Jowonews

Logo Jowonews Brown

Redaksi

Jateng Menjadi Provinsi dengan Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi Setelah DIY

oleh
Jateng Menjadi Provinsi dengan Tingkat Kegemaran Membaca Tertinggi Setelah DIY

SEMARANG – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) baru-baru ini merilis provinsi dengan tingkat kegemaran membaca (TGM) di Indonesia. Ternyata masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebagai daerah peminat baca tahun 2022. Dikutip detikEdu, Senin (3/6/2023), hal itu diketahui melalui survei preferensi membaca terhadap 11.158 responden yang tersebar di 102 kabupaten dan kota. Perhitungan TGM didasarkan pada lima aspek, mulai dari frekuensi membaca per minggu hingga lama akses internet ke bahan bacaan. Berikut urutan provinsi minat baca di Indonesia dimulai dari nilai tertinggi: TGM orang Indonesia sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2022. Skor tahun lalu adalah 63,9 poin, atau meningkat 7,4% dibandingkan tahun sebelumnya. TGM orang Indonesia tahun 2022 tinggi. Sedangkan tahun 2021 dinilai berada pada level rata-rata dengan 59,52 poin. Selain itu, Perpusnas juga menganugerahkan kategori Provinsi dengan indeks pembangunan literasi masyarakat tertinggi tahun 2022.

Asal-Usul Tahu Aci Tegal, Telah Ada Sejak Masa Penjajahan

oleh
Asal-Usul Tahu Aci Tegal, Telah Ada Sejak Masa Penjajahan

Tahu aci Tegal merupakan kuliner tradisional yang tidak bisa lepas dari masyarakat setempat. Kuliner ini telah menjadi makanan harian, baik saat pagi atau sore, saat ngopi atau ngeteh, termasuk saat makan. Rupanya, tahu aci merupakan makanan masyarakat Tegal yang sudah ada sejak dulu atau sejak zaman penjajahan. Kuliner rakyat ini dikenal berasal dari Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Daerah ini memang sejak dulu sudah dikenal sebagai sentra produksi tahu. Tetapi pada saat itu, nama kuliner tahu aci masih dikenal dengan tahu jengger. Kata ‘jengger’ karena bentuk acinya seperti menyerupai jengger ayam jago. Penyebutan tahu aci sendiri mulai ramai dan masyhur sejak tahun 1950- 1960-an. Lambat laun masyarakat lebih familiar dengan tahu aci, karena pelafalannya lebih mudah. “Pada 1960-an, itu ada yang menyebut tahu aci dan tahu jengger. Lama-lama tahu aci, penyebutan tahu jenggernya hilang. Karena lebih enak penyebutan tahu aci,” kata Toerah Soetjanto, dikutip dari Tribun Jateng. Toerah yang merupakan pemilik Toko Tahu Murni ini mengungkapkan, tahu aci sudah ada sejak dulu sebagai makanan masyarakat di Adiwerna, Kabupaten Tegal. Ia tidak tahu persisnya karena tidak ada cerita rakyat yang diturunkan secara turun temurun. Tetapi saat zaman penjajahan sudah ada. “Dari dulu sudah ada. Jadi penduduk Adiwerna kan dulu usahanya produksi tahu semua. Tahu gambir yang bentuknya kotak,” kata Toerah.

Wamen ATR BPN Tinjau Sertifikasi HGB Tanah Wonorejo

oleh
Wamen ATR BPN

BLORA – Untuk memastikan proses pendaftaran hak guna bangunan (HGB) di kawasan tanah Wonorejo berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni meninjau proses pendaftaran HGB dan Hak Pakai (HP) di tanah kawasan Wonorejo, Cepu, Sabtu (4/3/2023). Kedatangan Raja Juli juga untuk mengecek proses penyelesain konflik kepemilikan tanah yang sudah terjadi sejak 1947. “Kita harus memastikan bahwa masyarakat yang mengajukan permohonan HGB di kawasan ini memperoleh sertifikat tanah, dengan cepat dan tepat,” ujarnya. Apresiasi disampaikan Wamen ATR, atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan masyarakat, dalam menyelesaikan pengurusan sertifikat tanah di kawasan Wonorejo. Selama kunjungannya, Raja Juli berdiskusi dengan petugas BPN dan masyarakat setempat, untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pengurusan sertifikat tanah di kawasan tersebut. Pada kesempatan itu, dia juga memberikan arahan kepada petugas BPN dan masyarakat tentang pentingnya pengurusan sertifikat tanah, dan bagaimana cara mempercepat proses pendaftaran HGB. Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati berharap, dengan kunjungan Wamen ATR, dapat menambah energi semua pihak untuk segera menyelesaikan sertifikasi tanah di Wonorejo.

Pemkab Boyolali Sosialisasikan Rokok Ilegal saat CFD

oleh
Rokok Ilegal

BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengisi acara Car Free Day (CFD) dengan sosialisasi rokok ilegal. Bekerja sama dengan Bea Cukai Surakarta, sosialisasi dipusatkan di barat Monumen Susu Murni Kabupaten Boyolali, pada Minggu (5/3/2023) pagi. “Untuk membangun kesadaran bersama pada seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali. Sehingga pajaknya akan masuk ke pemerintah, dan pada akhirnya akan berdampak pada laju pembangunan yang kita laksanakan secara bersama ini,” ujar Bupati Boyolali, M Said Hidayat di sela acara. Sementara itu, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Surakarta, Rusli Nur Ahmad mengatakan, terdapat poin-poin penting yang dia tekankan saat sosialisasi bertema Gempur Rokok Ilegal. “Utamanya tentu untuk menekan peredaran rokok ilegal, karena sebagaimana kita tahu perang terhadap rokok ilegal ini masih belum berakhir. Peredarannya masih meluas di Indonesia. Utamanya di Boyolali kita sosialisasikan di sini agar tidak ada peredaran rokok ilegal,” katanya. Dia menjelaskan terkait dengan cukai yang berupa barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu. Sehingga perlu pengendalian konsumsi, dan peredarannya pun perlu diawasi, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan. Barang-barang kena cukai tersebut meliputi hasil tembakau, etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol atau miras. “Ciri-ciri rokok ilegal, ada yang polos tidak ada pita cukai, ada yang bodong tidak dikemas dalam penjualan eceran, ada yang menggunakan pita cukai bekas, ada yang salah peruntukan, ada salah personalisasi, pita cukai digunakan perusahaan tidak seharusnya,” terangnya. Disinggung mengenai peredaran, dia menyebut ruas jalan tol merupakan peredaran barang tanpa cukai yang paling banyak ditemukan. Terlebih, Kabupaten Boyolali memiliki anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Boyolali sebesar Rp32 miliar dari Rp144 miliar se-Soloraya.Secara terperinci, besaran DBHCHT Kabupaten Boyolali tahun 2022 sebesar Rp32.951.235.000, yang digunakan di bidang kesehatan masyarakat Rp9.090.247.000 atau 27,59 persen, bidang penegakan hukum sebesar Rp3.295.123.500 atau 10 persen, dan bidang kesehatan sebesar Rp20.565.864.500 atau 62,41 persen. Untuk menarik perhatian, panitia mengundang penyanyi asal Kecamatan Musuk yakni Abah Lala, untuk menghibur pengunjung disertai dengan pembagian hadiah. Abah Lala tampil enerjik dengan beberapa lagu andalan antara lain Ojo Dibanding-bandingke, Gede Roso, serta lagu terkenal lainnya yang mampu menghipnotis pengunjung CFD pagi itu.

ILDI Temanggung Kenalkan Olahraga Langkah Dansa

oleh
ILDI Temanggung Kenalkan Olahraga Langkah Dansa

TEMANGGUNG – Ikatan Langkah Dansa Indonesia (ILDI ) Kabupaten Temanggung mengenalkan olahraga Langkah Dansa kepada masyarakat. Pada Sabtu (4/3/2023) kemarin, ILDI Temanggung menggelar Festival Langkah Dansa dalam rangka menyambut HUT ke-3 DPW ILDI Temanggung, di Halaman Gedung Pemuda. Ketua DPW ILDI Kabupaten Temanggung Friska Noormatin mengatakan, dansa merupakan olahraga langkah yang banyak memberikan manfaat. Tidak hanya menyehatkan tubuh, melainkan juga dapat meningkatkan daya ingat, menghilangkan stres, serta kepikunan, karena banyak mengingat langkah-langkah dansa. “Meski sudah memasuki usia senja, jangan sampai kita pikun. Makanya, jangan sampai di hari tua nanti tidak sehat. Ayo kita sehat bersama dengan langkah dansa,” katanya. Friska berharap, dansa semakin diterima masyarakat Temanggung sebagai olahraga yang menyehatkan, sekaligus menyenangkan. Bahkan, lanjutnya, khusus bagi perempuan bisa menciptakan generasi sehat dan kuat di masa yang akan datang. Langkah Dansa merupakan salah satu cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), dengan tujuan untuk mengembangkan seni budaya yang menjunjung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dengan langkah indah diiringi Instrumen lokal. “Kita ingin mengubah imaji langkah dansa ini, bukan hanya untuk kalangan orang kaya atau lansia saja. Tetapi semua masyarakat, termasuk anak-anak juga bisa melakukan dansa,” katanya. Ia menambahkan, yang membedakan Langkah Dansa dengan dansa yang lain, yakni dari musik instrumen yang digunakan berasal dari budaya lokal. Sehingga, olahraga itu mengangkat budaya Indonesia, dengan membuat koreografi yang memakai lagu nusantara. “Ulang tahun DPW ILDI Temanggung ini menjadi momentum istimewa dan konsolidasi pengurus, menjelang digelarnya Festival Olahraga Nasional (Fornas) pada Juli 2023 di Jawa Barat,” pungkasnya.

Ke Sragen, Jangan Lupa Mampir Sendang Kun Gerit

oleh
Sendang Kun Gerit

SRAGEN – Objek wisata milik Badan Usaha Milik Usaha Desa (BUMDes) Sendang Kun Gerit yang berlokasi di Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong diresmikan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Jumat (3/3/2023). Dengan diresmikannya Sendang Kun Gerit seluas 3.000 meter persegi ini, Yuni berharap bisa menjadi pilot project bagi desa-desa lainnya di Sragen. Yuni menyatakan Desa Jatibatur menjadi satu-satunya desa yang mampu mengembangkan wisata desa yang tidak hanya mengandalkan dana APBDes, tetapi bisa menghimpun dana dari masyarakat berupa investasi. “Seperti inilah sejatinya yang kami inginkan dari BUMDes yang bisa mengangkat ekonomi desa. BUMDes mampu mengelola wisata desa yang dibangun tidak hanya mengandalkan APBDes, tetapi bisa menghimpun dana masyarakat. Ini wujud kepercayaan masyarakat kepada BUMDes,” terangnya. Yuni juga mengapresiasi kekompakan warga Jatibatur diperantauan yang turut beriinvestasi untuk mengembangkan Sendang Kun Gerit. Pasalnya, penyertaan modal desa ke BUMDes hanya Rp110 juta dan dana dari APBDes Jatibatur sebanyak Rp350 juta. Angka tersebut relatif kecil mengingat total dana yang digelontorkan untuk membangun Sendang Kun Gerit mencapai Rp2,25 miliar. Kekurangan dana itu dibiayai dari warga melalui investasi. “Alhamdulillah, ini bukti gotong royong dan wujud Bali Desa Mbangun Desa. Yang bisa ditarik benang merah dari pengelolaan BUMDes ini adalah kepercayaan. Kalau pimpinan desanya mendapat amanah masyarakat mutlak, kemudian diberi kepercayaan untuk mengelola BUMDes-nya. Sendang Kun Gerit ini bisa masuk profilnya kabupaten, karena sebagian besar dananya dari masyarakat,” harap Yuni. Meski dibangun tanpa bantuan pemkab dan Kementerian, Sendang Kun Gerit bisa berkembang dengan potensi yang ada. “Ini salah satu bukti. Sendang Kun Gerit dibangun tanpa bantuan kementerian atau pemerintah, ternyata bisa dan ini luar biasa,” ungkap bupati. Yuni berharap Sendang Kun Gerit dikelola dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan semaksimal mungkin. “Pendapatannya sebulan sampai Rp200 juta. Sendang ini wajib dipromosikan jadi tempat wisata dan wajib dikunjungi bagi tamu-tamu yang ke Sragen. Promosikan lewat media sosial. Dengan bupati hadir di sini, insyaallah besok-besok lebih ramai lagi. Syaratnya harus dikelola secara profesional, karena urusannya dengan uang,” pesannya.

Komisi A Dorong Intensifkan Koordinasi antarpenyelenggara Pemilu

oleh
Pemilu Demak

DEMAK – Komisi A menilai komunikasi yang terjalin antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak dan Pemkab setempat telah berjalan baik. Ini dibuktikan dengan lancarnya proses penyelenggaraan yang tergolong lancar tanpa kendala yang berarti. Kecuali urusan data kependudukan yang dirilis pusat, yakni  masih ditemukannya data-data administratif kependudukan yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. Apresiasi itu mengemuka dalam pertemuan Komisi A dengan jajaran KPU Demak dalam rangka monitoring penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU setempat, Senin (6/3/2023) Ketua Komisi A Muhammad Saleh mengatakan di tengah adanya isu dan informasi yang simpang siur mengenai penundaan pemilu, penambahan dan lainnya, pihaknya ingin memastikan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. KPU pun tetap menjalankannya dengan baik pula. Terkait anggaran penyelenggaraan, Saleh memastikan dana cadangan adalah penting mengingat besarnya kebutuhan dana dalam penyelenggaraan pilkada. Dia menemukan di sejumlah kabupaten/kota menganggap dana cadangan atau saving itu tidak diprioritaskan. “Saya melihat di beberapa kabupaten kota menganggap dana cadangan atau saving dianggap gampang, mereka tidak menyadari bahwa anggaran Rp 49 miliar di kabupaten /kota itu sangatlah besar,” kata politikus Partai Golkar itu. Senada, anggota Komisi A lainnya, Deny Septiviant mengungkapkan hasil pertemuan antara pemkab/kota dan pemprov beberapa waktu lalu terkait penganggaran masih banyak daerah yang masih mempertanyakan detail jumlah TPS maupun anggaran yang membengkak. Masalah ini menandakan kurangnya kesepahaman dan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah yang disebabkan persoalan komunikasi.   “Ternyata masih muncul pertanyaan ditingkat kabupaten mengenai jumlah TPS maupun anggaran yang membengkak, berartikan belum ada kesepahaman,” ungkap Deny. Ketua KPU Kab Demak Bambang Setya Budi mengakui pihaknya selama ini telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan pemda. Setiap kendala selalu didiskusikan dengan pihak terkait untuk dicari solusinya bersama-sama. Namun mengenai data kependudukan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, diakuinya mengalami kesulitan. Misalnya ditemukan data pemilih tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian dia juga meminta dukungan mengenai penyelenggaraan pemilihan di TPS khusus mengingat di Kota Santri itu banyak terdapat pesantren yang tidak diliburkan. Selain itu banyak juga santri yang berasal dari luar kabupaten

Penerima Program Listrik Gratis Harus Disesuaikan DTKS

oleh
Program Listrik Gratis

SRAGEN – Komisi D DPRD Jateng melihat langsung hasil dari program listrik gratis di kediaman Cristina Sri Wahyuni, warga Kelurahan Sragen Kulon, Sragen, belum lama ini. Cristina merupakan salah satu keluarga miskin masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Jateng. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso turut berdialog dengan Cristina Sri Wahyuni. Bagi Simbah Sri Wahyuni, dirinya senang dapat menerima bantuan pemasangan listrik gratis. Semula tempat tinggalnya itu mendapatkan aliran listrik dari “nunut” tetangganya. Namun kini, bisa terpasang sambungan listrik. Hadi menyatakan, DPRD mendukung program listrik gratis. Bahkan program ini masuk menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Jateng 2019-2023. Listrik gratis merupakan kolaborasi program Dinas ESDM dengan PLN Peduli. Di tahun 2022 ada sebanyak 1.670 pelanggan telah menerima bantuan penyambungan baru dan instalasi listrik gratis. Lokasi terbagi dalam wilayah Demak, Klaten, Kudus, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Tegal, Magelang dan Sragen. Tujuan program listrik gratis untuk meningkatkan produktivitas warga miskin dalam bekerja untuk penambahan kesejahteraan di keluarga. “Penekanan kami supaya program ini jangan disalahgunakan. Yang utama bantuan listrik gratis ini diberikan untuk warga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Dinsos. Harus ada kesesuaian dengan by name by addres (BNBA). Kedua untuk warga yang memang rumahnya belum teraliri listrik,” kata Hadi. Kepala Cabang Wilayah Solo Dinas ESDM Jateng Abdul Charis menyampaikan catatan program listrik gratis adalah kesesuaian penerima program BNBA. Camat Sragen yang hadir sendiri menyampaikan masih cukup banyak masyarakat yang membutuhkan program ini, tidak terkecuali daerah kota seperti Kelurahan Sragen, Kec Sragen ini. Diharapkan masyarakat dan pihak kecamatan program ini dapat berlanjut di tahun mendatang. Alur pemberian bantuan listrik gratis dimulai dari pendataan warga yang masuk dalam DTKS untuk dicocokkan dengan basis data terpadu (BDT) dari PLN. Warga yang masuk dalam DTKS dan BDT tersebut adalah warga yang berhak mendapatkan bantuan listrik gratis. Permasalahan yang sering ditemukan di lapamngan antara lain ketidaksinkronan antara DTKS di dinas atau kementerian sosial dengan data BDT milik PLN. Ada pula permasalahan status tanah berada di tanah Negara, jarak sambungan rumah antarrumah terlalu jauh, ketidaksesuaian nomor induk kependudukan (NIK) dengan nama dan alamat. Selain itu penggunaan NIK warga berhak mendapatkan bantuan listrik gratis oleh warga tidak berhak.