SEMARANG, Jowonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengakui kerap kesulitan membuktikan laporan pungutan liar (pungli) sekolah karena tidak adanya bukti.
“Jujur saja, hampir setiap hari kami mendapatkan aduan dari masyarakat mengenai pungli yang ditarik sekolah,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Laser Narindro di Semarang, Senin.
Namun, kata dia, sekolah yang dilaporkan hampir dipastikan mengelak melakukan pungli, apalagi pelapor tidak menyertakan bukti penarikan pungli, seperti kuitansi atau bukti pembayaran lain.
Politikus Partai Demokrat itu mengharapkan masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban pungli dari sekolah untuk menyertakan bukti, seperti kuitansi agar bisa dilakukan penindakan.
“Tentunya, yang melakukan penindakan atau eksekutornya Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Pendidikan. Kalau ada bukti, semisal kuitansi kan lebih kuat dijadikan bukti,” katanya.
Laser mengakui beberapa masyarakat yang melapor memang khawatir jika menyertakan bukti akan berimbas beruntun, mengingat anaknya masih menempuh pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
“Jangan khawatir. Bawa bukti dan laporkan ke kami di Komisi D DPRD. Kami akan langsung menindaklanjuti aduan dengan tetap merahasiakan identitas siswa maupun wali murid,” tegasnya.
Berkaitan dengan masih adanya laporan pungli dari sekolah, ia mengatakan Komisi D DPRD Kota Semarang berencana mengundang jajaran Disdik setempat pada Selasa, 16 Mei mendatang.
Menurut dia, Komisi D sebenarnya sudah mengusulkan pembentukan tim investigasi beranggotakan unsur monitoring dan pengembangan (monbang) Disdik, inspektorat, dan pihak-pihak terkait.
“Tim ini bertugas menangani persoalan-persoalan yang muncul di sekolah, mulai laporan pungli, penahanan ijazah, termasuk bisa juga mengusut kegagalan siswa pada SNMPTN di SMAN 3 Semarang,” katanya.
Namun, Laser mengakui sejauh ini tim investigasi itu belum terbentuk sehingga legislatif akan kembali mendorong pembentukan tim tersebut agar penyelenggaraan pendidikan bisa optimal. (jn16-ant)
