persen. Saat ini ketersediaan vaksin masih terbatas. Pihaknya juga belum dapat memastikan pengiriman vaksin selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Sebetulnya mereka aktif tanya kapan dapat vaksin. Artinya partisipasi nakes untuk melindungi diri cukup tinggi, tugas saya memastikan segera dapat vaksin agar segera dapat perlindungan. Saya harus kerja cermat, harus memastikan nakes dapat dua dosis,” katanya. Sementara itu, untuk tahap selanjutnya vaksin Covid-19 akan diberikan kepada TNI/Polri, jurnalis, petugas pelayanan publik, dan pegawai perbankan yang bertugas melayani nasabah. “Yang jadi prioritas adalah yang berisiko tinggi, utamakan yang di lapangan dulu,” katanya. Selain nakes, salah satu penerima vaksin Covid-19 untuk lansia, yaitu Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo. Rudy menerima vaksin dosis pertama di Rumah Sakit Bung Karno (RSBK) Surakarta. Ditanya soal persiapan, Rudy mengatakan tidak ada persiapan apapun. “Nggak ada persiapan, santai saja,” katanya.

Putus Penyebaran Covid-19, Wonosobo Galakkan Operasi Yustisi

oleh

WONOSOBO, Jowoenews- – Aparat keamanan Wonosobo menggalakkan operasi yustisi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid19. Pasi Ops Kodim 0707/Wonosobo Kapten Czi Sarwiyono di Wonosobo, Kamis, mengatakan sebagai aparat keamanan dan ketertiban tidak bosan-bosannya mengimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat harus menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas guna memutus mata rantai penularan Covid-19. “Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan edukasi dan menyosialisasikan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Saya harapkan tumbuh kesadaran dari masing-masing individu akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan demi terhindar dari penularan Covid-19,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Dandim 0707/Wonosobo Letkol Czi Wiwid Wahyu Hidayat menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan jika beraktivitas di luar rumah. Kegiatan ini sangat penting karena pemerintah gencar melakukan upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Masyarakat harus selalu diingatkan karena masih banyak yang belum mau secara sadar mematuhi aturan pemerintah. “Untuk itu kegiatan dilaksanakan secara acak, baik tempat maupun waktu. Kali ini pelaksanaan sore hari di mana masyarakat banyak yang beraktivitas keluar rumah, maka kami selaku petugas memantau sejauh mana kepatuhan masyarakat,” katanya. Kapolres Wonosobo AKBP Ganang Nugroho Widhi mengatakan operasi ini sebagai bentuk aplikasi dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). “Sebagai aparat kami berkewajiban membantu pemerintah untuk bersama- sama menegakkan protokol kesehatan di setiap tempat yang menimbulkan kerumunan, karena di tempat kerumunan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya penularan COVID-19. Oleh karena itu kami ingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi apa yang sudah dianjurkan pemerintah,” katanya.

Mahasiswa Kecam Pemberian Gelar Doktor HC untuk Nurdin Halid

oleh

SEMARANG, Jowonews- Mahasiswa mengecam Rektor dan Senat Akademik Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang telah memberikan gelar doktor honoris causa  dalam bidang industri olahraga kepada Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid. Rektor dinilai telah mengobral gelar kehormatan tersebut. Juri bicara BEM Unnes Arof Afrulloh dalam aksi demonya menilai pemberian gelar kehormatan kepada Nurdin Halid dinilai kurang tepat. Menurut dia, mantan Ketua Umum PSSI iti memiliki rekam jejak yang dinilai tidak layak untuk mendapat gelar honoris causa . “Seharusnya gelar kehormatan tersebut diberikan kepada sosok yang penuh prestasi dan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara,” katanya. Oleh karena itu, mahasiswa mendesak Rektor dan Nenat Akademik Unnes untuk membatalkan penganugerahan gelar honoris causa  tersebut. “Pemberian gelar tersebut dinilai sangat politis dan penuh kepentingan politik,” katanya. Nurdin Halid sendiri merupakan tokoh ketiga yang memperoleh gelar kehormatan honoris causa dari Unnes dalam kurun kurang dari setahun terakhir ini. Gelar kehormatan sebelumnya diberikan kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam kesempatan itu, mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi itu menyampaikan orasi ilmiah yang bertema “Penguatan Industri Olahraga Berbasis Koperasi Multipihak”. Nurdin menyampaikan terima kasih kepada Rektor Unnes dan seluruh senat akademik perguruan tinggi tersebut atas gelar yang diberikan. “Karena Bapak (Rektor Unnes, red) saya ada di sini. Karena saya mungkin Bapak juga di-bully. Tapi iti bagian dari hidup dan kehidupan,” katanya. Bukan Abal-abal Menurut dia, pemberian gelar kehormatan ini bukanlah abal-abal yang digelontorkan tanpa dasar. Ia menambahkan masa lalu seseorang tidak boleh mengekang masa depan yang lebih baik. “Masa lalu tidak boleh membatasi hak-hak keperdataan saya,” katanya. Ia menegaskan pemberian gelar ini bukan diberikan kepada orang yang salah, namun kepada orang yang benar dan tepat.

Ganjar Ancam Copot ASN yang Bergabung Organisasi Terlarang

oleh

SEMARANG, Jowonews- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) di provinsi ini bergabung atau berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia. “Saya ingatkan kepada seluruh ASN khususnya yang hari ini dilantik, bahwa bapak ibu sudah menandatangani pakta integritas di antaranya setia dan taat pada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak boleh bergabung/terafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang. Kalau masih ada, silakan angkat tangan sejak sekarang,” katanya di Semarang, Kamis (11/2). Hal tersebut ditegaskan Ganjar saat melantik 840 pejabat fungsional Pemprov Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Ganjar menjelaskan bahwa larangan ASN berafiliasi dengan organisasi terlarang sudah jelas dan organisasi-organisasi yang dilarang oleh negara juga sudah disampaikan. “Organisasi yang terlarang kan sekarang sudah jelas. Apakah itu Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Front Pembela Islam (FPI). Ini saya wanti-wanti betul dan terus saya ingatkan, dan kalau hari ini masih ada orang yang coba-coba itu (berafiliasi), maka dia sudah melanggar pakta integritas, melanggar komitmen sehingga kalau saya mau ‘nyopot’, sekarang bisa saya copot dengan gampang,” ujarnya sebagaimana diberitakan Antara. Tak hanya soal ideologi, Ganjar juga mengingatkan seluruh ASN Pemprov Jateng menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Khusus mengenai korupsi dan gratifikasi, Ganjar mengatakan bahwa program penanggulangan itu sudah berlangsung cukup lama dan sekarang sudah berjalan baik. “Maka kalau ada yang nekat hari ini, hanya satu saja jawabannya ‘mesti tak copot’ (pasti saya copot). Ini saya ingatkan terus menerus agar semuanya bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritas,” katanya. Sepeti diwartakan, larangan ASN berafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga melarang seluruh ASN berhubungan maupun mendukung organisasi terlarang di Indonesia. Dalam SE Nomor 2/SE/I/2021 yang diterbitkan pada Senin (25/1), beberapa organisasi terlarang itu di antaranya Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

Presiden Minta Pemda Terapkan Lockdown Mikro

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo meminta Pemda untuk menerapkan  lockdown mikro (micro-lockdown) atau PPKM dalam skala mikro mencakup lingkup kampung, desa, RW, atau RT. “Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT, yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misal satu kelurahan, yang di-‘lockdown‘ seluruh kota, untuk apa. Yang sering keliru kita di sini,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dari Istana Negara Jakarta, Kamis (11/2). Oleh sebab itu, kata dia, pekan lalu pemerintah kemudian bekerja lebih detail dengan menerapkan micro-lockdown atau lockdown skala mikro. Menurut Kepala Negara hal itu tidak cenderung merusak pertumbuhan ekonomi dan tidak merusakkan kegiatan ekonomi masyarakat secara umum. “Karena yang kita lockdown dalam skala-skala kelurahan, RW, RT. Oleh sebab itu wali kota, wakil wali kota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 secara detail,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Presiden meminta mereka untuk mengerti betul pemetaan tersebut sampai tingkat kelurahan RW, RT. “Nggak bisa lagi satu kota langsung di-lockdown,” katanya. Presiden mengakui banyak belajar dari pengalaman dengan melihat proses-proses yang dilakukan negara lain yang melakukan lockdown seluruh negara, satu provinsi, satu kota, kemudian ekonominya jatuh. Jadi ia meminta agar semua pihak berhati-hati mengenai ini. “Dan tentu saja yang namanya treatment, isolasi ini harus mendapatkan perhatian serius, baik dari sisi penyediaan obat-obatan, bed rumah sakit, kesiapsiagaan tenaga medis, harus selaku dicek, dimonitor, dan kalau dirasa kurang jangan ragu meminta bantuan pemerintah pusat, TNI/Polri,” kata Presiden Jokowi.