Jowonews

Logo Jowonews Brown

Hari: 9 Maret 2023

Rakor Infrastruktur, Ganjar Instruksikan Optimalisasi Anggaran untuk Perbaikan Jalan 

oleh
Ganjar Pranowo

SEMARANG – Selama cuaca ekstrem melanda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong optimalisasi anggaran pemeliharaan untuk percepatan penanganan infrastruktur. Jangan sampai ada korban karena lambatnya penanganan. Hal itu disampaikan Ganjar, seusai Rapat Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan Serta Upaya Pengendalian Kemacetan dan Keselamatan Lalu Lintas, di Grhadhika Bhakti Praja, Rabu (8/3/2023). Ganjar meminta semua pihak terkait siaga sepanjang Maret ini. “Kami tidak mau gambling, karena faktanya sampai hari ini masih ada cuaca ekstrem, banjir masih ada, dan itu menggenangi infrastruktur, rusak dan menghajar kondisi jalan,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, Ganjar mengundang pemangku tanggung jawab terkait dari rumpun Kementerian PUPR, antara lain Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Jawa Tengah. Selain itu, bupati dan wali kota juga diundang hadir dalam rapat. Tampak di antaranya Wali Kota Semarang, Bupati Semarang, Bupati Kendal, Pj Bupati Brebes, dan perwakilan dari daerah yang infrastruktur jalan di daerahnya rusak. “Mintakan seluruh biaya pemeliharaan, kalau perlu habiskan sekarang, karena ini menjaga keselamatan rakyat dari lubang (di jalan),” tegasnya. Ganjar menyebutkan, dalam beberapa hari belakang aduan dari masyarakat meningkat. Bahkan tone-nya cenderung ingin cepat tuntas. Sehingga menurutnya penting bagi semua sektor menginformasikan kepada publik. “Ini saya kumpulkan kawan-kawan dari pemda, untuk semua ada yang bisa merespon ini dengan masyarakat secara langsung,” katanya. Ganjar membeberkan aduan yang diterimanya tak terbatas. Setidaknya sejak 1 Januari-5 Maret 2023, sebanyak 2.801 aduan kerusakan jalan diterimanya lewat LaporGub. Rinciannya 1.358 jalan kabupaten kota,  895 jalan desa/kelurahan,  dan 548 jalan provinsi. “Penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua bisa selesai langsung, nah ini kami kerjakan. Kami kerjakan dan progres pengerjaan itu rakyat harus tahu, publik harus tahu. Makanya saya minta untuk dilaporkan kepada masyarakat,” ujarnya. Ganjar senang karena dalam rapat disampaikan banyak problem dan kendala soal penanganan infrastruktur. Namun, yang berkaitan dengan anggaran, Ganjar mendorong agar Pemda bisa mengoptimalkan anggaran darurat yang ada. “Saya juga berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan kemarin ngobrol . Kami sedang menyiapkan membereskan apa juknisnya Inpres untuk infrastruktur ini. Sehingga, harapan kita ini bisa kita kejar, tapi rasa-rasanya ya selama bulan Maret ini mungkin tidak terlalu banyak anggaran baru yang bisa sedot. Maka anggaran daruratlah yang bisa kita gunakan untuk membereskan persoalan ini,” paparnya. Pada penanganan banjir, Ganjar mengimbau pemda memperhatian pengendalian tata ruang. Khususnya, di daerah tangkapan hujan atau catchment area, seperti di Pegunungan Muria dan Kendeng. Dalam hal ini, Ganjar meminta dukungan masyarakat untuk turut menjaga. “Kita beberapa kali reboisasi kok tidak berhasil ya, kayaknya mesti melibatkan masyarakat. Masyarakat ikut menerima manfaat, tetapi sekaligus menjaga. Ini yang penting,” tandasnya. (Humas Pemprov Jateng)

Bentuk Karakter Positif Pelajar lewat Popda

oleh
Popda Wonosobo

WONOSOBO – Ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda), yang digelar setahun sekali, dapat dimanfaatkan sebagai sarana menumbuhkan karakter pelajar yang disiplin dan tangguh. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar, pada acara pembukaan Popda Wonosobo Tahun 2023, dengan tema “Transformasi Olahraga Pelajar Dalam Rangka Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila”, di Alun-alun Wonosobo, Selasa, (7/3/2023). “Jadikan olahraga sebagai dinamisator pembangunan karakter sumber daya manusia yang selaras dengan terbentuknya generasi yang lebih menghargai waktu, mematuhi peraturan, dan dapat berperan lebih dalam memajukan masyarakat, bangsa serta negara,” ungkapnya. Albar juga meminta seluruh peserta untuk menjunjung tinggi semangat kejujuran dan sportivitas berlandaskan kompetensi dan jiwa ksatria, sebagai bentuk dari profil pelajar berjiwa Pancasila. Menurutnya, pembinaan olahraga sejak dini efektif dilaksanakan melalui sekolah. Sekolah memiliki peranan yang penting dalam menjaring bakat-bakat muda olahraga. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Wonosobo, Tono Prihatono menambahkan, gelaran Popda tahun 2023 diikuti lebih dari 2.000 orang peserta dari 15 kecamatan, usia Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Mereka akan berkompetisi dalam 11 cabang olahraga, pada 6-11 Maret 2023. “Saya berharap, Popda ini benar-benar menjadi wadah dan sarana pembuktian bagi atlet pelajar, sehingga atlet muda potensial dapat terpantau dan terus dibimbing untuk meraih prestasi tertinggi,” ungkap Tono. Lebih lanjut, Popda sekaligus sebagai tolok ukur pembinaan prestasi olahraga pelajar, serta memilih atlet terbaik yang akan mewakili Kabupaten Wonosobo pada ajang lebih tinggi, baik tingkat karesidenan, provinsi, maupun nasional. “Ada beberapa cabor (cabang olahraga) unggulan yang berpotensi kembali mendulang emas, salah satunya cabang gulat,” pungkasnya. (Diskominfo Jateng)

Pj Bupati Jepara Sambangi Warga Kurang Mampu dan Sakit-sakitan

oleh
Bupati Jepara

JEPARA – Mendapati laporan dari masyarakat, jika ada warga yang membutuhkan bantuan, Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta bergegas mendatangi warga tersebut, di Desa Tengguli RT 05/RW 02 Kecamatan Bangsri, Selasa (7/3/2023). Kedatangannya, sekaligus untuk memberikan bantuan uang tali asih, logistik, dan juga perbaikan rumah. Dia adalah Jumoyo (47), yang hidupnya sangat memprihatinkan. Berpisah dari istri dan dua anaknya dia pun bergelut dengan penyakit paru-paru yang di deritanya, sejak 2012. Dengan kondisinya yang sakit-sakitan, membuatnya tidak bisa bekerja. Tempat tinggalnya tidak layak huni, bahkan untuk makan pun berharap belas kasihan saudara dan warga sekitar. “Berdasarkan informasi yang saya dapat, saya respon dengan mengunjungi kediaman Jumoyo untuk memastikan kondisinya, dan ternyata laporan itu benar,” kata Edy. Terkait dengan kondisi rumah yang masih memprihatinkan, melalui Baznas, PMI, serta dinas terkait, juga akan dibantu perbaikan atap, lantai, dan kamar mandi. Sehingga, tempat tinggalnya semakin layak untuk ditempati. “Kami sudah perintahkan ke Baznas dan PMI untuk membantu perbaikan rumah yang aman, nyaman, dan layak huni,” jelasnya. Ketua RT 05/RW 03 Desa Trengguli Bisri mengungkapkan, pihaknya beserta warga sekitar telah membuat gubuk dari bambu, karena merasa kasihan kepada Jumoyo yang tidak punya tempat tinggal. “Sekitar seminggu yang lalu, saya sama warga bergotong royong membuat gubuk dari bambu untuk bertempat tinggal sementara pak Jumoyo,” ungkapnya. (Diskominfo Jateng)

12.043 Keluarga Nelayan Terima Bantuan Beras Paceklik

oleh
Beras Paceklik

JEPARA – Sebanyak 50.695 kilogram beras digelontorkan untuk membantu nelayan, yang tidak bisa melaut karena gelombang tinggi. Bantuan tersebut diberikan kepada 12.043 keluarga nelayan, yang mengalami paceklik. Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan, beras yang diberikan kepada para nelayan merupakan bantuan dari CSR PLTU Tanjungjayi B Group sebesar 14.740 kilogram, dan sisanya sebesar 35.955 kilogram merupakan cadangan pangan pemerintah. “Meski tidak seberapa, saya berharap bantuan ini dapat meringankan beban para nelayan menghadapi masa paceklik akibat gelombang tinggi masa baratan,” jelas Edy, usai menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada perwakilan paguyuban nelayan, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujungbatu, Selasa (7/3/2023). Selain bantuan beras yang sifatnya jangka pendek, lanjut Edy, untuk menghadapi paceklik, juga dialokasikan berbagai macam bantuan. Mulai dari pelatihan mata pencaharian alternatif pemeliharaan kerang hijau, perbengkelan mesin kapal, temu usaha, dan kemitraan. “Kami memberikan hibah Rp650 juta bagi 14 kelompok nelayan, untuk pembelian alat tangkap dan mesin kapal,” tambah Edy. Pada kesempatan itu, juga diserahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani, berupa satu unit combine harvester besar, 32 unit traktor roda dua, 32 unit cultivator, 10 unit pompa air, dan 18 unit motor roda tiga. Anggota Gapoktani Sejahtera Kedung Malang, Abdul Khamid, yang mendapatkan traktor, mengaku senang dengan bantuan yang diterima kelompoknya. Dia akan memanfaatkan bantuan tersebut untuk membantu aktivitas bertani bagi kelompoknya. (Diskominfo Jateng)

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Inflasi dan Pergerakan Pemudik Jadi Perhatian Ganjar 

oleh
Ganjar Pranowo

SEMARANG – Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, Gubernur Ganjar Pranowo mengumpulkan seluruh sektor pemangku kepentingan terkait pangan di Jawa Tengah, Rabu (8/3/2023). Inflasi hingga pergerakan pemudik jadi perhatian Ganjar. Setidaknya ada lima isu yang disoroti Ganjar dalam acara yang digelar di Hotel Gumaya, Semarang itu. Antara lain terkait dengan status PPKM yang sudah dicabut. Kedua adalah potensi pergerakan pemudik. Selanjutnya masih berkaitan adalah terkait cuti bersama. “Nah, terus BMKG ini masih mewanti soal fenomena cuaca ekstrem, yang masih akan terjadi sampai akhir Maret nanti,” ucap Ganjar dalam arahannya. Isu kelima, Ganjar mengatakan masih terkait dengan cuaca ekstrem yang akan mengganggu produktivitas pertanian tanaman pangan di Jawa Tengah. “Ini momentum yang mesti kita perhatikan. Kaitannya dengan kebutuhan masyarakat sekaligus pengendalian inflasi,” kata Ganjar. Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, inflasi masih membayangi menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, terutama terkait harga beras di Jateng yang masih Rp11.270 per kilogram. Padahal, harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan Bapanas yakni Rp9.450 per kilogram. “Beras kan panen raya udah berjalan dan harganya mulai turun, tapi jangan sampai petani rugi. Maka Bulog kami minta untuk standby,” tegasnya. Ganjar telah meminta agar Bulog terus siaga memantau kondisi harga gabah kering panen di petani. Jika nantinya harganya terus menurun dari HAP, Ganjar menyebut itulah saatnya Bulog mengintervensi. Koordinasi pada pagi hari itu, Ganjar juga meminta seluruh BUMD di Jawa Tengah, turut serta dalam persiapan menghadapi situasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ketua PP Kagama ini mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah sulitnya mengetahui pergerakan beras dari hasil panen raya. BUMD juga diminta untuk mendata produktivitas lahan yang ada, serta potensi yang rawan terganggu saat cuaca ekstrem. “BUMD wabil khusus yang urusan pangan, coba semua berkoordinasi untuk ngecek stoknya ada berapa, harganya Seperti apa, kamu ngambil dari mana, kamu jualnya ke mana,” katanya. Berikutnya adalah kesiapan menghadapi pergerakan pemudik. Ganjar mengatakan, tahun 2023 diprediksikan terjadi kenaikan jumlah pemudik mencapai 13,38 persen, atau sekitar 12 juta pemudik melintas Jawa Tengah. “Saya mintakan untuk semua siaga sampai dengan lebaran nanti, membuat simulasi agar bisa mengelola arus mudik yang diperkirakan sampai 12 juta yang akan masuk ke Jawa Tengah. Jadi ini persiapan-persiapan yang harus saya kira, jauh lebih dini akan lebih baik,” tandasnya. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat inflasi yang terjadi di provinsi ini pada Februari 2023 mencapai 0,29 persen. Inflasi dipicu oleh kenaikan harga di seluruh indeks kelompok pengeluaran. Di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi kontribusi terbesar inflasi mencapai 0,73 persen. Adapun sejumlah komoditas yang memicu terjadinya inflasi antara lain kenaikan harga beras, rokok, serta bawang merah, dan bawang  putih.

Tingkatkan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Jepara

oleh
Stunting Jepara

JEPARA – Seluruh komponen masyarakat dan perangkat daerah diminta untuk meningkatkan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jepara. Yakni, dengan meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta pada rembuk stunting dalam rangka meningkatkan sinergitas dan konvergensi penurunan stunting, di Gedung Shima, Rabu (8/3/2023). Menurutnya, upaya penurunan stunting harus lebih efektif, sistematis, dan terencana. Sebab, pada 2024 mendatang, telah ditetapkan target penurunan prevalensi stunting di angka 14 persen. “Perlu kerja cepat dan nyata. Libatkan semua stakholder, masyarakat, hingga di tingkat bawah untuk penanganan stunting,” ujar Edy. Disampaikan, berdasarkan data SSGI, saat ini, angka stunting Jepara turun sebesar 6,8 persen, dari semula 25 persen pada 2021, menjadi 18 2 persen pasar 2022. Sehingga, masih kurang 4,2 persen lagi, untuk mencapai target minimal pada 2024 nanti. “Saya minta, pertahankan dan perkuat sinergi dan kolabosari pentahelix (akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah, dan media) antarsektor, baik sektor kesehatan maupun nonkesehatan,” kata dia. Selain itu, lanjut Edy, pihaknya juga akan memperluas desa prioritas pencegahan stunting menjadi 60 desa, pada 2024. Untuk itu, perangkat daerah diminta memberi dukungan penuh dan menyinkronkan program kegiatannya. “Sekarang kita sudah tidak berbicara masalah data, tapi apa yang harus kita lakukan untuk penanganan stunting,” tegasnya Edy berharap, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kecamatan dapat melibatkan Babinsa dan Babhinkamtibmas. Selain itu, tim pendamping keluarga (TPK), kader pembangun manusia (KPM), dan kader posyandu diharapkan dapat menghidupkan kegiatan posyandu. Sebab, posyandu merupakan garda terdepan dalam mendeteksi stunting secara dini. Sedangkan untuk para camat, imbuhnya, diminta memastikan alokasi dana transfer desa dan dana yang dikelola kelurahan, untuk kegiatan penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa/kelurahan, lewat lima paket layanan pokok. Yaitu, layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih, serta layanan pendidikan anak usia dini. Sekda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mengatakan, stunting menjadi prioritas nasional. Ada dua penangan yaitu, intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Dia berharap, penanganan stunting juga dimasukkan dalam indikasi lomba desa. “Sehingga, penanganan stunting di tingkat desa ini dilakukan secara serius,” katanya.