Jowonews

Kepala BNPB Imbau Semua Daerah Ikuti Info BMKG

KUDUS, Jowonews.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau semua daerah di Tanah Air untuk mengikuti perkembangan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar lebih siap siaga ketika terjadi bencana alam, kata Kepala BNPB Doni Monardo. “Seandainya terjadi hujan cukup lebat, maka warga yang berada di daerah rawan bencana tentunya lebih aman untuk diungsikan sementara,” katanya ketika menghadiri acara penanaman pohon di Pegunungan Patiayam, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Rabu. Ia juga menyarankan masyarakat untuk mengikuti instruksi kepala desa yang meminta warganya mengungsi pada kondisi tertentu. Terutama, kata dia, warga yang rumahnya berada di dekat tebing-tebing, di tepi tebing, maupun di bawah tebing untuk mewaspadai bencana tanah longsor. “Antardaerah juga diminta untuk saling berkoordinasi untuk saling memberikan informasi. Jika hujan di hulu tinggi, maka di bagian hilir harus mengikuti perkembangan,” katanya. Ketika di bagian hilir tidak ada hujan, sedangkan di bagian hulu hujan lebar, katanya, maka harus terinformasikan dengan baik. Masyarakat juga disarankan untuk mengecek anak sungai serta susur sungai guna mendeteksi kemungkinan adanya anak sungai yang tersumbat sehingga ketika debit air meningkat berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti air melimpas ke pemukiman warga. Ia mengingatkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia memiliki potensi bencana alam, seperti banjir karena adanya alih fungsi lahan. “Hampir semua daerah di Indonesia juga mengalami banjir bandang dan tanah longsor selama dua tahun terakhir, sehingga semua harus waspada,” demikian Doni Monardo. (jwn5/ant)

Jateng Jadikan 20 Sekolah di Solo Sebagai Percontohan Sekolah Toleran

SEMARANG, Jowonews.com – Sebanyak 20 sekolah di wilayah Solo Raya bakal dijadikan percontohan pembentukan sekolah toleran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Sebagai ‘pilot project’ kita menyiapkan 20 sekolah di Solo Raya untuk dibina toleransinya. Dipandu beberapa pihak, termasuk Wahid Foundation,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri di Semarang, Rabu. Ia menjelaskan bahwa sekolah toleran akan dibentuk pada Februari 2020 dengan jangka 3 hingga 6 bulan yang diisi pembekalan paham saling memahami perbedaan bakal menyasar murid, guru, karyawan sampai kepala sekolah. Langkah tersebut dilakukan setelah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membentuk tim advokasi pencegahan intoleransi atau radikalisme di tingkat sekolah. Tim tersebut akhirnya merumuskan agar dilakukan pembinaan untuk kabupaten/kota yang tensinya sering menghangat terkait kasus intoleransi ataupun radikalisme. Saat ini proses pemilihan nominasi sekolah telah dilakukan di kabupaten/kota di Solo Raya.”Sragen yang mau kita garap dulu, kemudian beberapa kabupaten/kota yang agak hangat kita lakukan pembinaan khusus kepada guru, murid, karyawan maupun kepala sekolahnya,” jelasnya. Untuk selanjutnya, gerakan tersebut bakal dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Jawa Tengah, khususnya untuk SMA sederajat baik sekolah negeri maupun swasta. Sebagai informasi, di Jawa Tengah saat ini terdapat sekitar 3.000 sekolah SMA, yang 640 diantaranya merupakan sekolah negeri. “Seluruh kepala sekolah saat ini telah menandatangani pakta integritas bahwa dia menjamin sekolahnya tidak radikal, tapi perlu dicatat, radikal itu tidak identik dengan Islam, agama lain juga ada. Ini yang terus kita bina. Sementara ini kita menangani daerah yang rawan dulu,” terangnya. Jumeri menyebutkan pihaknya juga bakal memberi sanksi tegas kepada siapapun yang bertindak intoleran. Untuk kasus di SMA Gemolong misalnya, Jumeri mengatakan karena terjadi antarmurid dan akhirnya ada pihak yang tersinggung, maka langkah yang bisa dilakukannya adalah pembinaan dan pelatihan untuk menghargai perbedaan. “Untuk guru, dari sisi kepegawaian, kalau berat misalnya melakukan tindakan kriminal, ya polisi yang yang bertindak dan diberhentikan tidak dengan hormat. Selanjutnya ada sanksi diberhentikan dengan hormat, penurunan pangkat, penindakan berkala. Semua ada kriterianya dan untuk sampai ke sana prosesnya panjang. Tidak bisa serta merta diberikan hukuman,” jelasnya. (jwn5/ant)

Pemprov Jateng Siapkan Asuransi Bagi Petani Gagal Panen Akibat Banjir

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan pemberian asuransi tanpa premi untuk 154 hektare lahan milik petani yang mengalami gagal panen atau puso akibat bencana alam banjir yang melanda sejumlah daerah. “Untuk lahan yang puso kita siapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Asuransi tanpa premi tersebut diberikan langsung ke petani senilai Rp6 juta per hektare,” kata kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Suryo Banendro di Semarang, Rabu. Dalam kurun waktu Desember 2019-Januari 2020, total keseluruhan lahan yang terendam air akibat cuaca ekstrem mencapai 5.722 hektare, tersebar di 12 kabupaten di Jawa Tengah dan 154 hektare di antaranya mengalami puso. Menurut dia, AUTP tersebut diperuntukkan untuk lahan puso sebab lahan yang mengalami gagal panen tidak lagi diharapkan untuk tumbuh kembali. “Beda kalau banjir, masih bisa hidup atau tergenang tapi tidak keseluruhan ada batang yang muncul lebih tinggi dari air. Itu kemungkinan masih bisa tumbuh. Nah, asuransi ini untuk puso dan khusus untuk petani miskin,” ujarnya. Ia menjelaskan AUTP tersebut diberikan kepada petani yang sudah terdaftar melalui kelompok-kelompok tani resmi yang terdaftar di Kementerian Pertanian. “Nanti, laporannya bisa lewat kelompok tani masing-masing. Kita akan cek, apa benar puso atau tidak. Klaim asuransi paling lama tiga bulan sudah cair, itu sudah cepat,” katanya. Selain AUTP, Distanbun Jawa Tengah juga menyediakan pinjaman alat gratis untuk tanam seperti traktor, alat tanam mesin, dan mesin pompa. “Puso yang mau tanam kita sediakan pinjaman alat gratis, untuk benih lewat kabupaten karena penganggaran ada di kabupaten. Ini untuk percepatan tanam lagi,” ujarnya. (jwn5/ant)

BI: Utang Luar Negeri RI hingga November 2019 Tembus Rp5.499 Triliun

JAKARTA, Jowonews.com – Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2019 mencapai 401,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.499 triliun (berdasarkan asumsi kurs Rp13.700 per dolar AS). Jumlah utang tersebut tumbuh 8,3 persen dibanding November 2018, atau melambat dibanding pertumbuhan Oktober 2019 yang tumbuh terakselerasi hingga 12 persen. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia yang diumumkan di Jakarta, Rabu, utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral yang mencapai 201,4 miliar dolar AS dan utang swasta 200,1 miliar dolar AS. Adapun utang pemerintah tercatat tumbuh 10,1 persen dibanding periode November 2018 yang menjadi 198,6 miliar dolar AS. Posisi utang tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan utang pada Oktober 2019 sebesar 13,6 persen. “Posisi utang luar negeri pemerintah lebih rendah dari bulan sebelumnya karena pelunasan pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo pada periode laporan,” tulis bank sentral. Menurut Bank Indonesia, pengelolaan utang luar negeri pemerintah masih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif, seperti sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, konstruksi, jasa pendidikan, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta jasa keuangan dan asuransi. Sementara itu, utang luar negeri swasta tercatat tumbuh 6,9 persen dibanding November 2018. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 10,7 persen. “Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh cukup tingginya pelunasan surat berharga domestik yang jatuh tempo, meskipun pada periode yang sama terdapat penerbitan surat utang perusahaan bukan lembaga keuangan dan penarikan pinjaman oleh perbankan,” kata Bank Indonesia. Secara sektoral, utang luar negeri swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 76,9 persen. Bank Indonesia memastikan struktur utang luar negeri tetap sehat. Kondisi ini tercermin dari rasio utang terhadap produk domestik bruto pada November 2019 yang mencapai 35,9 persen, atau membaik dibanding bulan sebelumnya. “Di samping itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang berjangka panjang dengan pangsa 88,5 persen dari total utang luar negeri,” kata Bank Indonesia. (jwn5/ant)

Kapolda Jateng: Ini Bukan Soal Budaya, Namun Murni Kriminal

SEMARANG, Jowonews.com – Kapolda Jateng Irjen Rycko Amelza Dahniel mengatakan bahwa Polda Jateng akhirnya meningkatkan penyelidikan Keraton Agung Sejagat ke tingkat penyidikan. Dalam prosesnya, polisi menggandeng Universitas Diponegoro (Undip) untuk mendalami berbagai kejanggalan di balik klaim kerajaan itu. Dalam hal ini Kapolda menegaskan bahwa fenomena ini bukan soal budaya atau sejarah akan tetapi murni tindak kriminal. “Saya langsung menghubungi Pak Rektor Undip, Prof Yos. Beliau menugaskan tiga guru besar untuk menelusuri fenomena ini apakah ada kaitannya dengan sebuah budaya atau sejarah. Hasilnya bahwa semua ini murni tindakan kriminal,” ujar Kapolda Jateng Irjen Rycko Amelza Dahniel saat jumpa pers di Mapolda Jateng, Semarang, Rabu (15/1). Rycko menjelaskan polisi menilai sejumlah aspek sebelum menindak ‘Raja’ dan ‘Ratu’ Keraton Agung Sejagat itu. Di antaranya aspek filosofis, nilai kebangsaan, dan ideologi. Tiga guru besar yang diutus oleh Rektor Undip untuk menelusuri kasus ini mengungkap sejumlah persoalan, di antaranya masalah dari sisi sosiologis, yakni warga merasa resah.  “Kami juga lakukan penilaian aspek historis. Apa betul ada jejak Mataram. Ternyata tanggal 13 (Januari 2020) itu terjadi keresahan masyarakat, melapor ke polisi. (Ada) kegiatan-kegiatan yang tidak biasa dan tidak sesuai dengan norma warga sekitar,” ujar Rycko.  Sedangkan dari aspek Yuridis, Rycko menegaskan, polisi telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.  Bukti permulaan ditemukan adanya motif untuk melakukan penipuan dengan menarik dana dari masyarakat, iuran, dengan cara-cara tipu daya dengan menggunakan simbol-simbol kerajaan, menawarkan harapan baru, sehingga orang tertarik menjadi pengikutnya. “Ini ranahnya penipuan dimana yang bersangkutan meminta iuran mulai dari Rp3 juta hingga Rp30 juta kepada para anggota yang nantinya dijanjikan akan mendapat jabatan serta upah yang lebih besar. Namun pada kenyataan sampai dengan saat ini yang bersangkutan tidak memberikan imbalan kepada pihak-pihak yang sudah ditarik iuran,” terangnya. *Tersangka Bukan Pasangan Suami Istri Kapolda menambahkan bahwa Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso (42) dan Fanni Aminadia (41) kini menyandang status tersangka penipuan dan keonaran. Ternyata Toto dan Fanni bukan merupakan pasangan suami-istri (pasutri) yang sah. Saat ini Toto dan Fanni tidak lagi berpakaian kebesaran kerajaan yang mereka klaim. Keduanya kini mengenakan baju tahanan polisi. Rycko pun mengungkap tipu daya Toto dan Fanni untuk merekrut anggota Keraton Agung Sejagat.Tidak hanya itu, Rycko juga menyebutkan, meski Toto mengklaim memiliki kerajaan baru di Purworejo, ternyata si raja itu tinggal di rumah kontrakan di Sleman, DIY. Diberitakan sebelumnya Toto dan Fanni ditangkap polisi pada Selasa (14/1) petang di Purworejo setelah ulah mereka mendirikan Keraton Agung Sejagat membuat resah masyarakat. Keduanya kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Toto dan Fanni dijerat dengan Pasal 14 UU RI No 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan “Ternyata semua simbol (Keraton Agung Sejagat) ini palsu, ini dipalsukan. Kemudian tempat tinggalnya, tersangka ini KTPnya di Ancol, Jakarta Utara. Sedangkan yang diakui sebagai permaisuri bukan istrinya, di Kalibata, Jakarta Selatan. Ngekos di Yogyakarta. Keratonnya di Purworejo,” pungkasnya.(jwn5)

Angka Kemiskinan Indonesia Turun 0,44 Persen Jadi 24,79 Juta Jiwa

JAKARTA, Jowonews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau turun 0,44 persen jika dibandingkan periode sama 2018 yang mencapai 25,67 juta orang. “Jika dibandingkan Maret 2019, penduduk miskin turun sebanyak 358,9 ribu orang dan dibandingkan September 2019 turun sebanyak 888,7 ribu orang,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Rabu. Dengan penurunan itu, persentase penduduk miskin pada September 2019 mencapai 9,22 persen, menurun dibandingkan September 2018 mencapai 9,66 persen. BPS mencatat angka kemiskinan selama dua kali dalam setahun yakni pada Maret dan September. Suhariyanto melanjutkan beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan penduduk miskin di Tanah Air yakni rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 yang naik. Kenaikan upah buruh tani mencapai 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp53.873 menjadi Rp54.424. Selain itu, rata-rata upah nominal buruh bangunan per hari pada September 2019 juga naik 0,49 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp88,673 menjadi Rp89.072. Tingkat inflasi umum, lanjut dia, juga terbilang rendah sebesar 1,84 persen selama periode Maret-September 2019. Selain inflasi, nilai tukar petani (NTP) pada September 2019 berada di atas 100 yakni mencapai 103,88. Penurunan penduduk miskin juga didorong oleh harga eceran yang turun pada beberapa komoditas pokok di antaranya beras turun 1,75 persen, daging ayam ras (2,07 persen), minyak goreng (1,59 persen), telur ayam ras (0,12 persen) dan ikan kembung (0,03 persen). Selain itu, terjadi peningkatan cakupan penerima program bantuan pangan nontunai yang terealisasi pada triwulan III 2019 mencapai 509 kabupaten/kota atau naik 289 kabupaten/kota dibandingkan triwulan I 2019. Sementara itu, persentase sebaran jumlah penduduk miskin masih paling banyak di wilayah Maluku dan Papua sebesar 20,39 persen mencapai 1,5 juta orang, disusul Bali dan Nusa Tenggara mencapai 13,36 persen mencapai 1,99 juta orang dan Sulawesi 10,07 persen mencapai 1,98 juta. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Jawa mencapai 12,5 juta orang atau 8,29 persen. (jwn5/ant)

Jokowi Sebut Sandiaga Uno Kandidat Kuat Capres 2024 di Acara HIPMI

JAKARTA, Jowonews.com – Saat menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Presiden Joko Widodo menyebut Sandiaga Uno merupakan salah satu kandidat calon presiden 2024. “Yang hadir di sini adalah kandidat yang kemungkinan besar akan menggantikan saya. Saya menyakini itu, tapi saya tidak menyebutkan orangnya siapa, hanya tadi saja yang berdiri tadi, kira-kira,” kata Presiden Jokowi saat pidato acara pelantikan Pengurus Pusat HIPMI di Jakarta, Rabu. Awal pidatonya, Kepala Negara menyapa para peserta dan undangan mulai dari pimpinan MPR hingga para menteri, pengurus HIPMI dan mantan ketua HIPMI, salah satunya Sandiaga Uno. “Yang saya hormati senior-senior HIPMI mantan ketua umum yang tidak bisa sebutkan satu per satu. Yang hapal hanya satu, Bapak Sandiaga Uno,” kata Jokowi. Mendapat sapaan dari Presiden Jokowi, Sandiaga Uno langsung berdiri yang diiringi tepuk tangan para anggota HIPMI yang hadir. “Hati-hati 2024,” sambung Jokowi disambut riuh teriakan anggota HIPMI. Sandiaga Uno hadir dalam acara ini karena sebagai mantan Ketua Umum HIPMI periode 2005-2008. Jokowi kemudian menyampaikan ulang pernyataan dari Ketua Dewan Pembina HIPMI Bahlil Lahadalia, bahwa kandidat pengganti Jokowi disebut akan berasal dari kalangan HIPMI. Dalam acara ini hadir juga beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga merupakan mantan pengurus HIPMI, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang merupakan Dewan Pembina HIPMI saat ini. (jwn5/ant)

Kapal Pesiar Bawa Ribuan Wisman Berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas

SEMARANG, Jowonews.com –Kapal Pesiar MV Aidavita yang mengangkut 1.238 wisatawan mancanegara (wisman) dari berbagai negara di Eropa dan Asia Tenggara singgah di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah, Rabu. Kedatangan seribuan wisman dari Jerman, Belanda, Australia, dan Thailand yang hendak berwisata ke Objek Wisata Candi Borobudur, Kawasan Kota Lama Semarang, Kelenteng Sam Poo Kong, serta Lawangsewu itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sinoeng N. Rachmadi bersama jajaran terkait. Sinoeng bahkan mengalungkan untaian bunga kepada dua wisman yang turun dari kapal pesiar dengan panjang 202,85 meter dan lebar 8 meter. Rencananya ada 26 kapal pesiar yang akan singgah di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tahun ini dan jumlah tersebut meningkat dari tahun lalu yang hanya tercatat 24 kapal pesiar. “Ini kapal pesiar pertama yang singgah di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 2020, harapannya menjadi pembuka kita menyambut kunjungan-kunjungan wisman berikutnya yang datang,” kata Sinoeng. Ia menyebutkan target jumlah wisman yang berkunjung atau singgah di Jawa Tengah pada 2020 mencapai 877 ribu orang. Guna mencapai target tersebut, Sinoeng meminta jajarannya maupun pemerintah kabupaten/kota dan pegiat wisata untuk menawarkan sesuatu berbeda dari biasanya sehingga menarik minat wisatawan, baik dari luar negeri maupun dalam luar negeri. “Kita harus menawarkan sesuatu yang berbeda dan hanya ada di Jateng,” ujarnya. Ia mengungkapkan, para wisman tertarik berkunjung ke Museum Kereta Api di Ambawara, Kabupaten Semarang. “Ada semacam cerita bahwa kereta api kuno yang sekarang sulit ditemui di Eropa, ternyata ada di negara-negara Asia, salah satunya Indonesia, sehingga mereka tertarik,” katanya. Kedepannya, Disporapar Jateng juga berencana mengatur jadwal kedatangan wisman dengan kapal pesiar bersamaan dengan kegiatan yang ada pada kalender wisata. “Momennya kami samakan, supaya kedatangan mereka (wisman, red) ada hasil maksimal. Kedatangan kapal pesiar paling tidak seribu. Sayang kalau tidak kita maksimalkan ,” ujarnya. (jwn5/ant)