SEMARANG,Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berusaha ‘menginjak rem’ pendapatan daerah tahun 2016.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng, Hendri Santoso bersikukuh menurunkan pendapatan daerah Rp 1,1 triliun, dari target APBD induk sebesar Rp 12,064 triliun.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi C DPRD Jateng dengan DPPAD, Jumat (19/8). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi C Asfirla Harisanto tersebut, Hendri secara tegas menampaikan permintaan supaya pendapatan pajak diturunkan Rp 1,1 triliun.
“Yang kami usulkan turun Rp 1,1 triliun. Tapi belum disetujui badan anggaran (Banggar) DPRD Jateng,”ungkapnya saat menyampaikan paparan.
Rapat itu sendiri memang agendanya adalah menghitung potensi pajak di Jateng sesuai dengan amanat Banggar DPRD Jateng. Karena meski sudah lebih dari tiga kali digelar rapat, belum ada titik temu soal perhitungan pajak. Karena DPPAD minta pendapatan pajak diturunkan dari target awal.
Lebih lanjut disampaikan Hendri, alasan penurunan pendapatan pajak itu karena realisasi pendapatan pajak sampai sekarang masih sangat rendah. “Sampai hari ini (Jumat, 19 Agustus,red), dari total target Rp 12,064 triliun baru terealisasi Rp 5,422 triliun atau 44,94 persen,”ungkapnya.
Sehingga dari target awal, maka yang belum tercapai mencapai Rp 6,624 triliun. “Dengan jumlah target pendapatan yang belum tercapai sebanyak itu, dan waktu sekarang tinggal empat bulan (sampai Desember,red) berat pak,”aku Hendri.
Hendri memperinci pajak kendaraan bermotor (PKB) dari target Rp 3,7 triliun, sampai 19 Agustus baru tercapai Rp 2,041 triliun (55,17%). Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) target Rp 4 triliun baru tercapai Rp 1,853 triliun (46,34).
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) target Rp 2,5 triliun baru terealisasi Rp 886,119 miliar (35,44%). Pajak air permukaan (PAP) target Rp 7,5 miliar baru terealisasi Rp 5,057 miliar (67,44%). Pajak rokok target Rp 1,864 triliun baru terealisasi Rp 574,848 miliar (31,12%).
Sementara retribusi pemakaian kekayaan daerah (RPKD) target Rp 5,317 miliar baru terealisasi Rp 2,931 miliar (55,13%). Retribusi tempat pelelangan hasil hutan (RTPHH) target Rp 1 miliar baru terealisasi Rp 320,9 juta (32,10%).
Retribusi tempat penginapan target Rp 3,350 miliar baru terealiasi Rp 597,840 juta (17,85%). Sementara lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari target Rp 480 miliar realisasinya baru mencapai Rp 455 juta.
Ketua Komis C DPRD Jateng Asfirla Harisanto mengaku sampai selesai pembahasan di komisinya tidak ada titik temu. “Tidak ada titik temu. Targetnya sesuai dengan target di APBD murni,”tukasnya.
Sebelumnya saat diwawancarai wartawana tanggal 10 Agustus, Hendri Santosa juga menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng akan menurunkan target pendapatan pajak Rp 1,131 triliun.
Penurunan target pendapatan sebesar itu komponennya antaralain turunnya pajak bahan bakar minyak BBM) Rp 794 miliar. Alasannya, harga BBM khususnya solar yang diprediksi Rp 8.500,00 ternyata menjadi Rp 7.500,00. Bahkan menurut Hendri, penurunan harga terjadi sampai dua kali.
“Bulan Januari turun, dan April juga turun. Itu turun dua kali. Tapi penurunan harga BBM tersebut ternyata tidak melonjakkan permintaan BBM di pasaran,”akunya.
Selain BBM, Hendri menambahkan bahwa Pajak kendaraan bermotor (PKB) turun Rp 363 miliar dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) juga turun Rp 328 miliar. Pajak rokok juga turun Rp 353,100 miliar. “Jumlah total penurunan pendapatan pajak Rp 1,131 triliun,”ungkapnya.(jn01)
