Semarang, Jowonews.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menyoroti persoalan perijinan yang masih berbelit-belit. Sehingga ia menekankan supaya pemprov dan kabupaten/kota di Jateng memangkas proses perijinan.
Mendagri menyampaikan hal itu di hadapan peserta sosialisasi pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 22 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 serta pengelolaan keuangan daerah, di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Selasa (11/11).
Mendagri menceritakan keluhan dari berbagai kepala daerah saat bertemu presinden beberapa waktu lalu. Misalnya apa yang disampaikan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.
“Membangun pembangkit listrik, enam tahun mengurus perijinan belum keluar,” katanya.
Oleh karena itu, untuk mendukung investasi, Tjahjo meminta agar perijinan dipangkas. “Misalnya yang semula 16 hari, jadi 2 hari selesai,” ucap Tjahjo.(JN01)
